
146 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
Umum adalah di atas 110%, tidak bisa dijadikan alasan pembenaran
kondisi saat ini. Dengan peningkatan permodalan masing-masing
bank dan ketatnya aturan dan pengawasan BI terhadap rasio
kecukupan modal, maka jelas masih dimungkinkan penyaluran
kredit yang jauh lebih besar.
Sebagai catatan, perhitungan LDR di masa lalu biasa menggunakan
dana yang diterima (funds received) sebagai bilangan
penyebut. Angka funds received jelas lebih besar daripada DPK.
Dengan perhitungan semacam ini, jika LDR berada di atas 100 % maka
sinyal bahaya memang layak menyala. Sementara perhitungan LDR
pada saat ini menggunakan DPK sebagai angka penyebut dan Kredit
sebagai pembilang, maka keadaannya masih terkategori baik
sekalipun LDRnya mencapai 100 %. Tentu saja, berbagai ketentuan
kehati-hatian perbankan disyaratkan telah dilaksanakan secara
memadai..
Ketidakpuasan terhadap perkembangan LDR bank umum ini
juga terkait dengan telah terjadinya penurunan secara cukup
signifikan selama dua tahun terakhir ini. Mengikuti kecenderungan
BI-rate, suku bunga pinjaman pun sebenarnya turut mengalami
penurunan. Penurunan tersebut mustinya dapat menjadi pendorong
pertumbuhan kredit. Memang ada sedikit catatan dalam hal ini. Laju
penurunan suku bunga pinjaman cenderung lebih lambat daripada
penurunan BI-rate, sedikit lebih kecil besarannya, serta ada senjang
waktu (time leg) yang masih cukup lama.
Bagaimanapun, akibat penurunan BI-rate, penempatan dana di
BI melalui SBI sebetulnya menghasilkan pendapatan yang semakin
kecil dalam dua tahun terakhir. Oleh karenanya, aspek lain di luar
suku bunga pinjaman mulai banyak disoroti sebagai penyebab masih
belum optimalnya penyaluran kredit oleh bank umum. Salah satunya
adalah menyangkut kemampuan yang rendah dari pihak bank
147
umum untuk mengenali dan memberi asesmen terhadap sektor riil,
sehingga memilih jalan yang lebih aman, dengan menempatkan dana
di SBI. Bisa jadi pula, ada tekanan yang cukup berat bagi pihak
manajemen bank (termasuk bank pemerintah) untuk menjaga
kinerja banknya secara keseluruhan. Mereka terpaksa bersikap
konservatif dalam soal kredit.
Pihak bank umum memiliki argumen lain tentang kondisi ini,
yang bernada pembelaan diri. Mereka sering mengemukakan bahwa
permasalahannya adalah pada sektor riil itu sendiri, yang kondisi dan
perkembangannya masih mengkhawatirkan. Sekalipun BI selalu
menghimbau dan menstimulan dengan penurunan BI-rate, serta
pemerintah terus membujuk, risiko dari sektor riil masih cukup
mengkhawatirkan bagi mereka.
Bagaimanapun, dari data-data yang telah kita bicarakan, bankbank
menikmati bunga dari SBI (saat ini 8,25 persen, dan lebih besar
lagi pada tahun-tahun lampau). Bisa dikatakan bahwa selama ini
bank-bank umum masih disubsidi oleh BI, artinya oleh negara.
”Subsidi” oleh negara itu diperkuat oleh data yang memperlihatkan
bahwa penyaluran dana bank-bank umum dalam bentuk surat
berharga pada akhir tahun 2007 telah mencapai Rp 108 triliun.
Sebagian besarnya berbentuk obligasi atau surat utang negara (SUN).
Angka tersebut belum termasuk obligasi rekap, yang jumlahnya jauh
lebih besar, diperkirakan masih sekitar Rp 265 triliun pada akhir
tahun 2007.
Perkembangan LDR dan penempatan dana bank umum di SBI
dan Surat Berharga yang sedemikian, menunjukkan bahwa kemampuan
bank umum memobilisasi dana masyarakat masih
tumbuh lebih baik daripada kemampuan menyalurkan kreditnya.
Dengan kata lain, industri perbankan belum menjalankan fungsi
intermediasi secara normal. Ada ekonom yang mengkategorikannya
148 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
kasus semacam ini sebagai kegagalan pasar (market failures) sektor
finansial, khususnya di sektor perbankan. Sebagaimana umumnya
kasus kegagalan pasar, maka dalam hal ini diperlukan intervensi
pemerintah (negara) secara signifikan.
Kotak 3.4
4. Kondisi Kinerja Lainnya
Tekanan risiko kredit yang dihadapi bank menurun cukup
signifikan sepanjang tahun 2007. Hal ini konsisten pula dengan angka
LDR yang meningkat pada tahun 2007. Sebelumnya, pada tahun 2006
kewaspadaan sempat ditingkatkan oleh industri perbankan karena
adanya tekanan risiko kredit yang meninggi selama tahun 2005 dan
2006. Padahal, selama kurun waktu tahun 2001-2004, risiko kredit
cenderung terus menurun.
Peningkatan risiko kredit dimaksud antara lain ditunjukkan oleh
n Penyaluran kredit biasa dianggap sebagai kegiatan perbankan yang
terpenting, serta diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
di sektor riil. Penyaluran kredit diakui meningkat, namun belum optimal.
n Kecederungan penyaluran dana bank umum yang perlu diwaspadai
adalah peningkatan penempatan di BI (terutama berupa SBI) dan peningkatan
portofolio surat berharga (terutama SUN)
n Rasio LDR dihitung dari perbandingan antara Kredit dengan DPK,
yang dinyatakan dalam persentase. Kredit adalah nilai total kredit
yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar Bank).
Sedangkan nilai DPK mencakup: giro, tabungan, dan deposito.
n Setelah program restrukturisasi perbankan dilaksanakan, LDR bank
umum hampir selalu mengalami peningkatan, namun lajunya
cenderung melambat.
n Angka LDR bank umum sebesar 66,32% pada tahun 2007 dinilai
masih belum optimal. Kondisi normalnya adalah antara 85-100 %.
149
fluktuasi rasio Non Performing Loan (NPL). NPL adalah kredit yang
telah disalurkan namun bersifat kurang lancar (sub-standard),
diragukan (doubtful), dan macet (lost). Rasio NPL dihitung dengan
membandingkan total NPL dengan total kredit, yang dinyatakan
dalam persen. Tabel 3.5 memperlihatkan perkembangan NPL Bank
Umum selama beberapa tahun terakhir. Perlu diketahui bahwa posisi
yang diperlihatkan tabel adalah per 31 Desember, sehingga sebenarnya
ada dinamika selama kurun waktu setahun tersebut.
Sebagai contoh, pada tahun 2006, NPL pada bulan-bulan tertentu
sempat mencapai 8 %. Dan pada bulan-bulan semester pertama tahun
2007, NPL masih berada di atas 6 %.
Keadaan memang membaik secara cukup signifikan sepanjang
tahun 2007 (sebetulnya dimulai triwulan terakhir tahun 2006).
Kualitas kredit mengalami perbaikan yang cukup signifikan. NPL
gross turun dari 7,0 % menjadi 4,6 %, di bawah batas indikatif 5 %
untuk pertama kalinya pascakrisis, sedangkan NPL net turun dari 3,6
% menjadi 2,3 %. Perbaikan kualitas kredit tersebut, terutama
didorong oleh program restrukturisasi kredit korporasi pada
kelompok bank persero. Kredit korporasi yang direstrukturisasi tersebut
umumnya disalurkan ke sektor industri pengolahan yang umumnya
menggunakan fasilitas kredit modal kerja, kredit investasi, dan
kredit valas. Restrukturisasi kredit tersebut menurunkan NPL gross
sektor industri dari 10,5 % menjadi 7,1 %, NPL gross pada kredit modal
kerja dari 6,3 % menjadi 3,7 %, NPL gross kredit investasi dari 10,3 %
menjadi 6,6 %, dan NPL gross kredit valas dari 9,9 % menjadi 5,1 %.
150 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
Tabel 3.5 NPL Bank Umum, 2001-2007
Sumber: Bank Indonesia
Akan tetapi dinamika NPL dalam beberapa tahun terakhir juga
mengisyaratkan bahwa keadaan bisa memburuk atau membaik dengan
cepat. Dengan kata lain, sedikit goncangan di sektor riil bisa
langsung berpengaruh pada NPL perbankan.
Kinerja lain yang perlu disinggung adalah berkenaan dengan
kemampuan memperoleh laba (profitabilitas). Profitabilitas bank umum
menurun pada tahun 2005. Padahal, selama beberapa tahun sebelumnya
laba bank umum terus meningkat. Baik dalam arti nominal yang bertambah
besar, maupun laju pertumbuhan yang semakin meninggi.
Penurunan laba yang terjadi pada tahun 2005 adalah dalam arti nominal,
dari Rp 40,96 triliun menjadi Rp 30,60 triliun. Selama tahun 2006 dan 2007,
profitabilitas memang kembali mengalami perbaikan. Namun, pertumbuhannya
tidaklah sepesat pada tahun-tahun sebelum 2005.
Jika laba nominal dikaitkan dengan aset perbankan, maka posisi
tahun 2007 masih lebih buruk daripada tahun 2004. Penyebab utamanya
adalah meningkatnya beban operasional, disamping peningkatan
efisiensi yang sudah mulai lebih berat untuk dilaksanakan.
Hal ini tercermin dari penurunan ROA dan peningkatan BOBO.
ROA adalah singkatan dari Return on Asset, yang rasionya dihitung
dari laba tahun yang berjalan dibandingkan dengan total aset.
TAHUN NPL (milyar) Kredit(milyar) NPL(%)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
38.655
27.839
29.865
25.174
52.589
48.057
46.592
316.059
371.058
440.505
559.470
695.648
792.297
962.389
12,23
7,50
6,78
4,50
7,56
6,07
4,07
151
Secara teknis, dihitung dari Laba Sebelum Pajak disetahunkan dibagi
dengan rata-rata total aset, dinyatakan dalam persen. ROA perbankan
secara keseluruhan sebesar 0,9 % (tahun 2000) membaik sampai mencapai
3,5 % (tahun 2004), kemudian menurun menjadi 2,6 % (tahun
2005), serta menjadi 2,4 % (2006).
Perkembangan ROA bank umum menunjukkan pola yang serupa,
terutama karena pangsanya yang dominan dalam industri
perbankan. ROA tahun 2007 sebesar 2,78 % hanya sedikit membaik
dibandingkan tahun 2006 sebesar 2,64 %, dan 2,55 % pada tahun 2005.
Rasio tersebut masih jauh lebih buruk dari tahun 2004 yang telah
mencapai 3,46 % (lihat tabel 3.6). Perhatikan pula bahwa laba nominal
sempat menurun pada tahun 2005 jika dibandingkan tahun 2004, dan
pertumbuhan laba nominal tahun 2007 (22,9 %) masih lebih kecil
dibandingkan tahun 2006 (32,53 %).
Tabel 3.6 ROA Bank Umum, 2001-2007
Sumber: Bank Indonesia
Sementara itu, tingkat efisiensi perbankan selama era reformasi
sempat membaik, yang dicerminkan oleh BOPO yang menurun
dalam beberapa tahun. BOPO adalah singkatan dari Biaya
Operasional terhadap Pendapatan Operasional, yang rasionya dihitung
dari Total beban operasional dibagi Total pendapatan
TAHUN
Laba
(Rp milyar)
Rata-rata total aset
(Rp milyar)
ROA
(%)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
15.712
20.882
29.529
40.956
30.601
40.555
49.859
1.084.226
1.065.824
1.122.641
1.185.278
1.201.039
1.538.821
1.792.481
1,45
1,96
2,63
3,46
2,55
2,64
2,78
152 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
operasional. Secara teknis, rasio BOPO dihitung per posisi (tidak disetahunkan)
dan dinyatakan dalam persen. Efisiensi bank umum
memburuk (BOPO meningkat) pada tahun 2005 sampai dengan
pertengahan tahun 2006. Perbaikan kemudian terjadi secara perlahan,
BOPO pada posisi Desember 2007 adalah 84,05% (lihat tabel 3.7).
Tabel 3.7 BOPO Bank Umum (Rp milyar)
Sumber: Bank Indonesia
Namun, pertumbuhan yang cukup signifikan itu dinilai semu
oleh sebagian pihak. Ada indikasi, inefisiensi masih menghantui
perbankan Indonesia. Ketergantungan terhadap pendapatan yang
mestinya bukan bisnis inti bank masih amat tinggi. Selain dari
perkembangan BOPO, indikasi lain yang terlihat adalah cukup
besarnya porsi pendapatan non-operasional dari bank-bank umum.
Pendapatan non-operasional bank umum pada tahun 2006 dan 2007
adalah Rp 77,67 triliun dan Rp 72,0 triliun. Bandingkan dengan pendapatan
operasional pada waktu yang sama, yaitu Rp 184,83 triliun
dan Rp 184,62 triliun. Tidak hanya itu, laba non-operasional tahun
2006 dan 2007 adalah sebesar Rp 12,84 triliun dan Rp 14,82 triliun.
Sedangkan laba operasional pada waktu yang sama adalah Rp 27,72
triliun dan Rp 35,04 triliun. Artinya, hal-hal yang bukan bisnis inti
bank umum justeru masih sangat diandalkan sebagai penerimaan.
TAHUN
Biaya
Operasional
Pendapatan
Operasional
BOPO
(%)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
146.351
150.498
127.865
122.396
143.881
184.826
184.617
148.715
158.820
145.137
159.697
160.762
212.499
219.653
98,41
94,76
88,10
76,64
89,50
86,98
84,05
153
Pendapatan operasional itu pun masih ditopang oleh spread
yang masih lebar antara bunga kredit dan bunga dana. Hal itu terjadi
karena kalangan perbankan cenderung mempertahankan suku
bunga kredit, meski suku bunga dana terus menurun. Setidaknya,
laju keduanya tidak sebanding atau memiliki senjang waktu
(time leg) yang lama.
Sementara itu, kinerja permodalan bank biasa ditunjukkan oleh
soal kecukupan modal. Indikator utamanya adalah Capital
Adequacy Ratio (CAR). CAR adalah rasio modal dengan Aktiva
Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Modal dimaksud terdiri dari
Modal inti dan modal Pelengkap. Modal inti sendiri terdiri dari Modal
disetor dan Cadangan Tambahan Modal.
Dari tabel perkembangan CAR Bank Umum, maka kinerja
kecukupan modal selama beberapa tahun ini relatif stabil. Setelah
peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2001 dan tahun 2002,
sedikit menurun pada tahun 2003, maka pada tahun-tahun berikutnya
stabil pada angka CAR yang dianggap cukup aman. CAR per
Desember 2007 adalah 19,30 %. Jika ditambahi dengan data bahwa
rasio permodalan tersebut sebagian besar merupakan modal inti (Tier
1), maka bisa dikatakan bahwa perbankan Indonesia cukup solvable
menghadapi risiko. Secara teoritis, kondisi ini sebenarnya cukup mendukung
untuk melakukan ekspansi kredit yang lebih besar.
Kotak 3.5
n Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang telah disalurkan namun
bersifat kurang lancar (sub-standard), diragukan (doubtful), dan macet
(lost). Rasio NPL (gross) dihitung dengan membandingkan total NPL
dengan total kredit (dinyatakan dalam persen). NPL netto adalah rasio NPL
yang telah dikurangi cadangan penyisihan.
n NPL mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Membaik dalam
periode tahun 2001-2004, cenderung memburuk pada 2005-2006, membaik
kembali pada 2007.
154 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
5. Kecenderungan Konsentrasi dalam Industri Perbankan
Industri perbankan Indonesia menunjukkan perkembangan
yang bersifat semakin terkonsentrasi. Fenomena ini bisa dilihat
sepintas dari dominasi sepuluh bank terbesar. Pangsa mereka per
Desember 2007 adalah sebagai berikut: 62,50 % dari total aset bank
umum, 64,15 % dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank
umum, dan 60,72 % dari kredit yang berhasil disalurkan bank umum.
Dengan kata lain, bank-bank tersebut memiliki pengaruh sangat
signifikan terhadap kestabilan sistem perbankan. Baik buruknya
kinerja mereka langsung berdampak pada angka agregat.
Kecenderungan untuk semakin terkonsentrasinya industri
perbankan ini sebenarnya sedikit berkurang dalam beberapa tahun
terakhir. Penyebabnya adalah karena bank-bank kecil diharuskan
meningkatkan permodalannya atau melakukan merger jika tidak
ingin turun tingkat menjadi BPR. Pada saat yang bersamaan, bank-bank
besar lebih berorientasi mengkonsolidasikan diri dan memperbaiki
n Profitabilitas bank umum terus meningkat sejak program restrukturisasi
perbankan digulirkan sampai dengan tahun 2004. Kemudian menurun
pada tahun 2005. Pada tahun 2006 dan 2007, profitabilitas kembali mengalami
perbaikan, namun pertumbuhannya tidak sepesat pada tahuntahun
sebelum 2005
n Tingkat efisiensi perbankan selama beberapa tahun ini cenderung membaik,
yang dicerminkan oleh BOPO yang menurun, namun dikhawatirkan
stagnan pada tahun-tahun mendatang.
n Ada indikasi, inefisiensi masih menghantui perbankan Indonesia.
Ketergantungan terhadap pendapatan yang mestinya bukan bisnis inti bank
masih amat tinggi. Dalam hal pendapatan operasional, masih ada spread
yang lebar antara bunga kredit dan bunga dana. Angka BOPO saat ini juga
masih tergolong tinggi.
n CAR adalah rasio modal dengan ATMR. Modal dimaksud terdiri dari Modal
inti dan modal Pelengkap. Perkembangan CAR Bank Umum relatif stabil
selama beberapa tahun ini, dan melebihi yang diwajibkan oleh BI.
155
kinerja operasionalnya dibanding meningkatkan permodalannya.
Namun, pada waktu-waktu mendatang kecenderungan peningkatan
konsentrasi akan semakin besar kembali. Salah satu pemicunya adalah
berbagai ketentuan API yang menstimulan terjadinya merger antar
bank. Dan dalam prakteknya, lebih mudah merger antara bank besar
dengan bank kecil (akuisisi), dibandingkan merger antar bank kecil.
Sekalipun untuk sementara kecenderungan makin terkonsentrasi
sedikit melemah, pangsa lima bank terbesar secara
individual dalam industri perbankan masih tetap jauh melampaui
bank-bank lainnya. Selain menduduki peringkat teratas dalam hal
aset, DPK maupun penyaluran kredit dari bank umum, porsinya pun
berbeda jauh. Bank-bank tersebut adalah: PT Bank Mandiri Tbk, PT
Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank
Rakyat Indonesia dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Kelima
bank itu hanya bertukar posisi pada masing-masing kategori. Dalam
beberapa tahun terakhir, posisi beserta pangsanya tidak mengalami
perubahan berarti. Mereka memiliki pangsa 50,36 % dari total aset,
52,52 % dari total DPK, dan 46,0 % kredit pada posisi Desember 2007.
Dalam hal besarnya aset yang dimiliki rinciannya adalah: PT. Bank
Mandiri Tbk memiliki Rp 306,6 triliun atau 15,43 % dari total bank
umum; PT. Bank Central Asia Tbk memiliki Rp 218,6 triliun atau 11,01%;
PT. Bank Rakyat Indonesia memiliki Rp 204,0 triliun atau 10,27 %; PT.
Bank Negara Indonesia Tbk memiliki Rp 184,5 triliun atau 9,29 %; dan
PT. Bank Danamon Indonesia Tbk memiliki Rp 86,7 triliun atau 4,36 %.
Dalam hal perkembangan aset, kelima Bank terbesar di Indonesia
hampir tidak mengalami perubahan posisi dalam lima tahun terakhir,
kecuali pada tahun 2007 Bank BRI menyalip Bank BNI.
Kelimanya mengalami pertumbuhan aset, namun dengan laju yang
berbeda. Aset Bank Mandiri dan Bank BNI tumbuh dibawah rata-rata
bank umum, sehingga pangsanya mengalami penurunan. Aset Bank
156 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
BCA tumbuh setara dengan rata-rata bank umum, sehingga
pangsanya bertahan. Sedangkan Bank BRI dan Bank Danamon
tumbuh lebih cepat, sehingga pangsanya relatif meningkat.
Dalam hal kemampuan menghimpun dana masyarakat atau
Dana Pihak Ketiga (DPK) rinciannya adalah: PT. Bank Mandiri Tbk
berhasil menghimpun Rp 235,8 triliun atau sebesar 15,61 % dari total
bank umum; PT. Bank Central Asia Tbk berhasil menghimpun
Rp 189,2 triliun atau sebesar 12,52 %; PT. Bank Rakyat Indonesia
berhasil menghimpun Rp 165,0 triliun atau sebesar 10,92 %; PT. Bank
Negara Indonesia Tbk berhasil menghimpun Rp 145,6 triliun atau
sebesar 9,63 %; PT. Bank Danamon Indonesia Tbk berhasil menghimpun
Rp 58,1 triliun atau sebesar 3,84 %.
Dalam hal perkembangan DPK, kelima Bank terbesar di Indonesia
juga hampir tidak mengalami perubahan posisi dalam lima tahun terakhir,
kecuali pada tahun 2007 Bank BRI menyalip Bank BNI.
Kelimanya mengalami pertumbuhan DPK, namun dengan laju yang
berbeda. Hanya Bank BRI yang mengalami pertumbuhan di atas ratarata
bank umum, sehingga pangsanya terhadap total Bank mengalami
peningkatan. Keempat bank lainnya hanya berhasil tumbuh di bawah
rata-rata bank umum, sehingga pangsanya mengalami penurunan.
Dalam hal penyaluran kredit, rinciannya adalah: PT. Bank Mandiri
Tbk berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp125,3 triliun atau 12,50 %
dari total bank umum; PT. Bank Rakyat Indonesia berhasil
menyalurkan kredit sebesar Rp114,4 triliun atau 11,41 % ; PT. Bank
Negara Indonesia Tbk berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 87,8
triliun atau 8,76 %; PT. Bank Central Asia Tbk berhasil menyalurkan
kredit sebesar Rp 82,5 triliun atau 8,23%; PT. Bank Danamon Indonesia
Tbk berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 51,1 triliun atau 5,10 %.
Dalam hal perkembangan Kredit, kelima Bank terbesar di
Indonesia tidak mengalami perubahan posisi dalam lima tahun ter-
157
akhir. Kelimanya mengalami pertumbuhan Kredit, namun dengan
laju yang berbeda. Hanya Bank BRI dan Bank BCA yang mengalami
pertumbuhan di atas rata-rata bank umum, sehingga pangsa keduanya
terhadap total Bank mengalami peningkatan. Ketiga bank
lainnya hanya tumbuh di bawah rata-rata bank umum, sehingga
pangsanya mengalami penurunan. Bank Mandiri terlihat paling
rendah pertumbuhannya dalam menyalurkan kredit. Pada tahun
2007, Bank BNI sebenarnya mengalami laju pertumbuhan kredit
yang lebih cepat daripada rata-rata bank umum, setelah selama
beberapa tahun mengalami pertumbuhan yang lebih rendah.
Kotak 3.6
6. Pangsa Kepemilikan Asing
Kepemilikan asing pada perbankan nasional meningkat secara
amat signifikan selama beberapa tahun terakhir. Pada akhir tahun
2007, porsinya kemungkinan besar telah malampaui angka
psikologis sebesar 50 persen. Sementara, pangsa kepemilikan pemerintah
diperkirakan hanya sekitar 35 persen. Kenaikan porsi
kepemilikan asing dan penurunan porsi pemerintah tampaknya
masih akan berlangsung pada tahun-tahun mendatang. Sebagai
catatan, kepemilikan asing tersebut hanya sekitar 9 % pada saat menjelang
krisis 1997. Sementara itu, kepemilikan pemerintah sempat
lebih dari 70 % pada beberapa tahun setelah krisis.
n Industri perbankan Indonesia menunjukkan perkembangan yang
bersifat semakin terkonsentrasi, antara lain terlihat dari dominasi
sepuluh bank terbesar dalam hal aset, DPK, dan kredit.
n Meskipun sedikit berkurang dalam dua tahun terakhir, kecenderungan
itu diperkirakan kembali meningkat pada waktu mendatang.
Salah satu pemicunya adalah berbagai ketentuan API yang
menstimulan terjadinya merger dan akuisisi.
158 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
Angka resmi kepemilikan asing itu memang hampir tidak pernah
dipublikasikan oleh BI atau Pemerintah. Oleh karena sebagian saham
masih terus berpindah tangan di bursa efek, maka angka pasti
kepemilikan asing dalam industri perbankan Indonesia memang
masih bisa berubah-ubah dalam waktu singkat. Hanya saja, kecenderungan
utama adalah pembelian oleh pihak asing, bukan sebaliknya.
Ada pula perpindahan tangan antar pihak asing.
Pada awal tahun 2006, dalam laporan tahunannya, BI menyatakan
jumlah bank yang dapat dikategorikan sebagai bank yang
sahamnya dimiliki oleh pihak asing per Desember 2005 telah mencapai
37 bank dengan pangsa total aset mencapai 39,7 % terhadap
industri perbankan. Laporan BI pada tahun-tahun berikutnya tidak
menyebutkan lagi perkembangan angka semacam itu. Sumber lain
yang sering dikutip adalah laporan Majalah InfoBank yang menyebutkan
angka 44 % kepemilikan asing pada pertengahan tahun
2007. Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah sendiri
sempat mengemukakan angka 48,51 persen, pada Februari 2006.
Gubernur BI melihat fakta tersebut secara ”positif”, dengan mensikapinya
sebagai tantangan bagi upaya peningkatkan efisiensi pelaku
domestik, agar tetap dapat bersaing. Masalahnya, yang masih terus terjadi
hingga kini adalah pelepasan saham sejumlah bank nasional kepada
asing. Kurang jelas mengenai peningkatan efisiensi yang telah
dicapai oleh perbankan domestik. Bahkan, para pemodal asing justeru
ikut menikmati berbagai ”subsidi” terhadap sektor perbankan.
Dominasi kepemilikan asing di sektor finansial (terutama
perbankan) bisa berarti pula adanya tingkat kerawanan (kerentanan)
dilihat dari perspektif perekonomian nasional. Stabilitas keuangan
yang tercipta mungkin saja seketika terganggu jika ada suasana
hubungan internasional memburuk. Bagi pihak yang amat kritis,
dominasi tersebut memang dirancang untuk mengamankan pengendalian
asing terhadap ekonomi Indonesia. Antara lain dengan
159
memudahkan pengalihan surplus ekonomi ke wilayah yang mereka
kehendaki, mengefisienkan kegiatan-kegiatan modal asing di berbagai
sektor lainnya, serta meningkatkan ketergantungan Indonesia
terhadap modal asing.
Kotak 3.7
7. Arah Kebijakan Perbankan
Tadi kita sudah menyebut bahwa perbankan bisa dikatakan
mendapat porsi terbesar dalam upaya reformasi ekonomi (termasuk
dari segi dana yang disubsidi negara). Hingga kini, restrukturisasi
perbankan masih berlangsung. Setelah program penyelamatan, pemberian
posisi dan peran yang lebih dominan kepada BI, pengucuran
dana, kemudian disosialisasikan Arsitektur Perbankan Indonesia
(API) dan Basel II.
Khusus mengenai peran BI, memang ada kontroversi. Ketika
sebagian pihak menganggap BI harusnya tertuduh sebagai penyebab
atau setidaknya yang memperparah krisis, BI justeru mendapat
mandat yang lebih besar untuk pemulihan ekonomi. Sebagian peran
itu memperoleh legitimasi baru menurut perundang-undangan,
terutama berupa pengokohan independensi BI, serta kedudukannya
sebagai otoritas moneter satu-satunya.
Dilihat dari tolok ukur perundang-undangan, BI tampak telah
menjalankan fungsinya dengan baik selama hampir satu dekade ini.
Kepemilikan asing pada perbankan nasional terus meningkat, dan telah
mencapai lebih dari 50 persen total bank umum, sedangkan kepemilikan
pemerintah cenderung semakin turun (hanya sekitar 35 persen).
Dominasi ini dikhawatirkan menimbulkan kerawanan (kerentanan)
tertentu terkait hubungan ekonomi politik internasional, terutama dilihat
dari perspektif kemandirian negara.
160 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
Terutama sekali dalam menjaga stabilitas keuangan dan stabilitas
moneter, serta memulihkan kepercayaan atas perbankan nasional.
Namun, jika dikaitkan dengan fakta perekonomian secara keseluruhan,
maka kinerja BI masih dipertanyakan. Pelaksanaan fungsi dan tugas BI
dimaksudkan agar perekonomian bisa berkembang dengan optimal.
Optimalitas tersebut mesti diukur dengan seluruh parameter
makroekonomi, dimana inflasi hanya salah satu diantaranya. Parameter
utama makroekonomi lainnya adalah pertumbuhan output dan penciptaan
kesempatan kerja. Bahkan, kondisi mikroekonomi perlu diperhatikan
serius, karena menyangkut pemerataan dan keadilan sosial,
serta merupakan fundamental perekonomian untuk jangka panjang.
Perlunya BI yang independen memang masih sulit dibantah.
Argumen itu menjadi lebih kuat lagi jika informasi tentang langkahlangkah
BI menjelang krisis dahulu adalah benar. Bisa dikatakan
bahwa campur tangan berlebih dari pemerintah terbukti berakibat
fatal. Namun, pertanyaannya adalah seberapa independen dan terhadap
siapa? Sifat independen mestinya bukan berarti tanpa ukuran
yang terkait kepentingan seluruh bangsa. Apalagi jika independensi
yang berlebihan justeru memungkinkan oknum pejabat BI mengedepankan
kepentingannya sendiri, yang bernuansa moral
hazard. Berbagai kasus yang menimpa para petinggi BI juga
mengisyaratkan kelemahan konsep dan pelaksanaan sifat
independen BI. Terutama jika ada ”permainan politik” di dalamnya.
Perlu difahami bahwa beberapa kecenderungan yang terjadi
dalam perbankan Indonesia selama beberapa tahun terakhir bisa dikatakan
memang “diarahkan” demikian oleh Bank Indonesia dan
pemerintah. Salah satu arahan yang utama adalah berupa
implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mulai awal
Januari 2004.
Pada 9 Januari 2004, siaran pers Bank Indonesia mengumumkan
secara resmi implementasi API. Sebelumnya, selama sekitar setahun
161
sejak BI melansir rencana tersebut, pembicaraan mengenai API
berlangsung cukup intensif di lingkungan pelaku industri
perbankan. Setelah mendapat tanggapan dari berbagai pihak, BI
menyelesaikan penyusunan cetak biru API pada tahun 2003. BI
memutuskan implementasinya secara bertahap, mulai tahun 2004
untuk jangka waktu lima sampai dengan sepuluh tahun kemudian.
BI mengatakan bahwa API dirancang sebagai rekomendasi kebijakan
(policy recommendation) bagi industri perbankan nasional
dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi di masa mendatang,
sekaligus menjadi arah kebijakan (policy direction) yang harus ditempuh
oleh perbankan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Dengan kata
lain, API merupakan suatu blueprint mengenai tatanan industri perbankan
ke depan. Isi dokumennya menyangkut hampir semua aspek
yang berhubungan dengan perbankan, seperti : kelembagaan, struktur,
pengawasan, pengaturan dan lembaga penunjang lainnya.
Perlu diakui bahwa pada dasarnya implementasi API di Indonesia
amat dipengaruhi oleh wacana internasional dalam topik tersebut.
Wacana dimaksud adalah tentang implementasi arsitektur keuangan
global yang diprakarsai oleh Bank for International Settlements (BIS).
BIS adalah organisasi internasional yang memprakarsai dan memfasilitasi
kerjasama antara bank sentral berbagai negara ditambah dengan beberapa
organisasi keuangan internasional. Wacana arsitektur keuangan
global itu sendiri mulai berkembang sejak tahun 1998. Ada keinginan
kuat agar kestabilan keuangan global bisa dipelihara secara berkesinambungan,
yang antara lain dipicu oleh pelajaran berharga pada
masa krisis di kawasan Asia Tenggara di masa lalu. Krisis perbankan di
Asia Tenggara tersebut ternyata juga merepotkan negara-negara dan
lembaga pemberi pinjaman (kreditur) pada masa itu. Oleh karenanya, BIS
mempublikasikan secara gencar akan pentingnya perhatian serius terhadap
kestabilan keuangan melalui program arsitektur keuangan global.
162 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
Meskipun demikian, perlunya banking landscape bagi
perbankan Indonesia sebenarnya masih dapat diperdebatkan
untung ruginya oleh semua pihak. Terutama oleh kalangan
perbankan yang harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang
sebagian besarnya bersifat mengikat secara hukum (memaksa). Salah
satu argumen pokok bagi yang kurang setuju adalah berkenaan dengan
dibatasinya ”kekuatan pasar” dalam menentukan struktur
perbankan yang ideal dan dianggap efisien bagi perekonomian.
Sekitar tiga tahun kemudian sejak diumumkannya API sebagai
blueprint perbankan nasional, BI mensosialisasikan rencana
implementasi Basel II. Basel II adalah suatu panduan atau best
practices, yang berisi pengaturan permodalan bagi bank-bank. Jika
API lebih menekankan kepada bangunan perbankan nasional yang
ingin diwujudkan, maka Basel II adalah satu bagian kerangka aturan
(khususnya mengenai permodalan) dalam proses pembangunan
tersebut.
Arti pentingnya pengaturan terhadap permodalan bagi suatu bank
mudah difahami mengingat Bank merupakan suatu perusahaan yang
menjalankan fungsi intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah.
Jika suatu bank mengalami kegagalan, dampak yang ditimbulkan akan
dapat meluas mempengaruhi nasabah dan lembaga-lembaga yang
menyimpan dananya atau menginvestasikan modalnya di bank. Jika
bank itu berskala operasi yang cukup besar, akan berpotensi menciptakan
dampak ikutan secara nasional (domestik), bahkan bisa mempengaruhi
pasar internasional. Dengan kata lain, peraturan mengenai
permodalan bank yang berfungsi sebagai penyangga terhadap
kemungkinan terjadinya kerugian, sehingga kepercayaan nasabah terhadap
aktivitas perbankan tetap dapat dipelihara.
Sebagaimana API, wacana Basel II juga dipromosikan oleh BIS.
Urgensi soal permodalan bagi perbankan, membuat BIS memiliki
163
komite khusus yang selalu memantau dan menganalisis perkembangannya
di seluruh dunia secara terus menerus. Komite itu
dikenal sebagai Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
atau Komite Basel, yang antara lain merumuskan dan mensosialisasikan
berbagai panduan atau best practices perbankan, terutama yang
dinilai harus dijalankan oleh bank sentral.
API dan Basel II pada umumnya diakui sebagai suatu konsep
yang baik oleh banyak pihak, termasuk kalangan perbankan. Mereka
bisa menerima tujuan konsep agar terwujud bangunan yang kuat,
serta mekanisme perbankan yang menjamin stabilitas keuangan
namun tetap memberi peluang tumbuh bagi setiap bank.
Yang kemudian dipermasalahkan dari kedua konsep itu adalah detil
aturan, tahap-tahap serta waktu pelaksanaannya.
Sebagai contoh, penerapan Basel II berpotensi menambah parah
permasalahan tidak optimalnya fungsi intermediasi perbankan yang
telah disinggung di atas. Tatkala yang lebih dibutuhkan adalah upaya
keras perbankan untuk lebih mendorong investasi di sektor riil, yang
ditekankan justeru aspek kehati-hatian (manajemen risiko). Padahal tadi
sudah kita katakan bahwa perbankan saat ini memiliki daya tahan dan
aspek kehati-hatian yang cukup baik. Bukannya kondisi itu tidak perlu
ditingkatkan (antara lain dengan penerapan Basel II), namun mustinya
yang menjadi prioritas adalah optimalisasi fungsi intermediasi.
Argumen BI dalam hal ini memang berperspektif jangka panjang,
dimana diyakini Basel II pada akhirnya akan memperbaiki fungsi intermediasi.
Nantinya, kemampuan perbankan dalam menilai risiko akan
semakin membaik sehingga menjadi lebih ”berani” dalam penyaluran
kredit. Asumsi semacam ini jelas masih perlu dibuktikan, mengingat
negara-negara lain pun baru memulai penerapan yang serupa.
Sementara itu, masalah jangka pendek dan menengah perekonomian
Indonesia sudah bersifat menekan agar perbankan menjadi motor
164 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
penggerak yang utama. Kelesuan ekonomi mungkin akan menghadang
di tahun-tahun mendatang, dan pada gilirannya akan bisa membawa
kepada kondisi pengangguran disertai dengan inflasi yang tinggi
(stagflasi). Inflasi karena tidak memadainya ketersediaan barang, yang
tidak mampu lagi diatasi dengan kebijakan moneter ketat.
Selain itu, banyak kalangan yang meragukan dan menilai kekurangsiapan
perbankan Indonesia untuk menerapkan Basel II, termasuk
dalam versi tahapan yang direncanakan oleh BI. Sebagai contoh,
Ikatan Auditor Perbankan Indonesia (IAPI) pada bulan April 2008 mengatakan
bahwa Perbankan di Indonesia belum siap untuk mengaplikasikan
penerapan Basel II atau aturan baru dalam standarisasi
operasional Bank secara Internasional. IAPI menilai secara umum bank
di Indonesia belum siap dalam melakukan tata kelola terhadap resiko
operasional (operational risk), sehingga tidak menutup kemungkinan
akibat resiko operasional beberapa bank akan bangkrut. Diungkapkan
lebih lanjut, selama ini potensi kerugian bank dari resiko operasional
sangat besar, yang salah satunya adalah penerapan dalam teknologi
informasi. Risko terkait teknologi informasi ini menyangkut antara lain
keamanan data dan masalah kehandalannya melayani nasabah.
Masalah lain yang bisa mengurangi arti positif penerapan Basel II
adalah soal kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh BI untuk
pengawasan. Salah satu indikasinya adalah kasus pembobolan bank
yang masih sering terjadi, meskipun kesalahan tidak bisa ditimpakan
sepenuhnya kepada BI. Mustinya, dengan pengawasan yang lebih
baik dari BI, risiko seperti itu akan lebih bisa diantisipasi. BI memang
telah berupaya meningkatkan pelaksanaan program sertifikasi
untuk para karyawannya yang menjadi pengawas atau pemeriksa
perbankan. Program itu diintensifkan agar kompetensi para pengawas
BI meningkat, termasuk dalam soal penerapan Basel II dan
implementasi pilar ketiga API. Bagaimanapun, masalah SDM dalam
hal ini masih terlihat rawan.
165
Terkait dengan itu semua, pihak yang amat kritis curiga ada yang
kurang beres dalam ketergesaan BI menerapkan Basel II. Diantaranya
adalah soal tekanan pihak asing, seperti: lembaga keuangan
internasional, pemilik modal asing, dan para kreditur asing. Keuntungannya
bagi mereka adalah pengamanan bagi operasionalnya di
seluruh dunia, serta kemudahan untuk menjadi pemain dominan di
Indonesia. Selain itu, ada kecurigaan mengenai serta soal ”proyek” baru
bagi sekelompok oknum di Indonesia. Misalnya diindikasikan oleh
seluk beluk program sertifikasi dan atau pelatihan terkait Basel II, yang
selain berpotensi keuntungan ekonomis secara langsung, akan bisa
membentuk kelompok elit baru dalam pengelolaan perbankan.
Sebagai kesimpulan tentang perbankan Indonesia dapat dikatakan
bahwa industri ini memang dirancang sepenuhnya untuk
mendukung seluruh penalaran (cara berfikir) arus utama ilmu
ekonomi yang disinggung sebelumnya dan akan semakin diperjelas di
bagian berikutnya. Kecenderungan perbankan untuk semakin
terkonsentrasi dan dikuasai oleh segelintir pemilik modal besar (yang
bersifat internasional) memang direncanakan dengan sistematis, disertai
argumen-argumen ekonomis yang tampak meyakinkan.
Kotak 3.8
n API merupakan blueprint mengenai tatanan industri perbankan
yang diinginkan oleh BI. API juga bersifat policy direction, sekaligus
action plans, yang isinya menyangkut hampir semua aspek dasar
perbankan seperti: kelembagaan, struktur, pengawasan,
pengaturan dan lembaga penunjang lainnya.
n Implementasi API di Indonesia seiring dengan wacana arsitektur
keuangan global yang diprakarsai oleh Bank for Internasional
Settlemen (BIS), yang diaku sebagai pelajaran dari krisis di
kawasan Asia Tenggara.
n Basel II adalah suatu panduan atau best practices, yang berisi pengaturan
permodalan bagi suatu Bank. Wacana Basel II dipromosikan
oleh Komite Basel dari BIS.
166 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
B. Tidak Optimalnya Hasil Migas
Indonesia tercatat sebagai negara yang kandungan minyaknya
paling awal dieksploitasi secara komersial (sejak tahun 1885), bahkan
lebih dahulu dari kebanyakan negara di Timur Tengah. Indonesia
juga menjadi saksi sejarah perkembangan awal Royal Dutch (Shell),
perusahaan yang kemudian tumbuh menjadi raksasa minyak di
dunia. Wilayah Indonesia adalah sumber awal surplus ekonomi yang
menyapih bayi (perusahaan) raksasa tersebut di penghujung abad ke
19, dengan persediaan makanan dari ladang sumur minyak yang
tersedia. Antara lain di ladang minyak Telaga Tiga dan Telaga Said
dekat Pangkalan Berandan, Sumatera Utara. Disana juga dibangun
sebuah pabrik pengolahan (kilang) minyak dan fasilitas perkapalan
di sekitar Pangkalan Susu (1892).
Akan tetapi cerita yang paling spektakuler dari soal minyak
justeru terjadi di era Soeharto, yaitu dengan peran sebagai sumber
dana berlimpah bagi program ekonomi dan politik pemerintahannya.
Rezeki nomplok (windfall profit) dari oil boom diperoleh
karena kombinasi dari faktor-faktor seperti kenaikan harga minyak
yang fantastis selama beberapa kali di era 70-an dan 80-an, ken
Ada tiga aktivitas utama penerapan Basel II yaitu: pelaksanaan
pengawasan yang efektif, disiplin pasar yang konsisten serta
operasional bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Hal ini tercermin
oleh ketiga pilarnya, yaitu: Minimum Capital Requirements,
Supervisory Review Process dan Market Discipline.
n Keberatan utama dalam hal penerapan API dan Basel II adalah
pada soal tahap dan waktunya. Kebutuhan mengoptimalkan fungsi
intermediasi pada saat ini akan berlawanan dengan misi kehatihatian
yang menjadi semangatnya
n Ada kecurigaan mengenai tekanan pihak asing dalam penerapan
API dan Basel II, serta adanya keuntungan bagi oknum tertentu
167
anggotaan Indonesia dalam OPEC, dan kesediaan rezim untuk berbagi
hasil dengan perusahaan minyak asing. Penerimaan negara
secara langsung dari minyak menjadi berlipat ganda, ditambah dengan
cadangan devisa yang terus tersedia dari hasil ekspor minyak.
Perusahaan minyak asing pun tidak segan-segan menambah modal
kerjanya secara besar-besaran masuk ke Indonesia.
Dampak tidak langsung yang bersifat lebih besar adalah kesediaan
banyak negara dan perusahaan asing memberi piutang, serta
melakukan penanaman modal secara langsung ke berbagai sektor di
Indonesia. Fenomena boom minyak seolah menjadi semacam
jaminan bagi modal yang mereka tanamkan di wilayah Indonesia
ataupun yang diutangkan kepada pemerintah Indonesia. Sebagian
dari proyek asing tersebut memang berfungsi memperlancar operasi
industri minyak di Indonesia, misalnya berkaitan dengan
infrastruktur fisik (jalan, telekomunikasi, pembangkit listrik) dan
non fisik (ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan, kelancaran
mekanisme perdagangan luar negeri dan modernisasi perbankan).
Jika cerita berhenti sampai disitu, maka kita bisa membayangkan
suatu negara dengan perekonomian yang tumbuh pesat, kemudian
rakyat yang menjadi semakin makmur dan sejahtera. Dalam
penalaran sederhana, yang terjadi mestinya kurang lebih sebagai
berikut: uang minyak secara berlimpah masuk ke kas negara, membuat
pemerintah bisa menjalankan banyak program untuk kesejahteraan
rakyat; dengan cadangan devisa sangat besar, maka
Indonesia bisa membeli barang-barang modal atau bahan baku yang
dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi; dengan
masuknya investasi asing, akan terbuka lapangan kerja yang luas dan
kesempatan untuk transfer teknologi demi kemajuan bangsa di
kemudian hari; dengan utang luar negeri, kita bisa memulai proyekproyek
besar kita sendiri yang hasil nantinya tidak hanya bisa
168 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
dipakai untuk melunasi utang tetapi menyediakan generasi berikut
suatu infrastruktur produksi yang andal; dengan perbaikan dunia
pendidikan tinggi yang meskipun awalnya terkait dengan kebutuhan
perusahaan (modal) asing, pada akhirnya tetap akan
bermanfaat bagi bangsa sendiri; dengan kelancaran mekanisme
perdagangan internasional dan modernisasi perbankan, bisa dikembangkan
komoditi ekspor unggulan, dan lain sebagainya.
Kenyataan yang terjadi pada awalnya memang berkesan amat
menjanjikan dan alur cerita seolah-olah akan sesuai dengan skenario
di atas. Perekonomian Indonesia tumbuh pesat, yang dalam ukuran
ilmu ekonomi (terutama makroekonomi) terhitung sangat fantastis.
Laju pertumbuhan ekonomi sangat tinggi melampaui rata-rata
kebanyakan negara; investasi besar-besaran berlangsung di berbagai
sektor; inflasi umumnya bisa dikendalikan; neraca pembayaran dan
cadangan devisa dalam posisi yang relatif aman; dan pengangguran
perlahan-lahan bisa ditekan. Selain itu, fenomena Indonesia di era 70-
an dan 80-an biasa dijadikan contoh kasus buku ajar (text book) sebagai
contoh keberhasilan suatu negara miskin dalam membangun
perekonomiannya, sehingga banyak mendapat pujian para ekonom
dan lembaga ekonomi internasional terkemuka. Di masa itu, pemerintah
Indonesia dinilai berhasil memaksimalkan rezeki oil boom
bagi perkembangan perekonomian secara keseluruhan.
Keadaan kemudian berubah secara drastis hanya dalam waktu
setahun, mulai pertengahan tahun 1997 hingga tahun 1998, angka-angka
indikator makroekonomi berbalik menjadi amat buruk. Nilai tukar
rupiah merosot sangat tajam, pertumbuhan ekonomi menjadi negatif,
inflasi sangat tinggi, neraca pembayaran mengalami defisit yang besar,
serta cadangan devisa terkuras hampir habis. Segala prestasi mengagumkan
selama 30 tahun, sepertinya sirna begitu saja. Keadaan itu
biasa disebut krisis, krisis moneter sekaligus krisis ekonomi.
169
Setelah krisis, sumbangan migas bagi penerimaan Negara secara
relatif (porsinya) memang menurun. Namun, masih tetap amat besar
dan diandalkan. Akan tetapi ada banyak fakta yang mencengangkan
dan memerlukan analisa kritis karena bisa ditampilkan dengan
berbagai sisi dan dalam sudut pandang banyak kepentingan. Salah
satu yang paling serius sekaligus kontroversial adalah pernyataan
pemerintah bahwa pada dasarnya Indonesia adalah net importir
migas dalam beberapa tahun terakhir. Volume dan nilai (harus
dibedakan secara kritis) Ekspor kita lebih kecil daripada Impornya.
Produksi migas pun lebih kecil daripada konsumsinya.
Seiring dengan itu, para perencana dan penyusun anggaran
pemerintah mengopinikan bahwa kenaikan harga minyak saat ini
justeru membebani APBN. Ini merupakan hal yang berkebalikan
dengan keadaan pada satu-dua dasawarsa lalu. Pihak kementerian
ESDM dengan dukungan penuh dari presiden berulangkali menegaskan
perlunya harga keekonomian bagi migas. Arti harga
keekonomian bagi orang awam adalah mereka harus membayar
harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar nominal yang setara dengan
para pemakai di Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura.
Belakangan, pendirian ini disepakati oleh DPR melalui berbagai
Undang-Undang.
1. Peran Migas dalam Perekonomian Indonesia Saat Ini
Peran migas yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia di
era rezim Soeharto telah sedikit kita singgung di atas, terutama sekali
sebagai akibat dari oil boom yang terjadi beberapa kali. Sekalipun
mengalami kemerosotan, peran migas masih sangat besar di era
Reformasi. Peran tersebut dapat ditelusuri antara lain melalui analisa
angka-angka makro ekonomi, seperti: Produk Domestik Bruto (PDB),
penerimaan negara, dan penyediaan cadangan devisa melalui
170 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
surplus perdagangan internasional. Kontribusi migas juga bisa diamati
melalui keterkaitannya dengan sektor ekonomi yang lain, baik
secara langsung maupun tidak langsung.
Sekalipun pangsanya sudah sangat menurun dibanding masa
lampau, migas masih menyumbang sebesar Rp 416,5 triliun atau sebesar
10,58 % dari PDB harga berlaku pada tahun 2007 (Rp 3.957,4
triliun). Kontribusi migas itu terdiri dari Pertambangan Migas
(Rp 234,2 triliun) sebagai subsektor pertambangan, dan industri
migas (Rp182,3 triliun) sebagai sektor industri pengolahan. Dalam hal
industri migas, antara lain karena adanya kilang minyak yang menghasilkan
BBM dan produk kilang lainnya, serta kilang gas dengan
produknya pula. Perkembangannya dalam enam tahun terakhir
dapat dilihat pada tabel 3.7. Nilai nominalnya cenderung naik,
meskipun pangsanya sedikit menurun pada tahun 2006 dan 2007.
Sementara itu, sumbangannya bagi pertumbuhan ekonomi sudah
terhitung negatif. Pertumbuhan ekonomi memang bersifat mengukur
perubahan riil produksi tahun yang bersangkutan dibandingkan
tahun sebelumnya. Dalam hal subsektor pertambangan dan subsektor
industri migas, yang terjadi adalah penurunan produksi.
Tabel 3.7 Migas dalam Produk Domestik Bruto
menurut harga berlaku (Rp milyar)
Sumber BPS, diolah
Dalam hal penerimaan negara yang tercatat dalam realisasi
APBN, migas telah memberi kontribusi sangat besar selama lebih dari
tiga puluh tahun. Bahkan, pangsanya menempati posisi terbesar.
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Pertambangan Migas
Industri migas
93.092,0
69.660,0
95.152,1
100.344,9
118.484,9
94.263,4
177.605,9
138.440,9
200.081,6
172.094,9
234.157,5
182.296,3
Migas
PDB
Pangsa (%)
162.752,0
1.863.274,7
8,74
195.497,0
2.036.351,9
9,60
212.748,3
2.295.862,2
9,27
316.046,8
2.774.281,1
11,39
372.176,5
3.339.479,6
11,14
416.453,8
3.957.403,9
10,58
171
Angkanya sempat mencapai 70,6 persen dari total penerimaan,
meskipun kemudian menurun dalam sepuluh tahun terakhir, sampai
akhirnya menjadi sekitar 25 persen. Selama ini, terlihat jelas bahwa
penerimaan migas menjadi sumber utama pembiayaan anggaran
pemerintah, sekaligus pembiayaan pembangunan ekonomi.
Penerimaan migas terdiri dari penerimaan Sumber Daya Alam
(termasuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan
Penerimaan Pajak dari Migas (PPN dan PPH). Khusus penerimaan
dari PPh Migas dan perimaan SDA Migas pada tahun 2006 mencapai
Rp 168.788 miliar atau sekitar 23,82 % dari total penerimaan Dalam
Negeri. Meskipun nilai nominal dan pangsanya itu menurun dibandingkan
tahun 2006, namun tetap terhitung sangat besar. Bahkan
kita dapat melihat bahwa selama tiga tahun sebelumnya pangsa
migas dalam penerimaan negara kembali meningkat, terutama sekali
dikarenakan kenaikan harga yang amat signifikan (lihat tabel 3.8).
Hal itu terutama sekali dikarenakan kenaikan harga yang amat
signifikan. Pada tahun-tahun sebelum tahun 2004, kecenderungan
yang terjadi adalah penurunan.
Tabel 3.8 Penerimaan Migas dalam Realisasi APBN (Rp miliar)
Sumber: Depkeu RI, diolah
Data realisasi APBN untuk kurun waktu sampai dengan puluhan
tahun memperlihatkan bahwa sektor migas telah memberi
kontribusi sangat besar dalam penerimaan negara (lihat tabel lampiran).
Sektor ini sempat mencapai 70,6 persen dari total penerimaan,
dan sudah sekian lama merupakan pos penerimaan terbesar.
2002 2003 2004 2005 2006 2007
PPh Migas
Penerimaan SDA (Migas)
Total PPh & SDA (migas)
17.469
60.011
77.480
19.723
61.502
81.225
20.494
91.543
112.037
35.140
103.788
138.928
43.190
158.087
201.277
44.004
124.784
168.788
Penerimaan Dalam Negeri
Pangsa PPh & SDA (migas)
298.528
25,95 %
340.929
23,83%
403.366
27,78%
495.154
28,06%
637.928
31,56%
708.494
23,82%
172 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
Kontribusinya dalam ukuran persentase dari total penerimaan
memang menurun, menjadi sekitar 25 persen dalam sepuluh tahun
terakhir ini. Namun, secara nominal tetap merupakan pos penerimaan
yang sangat besar (lebih dari 100 trilyun). Terlihat jelas
bahwa penerimaan migas telah menjadi sumber utama pembiayaan
anggaran pemerintah, sekaligus pembiayaan pembangunan
ekonomi selama ini.
Sebenarnya, kontribusi migas dalam penerimaan negara juga harus
memperhitungkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait
sektor Migas dan PNBP dari bagian laba BUMN yang terkait Migas
(seperti Pertamina dan PGN). Data PPN terkait sektor Migas kurang terpublikasikan
(termasuk ke dalam PPN secara total), namun diperkirakan
mencapai triliunan rupiah. Sedangkan laba BUMN yang bergerak
di sektor Migas menyetor sekitar Rp 15 triliun pada tahun 2006.
Peran penting migas berikutnya adalah dalam neraca perdagangan
Indonesia. Ekspor migas menjadi primadona sampai sekarang. Neraca
perdagangan migas selalu surplus, dan berfungsi mengamankan
cadangan devisa. Sektor migas juga menjadi “daya tarik” masuknya
bantuan asing dan penanaman modal asing, sehingga “memperkuat”
neraca modal dan neraca pembayaran. Akan tetapi kecenderungan
penurunan kemudian terjadi. Sementara nilai bersih total perdagangan
(trade balance) Indonesia menunjukkan peningkatan sejak tahun
1998, nilai bersih total perdagangan migas justeru cenderung mengalami
penurunan. Ini berarti sumbangan komoditas migas dalam
menghasilkan devisa semakin menurun. Akibat kenaikan harga migas,
total nilai ekspor memang cenderung meningkat, namun diimbangi
(bahkan dilampaui) oleh pertumbuhan total nilai impor.
Bagaimanapun, nilai perdagangan migas masih sempat surplus sampai
dengan tahun 2007, dimana nilai ekspor melebihi nilai impor.
173
Tabel 3.9 Neraca Perdagangan Migas (juta dolar)
Sumber: Bank Indonesia, diolah
Keadaan menjadi lebih buruk jika kita memasukkan perhitungan
neraca jasa terkait migas. Neraca migas selalu defisit karena kita lebih
banyak menggunakan jasa pihak asing dibandingkan sebaliknya.
Yang paling besar adalah biaya angkut dan asuransi yang harus dibayar
kepada perusahaan asing. Akibatnya, transaksi berjalan
(current account) migas kita mulai defisit dalam beberapa tahun terakhir.
Di masa lampau, defisit neraca jasa migas masih bisa dikompensasi
oleh surplus neraca perdagangan migas yang masih besar.
Secara logis, pangsa ekspor migas terhadap total ekspor menunjukkan
trend penurunan. Sedangkan pangsa impor migas terhadap total
impor cenderung mengalami peningkatan. Sejak tahun 2003 sampai
dengan 2005, pangsa impor migas terhadap total impor mengalami peningkatan
melebihi pangsa ekspor migas terhadap total ekspor. Sedikit
menurun pada tahun 2006, dan meningkat kembali pada tahun 2007.
Bagaimana pun, peran sektor migas tidak cukup hanya dilihat dalam
beberapa tahun terakhir, mengingat sumbangannya yang begitu besar di
masa lampau. Di masa lalu, sektor migas menjadi “daya tarik” masuknya
bantuan asing dan penanaman modal asing. Artinya, sumbangan tidak
langsungnya juga besar terhadap neraca pembayaran, khususnya bagi
neraca modal. Pada saat ini pun, modal asing yang masuk (menambah
devisa) ke sektor migas masih terhitung sangat besar.
2004 2005 2006 2007
Ekspor, fob
Impor, fob
surplus
16.285
-11.159
5.126
20.243
-16.030
4.213
22.950
-16.165
6.785
24.872
-18.836
6.036
174 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
Kotak 3.9
2. Soal Kontrak Bagi Hasil
Sebagaimana diakui dalam hampir semua buku referensi ekonomi
perminyakan, Indonesia adalah pelopor kontrak bagi hasil atau
Production Sharing Contract (PSC). Memang ada beberapa yang
menyebut konsep ini sebetulnya berasal atau juga dikenal di Bolivia
maupun Venezuela. Akan tetapi, pelaksanaan PSC secara serius dipelopori
oleh Indonesia. Begitu pula dengan pengembangan lebih lanjut
dari konsep ini pada awalnya dilakukan oleh Indonesia. Indonesia pula
yang juga aktif mempromosikannya dalam forum-forum internasional
sehingga menjadi konsep paling populer hingga saat ini.
PSC di Indonesia sudah dikenalkan sejak tahun 1960.
Namun, kontrak yang signifikan berdasar konsep ini baru ditandatangani
pada tahun 1966 dengan IIAPCO, suatu konsorsium dari
Amerika Serikat. Era ini biasa disebut sebagai PSC generasi pertama di
Indonesia. Generasi kedua diperkenalkan pada tahun 1976, terutama
terkait dengan adanya kenaikan harga minyak dunia secara sangat
signifikan. Sedangkan generasi ketiga diperkenalkan pada tahun 1988,
yang dianggap meningkatkan fleksibilitas kontrak, terkait dengan
fluktuasi harga minyak dan meningginya berbagai risiko industri perminyakan.
n Migas berperan sebagai sumber dana berlimpah bagi program ekonomi dan politik
pemerintahan Soeharto. Rezeki nomplok dari oil boom diperoleh karena kombinasi
dari faktor-faktor seperti kenaikan harga minyak yang fantastis selama beberapa kali di
era 70-an dan 80-an, keanggotaan Indonesia dalam OPEC, dan kesediaan rezim untuk
berbagi hasil dengan perusahaan minyak asing.
n Sekalipun mengalami kemerosotan, peran migas masih sangat besar di era Reformasi.
Peran tersebut dapat ditelusuri antara lain melalui analisa angka-angka makro ekonomi,
seperti: Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan negara, dan penyediaan cadangan
devisa melalui surplus perdagangan internasional. Selain itu, ada keterkaitannya dengan
sektor ekonomi yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
175
Secara teoritis, PSC adalah kontrak antara kontraktor dengan host
country dimana kontraktor menanggung segala risiko dan biaya
untuk eksplorasi, pengembangan dan produksi. Jika eksplorasi memperoleh
hasil, maka kontraktor mendapat kesempatan untuk mendapat
ganti biayanya (cost recovery), kadang dengan batasan atau
persyaratan tertentu. Kontraktor juga memperoleh bagian hasil setelah
perhitungan biaya, sesuai dengan kesepakatan.
Dalam praktiknya, ada banyak ragam dari PSC, yang berbeda
antar negara, bahkan antar setiap kasus kontrak. Di Indonesia pun
dikenal tiga generasi PSC. Dan jika dicermati, PSC generasi ketiga
yang masih berlangsung hingga kini sebenarnya tidak seragam.
Variasi itu antara lain diindikasikan oleh berbagai paket insentif yang
telah dikeluarkan.
Prinsip PSC generasi pertama yang penting antara lain adalah:
pembatasan Cost Recovery sebesar 40 % dari total pendapatan per
tahun; pembagian pendapatan setelah memperhitungkan Cost
Recovery adalah 65 % Pertamina (pemerintah) dan 35 % (dimana
pajak Kontraktor sudah termasuk dalam bagian Pemerintah); kontraktor
diwajibkan memasok 25 % dari bagian produksinya untuk
keperluan DMO dengan harga USD 0.20/barrel.
Dengan prinsip itu, porsi pemerintah menjadi relatif konstan sekitar
44% (sudah memperhitungkan cost recovery, bagian pemerintah
dan DMO) dari produksi per tahun. Wajar jika ketika harga
minyak melonjak drastis pada tahun 1973, maka pemerintah berupaya
meningkatkan porsinya, seperti melakukan pengaturan fiskal
berupa pajak progresif terhadap “windfall profit” yang diperoleh
Kontraktor. Pada awal tahun 1974 juga dikeluarkan amandemen PSC,
antara lain: bagian Kontraktor dihargai dengan 5 dolar per barrel
sebagai dasar perhitugan (dengan eskalasi secara proportional terhadap
kenaikan harga minyak).
176 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
Pada PSC generasi pertama, aspek detil perpajakan masih belum
jelas pengaturannya, meskipun bagian dalam 65 % bagian
Pemerintah dianggap sudah termasuk pajak yang dibayar oleh
Kontraktor. Sebagian penyesuaian (dalam generasi kedua) dilakukan
untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi di negara asal
Kontraktor yang tidak mengakui pajak penghasilan Kontraktor di
Indonesia. Ada beberapa modifikasi agar Kontraktor bisa memanfaatkan
fasilitas “tax credit” di negara asalnya.
Perubahan penting yang dilakukan pada PSC generasi kedua ini
antara lain adalah: tidak ada pembatasan Cost recovery dan dihitung
berdasarkan Generally Accepted Acounting principle; pembagian pendapatan
setelah perhitungan Cost Recovery adalah 65,91 : 34.09 (minyak)
dan 31.82 : 68.18 (gas); bagian Kontraktor akan dikenakan pajak total
sebesar 56 % (terdiri dari 45 % pajak pendapatan dan 20% pajak
dividen), dengan demikian pembagian bersih setelah pajak adalah : 85 :
15 (minyak) dan 70 : 30 (gas). Ketika ada perubahan pajak, misalnya
pada tahun 1984 yang mengakibatkan total pajak turun dari 56 % menjadi
48 %, maka ada sedikit modifikasi. Untuk mempertahankan pembagian
85:15 (minyak), pembagian produksi sebelum kena pajak diubah
menjadi : 71,15 : 28,85. Sedangkan untuk gas menjadi 42,31: 57,69.
Dengan demikian, Kontraktor bisa meminta cost recovery yang
maksimal di tahun awal, yang menguntungkan bagi arus kasnya. Bagi
kontraktor, PSC generasi kedua secara umum lebih baik daripada
sebelumnya. Bagi Indonesia, PSC generasi kedua memang diharapkan
menjadi daya tarik lebih agar investor asing masuk. Selain itu, ada
tambahan aturan lain: untuk lapangan baru, Kontraktor diberikan
kredit investasi sebesar 20 % dari pengeluaran kapital untuk fasilitas
produksi; dan pengeluaran kapital dapat didepresiasi selama 7 tahun
dengan metoda Double Declining Balance (DDB).
Resesi ekonomi dunia pada tahun 1980-an mengakibatkan penurunan
permintaan minyak mentah, pasar minyak berubah dari
177
“seller market” menjadi “buyer market” yang ditandai dengan menurunnya
harga minyak. Investor mulai menurunkan aktivitas
eksplorasi minyak selama periode tersebut, sementara itu biaya
produksi meningkat akibat inflasi. Situasi ini diperburuk oleh kenyataan
bahwa lapangan minyak yang berproduksi sudah mulai tua
dan produksinya mulai menurun sehingga perlu perawatan yang
lebih intensif. Kondisi buruk ini mencapai puncaknya ketika harga
minyak tiba tiba anjlok dibawah USD 20 per barrel.
Pemerintah bersama Kontraktor mengidentifikasi beberapa
masalah, seperti: soal kriteria komersialitas yang ditetapkan
Pemerintah untuk pengembangan lapangan baru yang menimbulkan
masalah untuk pengembangan lapangan marginal; anjloknya harga
minyak ketika itu hampir bersamaan dengan mulai menurunnya
produksi beberapa lapangan minyak, sehingga bisa terjadi produksi
hanya habis untuk menutupi Cost Recovery; banyak kontrak PSC akan
berakhir dalam pada tahun 1990-an, sehingga para Kontraktor telah
mulai mengajukan perpanjangan kontrak dan membutuhkan
jaminan kepastian pengembalian investasi dan keuntungan dari
kegiatan eksplorasi maupun dari proyek Secondary Recovery.
Khusus untuk menjamin tetap adanya pendapatan bagi
Pemerintah, maka dalam generasi ketiga diperkenalkan istilah First
Tranche Petroleum (FTP). FTP besarnya 20 %, yang 20 % dari
produksi (sebelum dikurangi Cost Recovery) akan dibagi terlebih
dahulu antara Pemerintah dan Kontraktor.
PSC generasi ketiga juga memperkenalkan berbagai paket insentif
yang terutama untuk mengakomodasi kepentingan kontraktor.
Pemerintah tentu berkepentingan dengan keberlanjutan sekaligus
ketertarikan para kontraktor (calon). Hal ini khususnya untuk proyek
yang mempunyai resiko yang relatif lebih tinggi, baik dari segi resiko
geologis maupun resiko geografis. Diharapkan, proyek yang sebelum-
178 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
nya tidak ekonomis menjadi layak dikembangkan secara komersial.
Pemberian insentif ini terkait pula dengan persaingan antar negara
yang memiliki cadangan minyak dalam menarik investor.
Pemerintah Indonesia telah menawarkan berbagai paket insentif
sejak tahun 1988. Paket kebijakan insentif yang paling mendasar
antara lain adalah: Paket Insentif Agustus 1988, Paket Insentif
Februari 1989, Paket Insentif Agustus 1992, dan Paket Insentif
Desember 1993.
Belakangan ini, beberapa pihak menilai berbagai insentif yang
diberikan pemerintah di sektor migas sebagai tidak banyak gunanya.
Menurut mereka, insentif dan fasilitas yang digelontorkan bagi
investor ternyata bersifat kontraproduktif. Produksi minyak dan gas
di Indonesia justeru terus menurun.
Soal perubahan batasan cost recovery dalam PSC pun turut disoroti.
Pri Agung Rakhmanto (2007), peneliti LP3ES, mengatakan ketika
biaya yang bisa diklaim ke pemerintah menjadi 100 % dari semula sekitar
40 hingga 60 persen (periode tahun 1976 hingga tahun 1988), hasilnya
tidak seperti yang diharapkan. Menurutnya, produksi dan cadangan
minyak yang ditemukan justru turun signifikan. Ditambahkannya,
kemungkinan terjadi penggelembungan ketika cost recovery hingga
120 persen sejak tahun 2000, karena masuknya biaya-biaya yang tidak
seharusnya. Pada saat itu, produksi migas justru turun dari 1,4 juta barel
per hari pada tahun 2000 menjadi sekitar 1 juta pada tahun 2006. Belum
lagi jika memperhitungkan holiday domestic market obligation,
dimana ada jangka waktu tertentu kontraktor diliburkan dari kewajibannya
mensupply migas ke domestik dengan harga murah.
Pri dan banyak yang lainnya (bisa dicermati dalam berbagai milis
terkait ekonomi migas) menduga ada semacam konspirasi.
Konspirasi antara oknum pemerintah dan para kontraktor (bisa
perusahaannya, bisa oknumnya juga). Logikanya, dengan
179
cost recovery yang besar saja sudah untung banyak, mengapa harus
mengoptimalkan produksi. Bukankah dengan tingkat produksi (atau
penemuan cadangan) yang rendah (setidaknya tidak perlu optimal)
justeru bisa meminta tambahan insentif.
Sumber kritik itu antara lain berasal dari cost recovery yang mencapai
USD 8,3 miliar (sekitar Rp 78 triliun) pada tahun 2007, baik 6,2 %
dibanding tahun 2006. Sedangkan pada tahun 2006 adalah US$ 7,815
miliar (sekitar Rp 70 triliun), naik 3,6 % dari tahun 2005. Pada tahun
2007 Sebanyak USD 1,8 miliar di antaranya merupakan cost recovery
PT PERTAMINA E&P dan USD 6,5 miliar dari Kontraktor KKS lainnya.
Sedangkan pada tahun 2006, USD 1,89 miliar di antaranya merupakan
cost recovery PT PERTAMINA E&P dan US$ 5,92 miliar dari Kontraktor
KKS lainnya. Perlu diketahui pula bahwa sejak tahun 1997 hingga 2007
angka cost recovery Indonesia naik rata-rata sekitar 6 % per tahun.
Salah satu pos biaya cost recovery yang sejak lama dipersoalkan
adalah biaya untuk community development. Dalam lampiran terkait
pasal tentang Ruang Lingkup dan Definisi dalam dokumen
Kontrak Minyak dan Gas Bumi biasanya memang dinyatakan
demikian. Kurang lebih disebutkan bahwa pengembangan
masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak masyarakat adat, yang kita
kenal dengan istilah community development merupakan salah satu
komponen dari biaya operasi (cost recovery). Artinya, kontraktor
tidak perlu mengeluarkan uangnya sendiri sebagaimana pengeluaran
signature bonus, production bonus, dan DMO. Kontraktor
hanya bersikap menalangi terlebih dahulu, yang nantinya akan diklaim
sebagai cost recovery. Dengan itu, kontraktor membangun
nama baik perusahaan di hadapan masyarakat melalui programprogram
pedulinya.
Atas kritikan mengenai community development cost, pada akhir
tahun 2007 diberitakan bahwa BPMIGAS akan menghapusnya dari
180 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
cost recovery jika diminta Pemerintah. Jika penghapusan ini jadi
dilaksanakan, biaya pengembangan masyarakat yang dikeluarkan
oleh kontraktor akan menjadi tanggung jawab mereka sendiri.
Biayanya akan diperlakukan sebagai non recoverable cost, sama
seperti pembayaran bonus (bonus data, bonus tanda tangan, dan
bonus produksi) dan iuran tetap (iuran eksplorasi & eksploitasi).
Masalahnya, selain harus dilihat realisasinya, penghapusan tersebut
jangan sampai berarti tidak adanya lagi pengeluaran untuk
comunity development. UU Migas No. 22 tahun 2001 pasal 11 ayat 3
huruf p telah menyatakan dengan tegas bahwa pengembangan
masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat harus
ada dalam point KKS. BPMIGAS harus tetap mengawasi pelaksanaannya
oleh kontraktor, apalagi ada kemungkinan mereka akan melaksanakan
ala kadarnya. Bisa diduga bahwa kebijkan semacam ini
bagi investor asing akan kurang disukai. Mereka barangkali merasa
sudah membayar pajak, sehingga tidak merasa perlu dibebani dengan
hal-hal yang merupakan tanggung jawab Pemerintah terhadap
rakyatnya.
Soal cost recovery semakin disoroti ketika pada awal tahun 2007,
Laporan BPKP mensinyalir adanya korupsi dalam dana yang dikembalikan
(Cost Recovery) ke kontraktor kontrak kerja sama
(KKKS). Jumlah yang terindikasi sangat besar, yakni sebesar Rp 18,07
triliun dari total biaya sekitar Rp 70 trilyun (USD 7,8 miliar) pada
tahun 2006. Berkembanglah pembicaraan mengenai: gaji atau honor
para pekerja asing (terutama level manajemennya), fasilitas perusahaan
bagi para pekerja itu (soal golf, hotel, liburan, dan sebagainya),
dan pembelian peralatan atau penggunaan jasa rig dan
peralatan lain (dugaan konspirasi). Daftar kecurigaan bisa diperpanjang,
yang dalam uraian di atas berkaitan dengan goldplating atau
unnecessary cost.
181
Menanggapi kasus tersebut, menteri ESDM dan pihak BPMIGAS
berpendapat bahwa dugaan penyimpangan oleh BPK atau BPKP itu
terjadi akibat perbedaan pemahaman tentang cost recovery. Mereka
meyakini bahwa sistem pengawasan dan aturan cost recovery sudah
bagus, hanya perlu perbaikan dalam implementasinya. Ditambahkan
alasan, penambahan aturan dalam masalah itu akan membuat Kontrak
Kerja Sama (KKS) menjadi tidak fleksibel. Menteri ESDM lebih setuju
agar BPMIGAS memperjelas saja hal-hal yang samar dalam aturan tersebut.
Tentu saja pandangan seperti ini sangat sejalan dengan keinginan
Kontraktor KKS yang menghendaki fleksibilitas tersebut.
Sebagian pengamat masih ragu jika dikatakan sistem pengawasan
dan aturan cost recovery yang ada sudah bagus.
Kekhawatiran mengenai bagian yang samar sehingga berpeluang diselewengkan
Kontraktor (juga oknum pengawas) masih amat tinggi.
Beberapa pernyataan bahkan sudah amat sinis. Contohnya: “Cost
recovery naik, produksi harus naik” sebagaimana disuarakan
Kurtubi, pengamat perminyakan, atau “Hapuskan cost recovery!”
sebagaimana banyak disuarakan dalam milis perminyakan.
Namun, berbagai analisa teoritis yang independen masih banyak
yang merekomendasikan perlunya cost recovery tetap dipertahankan.
Cost recovery dianggap sebagai ciri khas yang melekat pada model
kontrak perminyakan (khususnya PSC), dan merupakan bentuk
kompensasi bagi para kontraktor mengingat besar dan banyaknya
risiko serta ketidakpastian yang harus ditanggung. Pengamat kritis
yang berpandangan ini tetap mengingatkan bahwa cost recovery
harus diberikan secara ketat. Mereka mensyaratkan adanya peraturan
dan ketentuan yang jelas dan rinci, tidak hanya sekedar mengatur
prosedur administrasi (akuntansi), tetapi juga mengatur persyaratan
keteknikan dan manajemen dari setiap penggunaan biaya. Dengan
kata lain, akar masalahnya adalah pada aturan yang samar dan pe-
182 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
ngawasan yang lemah. Sangat mungkin jika cost recovery ditiadakan,
maka bentuk-bentuk penyelewengan yang lain tetap berkembang.
Kotak 3.10
3. Kontroversi Subsidi BBM
Pemerintah berulangkali menjelaskan tentang subsidi BBM, sehingga
logikanya sudah terlanjur diterima luas oleh publik, terutama oleh pihak
legislatif. Ada dua versi yang berkembang. Pertama, subsidi adalah perhitungan
antara selisih antara harga BBM internasional dengan harga
pokok produksi Pertamina. Kedua, harga yang bersifat internasional
n Indonesia adalah pelopor PSC. Sudah ada tiga generasi PSC yang diterapkan
sejak 1966. Generasi ketiga diperkenalkan pada tahun 1988 dan berlaku
hingga kini. PSC standar generasi ketiga untuk minyak adalah yang dikenal
dengan pembagian 85:15; dan ada pula yang menerapkan FTP sebesar 20%
dan atau DMO. Namun, ada paket insentif untuk berbagai kasus, sehingga
tidak sepenuhnya menggunakan PSC standar maupun PSC dengan FTP
n Dalam model PSC, semua biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor akan
dikembalikan apabila berhasil menemukan dan memproduksikan minyak.
Pengembalian biaya ini disebut sebagai cost recovery, yang dilakukan
sebelum hasil produksi dibagi antara pemerintah dan kontraktor.
n Cost recovery antara lain terdiri dari: biaya-biaya non kapital tahun berjalan
dari kegiatan eksplorasi, pengembangan, operasi produksi, dan biaya
administrasi/umum; biaya depresiasi tahun berjalan; depresiasi tahun
sebelumnya; dan unrecovered cost (pengembalian biaya yang tertunda).
n Sejak tahun 1997 hingga 2006, cost recovery Indonesia naik rata-rata sekitar
6% per tahun. Produksi justeru mengalami penurunan. BPKP melihat ada
indikasi korupsi dalam Cost Recovery dalam beberapa tahun ini
n Kontoversi mengenai penggelembungan cost recovery yang dikenal juga sebagai
goldplating atau unnecessary cost, sempat menimbulkan ide penghapusannya.
Pandangan lain lebih menekankan kepada aturan yang lebih
rinci, serta pengawasan yang lebih ketat.
183
hanya diperhitungkan dalam soal harga minyak mentah. Kedua versi itu
tetap berarti bahwa sebagian besar input kilang (minyak mentah)
Pertamina yang berasal dari pemerintah diperhitungkan secara ekonomis.
Perhitungan dalam APBN tampaknya menggunakan versi yang kedua.
Perkembangan angka subsidi BBM dalam APBN selama beberapa
tahun terakhir, terhitung fantasitis (lihat tabel 3.10). Penyebab
utamanya ada dua hal, yaitu: kenaikan harga minyak mentah
internasional dan kenaikan konsumsi BBM bersubsidi. Bisa diperkirakan
jumlahnya membengkak untuk tahun 2008, karena harga
minyak yang melebihi 100 dolar per barel dalam beberapa bulan
awal tahun ini, meskipun konsumsi BBM bersubsidi sudah mulai
”dikendalikan”. Bahkan, pemerintah kemudian menaikkan harga
BBM bersubsidi pada Mei 2008, yang diharapkan dapat menekan
angka pengeluaran untuk pos subsidi BBM.
Tabel 3.10 Subsidi BBM dalam realisasi APBN (Rp triliun)
Sumber: APBN
Akan tetapi, banyak pihak merasa ada yang samar dalam soal
hitungan subsidi BBM dalam APBN. Setidaknya, mereka keberatan dengan
opini publik yang dikembangkan, pemerintah seolah-olah mengeluarkan
sejumlah dana untuk itu. Kejadian yang sebenarnya, perhitungan
subsidi adalah ”di atas kertas”, atau disebut dengan subsidi
ekonomi. Sebagian besar input kilang (minyak mentah) yang diolah
Pertamina adalah milik pemerintah, sehingga harus diperhitungkan terlebih
dahulu. Jika kita ingin menghitung ”harga sebenarnya” maka biaya
untuk mendapatkan (produksi) minyak mentah tersebut ditambah dengan
biaya pengolahan oleh kilang Pertamina, dan jika perlu ada sedikit
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Subsidi BBM 53,8 68,4 31,2 30,0 69,0 95,7 85,1 83,8
184 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
laba normal untuk Pertamina. Perhitungan bisa saja diperluas secara
keseluruhan, memasukkan faktor input yang didapat dari impor.
Dengan mudah pula kita dapat mengerti, penerimaan APBN akan
turut meningkat karena kenaikan harga minyak. Sebagian perhitungan
menunjukkan bahwa defisit APBN tidak banyak terpengaruh
oleh karena soal kenaikan harga minyak mentah. Dampak
bersihnya adalah kenaikan penerimaan dibandingkan perhitungan
kenaikan subsidi. Itu berarti pula bahwa kita harus melihatnya juga
pada kondisi produksi yang memberi penarimaan pada APBN. Tabel
3.11 memberi indikasi hasil bersih migas dalam APBN (penerimaan
SDA migas dan PPh Migas) selama beberapa tahun terakhir. Secara
nominal, kontibusi migas menjadi semakin besar dalam angka ini, dan
pengertian subsidi sejak tahun 2005 pun diperluas menjadi subsidi
energi, karena termasuk untuk sebagian energi (termasuk sebagian
penggunaan gas). Jangan dilupakan pula, ada keuntungan Pertamina
(dan BUMN terkait energi lainnya) yang disetor kepada pemerintah,
yang jumlahnya juga sudah mencapai belasan triliun rupiah.
Tabel 3.11
Subsidi BBM dan Penerimaan Migas dalam realisasi APBN (Rp triliun)
Sumber: APBN, diolah
Selain kritik mengenai ketidakjelasan arti istilah subsidi BBM,
banyak pihak yang meragukan efisiensi pengolahan kilang
Pertamina beserta kinerjanya dalam pendistribusian, sehingga berakibat
pada biaya yang lebih besar. Sekarang, Pertamina memang
hanya bersifat sebagai pemain, dengan BPHMIGAS sebagai pengawas
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Subsidi BBM 53,8 68,4 31,2 30,0 69,0 95,7 85,1 83,8
Penerimaan migas 85,4 104,1 77,5 81,2 112,0 138,9 201,3 168,8
Surplus 31,6 35,7 46,3 51,2 43,0 43,2 116,2 85,0
185
dalam soal hilir migas. Namun, masalah Harga Pokok Produksi (HPP)
BBM sebagai acuan utama perhitungan subsidi BBM masih tetap
dipertanyakan banyak orang. Pertamina pun kurang memberi
informasi yang luas kepada publik mengenai perhitungan terincinya.
Purnomo Yusgiantoro (2000) menjelaskan tentang perhitungan
subsidi BBM untuk kasus tahun anggaran 1998/1999. Menurutnya,
perhitungannya dimulai dengan mencari HPP dalam satuan rupiah
per liter, yang merupakan average cost BBM. HPP dihitung dengan
mengurangi pendapatan dari penjualan BBM dalam negeri setelah itu
dikurangi biaya-biaya, kemudian dibagi dengan besarnya volume
BBM. Biaya dikelompokkan menjadi biaya pengadaan minyak
mentah dan produksi serta biaya operasi, dengan perinciannya
masing-masing. Perhitungan akhirnya untuk tahun tersebut adalah
Laba Bersih Minyak (LBM) yang negatif sehingga disebut subsidi.
Perhatikan bahwa pembelian minyak mentah dimaksud adalah
dari produksi dalam negeri. Sebagian besarnya adalah milik pemerintah,
sebagian kecil lainnya milik kontraktor. Pada prinsipnya
dihargai dengan harga minyak secara internasional (ICP), meskipun
ada sedikit potongan harga untuk beberapa kasus. Perhatikan pula
bahwa sekalipun dalam porsi yang lebih kecil, biaya operasi memberi
kontribusi yang sangat berarti.
Bachrawi Sanusi (2004) menjelaskan perhitungan yang serupa
untuk kasus tahun 1991/1992. Sanusi tidak mencantumkan istilah
pembelian minyak, melainkan merincinya menjadi dua: minyak
mentah pro rata dan minyak mentah inkind. Kedua jenis penyediaan
itu dirinci lagi atas dasar sumbernya: Pertamina dan Kontraktor.
Untuk perhitungan sekarang ini pada dasarnya masih dengan
metode yang sama. Perbedaan utamanya, hanya ada tiga jenis BBM
yang disubsidi, dan khusus untuk solar adalah yang dijual kepada
rumah tangga. Publik biasanya hanya mendapat informasi volume
186 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
yang disubsidi sekaligus nilai rupiahnya sebagai “subsidi BBM secara
ekonomi” dalam perhitungan APBN.
Dengan demikian kritik lama tentang samarnya perhitungan HPP
BBM masih berlaku. Begitu pula dengan kritik tentang opini publik
yang bisa menyesatkan, dimana seolah-olah pemerintah mengeluarkan
dana untuk membayar subsidi BBM. Sementara itu, argumen penghematan
energi yang didapat dengan harga keekonomian, yang
biasanya lebih mahal, mestinya dibicarakan secara menyeluruh dengan
hal-hal lain. Selalu menjadi kontroversi apakah langkah itu harus memprioritaskan
kenaikan harga lebih dahulu, tanpa melihat konteksnya
dalam kondisi perekonomian, terutama kesejahteraan rakyat
kebanyakan.
Kotak 3.11
4. Beberapa Hal Penting Terkait Migas
Ada banyak aspek lain dari persoalan migas yang sebenarnya
perlu dibahas lebih jauh, mengingat arti strategisnya bagi perekonomian
Indonesia. Namun, pada buku ini hanya disampaikan
sebagian kesimpulan (dari buku yang ditulis secara tersendiri) yang
paling relevan dengan tema keseluruhan pembahasan.
Pertama, cadangan (reserves) minyak dan gas bumi Indonesia
bisa dikatakan masih cukup banyak. Pada tahun 2007, reserves
n Banyak pihak merasa ada yang samar dalam soal hitungan subsidi BBM
dalam APBN. Setidaknya, mereka keberatan dengan opini publik yang
dikembangkan, pemerintah seolah-olah mengeluarkan sejumlah dana untuk
itu. Kejadian yang sebenarnya, perhitungan subsidi adalah ”di atas kertas”,
atau disebut dengan subsidi ekonomi.
n Selain akan menambah jumlah subsidi, kenaikan harga minyak juga
meningkatkan penerimaan APBN. Dampak bersihnya adalah kenaikan
penerimaan dibandingkan perhitungan kenaikan subsidi. Dalam hal ini, jumlah
produksi dan konsumsi memegang peranan penting.
187
minyak tercatat sebanyak 8,4 miliar barel (cadangan terbuktinya
sebesar 3,99 miliar barel dan cadangan potensial minyak sebesar 4,4
miliar barel). Pada tahun 2006, cadangan terbukti minyak sebesar 4,39
miliar barel dan cadangan potensial minyak sebesar 4,32 miliar barel.
Sementara itu, cadangan gas bumi adalah sekitar 188,20 triliun kaki
kubik (TSCF), terdiri dari cadangan terbukti sebesar 94,40 TSCF dan
cadangan potensial sebesar 93,80 TSCF.
Sementara itu, cadangan gas bumi adalah sekitar 188,20 triliun
kaki kubik (TSCF), terdiri dari cadangan terbukti sebesar 94,40 TSCF
dan cadangan potensial sebesar 93,80 TSCF.
Reserves ini masih sangat mungkin bertambah, mengingat
sumber daya (resources) atau minyak yang diduga bisa diambil
(recoverable oil) adalah sekitar 85 miliar barel. Resources itu sendiri
berada di sekitar 60 buah cekungan sedimen (basin) di seluruh
wilayah Indonesia, yang berpotensi mengandung hidrokarbon
(minyak dan gas bumi). Sampai dengan tahun 2007, perlakuan terhadap
60 cekungan tersebut adalah: 16 (enam belas) cekungan sudah
berproduksi: 8 (delapan) cekungan terbukti mengandung hidrokarbon
tetapi belum berproduksi; 14 (empat belas) cekungan sudah
dibor tapi belum menemukan hidrokarbon; dan sisanya 22 (dua
puluh dua) cekungan masih belum dilakukan pemboran eksplorasi.
Kedua, Produksi minyak mentah Indonesia memang cenderung
menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun belum terbukti telah
terjadi kondisi peak oil, apalagi decline. Ada peluang untuk terjadinya
peningkatan produksi dalam tahun-tahun mendatang. Terutama sekali
jika lapangan minyak yang tergolong sangat besar seperti di Cepu telah
mulai berproduksi. Alasan lain adalah data reserves dan resources di
atas. Persoalannya adalah pada optimalisasi eksplorasi dan eksploitasi.
Ketiga, Pada saat ini Indonesia memang net konsumen dan net
importir minyak, namun net produsen dan net eksportir dalam gas.
188 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
Produksi minyak mentah lebih sedikit daripada konsumsi (jika disetarakan
dengan minyak mentah), dan ekspor lebih kecil daripada
impor. Dalam hal gas, yang terjadi adalah sebaliknya.
Keempat, Selain upaya peningkatan produksi migas, sebenarnya ada
potensi penerimaan negara dalam soal efisiensi. Sebagai contoh, soal cost
recovery, subsidi BBM dan pembenahan trading. Upaya penghematan
cost recovery migas, antara lain dilakukan dengan menerapkan aturan
yang lebih tegas dan rinci, serta pengawasan yang lebih ketat. Dalam perhitungan
subsidi BBM, kontrol dan perhitungan yang lebih akurat harus
diterapkan, disamping menekan Pertamina agar menjadi lebih efisien.
Begitu pula dengan efisiensi yang masih bisa ditingkatkan dalam hal
trading, khususnya berkaitan dengan biaya jasa-jasa.
Kelima, Bagian hasil minyak dari PSC yang sebenarnya diterima
oleh pemerintah (government take/GT) sejak tahun 1966 sampai
sekarang diperkirakan adalah sekitar 55 % saja dari nilai produksi
kotor (gross revenue/GR). GT adalah bagian pemerintah (85 % dalam
PSC standar saat ini) dari profit oil/PO (GR dikurangi cost recovery).
Pada saat ini, GT memang di kisaran 70 % karena peningkatan harga
minyak yang dramatis, sehingga kenaikan cost recovery secara
nominal tetap saja menurunkan prosentasenya terhadap GR. Namun
harus diperhitungkan era sebelumnya dimana cost recovery bisa
mencapai 40 %, yang berarti GT hanya 51 % (85 % dari 60 %). Bahkan,
pada era PSC generasi pertama, bagian pemerintah hanya 65 % saja.
Untuk perhitungan yang lebih cermat, kita perlu memasukkan halhal
yang bersifat “keuntungan” (FTP, DMO, dll), juga yang bersifat
“kerugian” (DMO holiday, insentif, dll).
Keenam, Government Take pemerintah dari PSC gas bumi
diperkirakan lebih kecil lagi. Disamping karena bagian pemerintah
hanya 70%, biaya produksinya pun secara relatif (prosentase dari
GR) adalah lebih besar daripada minyak. Memang ada beberapa detil
189
dalam perhitungan PSC gas yang berbeda dari minyak. Secara keseluruhan,
diperkirakan GT hanya sekitar 40 % dari GR.
Ketujuh, Perusahaan migas internasional (IOC) yang beroperasi di
Indonesia sejak era kolonialisme tidak ada yang benar-benar pergi dari
bumi Indonesia dalam keadaan apa pun. Mereka hanya jeda pada saat
kondisi tidak memungkinkan untuk berproduksi (Perang Dunia,
perang Kemerdekaan, konflik politik di daerah penghasil pada era
politik tertentu). Beberapa IOC yang masuk setelah kemerdekaan pun
kebanyakan masi bertahan. IOC juga sering berganti nama, baik karena
merger dan konsolidasi di perusahaan induk ataupun khusus di
Indonesia. Dugaan yang sederhana atas fakta sejarah ini, mereka mendapat
keuntungan yang signifikan dari operasinya di Indonesia.
Sekarang, IOC dari Cina pun sudah beroperasi di sektor migas Indonesia.
Kedelapan, Pertamina harus dipertahankan dan diperkuat, serta
tidak boleh diprivatisasi, namun harus tetap dibenahi. Mengingat
vitalnya sektor migas, Pertamina harus tetap dibantu oleh pemerintah
untuk memperkuat diri sehingga bisa bersaing dengan IOC,
di sektor hulu maupun di sektor hilir. Sekalipun demikian, Pertamina
mendesak untuk dibenahi dari borok KKN yang selama ini melekat
padanya. Permulaannya adalah transparansi laporan keuangannya,
termasuk perhitungan subsidi BBM. Pertamina juga perlu memasukkan
orang-orang baru pada jajaran direksi dan jabatan strategis
lainnya, terutama dari kalangan profesional muda yang selama ini
bertebaran di luar negeri karena kurang mendapat peran di negeri
sendiri.
C. Kemiskinan yang Belum Terentaskan
Tidak sulit untuk mengenali kemiskinan dalam kehidupan
sehari-hari di sekitar kita. Kehidupan keluarga miskin, apalagi yang
sangat miskin, terlihat berbeda dengan yang tidak miskin. Pakaian
190 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
yang dikenakan dan rumah yang ditinggali memperlihatkan ciri
menyolok dari kondisi miskin mereka. Ketidakcukupan pangan dan
gizi adalah soal yang kadang tidak terlihat namun bisa dipastikan
dihadapi mereka. Soal kekurangan lain yang bisa diduga adalah
lemahnya akses kepada layanan kesehatan dan pendidikan karena
tidak memiliki dana yang cukup. Sedangkan soal yang samar namun
terasa adalah kondisi psikologis mereka yang sebagiannya sudah
berevolusi menjadi sikap budaya sebagai orang miskin.
Fenomena yang mudah diketahui secara awam dan dirasakan
masyarakat luas itu, ternyata sulit dipastikan pada tingkat agregat
secara nasional dengan metode yang lebih ilmiah. Kontroversi biasa
menyertai perhitungan jumlah orang dan keluarga miskin di Indonesia.
Angka kemiskinan yang dipublikasi oleh BPS sebagai lembaga berwenang
selalu menjadi bahan pro-kontra. Sebagai contoh, BPS (2007)
mengumumkan angka kemiskinan pada tahun 2007 sebesar 16,58 %
atau terdapat 37,17 juta penduduk miskin di Indonesia, yang berarti terjadi
penurunan sebesar 2,13 juta jiwa dari setahun sebelumnya.
Pemerintah mengklaimnya sebagai hasil dari kebijakan ekonominya,
sementara para pengkritik justeru meragukan data itu sendiri.
Penurunan sebesar itu dianggap tidak bersesuaian dengan
perkembangan angka-angka lainnya pada periode yang sama. Angka
pengangguran terbuka dan setengah penganggur yang masih tinggi
diartikan sebagai tidak mendukung perbaikan sedemikian. Data pertumbuhan
ekonomi memperlihatkan bahwa sektor yang tumbuh
pesat adalah sektor yang tidak berkaitan secara langsung dengan
peningkatan pendapatan kaum miskin. Ditambah lagi, perbaikan
nilai tukar petani tercatat tidak signifikan dan upah riil buruh di
beberapa sektor ekonomi justeru menurun.
Akibatnya, angka statistik kemiskinan dari BPS dianggap oleh
banyak pihak sebagai tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya.
191
Ada pengkritik yang menyoroti soal metodologi perhitungan, termasuk
detil teknisnya. Namun, ada kritik yang sampai kepada
masalah kredibilitas dan independensi BPS, sehingga mengarah
kepada teori konspirasi. Ada tuduhan mengenai keterlibatan
kepentingan politik dalam perhitungan dan publikasi angka kemiskinan
BPS.
1. Perkembangan Angka Kemiskinan BPS
BPS setiap tahun, sekitar bulan Juli-September, mengeluarkan
data kemiskinan untuk keadaan bulan Februari-Maret tahun
bersangkutan. Oleh karenanya dapat diketahui, misalnya, bahwa
persentase penduduk miskin pada Maret 2007 masih lebih tinggi
dibandingkan keadaan Februari 2005, dimana persentase penduduk
miskin sebesar 15,97 persen. Juga bisa dicermati adanya fluktuasi
jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2007 dari
tahun ke tahun berdasar data BPS. Di sani dapat dibedakan antara
perubahan jumlah absolut dengan perubahan persentase.
Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar
13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun
1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin
meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang
sama. Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung
menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun
2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin
dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.
Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin
yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan
Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan Maret 2006.
Data BPS juga membedakan antara daerah perdesaan dengan
daerah perkotaan. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun
192 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2006-
Maret 2007, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,20 juta,
sementara di daerah perkotaan berkurang 0,93 juta orang. Persentase
penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak
berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,13 persen) penduduk
miskin berada di daerah perdesaan, sementara pada bulan Maret 2007
persentase ini hampir sama yaitu 63,52 persen (lihat tabel 3.12).
Tabel 3.12 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia
Sumber: BPS
Pada data BPS, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat
dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Sebagaimana yang diakuinya,
BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
(basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan
ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari
Tahun
Desa Kota Total
Ribu jiwa % desa Ribu jiwa % kota Ribu jiwa % total
1976
1978
1980
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
44,200
38,900
32,800
31,300
25,700
20,300
17,800
17,200
24,900
31,900
32,300
26,400
29,300
25,100
25,100
24,780
22,700
24,810
23,610
40.40
33.40
28.40
26.50
21.20
16.10
14.30
13.80
19.90
25.70
26.03
22.38
24.84
21.10
20.23
20.11
19,98
21,81
20,37
10,000
8,300
9,500
9,300
9,300
9,700
9,400
8,700
9,600
17,600
15,600
12,300
8,600
13,300
12,300
11,370
12,400
14,490
13,560
38.80
30.80
29.00
28.10
23.10
20.10
16.80
13.40
13.60
21.90
19.41
14.60
9.79
14.46
13.57
12.13
11.68
13.47
12.52
54,200
47,200
42,300
40,600
35,000
30,000
27,200
25,900
34,500
49,500
47,900
38,700
37,900
38,400
37,400
36,150
35,100
39,300
37,130
40.10
33.30
28.60
26.90
21.64
17.40
15.10
13.70
11.30
17.50
23.43
19.14
18.41
18.20
17.42
16.66
15.97
17.75
16.58
193
sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan
bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang
digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri
dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan
Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis
Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan
perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki ratarata
pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran
kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori
per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili
oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur
dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak,
dll). Sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah
kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan
kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili
oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
Setiap tahun BPS melakukan penyesuaian terhadap garis kemiskinannya.
Sebab utamanya adalah perubahan harga (inflasi),
namun kadang juga oleh perubahan pola konsumsi masyarakat.
Sumber data utama yang dipakai BPS untuk menghitung angka
kemiskinan tahun 2007, misalnya, adalah data Survei Sosial Ekonomi
Nasional (SUSENAS) Panel Modul Konsumsi bulan Maret 2007. BPS
juga menggunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi
Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi
dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.
Selain itu, BPS juga biasa menambah sampel, sebagaimana yang
dilakukannya untuk tahun 2007, dari 10.000 rumah tangga (RT) menjadi
68.000 RT.
Akan tetapi banyak kritik atas garis kemiskinan versi BPS ini.
Salah satu sebabnya adalah karena BPS tidak pernah transparan men-
194 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
jelaskan metodologi yang digunakannya untuk mengolah data menjadi
garis kemiskinan. Beberapa perbincangan para ahli, meskipun
seorang peneliti punya seluruh set data yang dibutuhkan menghitung
garis kemiskinan, hampir dipastikan dia akan kesulitan untuk
mereplikasi angka kemiskinan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik
(BPS). Padahal perlu dicatat bahwa ada bermacam-macam definisi
garis kemiskinan ini – mulai dari pendekatan US$1 atau US$2, sampai
ke pendekatan penghasilan yang dibutuhkan untuk memungkinkan
konsumsi senilai 2.100 kalori per orang.
Sementara itu, istilah pendekatan kebutuhan dasar tidak pernah
dijelaskan memadai, baik penjelasan teknis maupun non-teknis,
makna dari istilah “pendekatan kebutuhan dasar”. Untuk yang teknis,
mestinya harus disertakan source code yang dipakai oleh program
statistik BPS (sekaligus modifikasi-modifikasi non-programming
yang dilakukan BPS), agar bisa diuji validitas analisis statistiknya dengan
replikasi. Jika BPS lebih transparan maka para peneliti bisa
mengkritisi asumsi yang digunakan sekaligus melakukan koreksi
bila perlu. Dengan kata lain, BPS terkesan membuat penghitungan
garis kemiskinannya menjadi misterius. Sebagian pihak menduga
adanya konspirasi. Jika tuduhan konspiratif berlebihan, tetap saja
tuntutan agar perhitungan BPS lebih transparan dan bersifat
independen harus segera dipenuhi.
2. Angka Kemiskinan Bank Dunia
Selain garis kemiskinan nasional yang diterbitkan BPS, ada pula
garis yang cukup dikenal, yang biasa disebut sebagai "garis kemiskinan
Bank Dunia". Ukurannya adalah pendapatan US$2 per kapita setiap
harinya. Hanya saja US$2 yang dimaksud bukanlah benar-benar
nominal pada nilai tukar sekarang (atau sekitar Rp 18.000), melainkan
dua dolar yang sudah disesuaikan dengan dengan kemampuan daya
195
beli masyarakat masing-masing negara. Dengan garis kemiskinan
US$2-PPP (purchasing power parity) per hari ini, menurut laporan
Bank Dunia bulan Nopember 2007, tingkat kemiskinan Indonesia
mencapai 49.0 %. Sekitar 42 persen diantaranya berpendapatan di
kisaran US$ 1-US$ 2. Sekitar 7 % lagi berpenghasilan di bawah US$ 1, atau
sangat miskin.
Menurut laporan yang sama, kebanyakan penduduk miskin bergerombol
di pendapatan dengan kisaran US$ 1,55-PPP per hari (ukuran
BPS jika disetarakan dengan ukuran Bank Dunia). Akibatnya
banyak penduduk tidak miskin sewaktu-waktu bisa berubah menjadi
miskin. Dikatakan pula bahwa ukuran kemiskinan berdasar pendapatan
(income poverty) tidak menggambarkan luasnya masalah
kemiskinan yang sesungguhnya terjadi. Diingatkan juga tentang
masalah ketimpangan regional, antar kepuluan dan daerah, merupakan
masalah yang mendasar dan membutuhkan perhatian
tersendiri.
Kotak 3.12
n Angka kemiskinan dari BPS dianggap oleh banyak pihak sebagai
tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya. Ada kritik yang menyoroti
soal metodologi perhitungan, termasuk detil teknisnya,
sampai kepada masalah kredibilitas dan independensi BPS
n Angka kemiskinan BPS pada tahun 2007 adalah sebesar 16,58% atau
terdapat 37,17 juta penduduk miskin di Indonesia. Jumlah itu menurun
dibanding tahun sebelumnya, namun terhitung masih amat tinggi.
n BPS menggunakan basic needs approach, dimana kemiskinan dipandang
sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang
diukur dari sisi pengeluaran.
n Dengan ukuran garis kemiskinan US$2-PPP, menurut laporan Bank
Dunia 2007, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 49.0%. Sekitar
42 persen diantaranya berpendapatan di kisaran US$1-US$2.
Sekitar 7% lagi berpenghasilan di bawah US$1, atau sangat miskin.
196 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
3. Keparahan Kemiskinan dan Kompleksitas Permasalahannya
BPS pun tampak menyadari dan merasa perlu memperhatikan
tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada saat ini, BPS
menghitung dan mempublikasikan Indeks Kedalaman Kemiskinan
(P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) setiap tahunnya bersamaan
dengan angka kemiskinan. Namun, angka masih bersifat
agregat dan rata-rata, yang memang menjadi kelemahan yang
inheren dalam metode statistik. Sebagai contoh, pada periode Maret
2006-Maret 2007, BPS melaporkan P1 dan P2 yang menunjukkan
kecenderungan menurun. P1 turun dari 3,43 pada keadaan Maret 2006
menjadi 2,99 pada keadaaan Maret 2007, sedangkan P2 turun dari 1,00
menjadi 0,84 pada periode yang sama. Penurunan nilai kedua indeks
ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin
cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan
pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Sebuah
kesimpulan yang mungkin mengundang tanya sebagaimana penurunan
cukup drastis dari angka kemiskinan pada periode yang
sama.
Terkait dengan angka kemiskinan dan indeks keparahan, sebenarnya
sudah lama diketahui adanya fenomena mengenai
banyaknya penduduk Indonesia yang berada sedikit di atas garis
kemiskinan. Angka kemiskinan nasional bisa menyamarkan fakta ini.
Jika dilihat dari Laporan Bank Dunia (2007) yang disinggung di atas,
maka perbedaan antara orang miskin dan yang hampir miskin sangat
kecil. Dengan demikian, salah satu yang harus diwaspadai adalah
adanya perpindahan posisi penduduk dari hampir/tidak miskin
menjadi miskin. Sedikit guncangan ekonomi akan menyebabkan
mereka berubah status. Laporan yang sama mengatakan: walaupun
hasil survei tahun 2004 menunjukkan hanya 16,7 persen penduduk
Indonesia yang tergolong miskin, lebih dari 59 persen dari mereka
197
pernah jatuh miskin dalam periode satu tahun sebelum survei dilaksanakan;
serta lebih dari 38 persen rumah tangga miskin pada
tahun 2004 tidak miskin pada tahun 2003.
Kesimpulan untuk konteks lain adalah bahwa kebijakan instan
bisa saja memperbaiki angka-angka agregat, namun bersifat sangat
sementara. Sebagai contoh, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
dalam kurun waktu tertentu segera memperbaiki keadaan. Jika pendataan
(sensus dan survei) dilakukan pada saat itu, maka hasilnya
tidaklah mencerminkan keadaan yang sebenarnya dalam kurun
waktu yang lebih panjang. Jika integritas BPS tidak dipertanyakan
pun, angka-angkanya mudah berubah hanya dalam waktu satu
tahun, serta tidak sulit ”diperbaiki”.
Aspek kedalaman dan keparahan sebenarnya tidak terpisahkan
dari aspek ketimpangan. Ketimpangan besar di Indonesia terlihat
pada keadaan antar individu dan antar daerah. Perhitungan angka
indeks gini rasio, yang dianggap mencerminkan sebaran pendapatan
antar penduduk, memang menunjukkan kecenderungan membaik,
namun relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan
ketimpangan antar daerah, terutama antar provinsi dan kabupaten,
masih memperlihatkan persoalan yang rawan secara sosial politik.
Ketimpangan yang dilihat hanya dari angka-angka lebih mencerminkan
ketimpangan absolut. Masih ada soal ketimpangan relatif
yang lebih bersifat psikologis, namun tidak kalah pentingnya karena
amat berpengaruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Sebagai contoh, analisa ketimpangan yang memperhitungkan faktor
sosial dan psikologis, maka perkotaan mungkin akan dinilai lebih
buruk. Berdasar data, angka kemiskinan di perkotaan cenderung
lebih baik daripada di pedesaan, dan ketimpangan absolut di sebagian
kota membaik secara signifikan. Namun, kaum miskin kota
melihat secara langsung kehidupan penduduk kaya. Keadaan ke-
198 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
kurangannya lebih terasa karena melihat gaya hidup sebagian penduduk
lainnya yang justeru amat berlebihan.
Wajar jika ada pandangan bahwa ukuran kemiskinan harus
dikaitkan secara erat dengan kondisi masing-masing masyarakat.
Diperlukan definisi yang mengakomodasi pandangan orang miskin
itu sendiri. Besar kemungkinan ada perbedaan antar wilayah dan
antar budaya, yang jika diidentifikasi dengan baik akan menghasilkan
rekomendasi kebijakan yang tepat. Pendekatan yang selama
ini digunakan meniscayakan adanya ciri-ciri kemiskinan yang dianggap
bersifat objektif-universal, juga model penanggulangannya
bersifat top-down dan seragam untuk semua kelompok sasaran.
Padahal ciri-ciri kemiskinan dapat berbeda indikatornya dari satu
masyarakat dengan masyarakat lainnya (Yahya dkk, 2007).
Terlepas dari kontroversi angka BPS, kemiskinan secara ekonomi
memang dapat dipandang mulai dari rendahnya tingkat pendapatan
maupun dari dari sisi lemahnya akses terhadap sumberdaya dan ketidakmampuan
memenuhi kebutuhan pokok. Sebagai contoh,
Friedman mengemukakan kemiskinan sebagai ketidaksamaan
kemampuan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial, yaitu:
modal produktif atas asset, sumber keuangan yang memadai,
organisasi yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan
bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pengetahuan atau pekerjaan
serta penguasaan informasi yang bermanfaat untuk kehidupan.
Contoh pendekatan dengan perspektif ekonomi lainnya adalah
yang dikemukakan Robert Chambers bahwa inti dari masalah
kemiskinan terletak pada kondisi yang disebut sebagai deprivation
trap atau perangkap kemiskinan. Perangkap itu terdiri dari: kemiskinan
itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau kadar isolasi,
kerentanan dan ketidakberdayaan. Semua unsur itu saling terkait
199
satu sama lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang
benar-benar berbahaya dan mematikan, serta mempersulit rakyat
miskin untuk bangkit dari kemiskinannya.
Dalam wacana ilmu sosial berkembang pula beberapa istilah yang
mencerminkan adanya kompleksitas masalah kemiskinan. Diantaranya
adalah istilah kemiskinan struktural dan kebudayaan kemiskinan.
Kemiskinan struktural diartikan oleh Selo Soemardjan sebagai kemiskinan
yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena
struktur sosial masyakat itu, tidak dapat ikut menggunakan sumbersumber
pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Istilah
kebudayaan kemiskinan menekankan adanya kekurangan dalam
ukuran kebudayaan dan psikologis pada kaum miskin (Suparlan, 1984).
Belakangan ini wacana yang populer adalah mengaitkan
kemiskinan dengan hak asasi manusia untuk melangsungkan
kehidupannya secara layak. Pengertian kemiskinan ditekankan pada
kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan
perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak
untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Hak-hak dasar dimaksud meliputi: terpenuhinya kebutuhan
pangan secara layak, hidup dalam lingkungan yang sehat
dan tidak kesulitan mengakses pelayanan kesehatan yang memadai,
dapat mengakses lembaga pendidikan, dapat berpartisipasi dalam
bidang pekerjaan dengan pendapatan yang memadai, mendiami
rumah yang layak huni, tersedia air bersih yang cukup, kepemilikan
dan kepenguasaan tanah yang terlindungi, aman dari perlakuan atau
ancaman kekerasan, dan memiliki akses yang sama dengan warga
lainnya untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan
politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
Bank Dunia (2007) pun mengingatkan bahwa masalah kemiskinan
dari segi non pendapatan (non-income poverty) lebih
200 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
serius daripada sekadar rendahnya penghasilan dari kaum miskin di
Indonesia. Yang dijadikan indikasi antara lain adalah: tingginya
tingkat malnutrisi, tingkat kematian ibu pada setiap kelahiran bayi,
rendahnya tingkat pendidikan formal yang dienyam kebanyakan
penduduk, kesulitan akses kepada persediaan air bersih, dan masalah
sanitasi yang akut. Apabila diperhitungkan semua dimensi kesejahteraan
itu, maka hampir separuh rakyat Indonesia dapat dianggap
telah mengalami paling sedikit satu jenis kemiskinan.
Kemajuan di bidang pengembangan manusia memang terjadi dalam
beberapa tahun terakhir. Ada perbaikan seperti: pencapaian pendidikan
pada tingkat sekolah dasar; cakupan pelayanan kesehatan
dasar, khususnya dalam hal bantuan persalinan dan imunisasi; dan
pengurangan sangat besar dalam angka kematian anak. Akan tetapi,
Indonesia kurang berhasil mencapai kemajuan secara berarti untuk
beberapa indikator, dan tertinggal dari negara-negara lain di kawasan
Asia Tenggara.
Sebenarnya ada lagi banyak ukuran kesejahteraan, sekaligus
ukuran kemiskinan, dari para ahli ekonomi pembangunan dan
berbagai lembaga internasional. Diantaranya yang sering dibicarakan
di Indonesia adalah indikator kunci pembangunan sosial ekonomi
versi UNRISD (United Nations Research Institute on Social
Development), Physical Quality Life Index (PQLI) yang diperkenalkan
Morris, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau
Human Development Index (HDI) dari UNDP. Yang jelas, dengan
ukuran apa pun kondisi Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir bisa
dikatakan masih belum cukup baik. Jika yang dilihat hanya perubahannya
saja, memang terdapat sedikit perbaikan dalam beberapa
indikator, namun jauh dari memadai bila memperhitungkan potensi
kekayaan alam dan potensi manusiawi dari bangsa ini.
201
Kotak 3.13
4. Komitmen Resmi dan Program Kemiskinan dari Pemerintah
Soal kemiskinan telah secara terang benderang diamanatkan
oleh Konstitusi Indonesia. Amanat konstitusi yang paling utama
adalah tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan yang demikian hanya
mungkin dicapai jika kemiskinan bisa dientaskan dari kehidupan
rakyat Indonesia.
Substansi pasal-pasal Konstitusi terkait perekonomian pun
sesungguhnya mengandung amanat itu. Bahkan, ada banyak pasal
n Selain soal jumlah penduduk miskin, ada aspek kedalaman dan keparahan
yang tidak terpisahkan dari aspek ketimpangan. Ketimpangan
besar di Indonesia terlihat pada keadaan antar individu, kelompok
masyarakat dan antar daerah. Ada pula soal ketimpangan relatif
yang lebih bersifat psikologis.
n Ada masalah kemiskinan dari segi non pendapatan (non-income
poverty) yang lebih serius daripada sekadar rendahnya penghasilan
dari kaum miskin di Indonesia. Yang dijadikan indikasi antara lain
adalah: tingginya tingkat malnutrisi, tingkat kematian ibu pada setiap
kelahiran bayi, rendahnya tingkat pendidikan formal yang dienyam
kebanyakan penduduk, kesulitan akses kepada persediaan air
bersih, dan masalah sanitasi yang akut.
n Ada lagi banyak ukuran kesejahteraan, sekaligus ukuran kemiskinan,
dari para ahli ekonomi pembangunan dan berbagai lembaga
internasional, seperti: PQLI, IPM dan MDGs. Dengan ukuran mana
pun kondisi Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir bisa dikatakan
masih belum cukup baik.
202 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
Undang-undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menyatakan hak-hak
yang dimiliki warga negara, yang sesungguhnya jika dipenuhi maka
mereka akan terbebas dari kemiskinan. Diantaranya adalah: Pasal 27
ayat 2, Pasal 28 A, Pasal 28 B ayat 2, Pasal 28 C, Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 28
D Ayat 1 sampai dengan 4, Pasal 28 F, Pasal 28 G ayat 1, Pasal 28 H Ayat
1 sampai dengan 4, Pasal 28 I Ayat 1 sampai dengan 5, Pasal 31 ayat 1,
Pasal 33 Ayat 1 sampai dengan 4, Pasal 34 Ayat 1 sampai dengan 3.
Sewajarnya jika semua pemerintahan berupaya keras mewujudkan
amanat konstitusi tersebut. Dalam arti legal formal,
biasanya hal ini diakui, termasuk oleh pemerintahan SBY.
Pemerintahan Presiden SBY sejak awal menyatakan komitmen
untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,2 % pada tahun
2009. Secara konsisten dalam berbagai kesempatan, komitmen ini
diberi penekanan, seperti dalam Nota Keuangan, Pidato Kenegaraan,
dan dokumen resmi lainnya. Sebagai implementasi, ada banyak
program disertai kucuran dana yang telah dilaksanakan.
Untuk memberi gambaran, kita bisa menengok sedikit ke
belakang, dimana setelah terjadinya krisis moneter dan ekonomi
tahun 1997, pemerintah mengeluarkan program Jaring Pengaman
Sosial (JPS) yang dikoordinasikan melalui Keppres Nomor 190 Tahun
1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring
Pengaman Sosial. Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden No.34/
2001 junto No.8/2002 dibentuklah Komite Penanggulangan
Kemiskinan (KPK) yang berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam
melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan
pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan. Dan dengan
alasan untuk lebih mempertajam keberadaan KPK, dikeluarkan
Peraturan Presiden No.54/ 2005 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Tugas dari TKPK adalah
melakukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pe-
203
ngurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah NKRI
melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan
penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Program penanggulangan kemiskinan yang pernah dilaksanakan
setelah krisis antara lain: P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan
Petani dan Nelayan Kecil), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), TPSPKUD
(Tempat Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa), UEDSP
(Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam), PKT (Pengembangan
Kawasan Terpadu), IDT (Inpres Desa Tertinggal), P3DT (Pembangunan
Prasarana Pendukung Desa Tertinggal), PPK (Program Pengembangan
Kecamatan), P2KP (Program Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan), PDMDKE (Pemberdayaan Daerah Mengatasi
Dampak Krisis Ekonomi, P2MPD (Proyek Pembangunan Masyarakat
dan Pemerintah Daerah), dan beberapa program pembangunan
sektoral (lihat situs pnpm-mandiri).
Program penanggulangan kemiskinan dilakukan juga oleh
koordinasi Bank Indonesia melalui berbagai program keuangan mikro
bersama bank-bank pembangunan daerah (BPD) dan bank-bank
perkreditan rakyat (BPR) bekerja-sama dengan lembaga-lembaga
keuangan milik masyarakat seperti Lembaga Dana dan Kredit
Perdesaan (LDKP) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Beberapa lembaga keuangan BUMN menyelenggarakan pula program
keuangan mikro dengan berbagai variasi dan kekhasan masing-masing.
Sejak 2004 (selama era pemerintahan SBY) diklaim ada sekitar 55
program atau proyek yang dilaksanakan oleh sekitar 19 departemen
/lembaga pemerintah Non Departemen (LPND), yang terkait
langsung dengan program kemiskinan. Pada bulan Oktober 2007,
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, Sujana Royat, mengatakan
adanya 52 program yang masih berjalan. Namun, konteks
204 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
pernyataannya adalah berkenaan dengan tidak sampainya anggaran
penanggulangan kemiskinan kepada sasaran, yang menurutnya
mencapai 33 %.
Jika dicermati secara teliti, penyebutan kegiatan pemerintah
sebagai Program Pengentasan atau Penanganan Kemiskinan (biasa
disebut dengan Program Kemiskinan saja) adalah bersifat klaim atau
kebijakan politik. Pemerintah sendiri belum lama menyadari bahwa
ada banyak aktivitasnya yang bisa dikategorisasikan sebagai
program kemiskinan. Tatkala Kemenko Kesra mengemukakan
adanya 55 program di berbagai departeman atau lembaga sekitar satu
setengah tahun lalu, mereka belum pernah mempublikasikan
(karena mungkin memang belum punya) data pasti mengenai
rinciannya. Melalui berbagai hasil rapat koordinasi, rincian baru
mulai dipublikasikan pada Desember tahun 2007 dan awal 2008.
Perlu dicatat bahwa publikasi itu pun adalah versi kemenko kesra
(atau TKPK), dan lebih bersifat nama program dan departemen/
lembaga yang mengelolanya. Tampaknya, tidak semua departemen/
lembaga senang programnya yang sudah berjalan dikategorikan
demikian, sehingga laporan rinci (termasuk juklak/juknis) selalu
tersendat diberikan kepada TKPK. Indikasinya terlihat dari upaya
menyatukan semuanya ke dalam Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri belum berjalan mulus. Tahun 2007 baru
ada 2 program, tahun 2008 ada 6 program (termasuk program baru),
padahal rencananya ada 17 program yang akan diintegrasikan.
PNPM Mandiri sendiri diluncurkan pada tanggal 30 April tahun
2007. PNPM dijelaskan sebagai kelanjutan dari berbagai program
sebelumnya, sekaligus sebagai upaya sinkronisasi semua program
yang masih berjalan. PNPM Mandiri sebenarnya mencerminkan pula
pengakuan akan kurangnya koordinasi antar instansi atau
departemen yang selama ini mempunyai program penanggulangan
205
kemiskinan. Sering terjadi, ada masalah penanggulangan kemiskinan
yang menumpuk di satu daerah, ataupun di satu bidang serta
masalah yang tidak tertanggulangi.
Pernyataan berbagai pejabat tentang anggaran yang dibelanjakan
bagi Program Kemiskinan juga serupa dengan kesimpangsiuran mengenai
soal jumlah dan rincian program. Khusus untuk tahun 2008,
versi yang banyak beredar adalah Rp 80 triliun dan Rp 60 triliun.
Sebelumnya, pada masa pembahasan APBN (Agustus-Oktober 2007)
sempat mengemuka angka Rp 54 triliun. Perhatikan bahwa angka
yang disebut biasanya bernada ”sekitar”, dan sampai saat ini belum
ada publikasi mengenai rinciannya yang mendekati angka itu.
Perlu diketahui bahwa dalam APBN, Belanja Negara terdiri dari
Belanja pemerintah Pusat dan Belanja Daerah. Kemudian, Belanja
Pemerintah Pusat diklasifikasikan atau dirinci atas dasar tiga hal, dan
ditampilkan dalam tabel yang berbeda. Klasifikasinya adalah: atas
dasar jenis belanja (klasifikasi ekonomi), atas dasar organisasi, dan
atas dasar fungsi. Penjumlahan dari masing-masing rincian atas dasar
yang berbeda itu akan menunjukkan besaran yang sama, sebagai
angka belanja pemerintah pusat. Kepentingannya adalah untuk
pencermatan atas uang yang dibelanjakan pemerintah pusat dari
beberapa sudut pandang, sehingga dapat dipergunakan untuk
evaluasi secara terus menerus.
Klasifikasi pertama dan kedua berguna untuk prosedur perencanaan
dan pelaksanaan anggaran, termasuk untuk kepentingan
akuntabilitas. Sedangkan klasifikasi ketiga, atas dasar fungsi, adalah
bersifat analisa, seperti untuk analisa makroekonomi.
Menurut jenis belanja, anggaran belanja pemerintah pusat terdiri
dari 8 jenis, yaitu: (1) belanja pegawai, (2) belanja barang, (3) belanja
modal, (4) pembayaran bunga utang, (5) subsidi, (6) belanja hibah, (7)
bantuan sosial, dan (8) belanja lain-lain.
206 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah semua pengeluaran
negara yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga,
sesuai dengan program-program yang akan dijalankan.
Belanja pemerintah pusat menurut fungsi dibedakan dalam 11
fungsi, yaitu: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan
keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan
fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama,
(10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Dalam konteks
klasifikasi ini, ada pengeluaran yang memiliki fungsi tersendiri,
seperti pembayaran bunga utang dan subsidi, yang kadang dicantumkan
sebagai fungsi pelayanan umum, sehingga angka pos
fungsi ini menjadi sangat besar.
Harus difahami pula bahwa rincian belanja menurut fungsi
bukan merupakan dasar pengalokasian anggaran. Pengalokasian
anggaran didasarkan pada program-program yang diusulkan oleh
kementerian negara/lembaga, yang dirinci menurut jenis belanja.
Selanjutnya, program-program tersebut dikelompokkan sesuai dengan
fungsi dan sub fungsinya. Dengan demikian, rincian belanja
menurut fungsi adalah kompilasi dari anggaran program-program
kementerian negara/lembaga, dan hanya digunakan sebagai alat
analisis (tools of analysis).
Dengan kata lain, semua pernyataan tentang dana program
kemiskinan sebenarnya adalah pernyataan politik bukan pernyataan
fiskal (anggaran). Tergantung apa saja yang mau dimasukkan. Bahkan
yang dimaksud dengan bantuan sosial (jenis belanja no 7) tidak
sepenuhnya bisa diartikan untuk kemiskinan, karena bisa untuk
bencana atau yang sejenisnya (dan bisa tidak jadi direalisasikan).
Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk
transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui
kementerian/lembaga, guna melindungi dari terjadinya berbagai
risiko sosial.
207
Sekali lagi diingatkan bahwa secara pendekatan anggaran (fiskal)
hanya dikenal pengkategorian berdasar tiga hal (jenis, organisasi dan
fungsi), yang tidak ada menyebut soal kemiskinan di dalamnya.
Wajar jika tidak pernah dikeluarkan secara resmi rinciannya.
Pernyataannya pun biasa dikemukakan oleh menkokesra atau
pejabat di bawahnya, bukan oleh menteri keuangan. Ketika Kepala
Badan Fiskal, Anggito Abimanyi yang bicara, angkanya justeru hanya
Rp 60 triliun saja. Pada waktu siaran pers RAPBN 2008 (ada dalam
kliping), sub judul kemiskinan tidak diberi jumlah totalnya, hanya
diberi beberapa contoh. Lukman Edy bahkan menyebut angka Rp 93
triliun untuk daerah tertinggal yang ditafsirkannya pula sebagai
untuk pengentasan kemiskinan.
5. Kesalahan Pemerintah dalam
Program Penanggulangan Kemiskinan
Mengapa kebanyakan program kemiskinan pemerintah tidak
membuahkan hasil yang memadai? Sebagian pihak menyoroti soal
kebocoran dana program, sebagaimana yang biasa terjadi dalam
banyak kegiatan birokrasi. Soal salah sasaran program juga sering
dikemukakan para pengamat. Dalam soal salah sasaran, yang terkait
tidak hanya faktor korupsi, melainkan juga masalah konseptual.
Diantaranya berupa ketidaksesuaian bentuk program dengan kebutuhan
nyata, serta kesalahan sasaran kepada mereka yang sebetulnya
tidak miskin. Sebagian masalah konseptual berjalin berkelindan
dengan kesalahan pendataan kemiskinan, sehingga mirip dengan
lingkaran kemiskinan itu sendiri.
Sebagai contoh paling mutakhir adalah anggapan bahwa
individu dan kelompok telah memiliki modalnya sendiri. Asumsi
yang tidak sepenuhnya berdasar fakta ini mengakibatkan penyediaan
akses kepada program hanya termanfaatkan golongan
208 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
hampir miskin. Tampak jelas, misalnya, kredit program hanya
diberikan untuk "penduduk miskin" yang berpengalaman dagang.
Ada bias pemikiran neoliberalisme dalam kebijakan penanggulangan
kemiskinan semacam ini.
Suatu laporan penelitian (Rizky dkk, 2007) mengidentifikasi dan
menjelaskan tentang beberapa kesalahan pemerintah. Diantaranya
adalah: 1. Kesalahan pendataan, 2. Kesalahan indikator keberhasilan
Program, 3. Terlampau menekankan faktor internal kaum miskin, 4.
Kurang memperhatikan proses pemiskinan itu sendiri, 5. Pemerintah
terlampau mengandalkan pertumbuhan ekonomi sebagai solusi, 6.
Kesalahan tambahan di lapangan atau dalam pelaksanaan program, 7.
Kesalahan menggali sumber pendanaan, dimana sebagian cukup
besarnya berasal dari utang luar negeri.
Untuk keperluan tulisan ini kita akan mengutip sebagian penjelasannya,
yaitu kesalahan no 3, 4 dan 5. Pertama, soal pemerintah yang
terkesan sering melihat soal kemiskinan pada faktor internal kaum
miskin. Dalam banyak dokumen program, deskripsi kemiskinan kurang
menyoroti faktor eksternal, seperti pola pembangunan ekonomi yang
mengandung unsur ketidakadilan yang sedang dijalankan serta menjadi
bagian dari proses pemiskinan itu sendiri. Padahal, berbagai studi
menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan harus dilihat pula dari persoalan
”kekayaan” (seperti bagaimana modal diakumulasikan, cara
hidup kaum berpunya, kebijakan pemerintah kepada kaum berpunya
itu, dll). Akhirnya semua kebijakan pemerintah dalam hal kemiskinan
memang sangat kuratif, sekadar berusaha mengatasi masalah yang terlanjur
terjadi. Tidak terlihat upaya serius mencegah proses pemiskinan
ataupun upaya preventif menjaga agar penduduk yang sebelumnya
tidak tergolong miskin untuk tak terjatuh kepada kemiskinan.
Kesalahan serupa bisa dilihat dalam banyak dokumen program
kemiskinan lainnya, baik yang bersifat perencanaan maupun lapor-
209
an pelaksanaannya. Ada yang mengulas soal kurangnya kesadaran
masyarakat, kebodohan atau rendahnya tingkat pendidikan, soal
tidak memiliki keterampilan ataupun modal usaha, soal ketidakjujuran,
konflik antar masyarakat itu sendiri, dan sebagainya. Istilah pemberdayaan
masyarakat sendiri menjadi amat kabur. Seolah ketidak
berdayaan adalah keinginan mereka sendiri, sehingga perlu distimulan
oleh orang luar agar menjadi berdaya.
Kebutuhan akan bantuan atau stimulan pihak luar memang tak
terelakkan, tetapi bias dari ”tuduhan” ke faktor internal semacam ini
harus diluruskan terlebih dahulu. Bantuan dari pihak luar adalah
suatu kewajiban, terutama dari pemerintah, dan sudah merupakan
hak bagi kaum miskin. Tidak dibenarkan sikap seolah ini adalah
hadiah atau belas kasihan (charity).
Kedua, soal kurang memperhatikan proses pemiskinan itu
sendiri. Salah satu akar kemiskinan yang kurang bahkan tidak dikenali
oleh pemerintah adalah proses pembangunan ekonomi yang
telah memiskinkan sebagian rakyat. Banyak kebijakan dan pola pembangunan
ekonomi yang justeru telah menambah atau mempertahankan
jumlah orang miskin. Lebih buruk lagi, meningkatkan
keparahan dan kedalaman kemiskinan banyak penduduk miskin.
Yang paling menyolok mata dan berakibat langsung adalah
adanya proyek pembangunan (fisik) yang berakibat penggusuran
tanpa kompensasi yang memadai. Kompensasi tidak bisa dilihat dari
uang atau apa pun yang sekadar diberikan sebagai penghibur.
Rumah atau lokasi tinggal kaum miskin adalah sumber penghidupan
mereka, baik dalam arti sarana produksi maupun pertimbangan
ongkos kepada akses pendapatannya. Begitu pula dengan
”penertiban” lokasi usaha kaum miskin demi melayani kebutuhan
mereka yang tergolong berpunya (the have). Alasan ketertiban dan
kenyamanan atau yang semacamnya dianggap lebih kuat daripada
soal mati hidup penduduk yang miskin atau hampir miskin.
210 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Realita Perekonomian Indonesia (II): Fakta Lainnya
Pembongkaran dan renovasi pasar juga sering berujung pada
”kejatuhan” penduduk yang tidak miskin kepada tingkatan yang
nyaris miskin, namun meningkatkan kemampuan akumulasi modal
bagi penduduk kaya.
Daftarnya bisa ditambah dengan pemberian izin bagi pendirian
pasar modern, mall, hyper market, dan sejenisnya. Juga pengembangan
industri atau kawasan industri di daerah-daerah tanpa
memperhitungkan akibatnya bagi industri rumahan para penduduk
lokal atau pengubahan lahan pertanian produktif bagi rakyat.
Kebijakan yang seolah tidak berakibat langsung kepada pemiskinan
adalah soal izin impor yang amat luas bagi banyak
komoditi, khususnya komoditi pertanian. Dalam jangka pendek
memang bisa diperlihatkan bahwa harga-harga beberapa komoditi
atau barang menjadi lebih murah dan terjangkau banyak penduduk.
Dalam jangka panjang, tanpa ada upaya serius dari pemerintah
karena berasumsi pasar akan membuat produksi penduduk lokal
menjadi efisien dengan sendirinya, proses pemiskinan justeru terjadi
lebih cepat.
Singkatnya, program kemiskinan hanya berfungsi kuratif, tidak
mengarah kepada pencegahan pemiskinan. Program sekadar disusun
sebagai pelengkap yang menahan laju proses pemiskinan yang terjadi,
bukan sungguh-sungguh berorientasi mengentaskannya. Ketiga,
soal Pemerintah terlampau mengandalkan pertumbuhan ekonomi
sebagai solusi. Pemerintah tampaknya memang memiliki alasan
mengapa program kemiskinan bersifat kuratif saja. Pemerintah
beranggapan bahwa berbagai kebijakan ekonominya akan
membawa bangsa dan rakyat Indonesia kepada kemakmuran dan
kesejahteraan. Jika rencana berjalan, kemiskinan dipastikan mereka
akan berkurang dengan sendirinya. Proses pemiskinan yang disinggung
di atas biasanya dinilai sekadar ekses sampingan.
211
Sangat diyakini bahwa pengejaran pertumbuhan ekonomi dengan
penekanan kepada insentif bagi para penanam modal untuk
berinvestasi akan memecahkan banyak soal ekonomi, termasuk
kemiskinan. Oleh karena pemerintah sendiri kurang memiliki dana
untuk investasi, maka pihak (modal) swasta lah yang diunggulkan,
terutama sekali modal asing. Tidak lupa dijelaskan bahwa pemerintah
hanya bisa berperan sebagai pengatur (regulator).
Dikatakan bahwa seperti juga yang terjadi di negara-negara lain, saat
ini peran kebijakan fiskal masih sangat penting, namun perannya
sebagai pendorong pertumbuhan (source of growth) cenderung
berkurang dibandingkan dengan peran sektor swasta yang memang
diharapkan akan semakin meningkat.
Kotak 3.14
n Soal perlunya pengentasan kemiskinan telah diamanatkan oleh Konstitusi
Indonesia, baik dalam semangat maupun pasal-pasalnya secara eksplisit.
n Semua era pemerintahan menyatakan komitmen formal yang bersesuaian
dengan konstitusi. Pemerintahan Presiden SBY sejak awal menyatakan
ingin menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,2 % pada tahun 2009.
n Jika dicermati, penyebutan kegiatan pemerintah sebagai Program
Pengentasan atau Penanganan Kemiskinan bersifat klaim atau kebijakan
politik. Pemerintah tidak pernah mempublikasikan rincian programnya
secara memadai kepada masyarakat luas. Pernyataan tentang dana
program kemiskinan pun lebih bersifat politik bukan pernyataan menurur
kategori fiskal (anggaran).
n Rendahnya hasil program kemiskinan pemerintah disebabkan antara lain :
kebocoran dana, salah sasaran dan kekeliruan konseptual.
212 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
BAB IV
NEOLIBERALISME
SEBAGAI BENTUK MUTAKHIR
KAPITALISME
Pada bab pertama telah diisyaratkan pendapat penulis bahwa
krisis ekonomi 1997 dan masih buruknya kinerja perekonomian
Indonesia hingga kini pada dasarnya disebabkan
oleh karena integrasinya yang semakin erat pada tatanan kapitalisme
internasional. Sebab-sebab lain dapat dianggap bersifat sekunder
atau sekadar memperparah keadaan.
Terkait erat dengan pandangan itu, maka bukan kebetulan jika
soal mekanisme pasar telah disinggung berulang kali (secara
langsung ataupun tidak) dalam pembahasan berbagai aspek
perekonomian Indonesia. Mekanisme pasar itu sendiri adalah salah
satu komponen utama dari tatanan kapitalisme.
Sebelum membahas lebih jauh mengenai soal keterkaitan
perekonomian Indonesia pada tatanan kapitalisme internasional,
kita perlu mengenali dahulu beberapa konsep umum dan dimensi
kesejarahannya yang mendunia. Oleh karena alasan teknis, pembicaraan
kita akan lebih terfokus kepada dimensi ekonomi dari
kapitalisme, serta perkembangannya yang lebih mutakhir saja.
Sejarah dan dimensi lainnya yang lebih kompleks hanya dibicarakan
secara singkat.
A. Kapitalisme Sebagai Tatanan
Perekonomian Dunia yang Dominan
Ada banyak definisi atau pengertian yang biasa diberikan pada
istilah kapitalisme. Mulai dari yang sederhana, sampai dengan yang
213
rumit. Beragam makna tersebut pada dasarnya mencerminkan
banyaknya sudut pandang (angle) atau penekanan (fokus) terhadap
berbagai aspek dari kapitalisme. Selain soal fokus, ragam arti disebabkan
oleh perbedaan dari fakta atau realita yang dikemukakan
karena memiliki kurun waktu berlainan (ada faktor historis).
Sebagiannya lagi disebabkan soal kewilayahan (geografis) yang
memberi kontribusi pada keragaman arti.
Jika dicermati, maka aneka ragam definisi kapitalisme tampak
memberi isyarat tentang suatu fakta penting selama lebih dari dua
abad terakhir. Kapitalisme telah tumbuh dan berkembang, serta
berdampak menyeluruh (perpasive) atas seluruh kehidupan
manusia. Hampir tidak ada wilayah geografis dan dimensi kehidupan
manusia yang lepas dari pengaruh kapitalisme.
1. Perspektif dalam Memahami Kapitalisme
Memperhatikan akhiran isme pada istilahnya, maka tidak terlampau
salah jika diartikan sebagai suatu faham, bahkan semacam
keyakinan. Kapitalisme terdiri dari kumpulan gagasan, yang
kemudian mencapai bentuk ideologi. Ideologi dalam arti ide-ide
besar yang terstruktur secara konsisten (sistematis) untuk hal-hal
yang dianggap pokok bagi kehidupan manusia, terutama berkenaan
dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ideologi dimaksud
juga dapat dianggap sebagai penglihatan ke depan (visi) yang
komprehensif, atau sebagai cara memandang segala sesuatu.
Sudut pandang melihat kapitalisme sebagai ide sistematis ini
relevan bagi upaya mengidentifikasi gagasan dasarnya sebagai awal
dari pemahaman secara umum. Sering pula disinggung soal siapa saja
tokoh penggagas ide-ide itu, serta perbandingannya dengan ideologi
lain. Bagaimanapun, penekanannya adalah pada gagasan besar yang
menghasilkan fakta, atau ide-ide dibalik fakta.
214 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Bias yang mungkin terjadi dalam perspektif ini, seolah diperlukan
keyakinan atau kepercayaan dari banyak orang agar dapat
menjadi penganut suatu ideologi. Bahkan ada yang mengira diperlukan
pernyataan konstitusi sebagai cirinya. Penalaran
sederhananya, bukankah terlebih dahulu perlu difahami, diyakini,
ditetapkan secara legal atau konstitusional, agar menjadi ideologi
bagi suatu negara. Padahal, penalaran demikian tidak sepenuhnya
berlaku untuk konteks kapitalisme
Bias lainnya adalah penempatan ide dengan “porsi” yang berlebihan
dalam memahami realita. Sebagaimana yang selalu menjadi
perdebatan hingga kini, maka akan ada persoalan dengan apakah ide
yang pada hakikatnya membuat perubahan, termasuk mengubah
materi. Atau sebaliknya, materi dengan “mekanisme dan hukum” nya
sendiri yang mempengaruhi ide-ide. Apakah gagasan-gagasan yang
mendorong manusia untuk berbuat ataukah berbagai keadaan
material (nafsu jasmaniah, kepentingan, cara-cara produksi, dan sebagainya)
yang mendorong manusia melakukan sesuatu. Perbedaan
ini akan sangat besar pengaruhnya pada analisis tentang perkembangan
kapitalisme.
Sudut pandang yang relatif berjauhan dari menyoroti kapitalisme
sebagai ide, adalah dengan melihat kapitalisme sebagai fakta
sosial ekonomi. Kapitalisme diidentifikasi sebagai struktur dan suprastruktur
masyarakat, khususnya berkenaan dengan masalah
ekonomi. Masalah ekonomi yang dimaksud adalah cara produksi
(apa dan bagaimana), pola konsumsi (dipergunakan untuk apa saja),
serta bagaimana distribusi (siapa saja yang mendapatkan dan dalam
porsi seberapa) dari barang-barang dan jasa-jasa. Kapitalisme diberi
pengertian atas cara-cara dasarnya memecahkan masalah tersebut.
Kelemahan dari perspektif ini pada dasarnya sama dengan yang
sebelumnya, hanya dalam arah yang berkebalikan. Kenyataan yang
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 215
bersifat materi dengan “mekanisme dan hukum” nya sendiri
dipastikan sebagai penghasil ide-ide. Yang diakui telah mendorong
manusia melakukan sesuatu hanyalah berbagai keadaan material
seperti : nafsu jasmaniah, kepentingan, cara-cara produksi, dan sebagainya.
Pandangan utamanya akan terlampau membenarkan tesis
bahwa “bukan kesadaran yang menentukan kehidupan tapi, kehidupan
yang menentukan kesadaran”.
Untuk mengurangi kelemahan yang melekat pada kedua
perspektif ekstrim itu, kita akan memakai keduanya secara saling
melengkapi. Pemahaman kita terhadap kapitalisme pertama-tama
adalah dengan mencermati berbagai pengertian yang banyak diterima,
sembari melihat relasinya dalam konteks historis. Kemudian
dicermati bagian apa saja dari masing-masing pengertian tersebut
yang tidak mengalami perubahan secara berarti pada tunjukkan
realita di berbagai kurun waktu dan atau wilayah geografis yang
berbeda. Dari formulasi atas pencermatan itu, akan bisa ditarik kesimpulan
tentang pandangan-pandangan dasarnya, jika memahami
kapitalisme sebagai gugus ide sistematis. Dari hal itu dapat pula
diidentifikasi dasar-dasar dari struktur sosial ekonominya, jika lebih
melihatnya sebagai suatu tatanan (fakta) ekonomi dan politik.
2. Perkembangan Ide dan Tatanan Kapitalisme
Ada beberapa ide pokok yang dianggap menjadi gagasan terpenting
dan paling mendasar dalam kapitalisme dewasa ini. Pertama,
diakuinya hak milik perorangan secara luas, bahkan hampir tanpa
batas. Kedua, diakui adanya motif ekonomi, mengejar keuntungan
secara maksimal, pada semua individu. Ketiga, adanya kebebasan
untuk berkompetisi antar individu, dalam rangka peningkatan status
sosial ekonomi masing-masing. Keempat, adanya mekanisme pasar
yang mengatur persaingan dan kebebasan tersebut.
216 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Ide-ide itu sendiri mengalami sejarah dan proses pertumbuhan
yang cukup panjang, serta memiliki berbagai variasi dalam masingmasing
rinciannya. Sebagian ide memiliki asal usul dalam pikiran
filosofis lama, sebagian lainnya justeru berkembang di kalangan
praktisi, khususnya diantara para pedagang.
Sebagian besar pertumbuhan ide tersebut dapat ditelusuri dua
abad ke belakangnya, mulai dari awal abad 16. Bahkan, kebanyakan
pandangan menghubungan kapitalisme dengan ide-ide masa awal
pencerahan Eropa. Yang banyak dikemukakan adalah pemikiran
Individualisme, Humanisme, Protestanisme, Liberalisme dan
Pragmatisme. Pada kurun waktu belakangan, istilah liberalisme lebih
sering dipakai untuk mewakili sebagian besar ide-ide yang tumbuh
subur pada abad 17 dan 18 di Eropa.
Seperti yang dikatakan Karl Popper bahwa asas liberalisme
menuntut agar pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan
individu yang tak terhindari dengan adanya pergaulan sosial sedapat
mungkin dikurangi. Salah satu landasannya yang cukup ‘operasional’
dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara adalah rumusan John
Locke yang mengatakan bahwa manusia adalah miliknya sendiri.
Negara didasari pada suatu perjanjian yang dijalani manusia dalam
rangka melindungi hak-hak mereka atas kebebasan, hidup dan milik.
Pikiran-pikiran John Locke lah yang banyak dianggap dikembangkan
lebih lanjut oleh Montesquieu, Immanuel Kant, Thomas
Jefferson, John Stuart Mill dan banyak tokoh lainnya.
Adapun sebagai rangkaian ide utuh yang mencakup setidaknya
keempat gagasan dasar yang disebut di atas, maka Adam Smith dianggap
yang pertama kali paling komprehensif mengutarakannya
melalui buku An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of
Nations (1776). Sumbangan terbesar dari Adam Smith, selain
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 217
mengkompilasinya, adalah menegaskan apa yang dimaksud dengan
mekanisme pasar. Dia menyebut adanya the invisible hand yang
akan mengatur alokasi sumber daya secara efisien jika kebebasan
individu dijamin dalam aktivitas ekonominya.
Sebagai sesuatu yang “hidup”, kapitalisme justeru lebih tampak
pada kaum pedagang dan industrialis pada abad 17-18. Mereka lah
yang mempraktekkan nilai-nilai kapitalisme, sekalipun tidak
dirumuskan sebagai suatu doktrin yang ketat atau sebagai suatu
wacana ilmiah. Mereka pula yang memperjuangkannya menjadi cara
hidup yang kemudian berangsur-angsur diterima oleh masyarakat
luas. Pengertian memperjuangkan di sini tidak bersifat sloganistik,
melainkan secara nyata, berupa: upaya agar hak milik pribadi
semakin luas diterima; persaingan bebas diperkenankan secara adil,
dimana negara bertindak menjaga aturan mainnya serta menjaga
ketertiban dan keamanan; serta membentuk “harga-harga” atas
semua barang dan jasa.
Pada fase itu pula, kapitalisme sebagai ide mulai mengambil
“bentuk” yang lebih nyata dan kuat dalam kehidupan masyarakat.
Secara bertahap, berbagai institusi sosial politik menjadi amat terpengaruh,
bahkan berhasil dikendalikan. Salah satunya adalah
bentuk negara beserta tatacara pengelolaannya. Para pemilik modal
besar (sekalipun bukan dari kaum bangsawan terkemuka) mulai bisa
secara langsung mempengaruhi pengambilan keputusan politik,
tanpa harus selalu melakukan suap kepada penguasa.
Puncaknya adalah pada pertengahan abad 19, ketika Marx memberi
nama semua fenomena tersebut, ide dan fakta sosial ekonomi,
sebagai kapitalisme. Adam Smith sendiri banyak menggunakan
istilah merchant-society (masyarakat dagang), sedangkan Hegel
menyebutnya civil-society (masyarakat sipil). Segala sesuatunya
sudah sangat terlihat berbeda dari fase-fase kehidupan masyarakat
218 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
sebelumnya. Semua pemikir cerdas telah menyadarinya, namun
Marx yang paling mampu mengidentifikasikan dengan jelas dan
lugas.
Sekadar ilustrasi, kita bisa membayangkan era dimana dirasakan
adanya dekonstruksi dan hancurnya sistem masyarakat feodal. Pada
saat bersamaan dan pada waktu berikutnya terlihat beberapa
fenomena seperti: meluasnya pertukaran dan pemakaian uang; pertumbuhan
sektor keuangan; perkembangan teknik produksi yang
baru, yang bahkan mampu menciptakan jenis-jenis komoditi baru
pula; adanya hubungan produksi yang baru, antara lain ditandai dengan
besarnya jumlah buruh upahan; tumbuhnya sekelompok orang
kaya yang berhasrat dan memang tebukti menjadi semakin kaya; terjadinya
perubahan dalam kekuatan-kekuatan yang menentukan
dinamika politik kenegaraan, termasuk semakin kuatnya negaranegara
nasional; dan lain sebagainya.
Marx sendiri menyoroti kapitalisme dari berbagai sudut
pandang. Dia tak begitu tertarik dengan Kapitalisme sebagai ide.
Bahkan, dia cenderung mengatakan bahwa ide adalah sesuatu yang
semu, tidak nyata. Ide hanya semacam bayangan atau derivasi dari
fakta, khususnya fakta sosial ekonomi. Dengan sendirinya, kapitalisme
lebih dipahami sebagai suatu struktur sosial yang dinamis.
Tepatnya sebagai cara berproduksi (mode of production), yang berbeda
dari masyarakat sebelumnya, dan akan berubah di kemudian
hari. Konsisten dengan itu, kapitalisme dapat pula dilihat sebagai
formasi sosial (social formation) dengan ciri tertentu. Bisa dikatakan
bahwa formasi sosial adalah penyebutan untuk hubungan produksi
(relasi sosial yang menopang cara berproduksi) dalam arti yang lebih
kompleks dan menyeluruh.
Ada baiknya kita mengetahui rumusan dari Howard dan King,
sebagai salah satu tafsiran mengenai definisi Marx tentang kapital-
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 219
isme. Menurut mereka, Marx mengatakan, kapitalisme didasarkan
pada empat ciri utama. Pertama, kapitalisme dicirikan oleh produksi
komoditi (production of commodities). Produksi komoditi bermakna
sebuah sistem dimana aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh
agen-agen yang independen namun dikoordinasikan oleh pasar pertukaran.
Di masa pra-kapitalis aktivitas komersial memang telah ada
namun tidak dominan, dan baru bersifat dominan pada kapitalisme.
Kedua, adanya kerja-upahan (wage-labour). Tenaga kerja manusia
berubah menjadi komoditi, bersamaan dengan kemunculan sistem
kerja-upahan, dimana buruh bebas menjual tenaga kerja yang dimilikinya.
Ketiga, kehendak untuk menumpuk kekayaan tanpa batas
(acquisitiveness). Motivasi dan tujuan utama seorang kapitalis adalah
akumulasi kekayaan, bukannya pada bentuk-bentuk tertentu dari
kekayaan seperti tanah atau yang lainnya. Keempat, kapitalisme
dicirikan oleh organisasi yang rasional. Organisasi semacam itu akan
memungkinkan tujuan kapitalis dapat terwujud secara penuh. Akan
terus ada pencarian dan pengadopsian alat-alat produksi yang terbaik.
Sebagai contoh, salah satu organisasi rasional yang paling
dimanfaatkan adalah Negara.
Terlepas (jika kita tidak setuju sepenuhnya) dari pandangan
Marx, kita memang dapat memberi arti Kapitalisme sejak abad ke 19
sebagai suatu formasi sosial. Formasi sosial yang dimaksud meliputi
struktur sosial atau susunan masyarakat, mekanisme produksi, serta
kinerja (performa) ekonomi yang utama. Secara singkat, kapitalisme
dapat didefinisikan sebagai tatanan sosial kemasyarakatan yang
didominasi oleh para pemilik modal, dimana mekanisme harga
(pasar) menjadi cara pemecahan masalah yang utama dalam menentukan
produksi, konsumsi dan distribusi.
Tambahan ciri lain pada definisi tersebut adalah terjadinya
penghisapan surplus ekonomi (nilai tambah dari perkembangan
220 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
produksi) secara terus menerus oleh kaum kapitalis (pemilik modal)
atas yang lainnya, terutama atas kaum buruh. Ciri ini berkembang,
dimana penghisapan surplus ekonomi mengambil berbagai bentuk,
tidak lagi sekadar atas tenaga kerja. Dimulai sejak era Kolonialisme
atas banyak negara, surplus ekonomi juga diambil dari berbagai
wilayah di belahan dunia, atas kekayaan alamnya dan juga atas para
petani. Bentuk hubungan produksi yang utama dalam kolonialisme
adalah penyerahan (termasuk perdagangan) paksa, tanam paksa, dan
kerja paksa.
Variasi yang agak unik terjadi sejak pertengahan abad 20, setelah
hampir seluruh negara menyatakan diri merdeka dari penjajahan
atau kolonialisme. Telah lahir dan tumbuh kaum kapitalis domestik
(mereka yang tergolong memiliki modal besar untuk ukuran
domestik), yang berperan sebagai antek atau kaki tangan kaum
kapitalis negara-negara kaya. Kaum kapitalis domestik umumnya
adalah konco (kroni) para penguasa. Bahkan banyak dari pejabat
atau mantan pejabat, sipil dan militer, yang berasal atau kemudian
menjadi pengusaha (kadang dijalankan dalam waktu bersamaan).
Kebanyakan industri di NSB dikembangkan untuk menjadi bagian
dari proses produksi internasional. Kerjasama antar mereka juga
cukup mampu mengatasi kemungkinan berkembangnya semangat
anti asing di masing-masing NSB. Fenomena ini tetap bertahan
sampai dengan sekarang, sekalipun kadang terjadi konflik mengenai
soal besarnya pembagian surplus.
Selain itu, seperti yang dikatakan Mansour Fakih (2004),
berakhimya era kolonialisme, dunia memasuki era ‘neokolonialisme,’
dimana modus dominasi dan penjajahan tidak lagi fisik dan secara
langsung melainkan melalui penjajahan teori dan ideologi. Fase
kedua ini dikenal pula sebagai era developmentalism. Dominasi
negara-negara bekas penjajah terhadap bekas koloni mereka tetap
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 221
dilanggengkan melalui kontrol terhadap teori dan proses perubahan
sosial. Teori pembangunan menjadi bagian dari media dominasi,
karena teori tersebut direkayasa untuk menjadi paradigma dominan
untuk perubahan sosial Dunia Ketiga oleh negara Utara. Dengan kata
lain, pada fase kedua ini kolonialisasi tidak terjadi secara fisik,
melainkan melalui hegemoni yakni dominasi cara pandang dan
ideologi serta discourse yang dominan melalui produksi pengetahuan.
Pembangunan memainkan peran penting dalam fase
kedua ini, yang akhimya nanti juga mengalami krisis.
Variasi perkembangan yang lebih mendasar adalah mengenai
peranan lembaga-lembaga internasional sebagai alat kaum kapitalis.
Sebelum abad 20, alat utama kaum kapitalis adalah negara nasional
(nation state), selain korporasi (perusahaan) mereka sendiri.
Berikutnya, korporasi mereka tumbuh pesat dengan surplus
ekonomi yang amat besar, sehingga menjadi perusahaan
multinasional (MNC). Lembaga-lembaga internasional, yang lebih
bersifat kemanusiaan, seperti PBB, dimanfaatkan sedemikian rupa.
Setengah abad berikutnya adalah pertumbuhan bagi lembagalembaga
pembangunan internasional yang “dikemas” sebagai sarana
untuk membantu semua negara (Bank Dunia, IMF, ADB, dan sebagainya).
Ada pula forum-forum internasional yang bersifat semi
kelembagaan yang mampu melakukan “tekanan” agar best practices
atau tatacara bertransaksi (barang, jasa, dan keuangan) tertentu bisa
diselenggarakan, diantaranya adalah WTO dan BIS. Dan dalam dua
dasawarsa terakhir, tanpa sungkan, diproklamirkan bahwa lembaga
keuangan komersial dengan pasar uang dan pasar modal yang mengglobal,
sebagai institusi terpenting dari perekonomian modern.
Pandangan Dos Santos tentang hubungan antara negara-negara
kaya di pusat dengan negara-negara miskin di pinggiran, yang dikemukakan
pada pertengahan tahun 70-an masih relevan untuk di
222 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
simak. Dos Santos mengklasifikasikannya ke dalam tiga jenis, yaitu:
ketergantungan kolonial (colonial dependence), ketergantungan
industri keuangan (industrial-financial dependence), dan ketergantungan
teknologi industri (technological-industrial
dependence). Masing-masing jenis ketergantungan terkait dengan
sejarah pertumbuhan kapitalis di pusatnya, serta sejarah negaranegara
terkebelakang itu sendiri (Sritua Arief dan Adi Sasono, 1984
dan Arief Budiman, 1996). Secara cermat, Dos Santos menguraikan
tentang faktor luar dan faktor dalam dalam perkembangan ekonomi
kapitalis di negara-negara pinggiran, yang mengakibatkan terjadinya
bentuk khusus yang disebutnya sebagai kapitalisme yang tergantung
(dependent capitalism). Ketergantungan didefinisikannya sebagai
suatu keadaan yang mengakibatkan aktivitas pengelolaan dan
upaya-upaya menciptakan kemajuan perekonomian dari sekelompok
negara tertentu didikte dan diatur oleh negara-negara lainnya
(Todaro, 2002).
Buku ini berpendapat bahwa pandangan dasar Dos Santos tersebut
masih berlaku saat ini. Hanya saja, bentuk dan jenis ketergantungan
yang terjadi menjadi semakin kompleks.
Sebagai contoh, ketergantungan industri keuangan yang lebih
kompleks ditandai oleh arus modal yang lebih cepat (sering berjangka
pendek), dan arahnya bisa bolak-balik antara negara-negara
pusat dan pinggiran. Begitu pula dengan ketergantungan teknologi
industri yang lebih sulit diidentifikasi mengingat penyebaran
pabrikan dan lisensi dari teknologi yang dipakai.
Salah satu kelemahan pandangan Dos Santos jika diterapkan
pada kondisi yang lebih mutakhir adalah penekanannya pada istilah
negara-negara pusat, yang terasa berlebih dan sebagian sudah tidak
relevan saat ini. Kompleksitas transaksi dan hubungan ekonomi
mutakhir lebih mungkin difahami dengan melihat korporasi sebagai
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 223
alat utama para pemodal dibandingkan institusi negara. Sebetulnya,
analisis Dos Santos pun telah mengidentifikasi hal ini, namun agak
tersamarkan oleh peran negara. Hal tersebut bisa difahami karena
tahap perkembangan Kapitalisme yang diamati memang masih
demikian, dan korporasi cenderung memiliki ”kebangsaan” yang
jelas. Sementara pada saat ini, korporasi multinasional memang
benar-benar antar bangsa jika dilihat dari banyak aspeknya.
Kembali kepada soal perkembangan ide-ide. Telah tergambarkan
bahwa gagasan-gagasan awal dari yang nantinya disebut kapitalisme,
berasal dan tumbuh dari berbagai kalangan berbeda, yang kadang
tidak saling berhubungan secara langsung. Mulai dari filsuf,
akademisi, pedagang, politisi, sampai dengan seniman. Dapat dikatakan
bahwa sejak pertengahan abad ke 19, kapitalisme telah memiliki
bentuk yang utuh, sebagai ideologi, sistem ekonomi, dan yang terpenting
sebagai formasi sosial. Sejak saat itu, pemikiran dalam kapitalisme
sendiri terus tumbuh, dan memiliki varians yang cukup
banyak.
Varians ide atau pandangan dalam beberapa masalah pokok
ekonomi adalah yang paling sering mendapat perhatian. Wajar saja,
oleh karena yang menjadi fokus dari sudut pandang apa pun dalam
kapitalisme berakar pada probem dasar ekonomi. Jadi bukan kebetulan,
jika ilmu ekonomi dan ekonom, makin memiliki peran yang
sentral. Perhatikan pula ketika ilmu ekonomi pembangunan menjadi
amat populer beberapa dasawarsa lalu, kemudian kembali ke ilmu
ekonomi makro dalam dua dasawarsa terakhir. Belakangan, ilmu dan
ahli keuangan (semula hanya cabang ilmu ekonomi) yang mengambil
alih posisi ilmu ekonomi pembangunan dan ilmu ekonomi
makro. Sementara itu, ilmu dan ahli manajemen, khususnya bidang
pemasaran, selalu menjadi penunjang penting dalam semua kurun
waktu.
224 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Perkembangan pemikiran para ahli ekonomi, keuangan dan
manajemen tersebut kemudian membentuk semacam gugus atau
rumpun pemikiran. Sering ada identifikasi mengenainya, kadang
disebut sebagai aliran atau mazhab dalam kapitalisme. Taksonomi
atas aliran tersebut biasa dikaitkan dengan dominasi idenya terhadap
kebijakan-kebijakan ekonomi pokok (sering diindikasikan oleh
jabatan publik atau profesinya), yang dilaksanakan oleh unsur-unsur
utama dalam formasi sosial dari kapitalisme. Unsur dimaksud dapat
berupa negara nasional, lembaga ekonomi dan keuangan
internasional, serta korporasi multinasional.
Dalam konteks pemikiran, kebijakan, serta pelaku utama itulah
kita dapat memahami secara lebih tepat tentang beberapa aliran
dalam Kapitalisme. Aliran pemikiran dimaksud antara lain adalah:
liberalisme klasik, keynesianisme, monetarisme, dan neoliberalisme.
Beberapa varians yang lebih “teknis” sebetulnya juga dapat
diidentifikasi, seperti: merkantilisme, aliran rational expectation,
institusionalisme, faham welfare state, utilitarianisme, dan sebagainya.
Namun sebagian dari kumpulan gagasan tersebut telah
diakomodir oleh aliran lainnya, atau telah diabaikan begitu saja.
Dengan demikian, kita akan memahami neoliberalisme dalam
kerangka perkembangan kapitalisme: sebagai ide-ide atau pemikiran;
sebagai kebijakan-kebijakan yang dijalankan; sebagai realita ekonomi,
yang merupakan hasil dan akibat; serta sebagai proses yang tengah terjadi.
Aspek yang terakhir, sebagai proses, sangat penting dicermati
karena neoliberalisme sendiri akan terus berkembang. Bisa hanya
sekadar pematangan ide atau penyempurnaan pelaksanaan. Bisa jadi
pula akan terjadi perubahan dominasi aliran dalam kapitalisme.
3. Ciri Utama Tatanan (Perekononomian) Kapitalisme
Sebelum kita menelusuri lebih lanjut ikhwal neoliberalisme ini,
kita perlu menegaskan kembali tentang satu ciri mendasar dalam
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 225
kapitalisme di atas. Ciri itu adalah terjadinya pengalihan surplus
ekonomi kepada kaum pemilik modal, secara terus menerus. Surplus
ekonomi itu kemudian diakumulasikan dan harus “disalurkan” kembali
agar mendapat surplus berikutnya, yang juga diupayakan agar
terjadi secara berkesinambungan (sustainable). Surplus ekonomi itu
setidaknya didapat dari rente ekonomi (bunga dan sewa) dan keuntungan
usaha produksi. Bagi yang berpandangan radikal, surplus
itu sebenarnya mengandung “bagian” yang bukan haknya kaum
kapitalis, melainkan terutama haknya para buruh.
Surplus ekonomi pada awalnya, lebih banyak didapat dari upaya
produksi dan perdagangan domestik. Kemudian tumbuh menjadi
bersifat internasional, baik dari sisi pasaran, maupun pasokan barang
atau bahan baku. Belakangan, surplus lebih banyak diperoleh dari
upaya yang tidak bersifat produktif secara langsung, melainkan
melalui sektor keuangan. Ditunjang pula dengan berbagai institusi
dan mekanisme perdagangan dan keuangan internasional, yang
memungkinkan perolehan rente ekonomi (rent seeking), tanpa
harus bersusah payah.
Dengan menelusuri mekanisme dasar dari perolehan surplus
ekonomi itu, kita bisa mengerti tahap-tahap perkembangan kapitalisme,
secara internasional. Masa merkantilisme (abad 16-17), dimana
yang diandalkan adalah suplus dari perdagangan barang, baik yang
bersifat domestik ataupun yang tela bersifat internasional. Masa
kolonialisme (abad 18-20), dimana selain surplus perdagangan juga
dapat diperoleh surplus akibat penyerahan (perdagangan) paksa,
tanam paksa, kerja paksa, atau pengurasan SDA tanpa harus memberi
konsesi. Kolonialisme, dilihat dari sisi teknisnya, dapat juga disebut
sebagai perdagangan yang dipaksakan. Masa pasca kemerdekaan
(1950-1970an), ditandai dengan surplus dari perdagangan
internasional yang telah disempurnakan; diantaranya melalui
226 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
“manipulasi” nilai tukar perdagangan, serta investasi langsung (PMA).
Masa sekarang, yang sudah berlangsung tiga dasawarsa, dengan
surplus dari sektor keuangan; melalui transaksi modal dam transaksi
moneter. Tentu saja mekanisme perdagangan barang yang menguntungkan
belum ditinggalkan.
Penelusuran akan mekanisme eksploitasi tersebut juga dapat memahamkan
kita akan pertumbuhan lembaga atau institusi penunjang
kapitalisme. Negara-negara nasional (nation state), khususnya
negara kaya seperti Amerika dan Inggris, tetap berperan dalam
semua kurun. Korporasi raksasa yang bersifat multinasional (MNC,
seperti perusahaan minyak raksasa) mulai tumbuh pada akhir abad
19, menggurita pada pertengahan abad 20, sampai dengan saat ini.
Korporasi raksasa di sektor keuangan (Bank, perusahaan reksa dana,
dsb) menggejala sejak pertengahan abad 20, dan sangat dominan pada
saat ini. Beriringan dengan itu, secara internasional telah tumbuh
berbagai pasar komoditi (bersifat amat spesifik seperti: minyak, emas,
kopi, tembakau, gula, dsb); pasar uang (berbagai bentuk); dan pasar
modal (seperti bursa saham). Dan jangan lupa yang ikut tumbuh pula
adalah Bank pemberi utang resmi (Bank Dunia, ADB, dsb); lembaga
keuangan internasional (terutama IMF); forum kerjasama ekonomi
internasional (seperti WTO); forum perbankan internasional (seperti
BIS); dan sebagainya.
Dan hanya jika dikaitkan dengan konteks tersebut, segala aliran
pemikiran dalam kapitalisme dapat dikenali. Termasuk pula timbul
tenggelamnya beberapa ide dasar dalam masing-masing aliran.
Sebagai contoh adalah soal naik turunnya porsi peran negara
yang disarankan dalam pengelolaan perekonomian nasional.
Perspektif buku ini menolak pandangan (biasanya oleh para
ekonom mainstreams) yang menyatakan bahwa sudah sejak lama
tidak ada lagi perbedaan antara kapitalisme dan sosialisme, meng-
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 227
ingat bahwa semua negara berperan penting dalam kehidupan
ekonominya masing-maing. Semua perekonomian dianggap berfaham
ekonomi campuran (mixed economy). Pandangan semacam
itu patut dicurigai karena menyembunyikan fakta adanya formasi
sosial yang secara nyata didominasi oleh kaum kapitalis, sehingga
lebih pantas disebut dengan kapitalisme. Belakangan, peran negara
bahkan ingin diminimalkan secara terang-terangan dalam konsep
neoliberalisme.
Masalahnya dapat disederhanakan menjadi soal bagaimana para
kaum kapitalis bisa mengamankan modal, mendapatkan surplus
ekonomi, mengakumulasikannya, dan berupaya tumbuh terus menerus,
tanpa batas. Tentu saja mereka cukup “berhati-hati” agar
semua berlangsung dengan tidak “menghancurkan” formasi sosial
yang sudah terbentuk lebih dari satu abad. Tidak semua surplus
ekonomi mereka ambil dan nikmati, dimana sebagiannya harus
dibelanjakan untuk jaminan bagi keberlangsungan sistem, serta
bertahannya formasi sosial yang ada. Tidak mengherankan jika wajah
kemanusiaan juga memperoleh perhatian besar dalam kapitalisme.
Perlu ditegaskan bahwa memang benar telah terjadi kemajuan
material, produksi dan konsumsi barang dan jasa, yang nyata. Yang
dipersoalkan adalah adanya sebagian umat manusia, cukup banyak,
yang sama sekali tidak mengalami kemajuan dalam beberapa abad
dominasi kapitalisme. Sebagian besar lainnya hanya menikmati
sangat sedikit bagian dari kemajuan tersebut. Padahal semua mereka,
secara langsung terlibat atau dipaksa terlibat dalam proses produksi.
Secara tidak langsung, dengan berbagai cara, hak-hak mereka atas
kekayaan alam (SDA) negerinya diambil pula.
Agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai
kapitalisme dewasa ini, ada baiknya kita menyimak identifikasi dari
James Petras dan Henry Veltmeyer (2002) mengenai struktur kunci
228 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
dalam sistem kapitalisme. Mereka menyebut lima hal untuk
menggambarkan kapitalisme untuk kurun waktu sejak akhir abad 19
sampai dengan akhir tahun 1960-an. Pertama, konsentrasi dan
sentralisasi modal yang berlangsung pada dekade-dekade akhir abad
19, dalam konteks krisis sistemik pada akhir tahun 1870-an, mengakibatkan
berkolaborasinya industri besar dan bentuk-bentuk pembiayaan
modal, tumbuhnya berbagai monopoli perusahaan, pembagian
teritorial dunia menjadi koloni-koloni, ekspor modal, dan perluasan
pasar ke seluruh dunia berdasarkan pembagian kerja antara
negara-negara yang khusus memproduksi barang-barang
manufaktur dan negara-negara yang berorientasi pada komoditi dan
bahan-bahan mentah.
Kedua, pengadopsian model Fordist atas akumulasi dan mode
regulasi menghasilkan sebuah sistem produksi massal dan
manajemen buruh secara ilmiah dalam kegiatan produksi pada
berbagai formasi negara bangsa (nation-state).
Ketiga, adanya sejumlah reformasi sosial ekonomi (di bawah
tekanan serikat buruh dan partai kiri) yang menciptakan kondisikondisi
politik bagi keseimbangan modal-buruh berdasarkan
produktivitas buruh, redistribusi sosial pendapatan yang diperoleh
dari pasar, dan legitimasi sebuah negara kapitalis dengan programprogram
sosialnya (kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan) dan
jaminan penghapusan pengangguran.
Keempat, dalam konteks pembagian dunia menjadi Timur-Barat
pasca Perang Dunia II, yakni hegemoni Amerika Serikat dalam sistem
perekonomian dunia, proses dekolonisasi dan kesepakatan Bretton
Woods untuk membentuk tatanan ekonomi dunia yang liberal menciptakan
sebuah kerangka bagi angka pertumbuhan ekonomi dan
perkembangan kapitalisme yang cepat secara terus menerus selama
dua puluh lima sampai tiga puluh tahun. Dengan kerangka ini pula,
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 229
banyak negara sedang berkembang digiring ke dalam proses pembangunan,
yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan-
kemajuan dalam pembangunan sosial yang tinggi.
Kelima, negara dalam banyak contoh dikonversi menjadi agen
utama bagi pembangunan nasional yang mengimplementasikan
model ekonomi yang bersendikan nasionalisme, industrialisasi dan
modernisasi, proteksi terhadap industri domestik dan penguatan
serta perluasan pasar domestik untuk menyatukan kelas pekerja dan
produsen-produsen langsung.
Kotak 4.1 Ringkasan perkembangan Kapitalisme
Catatan: Periode ketiga dan keempat berimpit; sebagian besar sumber
perolehan surplus dan instrumen periode ketiga masih sangat penting, namun
sumber dan instrumen khusus yang tercantum, tumbuh lebih pesat.
B. Neoliberalisme Sebagai Bentuk
Mutakhir dari Kapitalisme
Neoliberalisme sebagai gagasan sudah dikenal sejak tahun 1930-
an. Sebagai bagian dari perkembangan pemikiran ekonomi kapitalisme,
konsep ini adalah kelanjutan dari konsep liberalisme. Seperti
Periode Sumber surplus
yang utama Instrumen yang utama
Abad 16-17
Abad 18-20
1940an-1970an
1980an-sekarang
Perdagangan dalam dan
luar negeri
Perdagangan, kolonialisme
(tanam paksa, kerja
paksa, eksplorasi secara
paksa,dll)
Perdagangan internasional,
PMA, dan Utang
Luar Negeri
Perdagangan bebas,
transaksimodal, transaksi
keuangan
Perusahan swasta,
negara
Kongsi dagang, negara
MNC, negara, lembaga
kreditur internasional, pemerintah,
kapitaliskroni
Lembaga keuangan komersial
IMF, WTO, BIS,
pasar uang dan modal
230 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
yang telah diutarakan di atas, kapitalisme itu sendiri lebih kita
definisikan sebagai formasi sosial. Liberalisme klasik, neoliberalisme,
Keynesian dan sebagainya adalah konsep tentang mekanisme dalam
formasi tersebut, khususnya yang berkenaan dengan pokok-pokok
kebijakan ekonomi.
Perbedaan diantara varians kapitalisme itu antara lain adalah:
tentang apa yang mestinya dilakukan atau tidak dilakukan oleh
negara; seberapa besar “porsi” bagi mekanisme pasar; seberapa jauh
kebebasan individu untuk kepemilikan dan persaingan perlu
“dibatasi”, dan seterusnya.
Sedangkan kesamaannya yang utama adalah pada kesepakatan
akan kapitalisme sebagai formasi sosial; pengakuan akan kepemilikan
pribadi dan kebebasan berusaha; serta mekanisme pasar
sebagai “cara utama” memecahkan masalah ekonomi.
1. Perkembangan Neoliberalisme
Ada tiga ide dasar dalam liberalisme (klasik) sebagai sistem atau
tatanan ekonomi, yaitu: (1) pengembangan kebebasan individu
untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) diakuinya
kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi; dan (3) pembentukan
harga barang-barang melalui mekanisme pasar yang
sepenuhnya bebas.
Gagasan pokok neoliberalisme dapat dipahami sebagai penyempurnaan
ide dasar dari liberalisme klasik tersebut. Pemikir yang
sering dianggap sebagai penggagas neoliberalisme (sebagai ide-ide
sistematis) adalah Alexander Rustow, yang kemudian disempurnakan
oleh para ekonom mazhab Chicago dan Mazhab
Freiburger. Perbedaan yang paling mendasarnya dengan liberalisme
klasik adalah pada ide tentang pembentukan harga pasar yang ternyata
tidak bersifat alami, melainkan memerlukan campur tangan
negara. Namun, penertiban pasar yang dilakukan negara itu adalah
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 231
melalui penerbitan peraturan perundang-undangan. Perlu dicatat
bahwa maksudnya adalah agar mekanisme pasar bisa segera terbentuk
dan operasional, tidak terintangi oleh faktor-faktor kelembagaan
(seperti pranata sosial).
Berkaitan dengan penertiban pasar ini, ada beberapa gagasan
pokok tentang peranan regulasi negara dan apa yang dapat
dilakukan oleh negara. Yang terutama adalah: (1) pengaturan persaingan
usaha untuk mencegah monopoli dan kartel; (2) pengaturan
pemungutan pajak untuk mendorong investasi dan pembagian pendapatan;
(3) pengaturan ketenagakerjaan untuk menghindari terjadinya
eksploitasi; dan (4) pengaturan sistem pengupahan, khususnya
untuk menetapkan jumlah upah minimum (Baswir, 2006).
Gagasan neoliberalisme yang awal ini kemudian agak
“tenggelam”, karena varians yang lebih dominan sejak usai PD II
sampai dengan era tahun 70-an adalah yang berasal dari Keynes dan
Keynesian, semacam konsep negara kesejahteraan. Perbedaan paling
pokoknya adalah mengenai “dosis” peran negara, yang lebih besar
pada konsep Keynesian. Peran negara tidak sekadar penertiban agar
mekanisme pasar bisa beroperasi dengan baik melalui regulasi.
Melainkan memang ada intervensi, dimana negara (pemerintah)
menjadi pelaku ekonomi (sebagai produsen dan konsumen) yang
amat menentukan keadaan pasar.
Kondisi perekonomian Eropa Barat ketika itu memang tengah
membutuhkan “dorongan” negara agar memulihkan infrastruktur
yang hancur akibat perang, dan akan lebih efektif jika negara campur
tangan secara aktif. Sementara itu, di negara-negara yang baru
merdeka, para pemilik modal internasional lebih suka berurusan
dengan kaum elit (diktator atau oligarki) yang menguasai negara,
seperti yang terjadi dalam kasus Indonesia.
Mulai awal tahun 80-an, gagasan neoliberal kembali ke permukaan,
dimana Reagan dan Thatcher adalah pemimpin negara adi-
232 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
daya yang menjadi ujung tombak kebangkitan varians pemikiran
kapitalisme jenis ini. Perkembangan perekonomian di Amerika Utara
dan Eropa Barat membutuhkan taktik dan teknik baru (seperti pengurangan
pajak, pelonggaran aturan tertentu, kemudahan mobilitas
modal, dsb). Gagasan neoliberal kemudian menjadi dominan sejak
pertengahan 90-an, termasuk di negara-negara sedang berkembang
(NSB). Di NSB, sebagian besarnya, menjadi dominan karena pemaksaan
atau “rekayasa” lewat ujung tombak kaum neoliberal lainnya,
yaitu IMF.
Salah satu ide terpentingnya, yakni pengurangan peran negara
dalam perekonomian, mendapat momentum penerapan di negara
industri dan di negara terbelakang. Kinerja perekonomian yang
memburuk di berbagai negara (secara bersamaan maupun dengan
sedikit perbedaan kurun waktu) dianggap disebabkan oleh kegagalan
pemerintah (government failures). Yang disoroti di negara
industri adalah soal membengkaknya pengeluaran pemerintah yang
mengakibatkan defisit berkepanjangan, serta persoalan derivatifnya
seperti: inefisiensi birokrasi dan efek kontraksi bagi investasi swasta
(crowding out). Sedangkan di negara berkembang, soalnya diperparah
oleh berbagai krisis yang dialami, seperti : krisis utang,
krisis moneter, krisis neraca pembayaran internasional, dan lain sebagainya.
Khusus untuk kondisi perekonomian negara-negara berkembang,
yang sebagian besarnya sempat mengalami krisis
(meskipun berbeda skala dan kurun waktunya), neoliberalisme
memperoleh momentum ”sosialisasi” konsepnya. Pada awalnya,
berbagai isi dari konsep itu agak tersamar dan disebarkan melalui
berbagai forum dan program ekonomi internasional. Neoliberalisme
juga lebih banyak ”bersembunyi” dibalik tema globalisasi. Konsepnya
menjadi dikenal publik luas secara lebih sistematis ketika diperkenalkan
oleh John Williamson sebagai Konsensus Washington
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 233
(Washington Consensus) pada akhir tahun 1980-an. Yang dimaksud
adalah kesamaan pandangan lembaga-lembaga yang bermarkas di
Washington (IMF, World Bank, dan US Treasury Department) mengenai
rekomendasi kebijakan bagi negara-negara berkembang yang
dilanda krisis. Tentu saja rekomendasi itu merupakan ”pemaksaan
secara halus” karena lembaga-lembaga itu (dan yang berada di bawah
pengaruhnya) memiliki kekuasaan atas banyak hal (seperti akses
dana yang besar) yang dibutuhkan dalam mengatasi krisis.
Pada tahun-tahun kemudian, Wiliamson mengakui bahwa
Konsensus Washington memang merupakan konsep berdasar
neoliberalisme. Kita bahkan bisa menyamakan penyebutan keduanya
hingga kurun waktu sampai dengan akhir 1990-an. Pada
dekade berikutnya memang ada beberapa revisi dari kalangan
ekonom neoliberal sendiri atas Konsensus Washington. Akan tetapi
neoliberalisme tampak masih menjadi konsep utama yang dianut.
Wacana globalisasi pun masih diandalkan sebagai sarana sosialisasi
yang efektif.
Terlepas dari hal itu, keberhasilan gagasan neoliberal (terutama
Konsensus Washington) mudah diterima secara luas sebagai sebuah
dogma pembangunan ekonomi juga terletak pada kesederhanaannya,
sebagaimana yang disinyalir Stiglizt (2002). Rekomendasi kebijakan
yang diturunkan dari butir-butirnya bisa dikelola dengan
menggunakan instrumen serta indikator perekonomian yang
sederhana. Indikator seperti tingkat inflasi, pertumbuhan pasokan
uang (money supply), tingkat suku bunga, defisit anggaran dan
perdagangan bisa dijadikan dasar bagi seperangkat rekomendasi
kebijakan perekonomian makro dalam waktu yang relatif singkat.
Lebih jauh dikatakan Stiglitz bahwa keunggulan lain dari
Washington Consensus dalam merekomendasikan kebijakan adalah
fokusnya pada isu-isu prioritas utama ekonomi makro, kemampuan-
234 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
nya menciptakan kerangka yang mudah dipahami serta relatif bebas
dari subjektivitas pengamatan individu dan memberikan batasan
yang jelas dengan memusatkan informasinya semata pada prasyarat
dasar pembangunan ekonomi.
Secara sederhana, Keynesian yang memberi porsi peran negara
lebih besar, akan bertumpu pada kemampuan fiskal (keuangan) pemerintah.
Untuk mendukung peran negara yang cukup besar dalam
perekonomian, untuk membangun suatu negara kesejahteraan, pengeluaran
atau belanja negara akan makin besar, yang berarti membutuhkan
pendapatan yang makin besar pula. Di negara maju, pendapatan
negara terutama sekali bersumber dari pajak. Sedangkan di
negara yang belum maju, bersumber dari pendapatan sumber daya
alamnya (SDA), serta dari Utang luar negerinya (ULN).
Dalam konteks ULN inilah peran lembaga kreditur “bantuan
resmi” internasional semacam World Bank/IBRD (Bank Dunia),
ADB, dan lembaga sejenisnya menjadi sangat penting. Forum yang
khusus untuk melayani suatu negara, atau kawasan tertentu, semacam
IGGI/CGI adalah partnernya. Negara-negara kaya, lembaga
kreditur bantuan resmi internasional, serta lembaga keuangan
komersial internasional merupakan “pemasok” ULN. Sebagian besar
ULN pada awalnya “dikemas” bersifat bantuan, sangat lunak. Perhatikan
penyebutannya yang utama adalah Official Development
Assistance (ODA), bantuan resmi pembangunan.
Sebetulnya, negara-negara Eropa sendiri sempat dipasok ULN
oleh Amerika melalui Marshal Plan, setelah berakhirnya PD II.
Bahkan keberhasilan program tersebut dijadikan salah satu dasar
argumen perlunya ULN bagi NSB. Namun banyak hal yang berbeda,
terutama pada “kemampuan” memanfaatkan faktor ULN tersebut
untuk membangun perekonomian. Negara-negara Eropa Barat, pasca
PD II, menggunakan ULN untuk “pemulihan” perekonomiannya.
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 235
Sementara itu, NSB menggunakannya untuk “memulai” pembangunan
perekonomian. Bisa diduga, hasilnya amat jauh berbeda,
dengan sedikit pengecualian, seperti Korea Selatan.
Mengalirnya ULN di NSB diikuti oleh Penanaman Modal Asing
(PMA). PMA diterima dengan antusias, karena diharapkan akan
menumbuhkan perekonomian: menaikkan pendapatan nasional,
menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan perolehan devisa melalui
ekspornya. ULN lebih banyak dipakai untuk prasarana fisik dan
sosial: jalan raya, pembangkit listrik, infrastruktur telekomunikasi,
serta pembenahan birokrasi. PMA masuk ke sektor-sektor ekonomi
yang menguntungkan di NSB, seperti : pengurasan Sumber Daya
Alam (SDA), atau melayani “kebutuhan” yang meningkat dari sebagian
masyarakat yang menikmati hasil pembangunan, seperti:
kendaraan bermotor dan barang elektronik. Makin berkembang
perekonomiannya, makin banyak sektor yang akan diminati, bahkan
sampai kepada barang toilletres, seperti: shampo, sabun, parfum, dan
sebagainya.
Perhatikan hubungan antara ULN dan PMA. ULN memfasilitasi
agar PMA bisa beroperasi dengan efisien. PMA, misalnya, tidak perlu
membangun jalan raya, pembangkit listrik, prasarana telekomunikasi,
serta sudah siap “dilayani” birokrasi yang lebih modern.
Dan ada lagi proyek yang banyak didukung oleh ULN, yakni proyek
di bidang pendidikan. Artinya, pasokan tenaga kerja terdidik juga
sudah tersedia, dengan harga yang lebih murah daripada seluruhnya
dibawa dari negara asal PMA.
Berlalunya waktu, negara-negara kaya mulai kesulitan dengan
peningkatan pengeluaran negaranya yang makin membesar. Sektor
swasta mulai mengeluhkan pajak yang sudah terlalu besar. Dana
untuk ULN mulai menipis, karena sebagian besar NSB mulai kesulitan
membayar, sedangkan kebutuhannya makin meningkat.
236 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Pengurasan SDA tidak memberi keuntungan “super besar” seperti
dahulu lagi, sekalipun sebenarnya masih besar. Salah satu sebabnya
adalah muncul “kesadaran” bernegoisasi dari NSB, sekalipun
mungkin hanya untuk kepentingan elit ekonomi dan politik yang
meminta tambahan bagian keuntungan.
Singkat cerita, gagasan neoliberalisme untuk mengurangi porsi
peran negara menjadi lebih menarik dan layak dijalankan. Pasokan
baru ULN tidak perlu sebesar dahulu lagi. Kebanyakan NSB telah memiliki
sarana dan prasarana untuk melayani kebutuhan konsumsi
dunia. Banyak pabrik industri yang justeru berada di NSB.
Pengurasan SDA pun tidak memerlukan investasi “sebesar” dahulu,
tinggal masalah “teknis” eksploitasi. Yang difikirkan mereka adalah
bagaimana cara menguasai produksi tersebut secara terus menerus.
Jalannya sudah selesai dirintis. NSB telah terjerat utang. Kapasitas
terpasang dari pabrik-pabrik industri NSB masih bergantung
pasokan impor, apalagi untuk pengembangan teknologi lebih lanjutnya.
Dan yang paling penting “jaringan pemasaran” tetap dikendalikan.
Namun semua ini dianggap masih belum menjamin, sehingga
perlu direkayasa agar mekanisme perekonomian dunia dan di
masing-masing negara tetap menguntungkan bagi negara-negara
maju, atau tepatnya bagi pemilik modal besar (kaum kapitalis) di
negara maju. Bahaya adanya nasionalisasi atau pun kesadaran
regional atau kesadaran peradaban, seperti Islam, Amerika Latin, atau
Cina, dinilai masih laten.
Konsep neoliberalisme yang telah disempurnakan menyediakan
cara yang efektif. Konsep paket kebijakan dari neoliberalisme yang
telah disempurnakan tersebut tercermin dalam konsensus
washington. Diantaranya yang terpenting adalah: liberalisasi sektor
keuangan, liberalisasi perdagangan, pengetatan anggaran belanja
negara, dan privatisasi BUMN. Pada pokoknya, jika agenda-agenda
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 237
tersebut berjalan, maka proses pengalihan surplus ekonomi kepada
kaum kapitalis, akan tetap terjamin. Tampaknya agenda yang pertama
adalah yang akan sangat diandalkan dalam tahun-tahun mendatang
ini. Volatilitas nilai tukar mata uang, fluktuasi indeks saham
berbagai bursa, perbedaan suku bunga antar negara, dan semacamnya,
adalah piranti teknis kaum kapitalis. Piranti teknis itu bahkan
terkesan aman dan legal. Aman, karena kesadaran dan reaksi banyak
orang di NSB sulit untuk tumbuh menjadi semacam nasionalisme
ketika era kemerdekaan. Selain bentuknya yang makin canggih, para
anteknya di NSB juga makin setia. Legal karena keputusan untuk
meliberalisasikan sektor keuangan dinyatakan dalam perundangundangan
negara bersangkutan.
Sebagai perbandingan dalam penggambaran kapitalisme sejak
akhir 1960-an hingga akhir 1990-an, kembali kita menyajikan pendapat
James Petras dan Henry Veltmeyer (2002) secara panjang lebar.
Beberapa dasar sistem kapitalisme menurut mereka (seperti lima hal
yang disinggung di atas) mengalami gangguan yang sangat serius
pada akhir tahun 1960-an sampai tahun 1970-an. Terdapat kondisi
umum dari produksi yang relatif stagnan, produktivitas yang menurun,
persoalan konflik modal-buruh, dan hal-hal lainnya yang
memperkecil keuntungan yang bisa didapat oleh modal. Akibatnya
ada beberapa respon strategis yang bisa diidentifikasi di seluruh
wilayah kehidupan dari kapitalisme.
Pertama, berbagai upaya pemerintah Amerika Serikat untuk
mengatasi tekanan pasar dunia pada alat-alat produksinya. Termasuk
dalam upaya ini adalah pembatalan kesepakatan Bretton Woods
tentang standar emas yang tetap bagi kurs dolar, serta manipulasi
nilai tukar dan suku bunga oleh The Fed.
Kedua, relokasi operasi-operasi industri padat karya milik
perusahaan transnasional untuk mencari buruh yang lebih murah.
238 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Dalam proses ini, muncullah pembagian kerja internasional yang
baru yang ditandai oleh sebuah sistem produksi global baru
berdasarkan operasi perusahaan-perusahaan transnasional dan
cabang-cabangnya. Sekitar separoh dari nilai pasar dari operasi tersebut
sebenarnya berupa transfer-transefer intra perusahaan.
Ketiga, internasionalisasi modal dalam bentuk-bentuk yang
produktif (investasi untuk memperluas perdagangan dan produksi)
dan bentuk-bentuk yang spekulatif. Kekuatan penentu dibalik
proses ini adalah kebijakan liberalisasi dan deregulasi. Strateginya
dirancang dan dikembangkan oleh para ekonom yang tergabung
dalam lembaga-lembaga keuangan internasional, dan diadopsi oleh
seluruh pemerintahan di dunia yang dikuasai modal transnasional
atau yang tunduk pada ketentuan-ketentuannya.
Keempat, pembentukan dan pertumbuhan sebuah sistem
produksi integral berdasarkan pembagian kerja internasional yang
baru, operasi-operasi global dan strategi-strategi perusahaanperusahaan
transnasional, kerangka kebijakan yang mendukung dan
teknologi-teknologi baru.
Kelima, pengadopsian metode-metode produksi yang baru dan
flesibel berdasarkan model akumulasi pasca-Fordist dan mode (atau
struktur sosial) regulasi modal dan buru.
Keenam, pada tahun 1980-an dan 1990-an, modal secara langsung
menyerang upah buruh, kondisi dan kepentingannya, serta
kapasitasnya untuk mengatur dan menegosiasikan kontrak-kontrak
mereka.
Ketujuh, pembentukan Tatanan Dunia Baru diwujudkan dengan
mendirikan IMF dan Bank Dunia, yang menentukan kerangka
institusional bagi proses perkembangan kapitalisme dan perdagangan
internasional yang bebas.
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 239
Kedelapan, restrukturisasi negara kapitalis untuk menjalankan
proyek imperial. Meskipun terbukti bahwa negara merupakan agen
bagi proses pembangunan global bertahan lama, kekuatan negara
bangsa berkurang secara signifikan yang kemudian memberi jalan
bagi masuknya pengaruh lembaga-lembaga internasional. Namun,
pengamatan yang cermat atas lembaga-lembaga itu menunjukkan
bahwa sejumlah negara-negara kapitalis maju mendominasi pengambilan
kebijakannya.
2. Paket Kebijakan Konsensus Washington
dan Kritik Atasnya
Agar pembaca mendapat gambaran yang lebih baik, kita perlu
membahas lagi mengenai paket stabilisasi yang diajukan diajukan
Washington Consensus dalam menangani krisis ekonomi, baik yang
terjadi di Amerika Latin maupun di Asia. Disinggung pula kritik mendasar
terhadap paket itu, yang sebagian besarnya dikutipkan dari
Stiglizt, ekonom ternama yang mulai memposisikan diri sebagai
penentang gagasan ekonomi neoliberalisme.
Sebagaimana telah umum diketahui dan telah sedikit disinggung
di atas, konsensus washington mencerminkan pendekatan pasar
bebas terhadap pembangunan yang (harus) dijalankan oleh negaranegara
sedang berkembang. Konsensus yang awal, pada dekade 1980-
an dan 1990-an, memiliki 10 butir kebijakan pembangunan yang amat
direkomendasikan oleh Washington (IMF, Bank Dunia, dan lembagalembaga
utama pemerintahan AS), yaitu: disiplin fiskal, peninjauan
ulang prioritas pengeluaran pemerintah, reformasi perpajakan, suku
bunga pada tingkat moderat yang ditentukan pasar, stabilitas nilai
tukar yang kompetitif, mengamankan hak milik, deregulasi, liberalisasi
perdagangan, lberalisasi keuangan dan penghapusan hambatan
PMA, dan privatisasi BUMN.
240 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Belakangan, sejak akhir 1990-an, ada upaya mengkaji ulang
konsensus tersebut oleh para pendukungnya sendiri. Namun,
banyak yang menilai para neoliberalis itu bukan mengubah
pandangannya secara radikal atau memperoleh pencerahan, melainkan
hanya sekadar revisi atau penyempurnaan. Bisa dikatakan,
revisi itu justeru bermaksud mengamankan prinsip pokok
konsensus dengan modifikasi sejumlah resep pokok yang masih
dianggap kurang. Bahkan, karakter neoliberalnya meningkat dalam
beberapa hal, seperti pengembangan fleksibilitas pasar tenaga kerja.
Dani Rodrik, pentolan neoliberlis yang berasal dari Harvard, menyebut
gejala itu sendiri sebagai ”Perluasan Konsensus Washington”
(Augmented Washington Consencus).
Salah satu hasil modifikasi itu disebut sebagai konsensus
Santiago (merujuk kepada Summit of the Americas tahun 1998 di
Santiago, Cili). Dimensi penting dari konsensus baru ini adalah
penekanan tanggung jawab pemerintah untuk berfokus pada pengentasan
kemiskinan. Pembangunan dianggap tetap harus berbasis
pasar, namun terdapat kegagalan pasar yang memerlukan peran aktif
pemerintah untuk memperbaikinya (terutama melalui regulasi).
Sedangkan pemerintah sendiri tetap direkomendasikan untuk tidak
berkecimpung dalam usaha produksi langsung.
Dalam praktiknya, ada banyak kebijakan ekonomi (yang lebih
teknis lagi) yang diperlukan untuk mendukung 10 butir kebijakan
pokok dari konsensus wahington. Beberapa diantaranya lebih diprioritaskan
dibandingkan yang lain, termasuk segera diterapkan
pada saat krisis akan diatasi.
Kebijakan terpenting yang diajukan Washington Consensus
adalah pengendalian inflasi. Seperti yang dikatakan Stiglizt (2002),
argumen ilmiah yang diajukan bersandar pada tiga premis dasar.
Pertama, inflasi menimbulkan biaya tinggi (costly) bagi perekonomi-
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 241
an sehingga harus bisa ditekan bahkan jika mungkin dihindari;
kedua, ketika inflasi dibiarkan meningkat maka dia mempunyai
kecenderungan untuk terus membumbung tanpa terkendali. Premis
ini memberikan dorongan yang kuat bagi diberlakukannya tindakan
dini pengendalian inflasi karena resiko kenaikan inflasi dipandang
jauh lebih berbahaya jika dibandingkan efek negatif kebijakan antiinflasi
terhadap pertumbuhan output perekonomian dan tingkat
pengangguran. Ketiga, premis terakhir bagi pengendalian inflasi
adalah pandangan bahwa penurunan tingkat inflasi merupakan
suatu upaya yang mahal. Ini menyebabkan upaya untuk menekan
inflasi selalu lebih didahulukan ketimbang misalnya, penekanan
tingkat pengangguran untuk menghindari resiko timbulnya resesi di
kemudian hari ketika pengendalian inflasi harus dilakukan saat
inflasi sudah jauh melambung.
Akan tetapi menurut Stiglitz (2002), sebenarnya bagi banyak
negara berkembang seharusnya pengendalian inflasi bukan lagi
menjadi proritas yang mendesak. Fokus yang berlebihan terhadap
inflasi tidak saja bisa mendistorsikan kebijakan ekonomi dengan
menghambat pencapaian pertumbuhan penuh dari output potensial,
namun juga menciptakan hambatan-hambatan kelembagaan yang
bisa menurunkan fleksibilitas perekonomian tanpa menghasilkan
keuntungan yang memadai.
Komponen selanjutnya dari paket stabilisasi makroekonomi
adalah pengurangan peran pemerintah, serta pengendalian defisit
anggaran dan neraca berjalan. Permasalahan yang timbul adalah ada
dilema dalam masalah ini. Di satu sisi, banyak bukti menunjukkan
bahwa defisit anggaran yang besar akan berdampak buruk terhadap
kinerja perekonomian. Sedangkan di sisi lain, tiga cara yang biasa
ditempuh untuk membiayai defisit semuanya bisa membawa
dampak yang tidak menguntungkan bagi perekonomian.
242 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Pembiayaan internal bisa meningkatkan suku bunga domestik, pembiayaan
eksternal sering kali tidak berkelanjutan sedangkan pencetakan
uang bisa menimbulkan inflasi. Tidak ada rumusan
sederhana yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat defisit
anggaran yang optimal. Defisit yang optimal sangat bergantung pada
keadaan, seperti siklus perekonomian yang tengah berlangsung,
prospek pertumbuhan mendatang, penggunaan pengeluaran pemerintah,
ketangguhan pasar finansial serta tingkat tabungan dan
investasi nasional. Begitu pula dengan tingkat optimal defisit neraca
berjalan yang juga sulit untuk ditentukan (Stiglitz, 2002).
Dengan demikian, paket stabilisasi yang seragam akan bermasalah
dan sering menjadi destruktif bagi beberapa perekonomian.
Kenyataannya pula, buruk baiknya defisit sangat bersifat
kondisional, bergantung bagaimana penggunaan dana yang berasal
dari defisit tersebut. Jika kebijakan stabilitas makroekonomi
sepenuhnya merujuk pada Washington Consensus, seringkali ada
pengaruh yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi
dan tingkat pengangguran, serta terjadi konstraksi perekonomian
yang parah. Padahal, pengangguran berskala besar merupakan
inefisiensi ekonomi yang mencerminkan banyak sumber daya
produktif yang tidak termanfaatkan serta bisa menimbulkan
masalah sosial yang pelik.
Kebijakan lain yang dikedepankan adalah pentingnya penguatan
sistem finansial, yang di Indonesia disebut dengan stabilitas sistem
keuangan (SSK). Sayangnya, arti penting dari SSK lebih ditujukan
sebagai upaya menghindari terjadinya kembali krisis ekonomi.
Akibatnya, fungsi sistem finansial sebagai “perantara yang cerdas”,
yang mengumpulkan dana dari pihak-pihak yang tengah mengalami
kelebihan untuk dialokasikan kepada aktivitas oleh pihak lain, menjadi
terganggu. Di Indonesia, hal ini diindikasikan oleh LDR
perbankan yang amat rendah, serta menumpuknya dana di pasar
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 243
uang dan pasar modal. Sementara itu, sektor produktif mengeluh
kekurangan dana atau merasakan mahalnya biaya modal. Memang
harus diakui bahwa SSK diperlukan agar krisis tidak mudah terjadi
lagi, namun keuntungan yang didapatkan dari stabilitas yang terjadi
jauh melebihi biaya yang harus ditanggung.
Sementara itu, juga kuat rekomendasi kebijakan berkenaan dengan
stabilisasi nilai mata uang yang dinilai amat dibutuhkan untuk
kekuatan dasar perekonomian serta mencegah melejitnya inflasi
akibat meroketnya harga barang-barang impor. Rekomendasi ini
didasarkan pada asumsi tentang reaksi pasar terhadap hal-hal yang
bisa memulihkan kepercayaan serta fundamental ekonomi. Akan
tetapi, Stiglitz (2002) mengingatkan bahwa kepercayaan dan
fundamental ekonomi adalah dua hal terkait yang tidak bisa dipisahkan.
Dapatkah kebijakan yang melemahkan perekonomian,
khususnya sektor finansial, bisa memulihkan kepercayaan pasar?
Jika perekonomian menghadapi tingkat inflasi yang tinggi sebagai
akibat dari tingginya ekses permintaan agregat, naiknya tingkat suku
bunga dipandang akan bisa memperkuat fundamental ekonomi dengan
memulihkan stabilitas makro. Sedangkan dalam perekonomian
yang tidak menunjukkan bukti yang mencukupi tidak akan menyeret
perekonomian ke kemerosotan dan kemerosotan ini bersama
dengan tingginya tingkat suku bunga, pada gilirannya, akan meruntuhkan
sistem finansial. Stiglitz akhirnya menekankan bahwa
stabilitas perekonomian makro dan pembangunan ekonomi jangka
panjang membutuhkan sistem finansial yang kokoh. Namun proses
bagi hal itu adalah penataan ulang sistem regulasi dan bukan liberalisasi
sektor finansial.
244 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Kotak 4.2 Ringkasan Ide Pokok dan Agenda Utama Neoliberalisme
Sumber: Todaro (2002) dan Baswir (2006), dengan perubahan
C. Cara Agenda Neoliberalisme Disosialisasikan
Ada berbagai macam cara agar agenda neoliberalisme, yang
pandangan pokoknya berasal dari konsensus washington, secara
umum dilaksanakan di Negara Sedang Berkembang (NSB), secara
sukarela maupun terpaksa. Pertama, melalui penjelasan “akademis”
tentang keuntungan-keuntungannya. Para ahli ekonomi dan keuangan
di NSB “dicekoki” argumen yang sulit dibantah (meskipun kita
telah memberi contoh sebagian bantahan dari Stiglitz). Ditambah lagi
dengan sebagian dari para ahli ekonomi NSB itu memang diuntungkan
secara finansial, melalui keahlian dan afiliasi politiknya.
Sosialisasi gagasannya mulai dari pendidikan umum pada level S1
fakultas Ekonomi sampai dengan berbagai “bantuan teknik”, seperti:
pelatihan dan penyediaan berbagai manual pelaksanaan bagi para
staf ahli, birokrat dan bankir di NSB. Sangat mirip dengan cara pada
saat mulai mengalirkan ULN dan PMA ke NSB beberapa dasawarsa
Ide pokok Neolib
yang awal
Agenda utama neolib saat ini
n Pengembangan kebebasan
individu untuk
bersaing di pasar
n Kepemilikan pribadi
terhadap faktor-faktor
produksi diakui
n Penertiban agar
mekanisme pasar berjalan
baik
n Disiplin fiskal
n Peninjauan ulang prioritas pengeluaran
pemerintah
n Reformasi perpajakan
n Suku bunga pada tingkat moderat yang
ditentukan oleh pasar
n Stabilitas nilai tukar yang kompetitif
n Liberalisasi keuangan dan Penghapusan
hambatan PMA
n Liberalisasi perdagangan
n Privatisasi BUMN
n Deregulasi
n Mengamankan hak milik
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 245
lalu. Istilah mafia barkeley atau mafia poros washington, untuk kasus
Indonesia, cukup menggambarkan tentang hal ini.
Ada langkah lain yang bersifat lebih halus (sehingga perlu ekstra
kritis untuk memahaminya), namun merupakan bagian dari cara,
yakni mengembangkan ilmu dan teknik akuntansi (keuangan) yang
sesuai. Langkah ini sudah berlangsung sejak lama (beriringan dengan
pertumbuhan kapitalisme), dan pada era neoliberalisme sekarang
hanya bersifat penyempurnaan. Dengan begitu, soal standarisasi
akuntansi (“catat mencatat” dan perhitungan keuangan) saja sebenarnya
tidaklah objektif atau bebas nilai, melainkan telah diformulasi
untuk kepentingan kaum kapitalis. Sebagai contoh, salah
satu yang mendasar adalah arti dan seluk beluk perhitungan nilai
tambah dalam akuntansi (lihat Mulawarman, 2006). Ilmu akuntansi
secara sistematis telah dirancang untuk menyembunyikan adanya
eksploitasi terhadap tenaga kerja, pengrusakan lingkungan, serta
monetarisasi (materialisasi) hampir semua unsur kemanusiaan.
Kedua, pendiktean kebijakan yang harus dijalankan NSB melalui
perjanjian dengan IMF. Perjanjian tersebut, dikenal dengan Letter of
Intent (LoI), terpaksa dilakukan karena NSB butuh pasokan devisa
buat mengatasi krisis keuangan yang dialami. Krisis tersebut umumnya
berbentuk kemerosotan nilai tukar yang drastis dalam waktu
singkat. Bentuk-bentuk krisis lainnya, sebagian merupakan derivasi
dan ada juga penyebab dari krisis utama tadi, antara lain: defisit
neraca pembayaran yang terus menerus karena ekspor tidak bisa
mengimbangi impornya, atau karena pelarian modal keluar negeri
(capital flight); krisis utang, dimana pembayaran cicilan dan bunga
sudah tak tertanggungkan lagi; produksi domestik menjadi merosot
tajam karena ketidakmampuan membiayai input yang harus dibeli
dari luar negeri; iklim investasi yang tidak bergairah menyusul
keadaan sektor keuangan yang tidak stabil; inflasi yang mulai tidak
terkendali, dan sebagainya. Singkatnya, paket kebijakan dengan
246 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
gagasan dari konsensus washington, neoliberalisme, harus dijalankan
NSB sebagai syarat pasokan bantuan dari IMF.
Ketiga, rekayasa melalui lembaga-lembaga internasional, seperti
World Trade Organisation (WTO) dan Bank for International
Settlements (BIS), untuk menjalankan secara “sukarela” beberapa
bagian dari agenda neolib. Yang dikembangkan antara lain adalah
argumen “saling menguntungkan” bagi perdagangan bebas. Dalam
kasus BIS yang dikedepankan adalah sistem keuangan dan
perbankan yang dikesankan akan memperkuat daya tahan
perekonomian suatu negara teradap goncangan eksternal. Sifat
pemaksaannya dihaluskan, dimana jika tidak bersedia ikut, maka tak
akan disertakan atau “dikucilkan” dari transaksi perdagangan
internasional, termasuk transaksi keuangan (perbankan).
Yang menarik dalam hal peran lembaga-lembaga internasional
tersebut adalah kecerdikan untuk mengoptimalkan siklus naikturunnya
pamor dari masing-masing lembaga. Di masa lalu, World
Bank sangat berpengaruh, terutama sekali dalam rekomendasinya
agar suatu negara di beri utang oleh negara industri atau lembaga
keuangannya, serta akses kepada bantuan dari World Bank sendiri.
IMF kala itu sudah eksis, namun “kurang aktif”. Baru kemudian
setelah masalah neraca pembayaran internasional banyak negara
bermasalah (yang sebenarnya bersumber dari masalah utang piutang
luar negeri dan ketimpangan perdagangan internasional), IMF mulai
berperan penting, bakan mengalami era keemasannya. Secara
hampir bersamaan, WTO yang sejatinya cuma forum pertemuan, juga
mulai naik daun terkait dengan topik perdagangan (yang lebih)
bebas. Sekarang ini, pamor IMF mulai turun, dikritik dimana-mana
dan utang terhadapnya segera dilunasi oleh banyak negara. Posisi
World Bank sedikit membaik karena lebih banyak terlibat dalam
tema kemiskinan. Semantara itu, kedudukan WTO masih naik turun,
belum established. Akan tetapi, telah ada lembaga lain yang tengah
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 247
naik daun, yaitu Bank for Internatinal Settlements (BIS).
BIS sejatinya hanya forum antar bank sentral, namun memiliki
pengaruh kuat dalam soal penciptaan best practices bagi dunia perbankan
dan sistem finansial pada umumnya. Bassel I dan Bassel II
diakomodasi oleh kebanyakan negara, termasuk oleh Indonesia,
yang ujungnya adalah liberalisasi sektor keuangan dan integrasi
industri perbankan secara internasional.
Keempat, perbaikan operasional perusahaan-perusahaan
multinasional (MNC). Sebagian dilakukan agar memudahkan
transfer keuntungan, atau dalam bentuk yang lebih luas adalah
transfer pricing, yang dibuat menjadi rumit bagi pihak lain (para
penentang) untuk difahami. Cukup sulit untuk menghitung secara
akurat transfer pricing dari MNC yang beroperasi di suatu negara ke
para pemilik modalnya, karena bisa melalui banyak cara (seperti:
pembelian pasokan, pemasaran, penggunaan jasa, dsb dari jaringannya
sendiri). Belum lagi jika memperhitungkan mekanisme pasar
valuta asing dan pasar modal yang dimanfaatkan untuk hal tersebut.
Siapa pun tidak mudah mencari nama individual (orang), siapa saja
sebenarnya yang memiliki modal besar di dunia saat ini, mengingat
tatacara persahaman dan obligasi yang berlapis-lapis.
Selain itu, perbaikan operasional MNC dilakukan dengan perubahan
wajah yang bisa bekerjasama dengan simbol domestik (perusahaan
patungan, anak perusahaan, kepemilikan saham dominan,
dsb), jika dibutuhkan. Wajah kemanusiaan dengan iklan di media
masa atau dukungan (pendanaan) atas program yang bersifat sosial
kerap dikedepankan. Hal ini lebih mungkin dilakukan jika bersamaan
dengan cara kelima.
Kelima, membangun hubungan yang makin kuat dan saling
menguntungkan dengan kaki tangannya di NSB. Kaum kapitalis
domestik, sebagai salah satunya, memang sempat mengalami
hubungan yang buruk, namun proses jual beli korporasi domestik
248 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
dan transaksi keuangan yang terjadi, memperlihatkan ada kesepakatan
baru yang tercapai. Pendukung utama lainnya adalah para
politisi yang in power, serta para ekonom dan bankir yang sedang
berposisi penting.
Tema gerakan anti asing di banyak negara pada masa lalu menjadi
pelajaran bagi modal internasional untuk membuat pola-pola yang
lebih “rumit”, sehingga perlawanan serupa bisa diminimalkan. Orang
kebanyakan akan sulit mengerti bahwa perusahaan rokok Sampurna
adalah milik asing; begitu pula dengan bank BCA, dan hanya soal waktu
bank lain yang sebagiannya masih disebut bank persero (pemerintah).
Lihat pula ulasan tentang SUN di bab 2, di mana utang luar negeri
sepertinya berkurang dan digantikan oleh utang dalam negeri, namun
hakikatnya tetap saja lebih banyak kepada pihak asing. Pola bagi hasil
atau kontrak karya dengan perusahaan asing dalam eksplorasi sumber
daya alam dikesankan membaik (porsi domestik membesar), namun
dicari kiat lain untuk mendapat keuntungan berlebih bagi modal
internasional. Cermati soal penggelembungan ongkos operasional, cost
recovery, dan jangan lupa berbagai taktik transfer pricing yang
sophisticated (oleh karena jaringan bisnis internasional terkait dengan
industri ini dikuasai sepenuhnya oleh mereka).
Keenam, pendekatan “kultural”, mengembangkan tema
globalisasi yang menjanjikan bagi perkembangan umat manusia.
Tema ini disosialisasikan melalui media populer, cetak dan
elektronik. Dunia yang satu, dan satu untuk semua, atau slogan
sejenis dihembuskan kepada masyarakat luas di NSB, khususnya bagi
yang terpelajar.
Ketujuh, jika dianggap perlu, memecah belah komponen
masyarakat, semacam divide et impera versi baru. Tema disintegrasi
negara, konflik horisontal, kesenjangan pendapatan, dan semacamnya,
kadang-kadang dipakai untuk mengamankan kepentingan mereka.
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 249
Setidaknya agar biaya modal menjadi lebih murah, mengingat
tinnginya kemampuan negosiasi suatu negara yang kuat dan kohesif.
Strategi yang dilaksanakan kadang bersifat moderat, yakni mengkondisikan
agar tidak tercipta kohesivitas masyarakat dan negara kuat
yang berpihak kepada rakyat banyak. Langkah semacam yang terakhir
ini justeru suka ditampilkan dalam wajah demokrasi, yang oleh para
pengkritik disebut dengan demokrasi pasar (lihat Pontoh, 2005).
Semua cara tersebut diramu, kadang secara agak berbeda antara
satu negara dengan negara lainnya. Strategi dasarnya tetap sama.
Sebagian besar nya dikemas berupa janji manis akan terciptanya
keadaan yang lebih baik. Tak sembarang janji, tetapi dengan penalaran
yang sistematis. Sebagai percepatan sosialisasinya, ada pula unsur
pemaksaan politik, melalui negara adi daya, IMF ataupun lainnya.
Kotak 4.3 Ringkasan Cara agar Agenda Neoliberalisme dijalankan
Negara Sedang Berkembang
D. Dampak Dominasi Neoliberalisme
bagi Perekonomian Negara Berkembang
Ketika berbagai kebijakan neoliberalisme direkomendasikan ke
hampir semua negara berkembang, paketnya digambarkan sebagai
n Sosialisasi penjelasan akademis tentang keuntungan-keuntungannya
n Pendiktean kebijakan melalui perjanjian dengan IMF
n Rekayasa melalui lembaga-lembaga internasional, seperti WTO dan BIS,
agar agenda diterima sukarela
n Memperbaiki cara operasional MNC
n Memperkuat hubungan mutualistik dengan para antek (domestik), terutama
yang memiliki kekuatan dan akses yang besar dalam ekonomi dan politik
n Pendekatan “kultural”, pengembangkan tema globalisasi yang diimajinasikan
akan menguntungkan semua orang
n Jika dianggap perlu, memecah belah komponen masyarakat, semacam
divide et impera versi baru
250 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
satu-satunya jalan menuju kemakmuran ekonomi global saat ini. Para
penganjurnya bahkan menjadi lebih bersemangat setelah satu
sampai dua dasawarsa kebijakan neoliberalisme dijalankan. Negaranegara
yang mengalami krisis pada pertengahan dan akhir tahun
1990-an justeru dianggap tidak menerapkan atau setidaknya kurang
konsisten dalam penerapannya.
Sementara itu, pembahasan kita telah mengarah kepada
kesinambungan dominasi kapitalisme atas perekonomian dunia, dan
neoliberalisme hanyalah bentuk mutakhirnya yang berlangsung
hampir tiga dekade ini (terhitung sejak awal 1980-an). Segala macam
”janji” neoliberalisme harus ditelusuri sejak era-era sebelumnya, baik
dari aspek konseptual maupun realita yang berkembang.
Kita memang akan kesulitan memisahkan antara kehidupan
dunia modern dengan kapitalisme. Segala macam kemajuan
teknologi, peningkatan produksi barang dan jasa, taraf kehidupan
rata-rata yang meningkat, dan lain sebagainya bisa saja diklaim sebagai
bukti keberhasilan tatanan perekonomian kapitalisme.
Kemajuan itu akan tampak jelas jika dilihat dari ukuran-ukuran
teknis ekonomi, seperti : pertumbuhan ekonomi, pendapatan per
kapita, nilai perdagangan antar negara, ketersediaan barang dan jasa,
tingkat konsumsi, dan berbagai ukuran konsumsi lainnya.
Jika kita sederhanakan, keberatan yang utama dari para pengkritik
neoliberalisme adalah pada ketidakadilan dalam soal distribusi
sumber-sumber ekonomi dan pendapatan. Ada ketimpangan yang
lebar dan cenderung semakin melebar dalam perbandingan antara
negara-negara yang industri maju dan yang sedang berkembang, dan
antara orang-orang yang kaya dengan yang miskin di seluruh dunia.
Bahkan, ada pula yang melihat terjadinya perlambatan pertumbuhan
produksi total dalam banyak komoditi penting sejak neoliberalisme
menjadi konsep kebijakan yang dominan di seluruh dunia.
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 251
1. Klasifikasi Negara-Negara Berdasar Pendapatan
Bank Dunia melakukan klasifikasi berdasar tingkat pendapatan
nasional bruto (gross national income disingkat GNI) per kapita atas
sekitar 208 perekonomian. Hampir semua entitas perekonomian
yang dimaksud adalah negara nasional (secara politik), namun ada
beberapa diantaranya tidak dalam pengertian negara merdeka. Bank
Dunia membedakan mereka menjadi pendapatan rendah
(low income biasa disingkat LIC), pendapatan menengah-bawah
(lower-middle income disingkat LMC), pendapatan menengah-atas
(upper-middle income disingkat UPC), pendapatan tinggi menurut
OECD, dan negara-negara berpendapatan tinggi lainnya.
Secara periodik batas angka GNI per kapita yang dijadikan ukuran
klasifikasi mengalami perubahan. Perekonomian dengan GNI per
kapita pada tahun 2005 (masih dipakai dalam laporan Bank Dunia
tahun 2008) diklasifikasi sebagai berikut: kurang dari sampai dengan
USD 905 disebut LIC; antara USD 906 sampai dengan USD 3.595 disebut
LMC; antara USD 3.596 sampai dengan USD 11.115 disebut UPC;
diatas USD 11.115 adalah high-income (OECD atau pendapatan tinggi
lainnya).
Perlu diketahui bahwa penggunaan istilah negara berkembang
oleh PBB agak sedikit berbeda dengan klasifikasi tersebut. Perbedaan
utamanya berkenaan dengan sebagian perekonomian yang tergolong
pendapatan tinggi lainnya (seperti Kuwait, Qatar dan Uni
Emirat Arab) yang tetap dianggap negara berkembang. Ukuran yang
dipakai antara lain menyangkut soal tingkat pendidikan, akses kepada
kesehatan, struktur ekspor, dan lain sebagainya. Ada sekitar 160
negara yang dianggap negara berkembang pada saat ini.
Dari 208 perekonomian menurut sistem klasifikasi Bank Dunia
berdasar GNI per kapita pada tahun 2005, ada 61 yang termasuk
berpendapatan tinggi, dan 147 yang berpendapatan rendah dan
menengah. Ada sekitar 5,49 miliar penduduk yang hidup di 147
252 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
perekonomian itu, atau sekitar 84,21 persen dari 6,52 miliar penduduk
dunia (tahun 2006). Khusus di negara berpendapatan rendah (LIC)
ada sekitar 2,40 miliar jiwa atau 36,87 persen dari penduduk total
dunia.
Sekadar gambaran awal dalam hal ini bisa disimak tabel 4.1, yang
diolah dari laporan Bank Dunia tahun 2008, yang memakai data
tahun 2005 dan tahun 2006. Perhatikan bahwa keadaan umum
perekonomian dengan GNI per kapita yang rendah disertai pula dengan
ciri-ciri lain yang secara perbandingan menunjukkan keadaan
lebih buruk daripada kelompok pendapatan di atasnya. Ada soal pertumbuhan
penduduk yang tinggi dan soal komposisi penduduk dengan
persentase usia 0-14 tahun yang tinggi, yang mencerminkan
tingkat ketergantungan pada penduduk usia produktif. Ada pula soal
tingkat melek huruf dan tingkat harapan hidup.
Dengan beberapa kalimat sederhana kita akan bisa menyimpulkan
bahwa kurang dari seperenam penduduk dunia hidup
di negara dengan GNI per kapita per tahun sebesar USD 37.528, yang
hanya memiliki 18 % penduduk usia muda (yang hidupnya dianggap
ditanggung oleh mereka yang berusia produktif), dengan kemungkinan
bisa hidup selama 80 tahun dan hampir seluruh penduduk
dewasanya bisa baca tulis. Sementara itu, sebagian besar penduduk
dunia hidup dengan taraf yang berbeda. Secara lebih khusus,
ada lebih dari sepertiga penduduk dunia hidup di negara berpendapatan
rendah dengan GNI per kapita USD 650, dengan 36 %
penduduk usia muda, harapan hidup sebesar 59 tahun dan hanya
sekitar 61 % penduduk dewasanya yang melek huruf.
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 253
Tabel 4.1 Beberapa Indikator Pembangunan
Menurut Kelompok Negara
Sumber: World Development Report 2008, diolah
Penggambaran ketimpangan secara indikator ekonomi (pembangunan)
antara berbagai penduduk dunia ini akan terlihat lebih
buruk jika yang dibandingkan adalah antara 20 persen penduduk
dunia yang terkaya (yang sebagian besarnya hidup di negara berpendapatan
tinggi) dengan 20 persen penduduk dunia yang termiskin
(yang sebagian besarnya hidup di negara berpendapatan
rendah dan menengah). Ketimpangan antara mereka semakin memburuk,
terutama ketika neoliberalisme menjadi konsep pengelolaan
ekonomi yang dominan di kebanyakan negara. Perhatikan tabel 4.2
dimana keadaan sejak tahun 1980 justeru semakin parah. Pada tahun
2000, posisinya adalah tujuh puluh lima kali lipat, yang besar kemungkinan
akan memburuk lagi pada akhir dasawarsa ini.
Tabel 4.2
Rasio Pendapatan 20% Penduduk Dunia Terkaya dan Termiskin
Sumber: Todaro (2003) yang mengolah berbagai edisi Human Development Report dari UNDP
Tahun Rasio
1960
1970
1980
1991
2000
30 banding 1
32 banding 1
45 banding 1
61 banding 1
70 banding 1
Kelompok
Penduduk % usia
0–14
tahun
GNI per
kapita
$(2006)
Harapan Hidup
(2005)
%
Tingkat
Melek
Huruf
Juta
(2006)
pertumbuhan
L P
Low income
Lower middle income
Upper middle income
High Income
Dunia
2,403
2,276
810
1,029
6,518
1.9
0.9
0.8
0.7
1.2
36
25
25
18
28
650
2,037
5,913
37,528
7,439
58
69
66
76
66
60
73
74
82
70
61
89
94
99
82
254 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sesungguhnya, data-data di atas hanya mengindikasikan sebagian
masalah akibat dominasi kapitalisme (yang saat ini berwujud
neoliberalisme) bagi keadaan kebanyakan negara dan penduduk
dunia. Kita bisa melihat pertandanya pula dalam keadaan umum
perekonomian negara berkembang. Berbagai buku teks ilmu
ekonomi pembangunan (yang berarti cukup diakui oleh ilmu
ekonomi mainstreams) telah membahas berbagai ciri perekonomian
tersebut selama beberapa dekade terakhir. Sejauh ini, segala
rekomendasinya tidak memperbaiki keadaan secara berarti.
Ciri-ciri negara berkembang itu yang masih menyolok antara lain:
standar hidup yang rendah bagi kebanyakan warganya; pertumbuhan
penduduk dan beban ketergantungan yang masih tinggi;
struktur ekonomi yang terutama bergantung kepada produksi pertanian
dan atau ekspor bahan-bahan mentah (seperti hasil pertambangan);
perekonomian yang tergantung pada hubungan
internasional (asing) dan amat rentan terhadap gejolak eksternal.
Termasuk dalam ciri yang terakhir itu adalah keadaan utang luar
negeri, arus keluar masuk modal asing, serta dominasi asing atas
komoditi ekspor-impornya.
Ketimpangan ekonomi antar negara pada dasarnya telah
diindikasikan oleh hampir semua indikator yang dikenal dalam ilmu
ekonomi. Diantaranya kita bisa memperhatikan soal arus perdagangan
barang internasional, arus modal internasional, pemakaian
energi, produktivitas tenaga kerja, kepemilikan atau penguasaan
sumber-sumber ekonomi, nilai tukar komoditi, nilai tukar mata uang,
dan lain sebagainya.
2. Tingkat Kemiskinan yang Amat Tinggi
Kita sudah mengetahui bahwa keadaan umum penduduk di
negara berkembang jauh berada di bawah negara industri maju.
Namun perlu ditambahkan bahwa masih ada ketimpangan lagi
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 255
dalam kehidupan internal perekonomian negara bersangkutan.
Standar hidup dari sebagian besar penduduknya sedemikian rendah,
sehingga mereka biasa disebut penduduk miskin, baik dalam ukuran
nasional maupun internasional. Jadi kita harus membaca GNI per
kapita yang sudah rendah itu masih merupakan rata-rata dari sebagian
mereka yang kaya dan sebagian yang miskin.
Sekadar gambaran, kita bisa mencermati tabel 4.3 yang menyajikan
tingkat kemiskinan dari beberapa negara berkembang (ada
yang termasuk LIC, LMC dan UPC) yang memiliki jumlah penduduk
besar. Ukuran kemiskinan USD 1 dan USD 2 per hari per kapita berarti
adalah sekitar USD 360 dan USD 720 per tahun. Namun, cara perhitungannya
sedikit rumit karena yang dimaksud adalah dalam
ukuran yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing
power parity -PPP) negara bersangkutan. Kita tidak perlu menjelaskan
di sini, karena dimaksudkan sebagai alat penggambaran
keadaan kemiskinan dan ketimpangan saja. Yang jelas, masih ada
sekitar seperlima penduduk dunia atau 1,3 miliar penduduk sangat
miskin (ukuran 1 dolar) dan hampir separoh penduduk dunia jika
ukurannya 2 dolar. Perhatikan bahwa dengan ukuran 2 dolar maka
kebanyakan penduduk negara berkembang adalah miskin.
Contohnya: Bangladesh (84 %), Ethiopia (77,8 %), India (80,4 %),
Nigeria (92,4 %), dan Pakistan (73,6). Untuk Indonesia, menurut tabel
adalah 52,4 %, sedangkan data yang lebih baru dari Bank Dunia
(2007) hanya sedikit membaik, yaitu 49 %.
Yang perlu dicatat adalah standar 1 dolar dipakai lebih
belakangan, yang nampaknya berkaitan dengan terlampau tingginya
jika yang dipergunakan adalah ukuran 2 dolar. Semula dimaksud
untuk memprioritaskan penanganan mereka yang termiskin, namun
belakangan jadi ukuran prestasi pembangunan. Sebagai contoh,
proyek MDGs lebih suka memakai ukuran 1 dolar itu, sehingga ke-
256 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
majuannya lebih mungkin untuk diklaim sebagai keberhasilan
proyek.
Tabel 4.3 Tingkat Kemiskinan Beberapa Negara Berkembang
Sumber: World Developmen Report, diolah
Catatan lain, tabel 4.3 itu hanya menyajikan negara berkembang
yang berpenduduk amat banyak, Sebagian diantaranya sebenarnya
tergolong berpendapatan menengah atas (UMC), seperti : Brazil dan
Meksiko. Ada banyak negara lain yang kondisinya lebih buruk dari
sebagian negara dalam tabel itu. Diantaranya (angka dalam kurung
merupakan jumlah penduduk pada tahun 2006) adalah: Angola (16
juta), Burkina Faso (14 juta), Burundi (8 juta), Kamerun (17 juta),
Kamboja (14 juta), Pantai Gading (18 juta), Ekuador (18 juta), Ghana
(23 juta), Uganda (30 juta), Srilangka (20 juta), dan beberapa negara
lain yang berpenduduk jutaan pula.
Kita pun harus memahami bahwa kemiskinan adalah penamaan
kondisi yang kompleks, namun intinya adalah kesulitan melangsungkan
hidup secara layak sebagai manusia. Mereka harus
Negara
Penduduk
2006 (juta)
Garis kemiskinan
nasional
Garis kemiskinan internasional
Tahun
survei
% miskin
Tahun
survei
$1 a day $2 a day
Bangladesh
Brazil
Kolombia
Ethiopia
India
Indonesia
Mesir
Meksiko
Nigeria
Pakistan
Philipina
144
189
46
73
1.110
223
75
104
145
159
85
2000
2002-03
1999
1999-00
1999-00
1999
1999-00
2004
1992-93
1998-99
1997
49,8
21,5
64,0
44,2
28,6
27,1
16,7
17,6
34,1
32,6
36,8
2000
2004
2003
1999-00
2004-05
2002
1999-00
2004
2003
2002
2003
41,3
7,5
7,0
23,0
34,3
7,5
3,1
3,0
70,8
17,0
14,8
84,0
21,2
17,8
77,8
80,4
52,4
43,9
11,6
92,4
73,6
43,0
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 257
mengkonsumsi makanan dengan kalori yang tidak mencukupi,
kesulitan mendapatkan air bersih, tinggal di rumah tak layak dan
lingkungan yang amat tidak sehat, kurang mendapat layanan kesehatan,
tidak mampu mengakses pendidikan yang baik, mendapat
perlakuan buruk dalam layanan publik, serta berbagai ketidakberdayaan
lainnya. Pada saat bersamaan, mereka sempat melihat
dengan mata kepala sendiri (atau melalui media seperti televisi) cara
hidup yang amat berkebalikan dari sekelompok orang lain.
3. Mitos Pembangunan Neoliberalisme
Dalam kondisi kemiskinan dan ketimpangan yang buruk (antar
negara, antar penduduk berbeda negara, dan antar penduduk dalam
suatu negara) itu, para pendukung neoliberalisme tetap bersikukuh
bahwa konsep mereka adalah yang paling mungkin untuk memperbaiki
keadaan. Sekalipun sudah tidak setegas pada pernyataan
awalnya dimana terkenal ungkapan ”tidak ada alternatif”, kaum neoliberalis
masih terus mengedepankan keyakinannya hingga kini, dan
hanya sedikit ”memperbaiki” konsep kebijakan yang dianggap
kurang.
Uraian berikut meminjam analisis Chang dan Grabel (2004) yang
menyebutkan adanya enam mitos yang dikedepankan oleh kaum
neoliberalis sebagai dasar dari berbagai kebijakannya. Disebut sebagai
mitos karena ternyata tidak memiliki cukup dasar pembuktian
yang kuat, setidaknya tidak sepenuhnya benar. Mitos itu adalah:
negara kaya mencapai kemakmuran berkat komitmen yang kuat terhadap
pasar bebas; neoliberalisme berjalan dengan baik; globalisasi
neoliberal tidak dapat dan tidak akan berhenti; kapitalisme ala
Amerika adalah sistem ideal yang mesti diikuti semua negara
berkembang; model Asia-Timur itu unik, sedangkan model Anglo-
Amerika itu universal; dan negara berkembang membutuhkan
258 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
aturan yang ditetapkan oleh institusi lokal pembuat kebijakan yang
independen secara politik.
Chang dan Grabel membongkar mitos itu satu per satu. Sebagai
contoh, mitos pertama dibantah dengan mengajukan fakta-fakta
bahwa negara-negara kaya itu dahulunya (bahkan masih berlangsung
dalam tingkat tertentu) melakukan intervensi dan proteksi atau tidak
terlampau menganut perdagangan dan arus finansial bebas.
Sementara itu, kisah sukses sebagian negara berkembang justeru
adalah karena program intervensi yang dirancang dengan baik.
Mitos kedua dibantah dengan menunjukkan fakta bahwa neoliberalisme
tidaklah membawa pertumbuhan perekonomian,
bahkan dalam ukuran yang dianut oleh kaum neoliberalis itu sendiri.
Disodorkan pula realita seperti: sistem itu terbukti tidak mampu
menutupi biaya-biaya yang ditimbulkannya; kesenjangan dalam
negeri dan antar negara yang semakin buruk; kemiskinan yang
semakin parah dan kondisi sosial yang mengalami kemunduran; dan
tidak menumbuhkan demokrasi seperti yang dijanjikan.
Mitos ketiga yang dibangun atas argumentasi bahwa globalisasi
digerakkan oleh kemajuan teknologi, sehingga menjadi amat mahal
jika menolaknya, juga dibantah. Antara lain dikemukakan bahwa
globalisasi bukan hasil akhir dari kecanggihan teknologi yang tak
dapat dielakkan; bahwa penggerak utama dibalik globalisasi adalah
keputusan politik, bukan teknologi; jaringan antara globalisasi dan
neoliberal dapat dihancurkan.
Mitos keempat dan kelima dikatakan Chang dan Grabel sebagai
lebih didasarkan angan-angan mengenai kedigdayaan Amerika,
bukan hasil analisa yang seksama dan obyektif. Dikatakan pula
bahwa secara empiris justeru model Asia Timur telah memainkan
peranan yang jauh lebih penting dalam mendorong pembangunan
ekonomi di seluruh dunia. Yang jelas, model Anglo-Amerika justeru
tidak universal.
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 259
Mitos keenam berujung kepada pelucutan peran politikus yang
dipilih secara demokratis kepada para teknokrat yang mendasarkan
diri pada aturan yang ditetapkan oleh institusi internasional.
Masalahnya, sampai saat ini tidak ada bukti bahwa mengisolasi kebijakan
dari proses politik telah meningkatkan kinerja perekonomian.
Bahkan, yang terjadi adalah pemberian beban biaya yang berat
pada sektor perekonomian domestik dan terutama pada segmen
masyarakat yang paling rentan.
Kotak 4.4 Ringkasan Argumen Dibalik Mitos
Pembangunan Neoliberalisme
Argumen Kontra Argumen
n Negara kaya mencapai kemakmuran
melalui perdagangan dan arus
finansial bebas
n Negara berkembang menderita karena
mengadopsi kebijakan intervensi pasar
n Rahasia sukses mereka bukan perdagangan
dan arus finansial bebas
n Kisah sukses sebagian negara berkembang
karena program intervensi
yang dirancang dengan baik
n Neoliberalisme meraih sukses, ketika
kebijakan lain gagal
n Setelah berjalan dua dekade, neoliberalisme
memang membuahkan
hasil
n Neoliberalisme tidaklah membawa
pertumbuhan perekonomian, bahkan
dalam ukurannya sendiri
n Tidak mampu menutupi biaya-biaya
yang ditimbulkannya
n Memperburuk kesenjangan dalam
negeri dan antar negara
n Kemiskinan yang semakin parah dan
kondisi sosial yang mengalami kemunduran
di negara berkembang
n Tidak menumbuhkan demokrasi
n Globalisasi digerakkan oleh kemajuan
teknologi
n Akan menjadi mahal jika menjalankan
kebijakan lain diluar neoliberalisme
n Globalisasi bukan hasil akhir dari
kecanggihan teknologi yang tak dapat
dielakkan
n Penggerak utama dibalik globalisasi
adalah keputusan politik, bukan
teknologi
n Jaringan antara globalisasi dan neoliberal
dapat dihancurkan.
260 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Neoliberaisme Sebagai Bentuk Mutahir Kapitalisme 261
Argumen Kontra Argumen
n Konsep ekonomi baru tahun 1990an
merefleksikan dinamisme dan keunggulan
model ekonomi ala Amerika
n Keunggulan model Amerika juga ditunjukkan
oleh kegagalan ekonomi di
Eropa dan Jepang
n Didasarkan angan-angan mengenai
kedigdayaan Amerika, bukan hasil
analisa yang seksama dan obyektif
n Tidak pernah ada konsep ekonomi baru
di tahun 1990an
n Ledakan ekonomi tahun 1990an tidak
menguntungkan kehidupan masyarakat
awam Amerika
n Keruntuhan gelembung pasar saham
Amerika mengindikasikan korupsi
korporasi dan alokasi sumber daya
yang salah kaprah
n Banyak negara industri lain yang
menunjukkan kinerja ekonomi sama
atau lebih baik dari Amerika
n Model Asia Timur tidak bisa diterapkan
di luar wilayah itu karena kondisi
budaya dan kesejarahannya
n Model Anglo-Amerika sejalan dengan
nilai-nilai kemanusiaan universal
n Kesuksesan model Asia Timur tidak
hanya bisa dijelaskan atas dasar keunikannya
n Secara empiris, model Asia Timur telah
memainkan peranan yang penting
dalam mendorong pembangunan
ekonomi di seluruh dunia dibanding
model Anglo-Amerika
n Model Amerika Serikat dan Inggris
yang justeru bersifat khusus
n Kebijakan ekonomi seharusnya tidak
diserahkan ke tangan para politikus
dan pegawai negeri
n Disiplin yang berhubungan dengan
institusi ekonomi yang independen
secara politis sangat penting di negara
berkembang
n Pejabat pemerintahan telah merancang
kebijakan ekonomi yang baik di banyak
negara
n Tidak ada bukti bahwa pegawai negeri
punya sifat korup bawaan atau menghambat
proses pengambilan kebijakan
n Menempatkan wewenang pengambilan
kebijakan ke tangan para teknokrat
bertentangan dengan prinsip
demokrasi
Sumber: diringkas dari uraian dalam buku Chang dan Grabel (2004)
BAB V
AGENDA NEOLIBERALISME
DI INDONESIA
Krisis yang terjadi di Indonesia, mulai pertengahan tahun
1997 sampai dengan beberapa tahun setelahnya, memenuhi
hampir semua kriteria atau ciri suatu krisis yang dikenal
dalam wacana ekonomi. Peristiwa tersebut bisa dikatakan sebagai
krisis nilai tukar, krisis perbankan, krisis moneter, ataupun krisis
ekonomi. Cakupannya sangat luas, melanda hampir semua sektor
ekonomi. Kondisi dan kejadian buruk berlangsung selama kurun
waktu berkepanjangan. Upaya pemulihan krisis pun berjalan secara
lebih lambat daripada di negara-negara lain yang mengalami krisis
yang serupa dan pada saat hampir bersamaan.
Para ekonom berusaha memberi penjelasan mengapa krisis 1997
tersebut bisa terjadi, serta mengapa pula upaya pemulihan berjalan dengan
lambat. Uraian mereka disertai rekomendasi apa yang sebaiknya
sekarang dan di masa mendatang harus dilakukan. Bagi para ekonom
internasional pun, soal ini menjadi lebih menarik untuk dikaji, mengingat
adanya perubahan fokus kajian terhadap Indonesia secara cukup
mendadak. Indonesia dahulunya dianggap contoh untuk negara-negara
berkembang lainnya, terutama negara-negara yang berkembang lambat
di Afrika. Kala itu prestasi Indonesia dikaji untuk mencari tahu
bagaimana: mencapai stabilisasi yang pesat; pertumbuhan ekonomi
yang tinggi; memperkuat ekonomi hasil pangan; menurunkan angka
kemiskinan; memperkuat struktur produksi komoditi; dan sebagainya.
Sekarang perhatiannya berbalik menjadi: mengapa keadaan ekonomi
Indonesia bisa jatuh secara dramatis dari lintasan pertumbuhan yang
tinggi? Dengan kata lain, studi tentang Indonesia yang belakangan lebih
262
Agenda Neoliberalisme di Indonesia
cenderung dimotivasi oleh keinginan untuk mengindari kehancuran
ekonomi dan finansial yang hebat yang pernah dialaminya (Hill, 2001).
Meskipun banyak dikaji, sebenarnya masih terdapat perbedaan
pandangan diantara para ekonom mengenai sebab-sebab utama dari
krisis, terutama berkenaan dengan bobot dari masing-masing faktor
penyebab krisis. Misalnya saja, apakah goncangan eksternal, khususnya
efek penularan dari krisis regional, ataukah rapuhnya
fundamental ekonomi, yang menjadi faktor penyebab terpenting.
Kesepakatan umum semula hanya kepada hal yang telah jelas dengan
sendirinya, yaitu urutan dan rangkaian peristiwa yang disebut
krisis. Padahal, urutan peristiwa tidak selalu berarti kausalitas atau
hubungan sebab akibat. Sementara itu, dinamika berikutnya pun
berlangsung secara susul menyusul atau terjadi secara bersamaan.
Ada satu hal yang mesti dicermati dan menjadi pelajaran berharga
di kemudian hari mengenai krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997.
Krisis yang begitu dahsyat dan berdampak amat buruk bagi rakyat
Indonesia itu ternyata tidak teramalkan oleh para ahli ekonomi.
Beberapa ekonom yang kritis dan yang bukan mainstreams memang
terlebih dahulu mengkhawatirkan keadaan dan sempat lebih dahulu
menyadari buruknya keadaan. Namun, pihak Pemerintah dan
ekonom kebanyakan sama sekali tidak menduga akan adanya kejadian-
kejadian pada tahun 1997 dan setahun setelahnya.
Ketidakjelian pengamatan itu tidak hanya berlaku ekonom yang
berasal dari Indonesia, namun juga yang berasal dari luar negeri. Hall
Hill, seorang ekonom dari Australia yang dianggap sangat ahli
Indonesia, mengakui bahwa dia samasekali tidak menduga atau
meramalkan kejadian itu. Tatkala selesai menulis edisi kedua buku
Ekonomi Indonesia-nya yang terkenal, pada bulan Mei 1999, Hall Hill
(2001) mengaku masih juga belum bisa menebak dan memastikan
arah perubahan selanjutnya dari rangkaian peristiwa yang terjadi.
263
A. Agenda Tersembunyi Dibalik Penjelasan Tentang Krisis
Sekalipun masih ada perbedaan, berbagai pandangan secara berangsur-
angsur mengerucut ke dalam gugus ide tertentu yang sesuai
dengan mainstreams economics. Pandangan para ekonom beraliran
utama itu mendominasi cara berfikir dan arah kebijakan ekonomi
Indonesia saat ini. Mereka ”berhasil” memberi penjelasan mengapa
krisis 1997 bisa terjadi, serta mengapa pula upaya pemulihan berjalan
dengan lambat. Uraian mereka disertai rekomendasi apa yang
sebaiknya sekarang dan di masa mendatang harus dilakukan.
Kebanyakan analisis yang disodorkan mengetengahkan sebab-sebab
internal, yang berasal dari dalam negeri Indonesia. Faktor eksternal
justeru lebih dianggap sebagai pemicu saja. Dalam bahasa sederhana,
jika perekonomian Indonesia kokoh maka guncangan eksternal
tidak akan berpengaruh besar.
Berbagai faktor pun kemudian ditelusuri sampai jauh ke kurun
waktu sebelumnya, tetapi tetap menekankan kepada keadaan
domestik. Kerapuhan faktor internal itu sendiri kemudian dianalisa
dari semua aspek, dan sering melampaui batasan ilmu ekonomi
tradisional. Ada aspek yang berkenaan dengan perilaku, mental,
budaya, kesalahan kebijakan, maupun kekurangan lain dari
perekonomian dan dari bangsa Indonesia. Kita akan membahas
beberapa diantaranya, sekaligus mengkritisi pandangan tersebut.
Pertama, adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang
luar biasa buruk dan dianggap telah membudaya di Indonesia.
Berbagai proyek pembangunan ekonomi digerogoti KKN; penggunaan
dana utang luar negeri bocor oleh KKN, sehingga tak
sepenuhnya sesuai dengan rencana; sebagian dana hasil minyak ditilap;
hutan dibabat habis, dan hanya pura-pura direboisasi, serta hasil
yang disetor kepada negara menjadi lebih kecil dari semestinya. KKN
dinilai terjadi di semua level birokrasi, sehingga merupakan gejala
umum. Pokoknya, banyak ekonom yang berpendapat bahwa
264 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Agenda Neoliberalisme di Indonesia
seandainya KKN tidak sebegitu parah, perekonomian Indonesia tak
akan menjadi seterpuruk itu. Rekomendasi perbaikan yang disodorkan
terkesan sederhana, yakni memberantas KKN.
Meskipun sederhana, rekomendasi semacam itu tidak mudah dilaksanakan,
membutuhkan waktu bertahun-tahun agar terlihat
dampak positifnya bagi perekonomian. Hal itu pun baru akan terwujud
jika upayanya dilakukan secara konsisten. Sistem birokrasi
dan budaya KKN telah terbentuk selama berpuluh tahun, maka pemberantasannya
pasti membutuhkan waktu yang tak singkat. Upaya
yang harus dilakukan sedikitnya mencakup aspek pembenahan
prosedur birokrasi, reformasi perundangan, dan penegakkan hukum.
Terlepas dari kesetujuan kita tentang perlunya diberantas, apakah
benar bahwa KKN merupakan akar permasalahannya? KKN adalah
gejala umum di banyak Negara Sedang Berkembang (NSB), hanya
berbeda tingkat keparahannya. Korea Selatan, Thailand, Malaysia,
dan China juga sempat dilanda KKN yang serius. Mengapa kedaam
mereka tidak seburuk kita? KKN jelas akan memperburuk keadaan
suatu perekonomian. KKN membuat perekonomian nasional menjadi
tidak efisien, sehingga lebih rentan terhadap berbagai gejolak
ekonomi, namun bukanlah penyebab utama dari krisis ekonomi itu
sendiri. Artinya, perbaikan yang mengandalkan pada pemberantasan
KKN dapat dipastikan tidak akan menyelesaikan akar masalahnya.
Hasil paling maksimal hanya akan mengobati beberapa gejala, atau
sekadar menambah “daya tahan” rakyat atas penderitaan.
Dalam uraian selanjutnya nanti kita juga akan melihat bahwa
fenomena KKN di Indonesia tidak sepenuhnya merupakan dinamika
faktor internal (domestik). Meluasnya KKN terkait erat dengan
operasi perusahaan (korporasi) multinasional di Indonesia, yang
tidak segan memanfaatkan KKN bagi kelancaran usahanya. Banyak
pula bukti tentang soal kebocoran dana utang dan bantuan luar
negeri yang melibatkan pihak (oknum dan sistem birokrasi) lembaga
265
internasional itu sendiri. Bagaimanapun, KKN harus dilihat dari dua
sisi, penawaran dan permintaan. KKN menjadi meluas antara lain
karena penawarannya yang membesar (kesempatan dan besarannya)
pula, yang justeru diberikan oleh pihak luar (asing).
Pada praktiknya, pelaksanaan rekomendasi ini bisa dikatakan
lebih banyak memberantas korupsi skala ”kecil”. Korupsi dengan
nilai yang terhitung kecil jika dilihat secara skala makroekonomi,
sehingga tidak memadai dianggap sebagai penyebab utama krisis
dan buruknya perekonomian. Rekomendasi itu juga tidak bersungguh-
sungguh dalam artian tidak sampai mencakup apa yang
oleh Amien Rais (2008) disebut state capture corruption. Selain itu,
kita pun sulit untuk mengadili sesuatu yang tidak melanggar hukum
formal (karena isinya juga telah direkayasa), namun secara nyata
merugikan bangsa dan rakyat Indonesia.
Kedua, porsi negara yang terlalu besar dalam perekonomian.
Sebagian penalaran tentang hal ini masih berkaitan dengan KKN,
dimana keadaan demikian dinilai memberi peluang besar bagi KKN.
Selain soal KKN, para analis ekonomi menekankan bahwa negara
atau birokrasi bersifat lamban dan tidak efisien dalam mengelola
perusahaan. Ketidakefisienan ini berdampak buruk tidak hanya kepada
birokrasi dan BUMN, melainkan bagi produktivitas perekonomian
nasional. Sementara itu, terlampau banyaknya kebijakan
ekonomi yang bersifat campur tangan pada dunia usaha, juga dinilai
amat buruk, sekalipun bermaksud baik dan tidak berunsur KKN.
Dikatakan bahwa bagaimana mungkin para birokrat lebih tahu daripada
pelaku bisnis tentang keadaan dunia usaha.
Pendapat bahwa porsi negara yang besar sebagai akar masalah
dari krisis juga merujuk pada kasus Korea Selatan, dimana ada
penyaluran pinjaman yang diarahkan oleh pemerintah dan
hubungan yang mesra antara pemerintah dan konglomerat Chaebol.
266 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Agenda Neoliberalisme di Indonesia
Yang dilupakan adalah bahwa keberhasilan telah berlangsung selama
puluhan tahun sebelumnya, di mana hal ini justeru terbukti memberikan
kontribusi yang positif. Sampai saat ini pun di Korea Selatan,
setelah krisis, hasil pencapaian tersebut sebagian besarnya masih
bertahan. Perlu dicatat, pemerintah Korea Selatan terbukti mampu
membangun pabrik baja paling efisien di dunia. Begitu pula dengan
beberapa perusahaan negara dari Singapura, yang berkembang menjadi
korporasi raksasa dan menginternasional. Artinya, fakta ini membantah
pandangan bahwa hanya perusahaan swasta yang bisa efisien.
Disamping itu, argumen tentang penyebab krisis adalah karena
terlampau besarnya campur tangan negara juga bisa dibantah dengan
cara serupa seperti bantahan atas isyu KKN. Campur tangan
negara pada perekonomian China, Korea Selatan, dan Malaysia tidak
kalah besar dibandingkan dengan Indonesia. Sebaliknya pula, beberapa
negara di Amerika Latin dan Thailand, pada kurun tertentu
saat mereka belum diterpa krisis, telah sangat mengurangi peran
negara dalam perekonomiannya. Pengurangan peran itu sesuai dengan
advis IMF. Hasilnya tetap tidak lah menggembirakan, Amerika
Latin masih sulit mengembangkan perekonomian yang kokoh
sekaligus tumbuh sampai sekarang ini.
Di masa berikutnya, mungkin saja pemerintah memang harus
memfokuskan tindakannya pada hal-hal yang mampu dilakukannya
serta menyerahkan produksi banyak komoditas kepada sektor swasta.
Akan tetapi pokok permasalahannya bukanlah peran pemerintah
yang telalu berlebih di berbagai bidang ekonomi, melainkan justeru
karena masih terbatasnya peran pemerintah di beberapa bidang
utama yang menjadi kunci efisiensi perekonomian. Ada masalah
berupa ketiadaan peraturan pemerintah untuk mengendalikan laju
investasi pada suatu bidang atau sektor, tata korporasi (corporate
governance) yang lemah, pengaturan yang baik di sektor finansial, dan
267
semacamnya. Tidak otomatis akan menjadi masalah jika pemerintah
suatu negara mengarahkan pembangunan ekonominya kepada sektor
tertentu sesuai dengan potensi yang dimiliki negara tersebut.
Seperti yang dikatakan Stiglitz (2002), tak dapat disangkal bahwa
pemerintah memang kerap terlibat dalam terlalu banyak hal secara
tidak terfokus, sehingga menurunkan efisiensi perekonomian. Akan
tetapi menurutnya, negara memiliki peran penting yang harus
dimainkan dalam regulasi yang tepat, perlindungan sosial dan penciptaan
kesejahteraan. Pilihannya bukan apakah negara seharusnya
terlibat atau tidak, namun bagaimana negara harus terlibat.
Pertanyaan utamanya dengan demikian bukanlah cakupan dari
keterlibatan pemerintah namun aktivitas dan metode pemerintahan.
Negara yang memiliki perekonomian yang kuat selalu didukung
oleh pemerintah yang terlibat dalam cakupan aktivitas yang luas.
Ketiga, adanya kesalahan strategi pembangunan ekonomi Orde
Baru. Kesalahan terutama dituduhkan atas kurangnya orientasi bagi
pertumbuhan ekspor. Orde Baru dianggap tidak mau, dan ketika
mencoba memulai, tidak berhasil menjalankan kebijakan yang berorientasi
“keluar”. Pembangunan ekonomi Orde Baru dianggap
berlebihan dalam fokus kepada pemenuhan kebutuhan domestik,
industrinya dikembangkan hanya untuk menggantikan kebutuhan
akan barang (konsumsi) impor saja. Segala upaya dan bantuan
diberikan sebagai kemudahan, termasuk “proteksi” terhadap pesaing
dari luar. Akibatnya, setelah kebutuhan domestik terpenuhi, dan
ingin diekspor, sebagian besar industri manufaktur kita tidak mampu
bersaing. Tatkala kebutuhan devisa sudah sedemikian besar, untuk
pembayaran utang luar negeri (ULN) dan membiayai impor, hasil
ekspornya tak mencukupi. Rupiah pun terpuruk, karena kebutuhan
akan dolar tak diimbangi dengan persediaannya.
Argumen yang menyatakan bahwa proteksionisme akan menghambat
inovasi sebenarnya agak kabur dan mulai banyak dibantah.
268 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Agenda Neoliberalisme di Indonesia
Berbagai fakta perekonomian menunjukkan bahwa pemerintah
mampu menciptakan persaingan di antara perusahaan-perusahaan
domestik yang akhirnya akan memberikan insentif bagi perusahaan
domestik, termasuk insentif bagi pengembangan teknologi baru.
Harus diakui bahwa di Indonesia memang terjadi kegagalan menciptakan
persaingan internal (domestik) di beberapa sektor ekonomi.
Akan tetapi kuncinya adalah kegagalan menciptakan persaingan
internal yang sehat, dan bukan proteksionisme lah yang menyebabkan
terjadinya stagnasi perekonomian. Secara logis, persaingan
dari luar negeri akan berpeluang memperketat persaingan
yang terjadi di pasar, dan bisa diharapkan meningkatkan efisiensi.
Akan tetapi proteksionisme bisa dibenarkan untuk keperluan yang
lebih luas karena bila perusahaan domestik tersisih dampaknya akan
lebih buruk, terutama dalam jangka yang lebih panjang.
Sebenarnya, sekalipun agak terlambat, strategi berorientasi
ekspor sudah mulai dilakukan oleh Orde Baru sejak pertengahan 80-
an, jauh sebelum adanya krisis 1997. Industri tekstil, misalnya, sempat
tumbuh amat pesat. Begitu pula beberapa sektor komoditi lainnya.
Dan ingat, hasil komoditi primer, terutama migas dan pertambangan
umum, masih cukup besar, dan selalu menyumbang devisa yang
besar. Jika tidak ada “force majeur”, krisis moneter tahun 1997, neraca
pembayaran internasional Indonesia secara teknis jauh lebih baik
dari Meksiko atau negara Amerika latin lainnya ketika mereka mengalami
krisis utang. Atas dasar kondisi itu pula, pada awalnya,
Indonesia diduga (termasuk oleh ahli bank Dunia dan IMF) akan
lebih kuat daripada Thailand dalam menghadapi krisis berantai di
Asia Timur dan Selatan sejak pertengahan 90-an.
Argumen bantahan lain adalah bahwa negara-negara yang sangat
berorientasi kepada ekspor seperti Korea Selatan pun tetap mengalami
krisis yang serius. Artinya, berorientasi ekspor atau tidak, bukan
269
merupakan penyebab utama krisis. Memang sangat mungkin faktor
itu berpengaruh bagi upaya pemulihan dengan resep IMF, dimana
Korea Selatan dan Thailand menjadi lebih cepat pulih. Catatannya,
kondisi demikian lebih dikarenakan jenis resep pemulihannya. Dapat
diibaratkan sebagaimana tubuh manusia, resep pengobatan dengan
antibiotik kimiawi pasti berbeda dengan pengobatan memakai tetumbuhan
atau bahan alami lainnya. Resep IMF dan cara hidup yang
kemudian dianjurkan justeru mengakibatkan “metabolisme” perekonomian
selalu rentan dengan berbagai penyakit, bahkan untuk
penyakit yang sama. Lagipula, bukankah telah dapat diartikan bahwa
kurangnya orientasi kepada ekspor sebagai bukan faktor penyebab.
Kesalahan strategi Orde Baru dalam konteks ini bukan merupakan
penyebab krisis, paling jauh hanya memperparah keadaan dan memperlambat
pemulihan dengan “resep” tertentu (IMF).
Keempat, argumen-argumen lama yang populer ketika memulai
pembangunan tahun 1970-an, khususnya sewaktu membenarkan
ULN dan penanaman modal asing (PMA) masuk secara besar-besaran,
diutarakan kembali. Diantaranya adalah: kurangnya sumber daya
manusia yang terdidik dan terlatih; perkembangan teknologi
produksi yang lamban; dan modal (untuk investasi) yang masih
kurang, akibat kecilnya tabungan domestik. Bahkan ada ahli yang
tetap tega “menuding” bahwa rakyat kita masih banyak yang malas,
kurang motivasi, dan semacamnya.
Semua hal tersebut adalah tidak benar sebagai penyebab. Sebagian
besar pandangannya bersifat mitos, yang sejak puluhan tahun lampau
sudah dihembuskan oleh teori modernisasi, suatu konsep induk dari
kapitalisme bagi negara terbelakang. Bangsa Indonesia tidak terdiri dari
orang-orang yang bodoh, malas, dan tak punya motivasi untuk maju.
Terbukti sebagian besar rakyat sungguh cepat belajar, rajin, berhasrat
ingin maju, dan bersedia menabung. Lebih dari segalanya, mereka
270 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Agenda Neoliberalisme di Indonesia
kebanyakan penyabar, masih peduli satu dengan lainnya, dan sangat
berorientasi pada perdamaian. Masalahnya menjadi berbeda jika
mereka dibodohi, dibuat tak berdaya, dan dibuat menjadi konsumeris.
Tidak beralasan kuat pula pandangan bahwa kita selalu kekurangan
modal. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) kita
merupakan modal yang amat besar, disamping lahan pertanian yang
subur secara alamiah. Indonesia bukan negara yang tidak memiliki
apa-apa. Mitos akan perlunya modal (uang dan teknologi) untuk
pengurasannya telah terbukti selama lebih dari tiga puluh tahun
makin “memiskinkan” Indonesia.
Apa yang terjadi ketika Indonesia membuka diri seluas-luasnya
bagi modal asing (dan teknologinya)? Lebih dari 10 milyar barel
minyak mentah sudah diambil; 70% hutan alam kita rusak; beberapa
milyar ton batubara dikuras; ribuan ton emas dan perak diangkut ke
luar negeri; keadaan perikanan laut kita sudah memprihatinkan; pertanian
kita menjadi bergantung pada pupuk kimia dan pestisida;
lingkungan hidup berubah menjadi memburuk; dan sebagainya.
Sementara itu, dalam ukuran konvensional (ilmu ekonomi) pun,
perekonomian Indonesia belum membaik secara berarti (lihat lagi bab
2 dan 3). Harap diingat sekali lagi, ada jutaan orang miskin (37 juta
menurut ukuran BPS, dan 100 juta menurut ukuran Bank Dunia) serta
puluhan juta pengangguran (tertutup dan terbuka) yang mestinya
berhak atas hasil SDA tersebut. Luar biasanya lagi, Indonesia masih
harus menanggung beban utang luar negeri (sekarang ditambah utang
dalam negeri) untuk membayar hasil berupa kondisi semacam itu.
Ingat juga uraian pada bab 4 tentang adanya dana (baca sebagai
modal) menganggur di perbankan dan yang belum optimal pemanfaatan
dana dari bursa saham. Ada indikasi tentang bukan ketiadaan
dana yang menjadi masalah, melainkan kemampuan kita
untuk mengarahkannya agar bisa menjadi investasi di sektor
271
produksi. Soal ketepatan pengelolaan (bukan soal kekurangan)
modal untuk investasi ini juga tercermin dari pengelolaan APBN
yang masih buruk, sejak dari perencanaan hingga realisasi.
Kelima, Indonesia dianggap tidak memiliki komitmen yang kuat
dan kurang konsisten menerapkan kebijakan pasar bebas, khususnya
dalam hal perdagangan bebas dan arus finansial bebas. Para penentu
kebijakan Indonesia pada masa lalu dinilai cenderung mengadopsi
kebijakan ekonomi intervensi pasar. Antara lain yang dituding adalah:
kebijakan proteksi infant industry, strategi industrialisasi substitusi
impor, subsidi berlimpah, terlalu banyaknya BUMN, regulasi yang terlampau
ketat atas sektor keuangan, pembatasan berlebih atas arus
keluar masuk modal internasional, dan lain sebagainya. Semuanya
dianggap mendistorsikan pasar sehingga alokasi sumber daya menjadi
tidak efisien, dan ada hambatan besar bagi perekonomian untuk
melakukan penyesuaian (ke arah keseimbangan) jika terjadi goncangan
eksternal.
Sejak pertengahan 1980an sebenarnya pemerintah Indonesia
telah mulai menerapkan kebijakan yang tergolong agenda neoliberalisme,
baik karena pertimbangan para teknokratnya maupun
akibat tekanan kekuatan (modal) internasional. Namun, analisis para
pendukung neoliberal setelah terjadinya krisis tetap menyalahkan
lambatnya upaya liberalisasi itu sehingga perekonomian tidak kuat
menahan goncangan eksternal, yang kemudian berujung pada krisis.
Mereka amat merekomendasikan agar Indonesia saat ini lebih
konsisten dalam menerapkan kebijakan pro pasar, terutama sekali
berupa kebijakan perdagangan bebas dan arus finansial bebas.
Argumen lama mengenai keunggulan perdagangan
(internasional) bebas banyak dikedepankan lagi, terutama yang
berbasis teori keunggulan komparatif. Intinya, jika pemerintah tidak
mendistorsi perdagangan, maka masing-masing negara akan
272 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Agenda Neoliberalisme di Indonesia
mengkhususkan diri dalam produksi dan ekspor barang yang sesuai
dengan sumber daya (faktor produksi) yang dimilikinya. Seandainya
suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut pun, masih terbuka
kemungkinan untuk memproduksi barang karena memiliki keuntungan
(efisiensi) secara relatif. Argumen tambahan yang bersesuaian
dengan itu adalah akan ”murahnya” barang akibat globalisasi
yang ditopang pasar bebas, dan sebaliknya jika akan dirintangi.
Sebagaimana yang beberapa kali dibahas terdahulu, negaranegara
industri kaya itu (termasuk Amerika dan Inggris) dahulunya
melakukan intervensi pasar atau tidak sepenuhnya menganut perdagangan
dan arus finansial bebas, yang bahkan masih berlangsung
dalam tingkat tertentu (sebagian secara terselubung). Sementara itu,
kisah sukses sebagian negara berkembang justeru adalah karena
program intervensi yang dirancang dengan baik, atau tidak menjalankan
perdagangan yang betul-betul bebas. Dengan kata lain, soal
perdagangan dan arus modal yang bebas lebih bersifat mitos, baik
sebagai argumen untuk menunjukkan keberhasilan ataupun
tuduhan atas penyebab krisis jika tidak dianut secara mutlak.
Fakta lainnya adalah mengenai tingkat keparahan krisis yang
justeru lebih rendah pada negara yang taraf liberalisasi perdagangan
dan keuangannya lebih rendah pula, seperti Malaysia dan Taiwan.
Bahkan, mereka bisa dikatakan tidak mengalami krisis. Dapat saja
dikatakan hal yang sebaliknya dari pandangan pendukung neoliberalis,
yakni justeru perdagangan bebas (khususnya arus modal bebas dan
sistem nilai tukar bebas) yang lebih berperan sebagai penyebab krisis.
Untuk kasus Indonesia, kita telah melihat tema-tema deregulasi
dan pasar bebas sangat mendominasi wacana para pengambil kebijakan
dan para ekonom sejak pertengahan tahun 1980 an, jauh
sebelum krisis. Sulit diterima argumen bahwa karena kebijakannya
masih kurang liberal sehingga tetap Indonesia tetap mengalami
273
krisis. Mustinya kita malah mengandaikan tidak akan terjadi krisis
jika kebijakan perdagangan bebas dan arus modal bebas (termasuk
sistem devisa dan nilai tukar) tidak diadopsi secara membabi buta.
Pada masa yang akan datang, kemungkinan krisis akan berulang
(meskipun dalam eskalasi yang berbeda) akan menjadi lebih besar
dengan segala kebijakan neoliberal. Pada saat ini saja, setiap fluktuasi
perekonomian dunia (bahkan jika hanya terjadi pada komoditi tertentu)
secara langsung mempengaruhi perekonomian Indonesia.
Sangat jelas bahwa pilihan yang paling potensial bagi Indonesia
adalah memanfaatkan perdagangan dan arus modal internasional
secara lebih strategis dan berhati-hati.
Kotak 5.1
Ringkasan sebab krisis Indonesia
Kembali kepada pertanyaan semula, mengapa krisis bisa terjadi
sedemikian parah dan kondisi perekonomian kita sampai saat ini
masih sedemikian buruk?. Tadi kita telah menolak seluruh pandangan
di atas, setidaknya dalam arti menganggapnya sebagai faktor
Penyebab krisis Argumen bantahan
KKN yang besar dan membudaya KKN serupa terjadi di negara lain, tetapi
keadaan ekonomi tak separah kita; Ada
“penawaran” KKN yang berasal dari luar
Porsi negara/pemerintah yang terlalu
besar dalam perekonomian, tidak
efisien
Ada negara dengan porsi negara setara,
keadaannya jauh lebih baik; Intervensi
negara dalam perekonomian kadang bisa
efisien
Strategi pembagunan ekonomi salah,
kurang berorientasi ekspor
Negara dengan orientasi ekspor, juga
terkena krisis
Argumen lama, seperti ketika mulai pembangunan:
kurang modal, masyarakat
kurang motivasi, kurang rajin dan kurang
pintar
Sebagian besar bersifat mitos; kita kaya
SDA, rakyat rajin, bermotivasi, cepat
belajar dan mau menabung
Kurang konsisten menerapkan kebijakan
pro pasar bebas, khususnya dalam hal perdagangan
bebas dan arus finansial bebas
Bersifat mitos atau prasangka atau tak
berdasarkan fakta empiris, bisa saja
dikatakan hal yang sebalinya
274 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Agenda Neoliberalisme di Indonesia
utama. Sudah pula diingatkan di bagian awal, semua pendapat ini
menjadi bias karena terlampau melihat “ke dalam” negeri sendiri.
Mestinya kita juga harus sangat mencermati faktor eksternal yang
amat mempengaruhi bahkan memaksa dinamika ekonomi tertentu
kepada perekonomian Indonesia.
Jawaban yang lebih masuk akal dan dapat pula menempatkan
berbagai pandangan tadi secara proporsional akan dapat diperoleh
dengan mencermati berbagai faktor eksternal yang amat mempengaruhi
perekonomian Indonesia sejak dahulu. Dengan cara
demikian, menurut pandangan saya, faktor penyebab utama dari krisis
1997 dan kondisi buruk (yang digambarkan oleh bab 2 dan 3)
adalah karena terintegrasinya perekonomian Indonesia pada tatanan
kapitalisme internasional. Soal KKN dan lain-lainnya memang turut
memperburuk keadaan. Hanya harus dicatat bahwa sebagian dari
sebab yang disebutkan di atas, justeru timbul ketika kita mulai terjerat
pada mekanisme ekonomi internasional yang eksploitatif terhadap
Indonesia, sebagaimana yang terjadi terhadap Negara Sedang
Berkembang (NSB) lainnya.
B. Sejarah Singkat Kapitalisme di Indonesia
Proses integrasi tersebut harus ditelusuri sejak masa kolonial,
bersesuaian dengan fase perkembangan dari Kapitalisme. Keadaan
kita saat ini tidak bisa dilepaskan dari era perdagangan rempahrempah
dengan armada dagang Eropa; masa penyerahan paksa dengan
VOC; masa tanam paksa; pengembangan industri gula beserta
perkebunan tebu yang menjadi sektor enclave; masuknya perusahaan
minyak asing sejak akhir abad 19; berkembangnya industri
perbankan sejak pertengahan abad 19; dan seterusnya.
Pada mulanya, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
melakukan perniagaan biasa dengan para penduduk di beberapa
wilayah pelabihan nusantara. VOC yang resminya adalah perusahaan
275
swasta Belanda itu berangsur-angsur memiliki kekuatan monopoli di
sebagian wilayah pada awal abad 17, baik karena kekuatan ekonomi
(armada dan modalnya) maupun kekuatan militernya (karena
dipersenjatai dan memiliki pasukan tentara). Sejak akhir abad ke 17, VOC
menguasai perdagangan monopolistik atas beberapa komoditi (terutama
rempah-rempah) di hampir semua wilayah perdagangan
nusantara.
Dilihat dari segi teknis produksi, VOC tidak melakukan perubahan
yang berarti dalam tatanan agraria nusantara, begitu pula
dengan banyak aspek perekonomian lainnya. Pengecualian tidak
mengintervensi produksi hanya terjadi di sedikit wilayah seperti
Maluku dan kabupaten Priangan, di mana ada kewajiban dan
larangan menanam komoditi tertentu. Secara keseluruhan, VOC
lebih berupaya memperoleh (memaksakan) hak pembelian dan penjualan
tunggal saja (monopoli).
Bagaimanapun, perdagangan paksa selama kurang dari satu abad
membuat VOC tumbuh menjadi korporasi raksasa pertama di dunia.
Hal ini antara lain ditandai oleh : kepemilikan atas ratusan kapal
dagang dan kapal perang, puluhan ribu karyawan, dan ribuan
pasukan. Semuanya dimungkinkan karena surplus ekonomi yang
dihasilkannya begitu besar. Dengan ongkos yang besar saja, para
pemilik saham di Belanda masih mendapatkan keuntungan yang
besar, begitu pula dengan pajak yang diterima oleh kerajaan Belanda.
VOC kemudian memang bubar dan dinyatakan ”bangkrut” pada
tahun 1799. Namun, hal itu lebih karena soal teknis manajemen dan
keuangan internalnya, bukan karena tidak besarnya surplus yang
diambil dari nusantara.
Kerajaan Belanda mengambil alih segala aset VOC, dan membentuk
pemerintahan Hindia Belanda di nusantara. Wilayah yang
telah dikuasai VOC kemudian bahkan diperluas (sejak 1817) dan
276 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Agenda Neoliberalisme di Indonesia
dikelola secara lebih baik bagi sumber surplus ekonomi Belanda.
Sejak abad 19 itu pula, perekonomian nusantara semakin banyak
mengalami diversifikasi dan semakin terkait dengan pasaran
internasional (tidak hanya bertumpu kepada komoditi rempahrempah
saja).
Sebagai contoh, pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem
Cultuurstelsel (tanam paksa) di banyak wilayah, terutama di pulau
Jawa. Istilah Cultuurstelsel itu sendiri sebenarnya hanya berarti ”sistem
pembudidayaan”, namun dikenal luas sebagai tanam paksa oleh
sejarawan dan bangsa Indonesia karena sifat memaksa dan
eksploitatifnya. Rakyat dipaksa untuk menanami seperlima hingga
separuh dari tanah mereka (tergantung wilayahnya) dengan tanaman
ekspor yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tanaman
yang utama adalah : tebu, indigo, teh, kopi, lada, kayumanis dan
tembakau. Petani memang diberi upah namun secara sepihak oleh
Belanda atau agen (penguasa) lokal yang ditunjuk. Selain itu, bagian
tanah yang ditanami dengan komoditi pilihan sendiri pun masih dikenakan
pajak.
Salah satu yang nantinya berpengaruh besar (selain soal
eksploitatif) dari era tanam paksa dan pajak tanah ini adalah dikenalnya
uang sebagai alat pembayaran yang diterima secara lebih luas
(sampai ke desa-desa). Salah satu pilar kapitalisme mulai masuk
dalam kehidupan masyarakat umum.
Penghapusan sistem tanam paksa diikuti oleh masuknya modal
swasta Belanda sejak tahun 1870. Modal itu diinvestasikan ke dalam
sektor-sektor perkebunan besar di Jawa dan sumatera. Seluruhnya
berorientasi ekspor, dan menciptakan sektor-sektor enclave yang
hampir tidak berkaitan dengan dinamika ekonomi penduduk lokal.
Paling jauh hanya penggunaan tenaga kerja dengan bayaran yang
amat murah (bisa dikatakan mendekati arti kerja paksa).
277
Politik ekonomi yang lebih liberal itu kemudian mengundang
lebih banyaknya modal asing yang masuk, tidak hanya Belanda.
Seiring dengan pertumbuhan perekonomian dunia, investasi pun
merambah beberapa sektor produksi dan pertambangan. Beberapa
perkembangan yang penting dan berpengaruh kuat bagi fondasi
kapitalisme di Indonesia adalah : soal pemakaian (sewa) tanah rakyat
oleh pengusaha, peraturan perburuhan, dan peraturan pertambangan.
Ketika Indonesia merdeka secara politik pada tahun 1945, pemerintah
baru masih disibukkan untuk mempertahankannya selama
bertahun-tahun dari upaya kaum kolonial untuk kembali. Pada saat
bersamaan, agenda konsolidasi politik bangsa juga membuat sebagian
besar agenda ekonomi terabaikan sampai waktu yang lama. Segala
konsep dasar perekonomian (termasuk strategi pembangunan
industri dan pertanian) sebenarnya sudah mulai berhasil dirumuskan,
namun terhalang beberapa agenda politik yang lebih mendesak.
Meskipun dominasi kapitalisme atas Indonesia di era 1945-1965
tidak terlihat langsung, sebenarnya dinamika perekonomian Indonesia
masih cukup kuat dipengaruhinya. Struktur ekonomi dan mekanisme
perekonomian yang diwariskan VOC dan pemerintah Kolonial
Belanda tidak serta merta punah dengan kepergiaannya secara fisik.
Jangan dilupakan bahwa perdagangan internasional masih terus
berlangsung pada saat itu, dan sebagian besar pertambangan tetap
berproduksi (meskipun dengan kondisi berfluktuatif). Perdagangan itu
masih memberi surplus bagi wilayah sentral kapitalisme.
Perkembangan keadaan eskploitatif bagi Indonesia dari waktu
ke waktu tersebut konsisten dengan fase pertumbuhan kapitalisme
internasional (saat ini biasa disebut kapitalisme global), yang telah
kita bahas pada bab 4. Oleh karenanya kita tidak mengupas lebih
lanjut dan dalam mengenai fase kolonialisme. Begitu pula pembahasan
tentang pasang surut hubungan Indonesia dengan kapital-
278 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Agenda Neoliberalisme di Indonesia
isme internasional pada era Soekarno, karena memerlukan detil yang
lebih teliti. Yang perlu dicatat adalah kapitalisme tidak pernah benarbenar
mau melepas Indonesia sebagai salah satu sumber surplus
ekonominya yang utama, sekalipun pada saat itu rezim berkuasa
kurang bersahabat dengan mereka.
Kita akan lebih banyak membahas era pemerintahan Soeharto.
Maksud utama uraian adalah memberi argumen sekaligus untuk
menegaskan pendirian bahwa sebab utama krisis saat ini adalah
karena terintegrasinya perekonomian Indonesia dalam tatanan
kapitalisme global.
Masa awal Orde Baru ditandai dengan masuknya ULN dan PMA
secara besar-besaran. Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI,
yang didalamnya terdapat: Bank Dunia, ADB, Jepang dan Amerika)
menjadi forum penting bagi konsultasi dan pencairan ULN, serta
memberi rekomendasi bagi perusahaan swasta asing (Multinational
Corporation/MNC) agar berinvestasi di Indonesia. Indonesia terutama
sekali diwakili oleh pemerintahnya, yang berarti bahwa peran
negara amat besar. Semua proyek ULN berhubungan dengan pemerintah
(negara). Sementara itu, selain dengan pemerintah,
kebanyakan proyek PMA berurusan dengan kaum kapitalis domestik
yang sebagian besar merupakan konco (kroni) politik para penguasa.
Proyek PMA terbesar tentu saja di bidang pengelolaan SDA dan
energi, yang sebagiannya melanjutkan usaha terdahulu yang sempat
tersendat-sendat karena kebijakan kurang bersahabat di era
Soekarno. Berbagai kontrak karya yang baru atas migas dan mineral
lainnya dibuat, juga proyek kerjasama dengan kapitalis domestik
dalam pemungutan hasil hutan dan laut. Ada beberapa proyek PMA
atau patungan lainnya, terutama yang sama sekali baru, yang berorientasi
sebagai produsen barang substitusi impor. Bisa dikatakan
bahwa proyek ULN berfungsi “memperlancar” operasional PMA
tersebut, dan demi kelancaran bisnis selanjutnya, para kapitalis kroni
279
terlibat hampir di semua sektor. Mudah dibayangkan tentang arti
penting infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik,
dll) dan ketersediaan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang
dibutuhkan (terutama melalui sarana pendidikan) bagi keberlangsungan
bisnis kaum kapitalis. Yang belakangan ini diarahkan
agar dibiayai oleh ULN, yang nantinya dibayar oleh rakyat Indonesia.
Lihat bedanya dengan saat ini, dimana mereka (CGI, IMF, MNC,
dan lain-lain) mengeluhkan besarnya peran negara dan adanya KKN.
Dahulu mereka mengoptimalkan kondisi rezim otoriter, yang biasa
disebut para kritisi dengan rezim developmentalis represif.
Merundingkan utang dan investasi asing akan jauh lebih mudah dengan
pihak yang terbatas, tanpa melibatkan rakyat kebanyakan. Bagi
kaum kapitalis asing, masalahnya hanya bagaimana memperhitungan
secara ekonomis, dengan memasukkan unsur KKN sebagai
biaya tambahan. Asalkan hasil nantinya memberi keuntungan atau
surplus yang besar, KKN akan ditoleransi, bahkan dimanfaatkan.
Sekarang, pada saat mereka harus menerima pembayaran ULN
(cicilan dan bunga), serta memikirkan cara agar perolehan labanya
bisa lebih besar lagi, maka konsep baru perlu diperkenalkan.
Rezim yang terkesan tampil lebih demokratis, akan lebih menguntungkan.
Pihak legislatif, misalnya, tidak akan mudah bersepakat
dengan pemerintah untuk “ngemplang” utang. Mereka juga bisa membeli
BUMN dengan harga sangat murah, karena kebutuhan pemerintahan
baru yang sedang kesulitan dana anggaran. Korporasi
swasta (apalagi yang dahulunya sangat dekat dengan penguasa
politik) yang sedang kesulitan, dapat dibeli pula dengan harga cukup
murah. Padahal, sebagian perusahaan (BUMN dan swasta) itu
dahulunya dibangun dengan ULN dan PMA. Pihak legislatif dan
pemerintah kebingungan akibat beban anggaran yang amat besar,
sehingga bersedia melakukan apa saja untuk mengatasinya.
Disamping itu, demokratisasi juga diwujudkan dengan adanya
280 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Agenda Neoliberalisme di Indonesia
pemisahan secara tegas antara fungsi kebijakan fiskal yang ada pada
pemerintah dengan fungsi kebijakan moneter yang berada pada Bank
Indonesia. Lebih jauh lagi, agar fluktuasi nilai rupiah bisa dikendalikan,
maka sektor keuangan harus diinternasionalisasi, serta
sepenuhnya menggunakan sistem nilai tukar bebas. Jangan salah, pengendalian
nilai rupiah versi pihak kapitalis tidak selalu sejalan dengan
yang tertuang dalam tujuan Bank Indonesia, sekalipun
sementara ini masih bersesuaian.
Ironi terjadi. Ketika mengambil keputusan tentang perlunya ULN
dan PMA, beserta strategi pembangunan ikutannya, Indonesia
diwakili oleh rezim otoriter. Hampir seluruh keputusan diambil
tanpa kontrol sama sekali oleh rakyat. Ketika sampai masa puncak
bagi penanggungan beban, maka keputusan harus melibatkan lebih
banyak pihak, dengan slogan demokrasi. Perhatikan sekali lagi, kewenangan
dibagi sedemikian rupa, sehingga tindakan radikal yang
bisa merugikan kapitalisme internasional, justeru bisa diminamalisir.
Sekadar ilustrasi: Gubernur Bank Indonesia adalah anggota dewan
gubernur IMF, sedangkan menteri keuangan adalah anggota dewan
gubernur Bank Dunia; penyusunan dan pelaksanaan APBN melibatkan
DPR hampir sepanjang periode anggaran dan dalam banyak
detil. Seandainya ada Presiden terpilih yang sangat nasionalis dan
populis, misalnya, maka wewenangnya untuk mengambil keputusan
pun tidak “mencukupi” untuk “ngemplang utang”. Ada kecurigaan
bahwa jatuhnya Gus Dur, yang sempat didukung oleh para ekonom
nasionalis populis, sedikit banyak berkaitan dengan persoalan ini.
C. Pelaksanaan Agenda Neoliberalisme di Indonesia
Sebenarnya, konsep neoliberalisme sudah dikenal dan mulai
dijalankan sebagiannya di Indonesia pada pertengahan era 80-an. Pada
saat itu, harga minyak mentah jatuh, pembayaran ULN mulai besar,
sedangkan proyek-proyek pembangunan ekonomi belum terlalu
281
berbuah hasil jika dilihat dari kemampuannya memasok devisa
ataupun pendapatan ke kas negara. Pemerintah Orde Baru mendapat
kesulitan dalam APBNnya. Berkembanglah tema-tema seperti: liberalisasi,
khususnya bidang perbankan dan keuangan; debirokratisasi dan
deregulasi; privatisasi BUMN; upaya memacu ekspor nonmigas, dan
sebagainya. Persis seperti yang disarankan kaum neoliberalis. Pasti
bukan suatu kebetulan, jika IMF sudah secara intens memberikan
laporan khusus tentang ekonomi Indonesia dan memberikan banyak
“bantuan teknik”, sekalipun belum bisa memaksa sepenuhnya. Oleh
karena rezim Orde Baru beserta kroninya masih cukup kuat menguasai
politik dan ekonomi, agenda tersebut berjalan dengan “pilih
tebu”, sesuai dengan yang menguntungkan mereka saja. Sebagian
tema tersebut hanya wacana, belum betul-betul dilaksanakan, misalnya
tentang debirokratisasi. Kadang ada konflik kepentingan, berebut
jatah, antara kapitalis internasional dengan kapitalis kroni Soeharto.
Orde Baru juga agak terbantu, ketika harga minyak mentah mulai
merangkak naik, dan Yendaka (kenaikan yen atas dolar, yang memperberat
beban ULN Indonesia) berangsur-angsur stabil.
Pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara masif
baru berlangsung setelah Indonesia mengalami krisis pada tahun
1997. Dengan dimandori oleh IMF, pemerintah Indonesia secara resmi
menjalankan sebagian besar paket kebijakan ekonomi neoliberal.
Ingat bahwa LoI adalah surat resmi dari pemerintah Indonesia kepada
IMF, yang berisi komitmen untuk menjalankan suatu paket
kebijakan ekonomi. LoI selalu diperbaharui mengikuti assesment
(analisa penilaian) dan review (penilaian dan rekomendasi) IMF. Ada
24 LoI selama periode akhir tahun 1997 sampai dengan tahun 2003
(rata-rata satu LoI setiap tiga bulan). Nota Keuangan RAPBN dan
pernyataan resmi lainnya dari pemerintah pun tak begitu menutupi
adanya agenda tersebut, meski tidak menyatakan secara terbuka
282 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Agenda Neoliberalisme di Indonesia
sebagai paket kebijakan Konsensus Washington atau neoliberalisme.
Yang jelas pula, ada upaya sosialisasinya sebagai satu-satunya
alternatif untuk keluar dari krisis.
Pengecualian hanya ada di sebagian masa jabatan Gus Dur, ketika
beberapa menteri di bidang ekonomi sempat terlihat berupaya kuat
untuk bernegosiasi. Wajar jika para pendukungnya mencurigai
adanya campur tangan pihak asing (kekuatan modal) dalam proses
kejatuhan Gus Dur. Sebelumnya, pemerintahan Habibie tak berdaya,
karena mendapat tekanan dari luar dan dalam negeri, sehingga
menurut saja dengan IMF. Masih kuatnya kroni Soeharto, membuat
pemerintahan Habibie hanya “mengulur waktu” dalam melaksanakan
LoI, berkenaan dengan upaya mereka menyelamatkan
aset ekonomi kelompoknya. Pemerintahan Mega dan SBY sudah
menjalankan sepenuhnya segala rekomendasi IMF. Menteri dan pejabat
penting yang relevan dengan agenda neoliberal, hampir seluruhnya
berasal dari poros Washington. Mega berganti dengan SBY,
akan tetapi perhatikan bahwa beberapa nama di kementerian
perekonomian (termasuk pengelolaan SDAE) dan pejabat Bank
Indonesia tidak “pensiun”. Paling jauh bertukar posisi, atau
menaikkan beberapa “kader muda”nya. Ada beberapa tokoh, yang
terkesan berupaya “negosiasi” soal privatisasi, namun pada dasarnya
hanya berkaitan dengan “harga”, bukan dengan soal orientasi kebijakan.
Paket program IMF, yang resminya adalah surat komitmen dari
pemerintah Indonesia kepada IMF (sewaktu menuliskannya sudah
“dibimbing”), dikenal pula dengan sebutan Program penyesuaian
struktural (Structural Adjustment Program/SAP). SAP yang berisikan
agenda di atas bemaksud “menyesuaikan” struktur ekonomi
Indonesia agar bisa lebih terintegrasi dengan perdagangan
internasional, tepatnya denga kapitalisme internasional. Pengertian
283
struktur di sini berbeda dengan dalam analisa politik. Struktur dimaksud
berkenaan dengan segala hal yang menunjang liberalisasi
perdagangan dan lembaga keuangan, serta menjamin akuntabilitas
penggunaan keuangan negara. Cakupannya antara lain: peraturan
perundang-undangan, pembenahan lembaga-lembaga keuangan,
mekanisme keuangan dan devisa, serta kebijakan publik.
Menggunakan kalimat sederhana, maka seluruh paket SAP
mengarah kepada pengecilan peran negara, sekaligus meningkatkan
peran mekanisme pasar dalam perekonomian. Negara lebih terfokus
sebagai penjamin keamanan, memberlakukan hukum untuk ketertiban,
dan hanya dalam keadaan terpaksa memberi bantuan
“darurat”. Pasar lah yang dianggap paling berkompeten memutuskan
tentang: apa saja yang akan diproduksi dan seberapa banyak jumlahnya;
seberapa banyak orang yang bisa bekerja (berarti seberapa yang
menganggur), berapa upahnya; siapa saja yang akan lebih menikmati
pertumbuhan ekonomi; dan sebagainya. Yang dijanjikan, sebagaimana
semua konsep kapitalisme yang terdahulu, jika dilaksanakan
dengan konsisten maka akhirnya semua orang akan
sejahtera, meskipun dengan tingkatan yang berbeda. Bukankah sejak
awal telah dikatakan oleh ajaran kapitalisme: “jika setiap individu
mengejar kepentingan ekonominya sendiri dengan sungguhsungguh,
maka hasil keseluruhannya bagi kesejahteraan orang
banyak akan lebih baik daripada jika mereka bersama-sama merencanakan
dan berusaha untuk itu.”
Sebagaimana yang sudah diingatkan Gramsci, bahwa gagasan
yang mendominasi karena didukung oleh suprastruktur akan menjadi
power yang tak tertandingi oleh apa pun. Kondisi tersebut diperoleh
oleh konsep kapitalisme neoliberal. Ada gagasan yang
sistematis dan konsisten, dan dapat dijelaskan seolah menguntungkan
bagi semua orang di dunia. Ada suprastruktur, berupa negara,
lembaga resmi internasional, pasar keuangan dan pasar modal dunia,
284 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Agenda Neoliberalisme di Indonesia
serta korporasi multinasional (MNC). Dan ada suprastruktur di
masing-masing NSB, yang lebih melicinkan jalan bagi mereka.
Kotak 5.2 Ringkasan Agenda dan
instrumen Neoliberalisme di Indonesia
D. Sisi lain dari Kapitalisme di Indonesia
Pandangan seorang pemikir tentang para tiran, dapat dipakai
untuk menggambarkan dosa kapitalisme neoliberalisme terhadap
umat manusia saat ini. Dikatakannya bahwa: “Kejahatan mereka yang
terbesar bukanlah karena mereka telah menindas dan menyengsarakan
hidup kami, melainkan karena mereka telah memperkenalkan
dan mengajarkan cara-cara yang yang jahat.” Kapitalisme
jelas telah mengakibatkan pengambilan hak-hak ekonomi banyak
orang di seluruh dunia; Kapitalisme telah menghabiskan banyak
sumber daya alam dan merusak lingkungan; Kapitalisme telah
n Agenda Neoliberalisme di Indonesia:
- liberalisasi keuangan; antara lain: kurs bebas, devisa bebas,
pengembangan BEJ.
- liberalisasi perdagangan; meratifikasi keputusan WTO.
- pengetatan prioritas APBN, termasuk pencabutan subsidi.
- privatisasi BUMN.
- penjualan korporasi domestik kepada modal internasional.
- perlindungan maksimal bagi hak milik pribadi (swasta).
- penerapan harga pasar bagi energi.
- mekanisme harga bagi pasar tenaga kerja; minimalkan
perlindungan buruh.
- Bank Indonesia sepenuhnya mengikuti BasselI dan BasselII dari BIS.
n Instrumen utama neoliberalisme pada tingkat internasional: IMF,
negara adidaya, World Bank, WTO, BIS, MNC, pasar uang/ modal
internasional,dan lain-lain
n Instrumen utama neoliberalisme pada tingkat domestik: UU/
peraturan, kebijakan ekonomi pemerintah, kebijakan moneter/
perbankan dari Bank Sentral, kapitalis kroni, bursa saham, ahli
ekonomi, ahli keuangan dan akuntansi, opini publik
285
menyengsarakan hidup banyak manusia. Akan tetapi lebih dari itu,
kapitalisme memperkenalkan dan membuat banyak orang berfikir
dan bertindak seperti yang “diajarkannya”.
Tentu saja kita tidak bermaksud mengatakan bahwa masyarakat
sudah menjadi penganut kapitalisme, atau menjadi pendukung kaum
kapitalis. Sebagian kecil dari mereka memang sudah demikian. Sebagian
besar lainnya adalah korban (victims), yang dipaksa hidup
dengan dominasi dari kapitalisme sebagai formasi sosial. Akan tetapi
menarik untuk memahami fenomena para “penganut” kapitalisme
tersebut, terutama yang hidup di Indonesia saat ini.
Secara umum kita bisa membaginya dalam empat kelompok,
dimana seseorang bisa saja masuk ke dalam lebih dari satu kategori.
Pertama, mereka yang memiliki kepentingan langsung dalam proses
pemupukan atau akumulasi kapital (rent seeking dan capital
acumulation), karena mereka sendiri tergolong memiliki kapital
yang besar jika dibandingkan kebanyakan orang lain. Sebagian besar
mereka berasal dari kapitalis konco era Orde Baru, dan sebagian lainnya
adalah mantan pejabat, sipil dan militer, yang “berubah” menjadi
kaum kapitalis domestik. Merekalah yang saat ini paling menikmati
bunga obligasi atau utang dalam negeri pemerintah.
Kedua, para pekerja profesional, terutama para ahli ekonomi dan
keuangan, yang keahliannya memang menjelaskan dan menjalankan
sebagian dari mekanisme kapitalisme di Indonesia. Mereka berada di
bank sentral, perbankan umum, perusahaan keuangan, bursa saham,
konsultan bisnis, dan sejenisnya. Tidak sedikit yang berada di pemerintahan,
dalam departemen keuangan atau menjadi petinggi di
BUMN. Mereka ini yang sangat bertanggung jawab atas fenomena
dominasi headline news tentang kurs rupiah, suku bunga, IHSG,
cadangan devisa, dan yang semacamnya.
Ketiga, kalangan akademisi, yang berada di kampus dan di
lembaga riset atau penelitian. Mereka berperan ganda, menjelaskan
286 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Agenda Neoliberalisme di Indonesia
kepada publik dan mendidik kader baru. Penjelasan kepada publik,
melalui media massa, mengandalkan kredibilitasnya sebagai pakar
atau ahli. Dalam konteks akademis, mereka banyak melakukan
penelitian dan riset yang hasilnya menguatkan atau
“menyempurnakan” mekanisme kapitalisme di Indonesia. Mereka
pula yang membuat kurikulum pendidikan, terutama ilmu ekonomi
dan keuangan, serta menulis atau menerjemahkan buku teks. Mereka
yang bertanggung jawab atas penjelasan akademis tentang tujuan
akhir yang mulia dari kapitalisme, kemakmuran bagi seluruh rakyat.
Keempat, para politisi yang membutuhkan akses kepada modal
untuk keperluan mempertahankan atau meningkatkan posisinya.
Para politisi yang in power, umumnya “menyadari” bahwa
penentangan serius melawan kapitalisme sebagai formasi sosial saat
ini adalah tidak menguntungkan. Sikap politik yang dikemas sebagai
seolah bersifat perlawanan, terbukti hanya berujung pada negosiasi
soal “harga”. Tentu kita tidak menafikan ada beberapa politisi, yang
cukup nasionalis populis, melakukan penentangan terhadap kapitalisme
neoliberal. Namun jumlahnya masih sangat sedikit (minoritas).
Istilah mafia barkeley yang dahulu pernah populer, menggambarkan
elit dari kelompok ketiga. Mereka adalah ekonom lulusan
Universitas California di Barkeley, Amerika. Mereka yang menjadi
pemikir ekonomi terpenting pada masa awal Orde Baru. Belakangan,
mereka dan murid-muridnya, yang meski bukan lulusan almamater
yang sama namun memiliki aliran serupa, bahkan menjadi petinggi
pemerintahan, khususnya di bidang perekonomian. Para penerus ini
dikenal dengan sebutan para ekonom poros Washington. Penamaan
ini adalah berkenaan dengan aliran pemikiran mereka yang merujuk
kepada konsensus Washington era 80-an yang berisi agenda neoliberalisme,
seperti yang telah dibahas di atas. Sekalipun beberapa detil
pemikiran mereka berbeda, sesuai dengan perkembangan varians
dalam kapitalisme, mafia poros Washington berposisi sama dengan
287
pendahulunya dalam pengelolaan ekonomi nasional. Bisa difahami
jika para tetuanya itu bisa akur dengan generasi yang lebih muda.
Pada awalnya pengertian konsensus Washington merujuk kepada
instrumen kebijakan yang “direkomendasikan” kepada negaranegara
Amerika Latin sebagai reformasi kebijakan ekonomi yang disetujui
oleh Washington (tentunya terkait dengan bantuan yang
akan diberikan) pada penghujung tahun 80-an. Istilah Washington
merujuk kepada para politikus Dewan Kongres Washington, anggota
senior adminstrasi dan teknokrat international financial
institutions di Washington, badan ekonomi pemerintah amerika
serikat, Dewan Bank Sentral AS (Federal Reserve Board), dan para
think thank.
Belakangan, pengertian konsensus Washington diperluas mencakup
rekomendasi kebijakan bagi negara-negara Asia yang mengalami
krisis pada pertengahan tahun 90-an. Beberapa bagian konsepnya juga
berkembang menjadi lebih teoritis, dan diakomodasi dalam berbagai
buku teks ekonomi yang banyak dipakai oleh perguruan tinggi ternama.
Dengan sendirinya, para pengambil kebijakan dan akademisi
ekonomi dari NSB pun bisa memahaminya dengan lebih mudah.
Tentu saja penamaan mafia poros Washington biasa diberikan
oleh mereka yang berpandangan amat kritis, sehingga pihak yang
disebut (di negara seperti Indonesia) mungkin tidak mau menerimanya.
Akan tetapi, perhatian kita adalah pada pokok-pokok pikiran
dan penalaran mereka dalam masalah ekonomi negeri ini, yang
secara terang-terangan dikatakan atau ditulisnya.
Kita juga tidak menutup mata bahwa sebagian dari mereka tidak
bermaksud “jahat”. Ada juga yang memang menginginkan kemakmuran
bagi rakyat banyak, seperti yang dikatakan atau bahkan
diperjuangkannya. Kebetulan saja mereka meyakini kebenaran
penalaran kapitalisme, termasuk agenda neoliberalisme, yang dinilai
bisa menjadi alat atau cara. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka
288 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Agenda Neoliberalisme di Indonesia
memang telah menikmati posisi sosial ekonomi sebagai ahli atau petinggi
yang diuntungkan oleh dominasi gagasan demikian atas negara.
Yang menarik adalah pemikiran para ekonom kampus yang
sebetulnya tidak atau belum menikmati posisi yang berarti, namun
“ikut-ikutan” berpendirian serupa. Boleh jadi penyebab utamanya
adalah dominasi ilmu ekonomi mainstreams (arus utama) dalam
pendidikan, dalam dan luar negeri. Sehingga satu-satunya penalaran
yang dikuasai adalah yang demikian. Kekritisan mereka justeru
diarahkan pada konsistensi perekonomian melaksanakan agenda
neoliberalisme. Misalnya, mereka banyak memperdebatkan bagaimana
agar iklim investasi menarik bagi PMA, atau bagaimana mereprofiling
utang pemerintah agar tetap bisa membayar.
Sementara itu, sebagian besar masyarakat yang dipaksa hidup
dalam dominasi kapitalisme, dikendalikan dengan berbagai cara.
Berbagai mekanisme eksploitatif, sesuai tahap perkembangan
kapitalismenya, telah dibahas di atas. Ada cara lain yang lebih “halus”,
yang telah dikembangkan dalam beberapa puluh tahun terakhir,
yang bersifat “kultural”. Cara itu pada dasarnya bermaksud
“mengendalikan” konsumsi orang banyak, terutama dengan penciptaan
gaya hidup (life style). Media yang dipakai, mulai dari pendidikan,
hiburan, sampai dengan iklan. Kebutuhan akan barang dan
jasa tertentu memang diciptakan melalui pergeseran nilai-nilai
budaya. Bahkan mereka yang berada pada posisi sosial ekonomi
yang dirugikan (miskin) pun di beri impian. Impian untuk bisa hidup
dengan pola konsumsi tertentu nantinya.
Keberhasilan kapitalisme mencitrakan pola konsumsi yang
metropolis, gaya hidup global, cukup mengejutkan. Konsumsi
masyarakat di negara maju, jauh melebihi total konsumsi dari seluruh
penduduk sisa dunia yang jauh lebih banyak. Gaya hidup yang disosialisasikan,
terutama melalui media visual, sebenarnya hampir
untouchable (tak tersentuh). Namun justeru diimpikan di seluruh
289
dunia. Melalui sebagian masyarakat domestik yang ikut menikmati
surplus ekonomi kapitalisme, impian tersebut terkesan menjadi
sangat dekat, sekalipun tetap tak akan tergapai oleh orang banyak.
Secara menyederhanakan kita dapat memetakan orang dan
kelompok orang atas sikapnya terhadap agenda neoliberalisme di
Indonesia (lihat kotak 5.3). Ada kelompok penganut, pendukung
yang dengan sadar memperjuangkan hampir semua agenda, seperti
yang telah kita bahas di atas. Ada kelompok pendukung, meski
dilakukan secara kurang sadar, dimana mereka bisa menerima
agenda karena tetap bisa survive atau sedikit diuntungkan secara
langsung ataupun tidak. Kelompok mayoritas adalah rakyat
kebanyakan yang menjadi korban, yang dipaksa mendukung, secara
sadar ataupun tidak. Tentu saja telah ada kelompok orang yang
berusaha menolak dan melawan, secara individual maupun secara
cukup terorganisir.
Kotak 5.3 Pemetaan umum sikap atas agenda neoliberalisme
Penganut
n kaum kapitalis domestik, berkepentingan dgn rent seeking
n para pekerja profesional (para bankir, ahli keuangan,dll)
n kalangan akademisi, ekonom
n Para politisi yang in power
Pendukung secara kurang sadar
n masyarakat umum yang bisa survive: kaum profesional, pengusaha
menengah,dll
Korban, dipaksa mendukung
n rakyat kebanyakan: buruh, petani, pedagang kecil,dll
Penentang
n bersifat individual dari berbagai kalangan; sebagian bersifat cukup
terorganisasi
290 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
BAB VI
SIKAP KRITIS DAN TEGAS
TERHADAP NEOLIBERALISME
SEBAGAI SUATU KEHARUSAN
Konsekwensi logis dari uraian dalam bab-bab sebelumnya sudah
cukup jelas bahwa kita, bangsa dan rakyat Indonesia, seharusnya
menolak agenda neoliberalisme yang akan dan sedang
dilaksanakan di negeri ini. Tingkat penolakan mestinya ditampilkan
dalam bentuk yang maksmimal, yakni perlawanan. Baik berupa perlawanan
konseptual maupun yang bersifat aksi; individual maupun
komunitas; perlawanan rakyat maupun perlawanan negara. Sikap tegas
dan berpihak kepada kepentingan bangsa (rakyat kebanyakan) seharusnya
diperlihatkan oleh para pemimpin dan intelektual.
Mustinya, semua perlawanan itu bisa dilakukan sesuai dengan
mekanisme politik yang ada, secara demokratis dan tanpa kekerasan.
Namun, karena prosedur perjuangan parlementer sering tidak bisa
diandalkan, maka yang bersifat ekstra parlementer pun patut dipertimbangkan.
Pertimbangannya, mekanisme politik itu sendiri sebagiannya
sudah direkayasa bagi kepentingan status qua dominasi
kapitalisme di seluruh dunia.
Permasalahan utamanya adalah agenda neoliberalisme sudah
berjalan sangat jauh, dan telah hampir sepenuhnya mencengkeran
perekonomian Indonesia. Cengkeraman ini pada dasarnya ditopang
oleh infrastruktur kapitalisme yang telah berhasil dibangun sejak
masa kolonialisme. Selain berupa komponen dan mekanisme kenegaraan
yang telah disinggung tadi, ada pula sebagian kelompok
domestik yang secara sangat sadar berpihak kepada neoliberalisme.
Keberpihakan yang paling merintangi perlawanan adalah dari
291
mereka yang menikmati sejumlah besar bagian surplus ekonomi dari
tatanan yang tercipta.
Harus diakui memang ada intelektual yang berpihak kepada
neoliberalisme sebagai ide karena cara berfikirnya sudah amat terpengaruh
oleh propaganda ilmiah aliran itu. Kelompok (terutama
para ekonom) ini berpandangan bahwa kemajuan dan kesejahteraan
bangsa hanya bisa diperoleh jika Indonesia sepenuhnya mengikuti
agenda neoliberalisme, dan hanya membutuhkan waktu dan kerja
keras lagi. Salah satu dari penulis pernah mendengar pernyataan
eksplisit tentang hal ini ketika menjadi pembicara dalam suatu
diskusi bersama seorang doktor ekonomi lulusan Amerika yang
masih muda dan dosen dari universitas terpandang di Indonesia.
Salah satu yang dikatakannya adalah bukan sistem ekonomi (kapitalisme)
yang salah, melainkan bangsa Indonesia yang tidak mampu
mengoptimalkannya bagi kesejahteraan rakyat, terbukti dari negaranegara
lain (termasuk beberapa negara berkembang) yang kondisi
perekonomiannya amat baik. Ekonom ini belum tampak sebagai
bagian dari vested interest, dan masih bersemangat membicarakan
nasib rakyat kebanyakan, sehingga murni pandangan intelektual
(cara berfikir)nya. Beliau tidak menanggapi lagi ketika penulis membantahnya
dengan mengemukakan bahwa jauh lebih banyak negara
(atau rakyatnya) yang menderita akibat dominasi kapitalisme di
seluruh dunia, daripada yang berkelimpahan.
Oleh karenanya, kita memerlukan penjelasan yang cukup mendalam
dan relatif panjang mengenai kapitalisme pada umumnya dan
agenda neoliberalisme pada khususnya seperti yang disajikan pada
bab-bab sebelumnya. Agar kesadaran dan keberpihakan kepada perlawanan
menjadi meluas dan powerful, masih akan ditambahkan
beberapa aspek yang secara teknis lebih di ”depan mata” kita dan bisa
dinalar dengan mudah.
292 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
Sudah pasti pula kita memerlukan lingkup perlawanan yang
lebih luas, yang mendunia, mengingat rakyat negara-negara lain yang
senasib dengan kita saat ini merupakan mayoritas penduduk bumi.
Oleh karena alasan teknis, buku ini tidak banyak membicarakan
aspek perlawanan di negara-negara lain, maupun aliansi bersama
secara internasional.
A. Kemungkinan Terjadinya Krisis Ekonomi dalam Waktu Dekat
Perekonomian Indonesia tahun 2008 memang berbeda dengan
tahun 1997. Dalam beberapa hal memang nampak lebih baik. Akan
tetapi belum cukup baik untuk menjamin tidak terjadi krisis dalam
skala yang cukup berarti. Kejatuhan yang dramatis seperti masa lalu
mungkin belum akan terjadi, namun tetap ada kemungkinan memburuknya
kondisi yang secara teori bisa disebut krisis. Secara bergurau,
seorang kawan menyatakan bahwa oleh karena ekonomi kita
telah jatuh sedemikian dalamnya dan belum berhasil kembali ke
tingkat semula, maka tidak mungkin bisa terjatuh sejauh masa lalu.
Jika jurang terdalam adalah 1000m, kita telah naik tebing di ketinggian
500m, maka jatuhnya maksimal 500m. Jangan lupa, ekonom
mengukur segala sesuatu dengan margin atau growth (prosentase),
jarang dengan ukuran absolut.
Pada bab 1 kita telah mengutip sikap Pemerintah yang mengumbar
rasa optimis ketika mengajukan Nota Keuangan dan RAPBN
2008 kepada DPR pada pertengahan Agustus 2007. Alasan optimisme
itu adalah perkembangan indikator makroekonomi yang membaik
secara signifikan pada triwulan akhir 2006 dan semester awal 2007.
Diyakini bahwa pada semester kedua tahun 2007, kinerja perekonomian
Indonesia akan semakin membaik dengan akselerasi pertumbuhan
yang lebih tinggi dengan tetap terpeliharanya stabilitas
ekonomi makro. Sebagian dugaan itu memang terbukti, namun tidak
293
sebaik yang diharapkan. Keadaan mulai memburuk di penghujung
tahun, dan menjadi lebih rawan pada awal tahun 2008.
Pemerintah tampak mulai sedikit khawatir. Sasaran pertumbuhan
ekonomi yang ditetapkan sebesar 6,8 persen pada tahun
2008 diturunkan pada revisi pertama dari APBN 2008, yang diajukan
lebih cepat daripada waktu biasanya. Pemerintah memang memiliki
hak untuk mengajukan RAPBN-Perubahan, yang biasanya dilakukan
setelah dijalankan sekitar satu semester. Pengajuan itu dipercepat
terutama sekali karena naiknya harga minyak dunia secara dramatis,
jauh melampaui yang diasumsikan dalam APBN 2008. Meskipun meralat
sebagian asumsinya, pemerintah masih cukup percaya diri dan
mentargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 %, sebagaimana
kutipan dari NK/RAPBN-P 2008 berikut :
Pelemahan ekonomi global diperkirakan akan berdampak pada perkembangan
ekonomi nasional 2008 terutama pada penurunan perkiraan
pertumbuhan neraca perdagangan Indonesia dan investasi, sementara
konsumsi domestik diperkirakan masih cukup kuat. Dengan demikian
pertumbuhan ekonomi di 2008 diperkirakan masih cukup tinggi,
meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan perkiraan dalam APBN 2008
(halaman I-9).
Pihak Bank Indonesia (BI) sudah menyatakan pandangan yang
lebih berhati-hati dibandingkan pemerintah. Selain itu, publikasi
Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) memang dikeluarkan setiap
tahunnya oleh BI pada sekitar bulan Maret atau April, sehingga telah
memperhitungkan kondisi perekonomian dunia (dan domestik)
yang tidak menentu dalam beberapa bulan terakhir. LPI-BI memuat
penjelasan keadaan perekonomian tahun lalu dan proyeksi (BI
menggunakan istilah prakiraan) tahun yang sudah mulai berjalan.
LPI-BI 2007 (dipublikasikan April 2008) bernada tidak seoptimis Nota
Keuangan dan RAPBN 2008 yang ditulis pada bulan Agustus 2007.
294 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
Namun, secara umum tetap ada kepercayaan atas kondisi perekonomian
Indonesia yang masih amat baik, seperti kutipan berikut:
Perekonomian Indonesia pada tahun 2007 mencatat beberapa pencapaian
pokok yang menggembirakan meskipun mendapat tekanan
terutama dari sisi eksternal. Untuk pertama kali sejak krisis, pertumbuhan
ekonomi Indonesia berada di atas angka 6 % dengan stabilitas
yang tetap terjaga baik. Neraca Pembayaran Indonesia mencatat surplus,
cadangan devisa meningkat, nilai tukar menguat, pertumbuhan kredit
melampaui target, dan laju inflasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
Tingginya harga komoditas internasional, terutama harga minyak
mentah, dan merambatnya krisis subprime mortgage adalah beberapa
faktor yang menorehkan tantangan dan ujian pada perekonomian
Indonesia pada tahun 2007. Dalam menghadapi deretan ujian tersebut,
perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang lebih baik
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.....
Di tengah gejolak yang mewarnai perekonomian global, tantangan
eksternal akan memberikan tekanan berat pada kinerja dan stabilitas
makroekonomi dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
tahun 2008 diprakirakan melambat dibandingkan dengan tahun 2007.
Inflasi diprakirakan akan melampaui sasaran yang telah ditetapkan,
sedangkan nilai tukar rupiah diprakirakan relatif stabil (halaman 2).
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 diprakirakan mencapai 6,2 %,
lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tingginya intensitas tekanan faktor
eksternal diprakirakan akan mendorong perlambatan ekspansi
ekonomi. Kinerja ekspor diprakirakan akan melambat dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, terkait dengan perlambatan ekspansi
ekonomi dunia. Harga komoditas internasional yang bertahan tinggi
mendorong Pemerintah untuk melakukan penyesuaian pola pengeluaran
dalam RAPBN-P 2008 berupa efisiensi belanja konsumsi dan
investasi, serta peningkatan subsidi. Kebijakan mengurangi belanja,
untuk dialihkan ke dalam bentuk subsidi tersebut pada gilirannya mendorong
perlambatan pengeluaran konsumsi dan investasi Pemerintah
pada tahun 2008 (halaman 15).
295
Kutipan agak panjang dari LPI-BI diberikan karena, ada beberapa
bagian yang tampak kurang konsisten. Selain itu ada kejadian penting
(ketika buku ditulis) berupa kenaikan harga BBM bersubsidi, yang
bisa membuat penalaran LPI-BI itu menjadi keliru. Perhatikan ketika
LPI-BI 2007 itu menjelaskan pada halaman selanjutnya bahwa :
Sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 diprakirakan berasal
dari kegiatan konsumsi masyarakat dan investasi. Membaiknya daya beli
masyarakat, yang antara lain didorong oleh kenaikan UMP dan gaji
pegawai negeri, serta berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas harga
kebutuhan pokok, mendukung kenaikan pengeluaran konsumsi
masyarakat. Pertumbuhan konsumsi juga didorong oleh optimisme
konsumen akan prospek ekonomi yang membaik, serta ditopang oleh
ketersediaan pembiayaan yang semakin murah sejalan dengan tingkat
suku bunga yang kondusif. Optimisme akan prospek ekonomi juga mendukung
perbaikan kegiatan investasi. Investasi bangunan diprakirakan
akan meningkat sejalan dengan semakin maraknya pembangunan
proyek-proyek infrastruktur, baik oleh Pemerintah maupun Swasta.
Upaya Pemerintah untuk menyelesaikan berbagai hambatan dalam pembangunan
infrastruktur diharapkan akan mendukung kegiatan investasi
tersebut. Investasi nonbangunan diprakirakan juga akan meningkat.
Membaiknya permintaan dan optimisme akan prospek ekonomi mendorong
minat pelaku usaha untuk melakukan peningkatan kapasitas
perekonomian. Penerapan berbagai kebijakan di bidang investasi juga
turut memberi insentif bagi kegiatan penanaman modal. Hal ini
diindikasikan antara lain oleh peningkatan persetujuan investasi baik dari
investor dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA).
Sementara itu, sejak triwulan kedua, pemerintah telah menyatakan
akan melakukan penjadwalan berbagai proyeknya,
melakukan berbagai penghematan, dan mengetatkan pengeluarannya.
Kenaikan BBM bisa dipastikan akan mendorong inflasi menjai
lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, serta menurunkan daya beli
masyarakat.
296 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
Bagaimanapun tingginya rasa percaya diri pemerintah dan
prakiraan BI yang masih cukup optimis, kita musti khawatir dengan
kondisi perekonomian nasional. Seperti yang telah kita kutip pada
bab 1, BI juga mengeluarkan laporan yang bernada sangat optimis
pada laporan tahun 1996/1997, yang dikeluarkan pada bulan Mei
1997, hanya beberapa bulan sebelum krisis. Setelah menilai
perekonomian Indonesia selama tahun 1996/97 menunjukkan
perkembangan yang cukup mantap, maka mereka memperkirakan
pertumbuhan ekonomi pada tahun 1997/1998 akan berkisar antara
7,5 dan 7,7 persen. Selain pertumbuhan ekonomi, yang juga dibanggakan
adalah laju inflasi kumulatif selama tahun 1996/97 sebesar
5,17 %, yang merupakan angka terendah sejak tahun anggaran
1985/86, dan cadangan devisa yang meningkat dan mencapai $ 19,9
miliar atau setara dengan 5,2 bulan impor nonmigas.
Masalahnya kemudian adalah bahwa Bank Indonesia telah terbukti
salah meramal pada tahun 1997, sehingga apa jaminannya jika
sekarang ini mereka tidak salah lagi. Padahal, sebagian besar petingginya
juga orang-orang yang dahulu telah bekerja dan memiliki
posisi penting di Bank Indonesia. Perlu dicatat, bahwa tak seperti di
jabatan publik lain yang cukup banyak terjadi pergantian orang, BI
tidak mengalami reformasi yang berarti dalam soal personalianya.
Jalur karir di BI telah cukup teratur, atau dapat disebut “mantap”, sebagaimana
isi hampir seluruh laporan resminya tentang perekonomian
Indonesia. Dan yang paling utama, tidak nampak ada
perubahan mendasar dalam cara pandang atau penalaran mengenai
perekonomian pada laporan tahunannya.
Pandangan pemerintah dalam hal ini bahkan lebih tidak bisa
dijadikan pegangan, karena memang lebih memiliki muatan politik
secara langsung dan kasat mata. Indikasinya adalah mudahnya mengubah
prakiraan (antara lain melalui APBN) hanya dalam waktu
297
singkat, ditambah tidak tabunya untuk melanggar janjinya sendiri
(seperti soal kenaikan harga BBM). Mereka jelas menolak kemungkinan
terjadinya krisis yang serupa dengan tahun 1997. Paling
jauh diakui oleh satu dua pejabat tinggi bahwa memang ada beberapa
kemiripan keadaan ekonomi antara tahun 2007/2008 dengan
1996/1997, namun kebanyakan indikator ekonomi adalah berbeda
(dalam arti lebih baik). Ditambahkan pula bahwa ada jaminan kesiapan
pemerintah dan Bank Indonesia untuk menghadapi goncangan
ekonomi, termasuk yang berasal dari eksternal.
Yang menarik justeru pandangan para ekonom pada penghujung
tahun 2007 yang seolah ikut “menjamin” bahwa krisis tak akan terulang
lagi. Pandangan mereka relatif senada dengan optimisme Bank
Indonesia dan pemerintah, yang bermuara pada argumen bahwa
fundamental ekonomi Indonesia sekarang ini sudah kuat. Cukup kuat
untuk menahan goncangan eksternal yang mungkin dapat terjadi
sewaktu-waktu. Belakangan (triwulan kedua 2008), sebagian ekonom
tadi sedikit meralat penilaiannya. Namun, opininya masih sekadar
mengingatkan bahwa kondisi perekonomian mungkin tidak sebagus
tahun 2007, bukannya memberi sinyal kemungkinan terjadi krisis.
Permasalahnya adalah tidak pernah jelas apa arti dari
“fundamental ekonomi yang kuat” yang menjadi argumen pokok itu.
Sebagaimana dikutip pada bab 1, laporan Bank Indonesia tahun 1997
mengatakan “...Fundamental perekonomian Indonesia tetap mantap
sehingga mendorong arus masuk modal...” Gubernur BI pada waktu
itu, Soedrajad Djiwandono, dalam kata pengantarnya mengatakan
bahwa faktor fundamental ekonomi Indonesia berkembang semakin
kuat sebagai implikasi positif dari pembangunan yang dilakukan.
Kemudian dalam kenyataannya, hanya sekitar dua bulan kemudian,
fundamental yang disebut kuat tersebut hancur berantakan.
Belakangan, dikatakan bahwa fundamental ekonomi pada tahun
1997 adalah rapuh alias tidak kuat.
298 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
Jika yang dimaksud dengan fundamental ekonomi adalah angkaangka
makro ekonomi, bukankah dahulu juga demikian. Bahkan
anggapan bahwa cadangan devisa sebesar 57 miliar dolar adalah
sangat besar, bisa menyesatkan. Angka tersebut memang jauh lebih
besar dibandingkan tahun 1997 yang cuma 19 milyar dolar. Akan
tetapi jika diukur dengan rasionya teradap PDB pada tahun masingmasing,
akan dihasilkan angka yang tidak berbeda terlampau jauh.
Begitu pula jika dibandingkan dengan berapa bulan kebutuhan
impor yang dapat dibiayai, maka juga keluar angka yang hanya
sedikit lebih baik. Harap diingat bahwa tadi kita sudah menyinggung
bahwa cadangan devisa USD 19 miliar ketika itu diklaim sebagai
jumlah memadai oleh BI.
Jika yang dimaksud dengan fundamental ekonomi adalah
struktur produksi nasional, mengapa kita masih begitu rentan dengan
fluktuasi harga komoditi tertentu, seperti minyak mentah
misalnya. Jika yang dimaksud adalah adanya keseimbangan yang
dinamis antara permintaan dan penawaran agregat, mengapa sumber
pertumbuhan ekonomi terbesar kita justeru berasal dari konsumsi.
Dan yang paling mendasar apakah ada perekonomian dengan
fundamental ekonomi yang kuat yang memiliki angka pengangguran
lebih dari 9 % (10 juta orang). Ingat bahwa jika dihitung dengan
standar yang lebih tinggi (yang lebih sesuai dengan teori ekonomi),
pengangguran bisa mencapai 30 % (lebih dari 30 juta orang).
Fundamental ekonomi yang kuat semacam apa pula yang dapat
dibangun di atas kemiskinan 37 juta rakyat Indonesia, yang mencakup
seperenam penduduk negeri. Dan jika ukuran kemiskinan
yang dipakai adalah standar internasional, maka jumlah orang miskin
menjadi lebih dari 100 juta rakyat atau hampir separuh penduduk.
Tentu saja kita tetap tidak mengharapkan krisis ekonomi akan
terjadi lagi, karena yang paling berat menanggungnya pasti adalah
rakyat banyak. Namun, kita perlu melihat segala kemungkinan
299
buruk di masa depan yang amat dekat ini. Manfaat dari prakiraan
kondisi akan memburuk atau sangat memburuk (krisis) adalah adanya
upaya yang lebih dini bagi pencegahan atau pelunakan
eskalasinya.
Krisis dapat terjadi dengan skenario yang berbeda dari tahun 1997.
Misalnya, pada tahun 1997, perbankan menyalurkan kredit sangat besar
jika dibandingkan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil
dihimpunnya, sedangkan saat ini keadaan adalah sebaliknya. Kredit
bermasalah juga lebih besar pada saat itu. Sehingga industri perbankan
sangat cepat terpukul oleh krisis moneter. Beban utang luar negeri
pemerintah dan swasta juga lebih besar daripada saat ini. Cadangan
devisa yang dimiliki saat itu sebenarnya juga tidak buruk (19 milyar
dolar) jika diukur dari keperluan impor, atau rasionya dari PDB. Saat ini,
57 milyar dolar, memiliki rasio yang hanya sedikit lebih baik dari itu.
Akan tetapi dilihat dari beban utang luar negeri (cicilan dan bunga)
pemerintah dan swasta, saat ini keadaannya memang lebih baik.
Ada kesamaan yang terlihat kasat mata. Ada arus modal asing
yang masuk cukup besar. Sekarang dalam bentuk investasi
portofolio. Dahulu lebih banyak mengalir ke perusahaan swasta
sebagai utang. Berbeda bentuk namun sama-sama bersifat jangka
pendek. Sekarang bahkan bersifat sangat pendek.
Bagaimanapun akan terjadi tekanan terhadap nilai tukar rupiah
jika modal tersebut pergi ke luar lagi secara mendadak (sudden
reverse), sekalipun tekanannya akan tampak lebih lemah dibanding
tahun 1997 dahulu. Akan tetapi harus diwaspadai adanya dampak
psikologis terhadap para pemilik modal di dalam negeri jika hal itu
mulai terjadi. Bukankah mereka yang panik akan bisa saja memperburuk
situasi, antara lain dengan memborong dolar atau capital
outflow. Jangan lupa bahwa ada DPK di perbankan yang lebih dari
1.600 triliun rupiah, dan ada dana nonperbankan di pasar modal yang
300 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
berjumlah ratusan triliun rupiah. Jika sebagian dana itu outflow ditambah
dengan modal portofolio asing yang memang biasa keluar
masuk, maka jumlahnya akan lebih dari cukup untuk menghabiskan
cadangan devisa sebesar 57 milyar dolar, hanya dalam hitungan hari
atau jam.
Pada bab 3 telah disinggung bahwa lebih dari separoh DPK di
perbankan adalah milik individu, bukan lembaga (perusahaan), sehingga
pengambilan keputusannya bisa berlangsung secara sangat
cepat. Ditambah lagi dengan fakta bahwa DPK yang terdiri dari rekening
tabungan, giro dan deposito tersebut bersifat terkonsentrasi atau dimiliki
oleh segelintir pihak. Rekening bernilai di atas Rp 100 juta dengan
total lebih dari 85 % DPK hanya terdiri dari sekitar 1,5 % rekening.
Bahkan yang bernilai di atas Rp 1 milyar hanya terdiri dari 0,14 %
rekening, yang menguasai lebih dari 50 % DPK. Bisa diduga pula bahwa
satu orang atau lembaga memiliki beberapa rekening bank. Dengan
demikian, bagaimana kita bisa merasa bahwa fundamental ekonomi
kita kuat dan aman, jika sedikit pihak menentukan “nasib” orang banyak.
Jangan dilupakan pula bahwa para pemilik modal besar, dalam
dan luar negeri, tidak segan-segan menjadi spekulan dalam sektor
keuangan. Bagi kebanyakan mereka, keuntungan diri sendiri jauh
lebih penting dari sekadar nasionalisme atau nasib orang banyak. Jika
fluktuasi yang tidak stabil, termasuk depresiasi rupiah yang drastis,
akan menguntungkan bagi mereka, tidaklah mustahil justeru akan
diupayakan demikian. Tidak bisa pula kita menutup mata akan
kemungkinan adanya oknum yang memiliki wewenang di Bank
Indonesia dan pemerintahan turut mengambil keuntungan.
Di bagian depan kita sudah mengingatkan bahwa meski beberapa
indikator eksternal menunjukkan perbaikan, ekonomi Indonesia
masih rentan terhadap risiko contagion effect, penularan krisis dari
negara lain. Sebagaimana telah kita bahas, struktur ekspor kita juga
301
kurang kuat (dilihat dari aspek komoditi dan negara tujuan) dan
impor kita bergantung pada sedikit negara. Bahkan, keadaan
transaksi berjalan dan Neraca Pembayaran Internasional kita secara
keseluruhan amat bergantung pada arus keluar masuk modal asing.
Padahal, ada indikasi peningkatan tingkat kerentanan sektor
eksternal selama tahun 2007 dan masih berlanjut pada beberapa bulan
tahun 2008, khusus yang terkait dengan derasnya arus modal
portofolio. Antara lain peningkatan transaksi finansial berjangka
pendek, berupa kepemilikan SUN, SBI dan saham oleh asing, yang
melebihi transaksi finansial berjangka panjang atau penanaman
modal langsung. Derasnya arus masuk modal asing ke lantai bursa
meningkatkan sisi permintaan secara signifikan, sehingga mendorong
kenaikan IHSG yang sangat tajam. Sementara itu dari sisi penawaran,
penambahan emisi (saham, obligasi,dll) baru terjadi dalam jumlah
yang tidak sebanding. Akibatnya, kenaikan harga saham tampak tidak
sesuai (seimbang) dengan kinerja perusahaan emiten (yang
menerbitkan emisi), yang suka disebut dengan gejala bubble.
Secara teoritis, bubble ini dapat meletus, sehingga memicu pembalikan
arus modal asing keluar pada saat kondisi yang tidak menguntungkan.
Bisa dikatakan, perekonomian Indonesia beruntung
(harus diakui, sebagiannya karena upaya dari pemerintah dan BI)
karena IHSG kemudian terkoreksi secara tidak terlampau dramatis
secara makro ekonomi, meskipun ada capital loss yang cukup
signifikan bagi sebagian pelaku pasar keuangan. Perlu dicatat bahwa
sebagian besar penyebab koreksi itu adalah dampak dari keadaan
keuangan global.
Sementara itu, BI dan kebanyakan ekonom amat yakin bahwa
rupiah tidak akan terdepresiasi sedrastis tahun 1997, yang turun
sampai menjadi seperlimanya. Kemungkinan besar memang
demikian, namu bagaimana jika yang terjadi adalah depresiasi sekitar
302 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
30-50 %, nilai tukar rupiah menjadi sekitar Rp 12.000 pada akhir tahun
2008 atau awal tahun 2009. Kebanyakan pelaku ekonomi negeri ini
pasti akan sangat terpukul. Minyak goreng saja bisa hilang dari pasar
ketika harga internasional CPO jauh melebihi harga di dalam negeri,
sehingga bisa dibayangkan jika didorong lagi oleh depresiasi rupiah.
Pukulan bagi peternak ayam, perikanan darat, dan sejenisnya pasti
sangat telak, mengingat pakan ternak masih berkomponen impor
yang tinggi. Ribuan contoh pukulan bisa diberikan di sini. Intinya,
sekalipun yang terjadi adalah “krisis kecil”, kebanyakan pelaku
ekonomi akan babak belur, karena mereka justeru tidak memiliki
daya tahan sekuat tahun 1997 lagi. Dan jangan lupa, APBN pun akan
mendapat beban lebih berat, sehingga ruang fiskal bagi pelayanan
umum (apalagi yang bersifat merangsang pertumbuhan) akan
semakin sempit.
Jika memang terbukti tidak terjadi krisis sampai dengan awal
tahun 2009, bagaimana dengan pada tahun-tahun berikutnya? Tingkat
keterbukaan yang amat tinggi dari perekonomian Indonesia (semakin
terintegrasi dengan tatanan kapitalisme dunia) membuat “siklus bisnis”
pasti terjadi. Peak turun dari perekonomian tidak bisa dihindari dalam
kurun waktu tertentu, yang jika tidak hati-hati dengan mudah berubah
menjadi krisis. Setiap upaya mencegah krisis memerlukan biaya ekstra
jika dilihat dari perspektif kebijakan makroekonomi.
Kita sudah memiliki pengalaman mengenai biaya pemulihan
krisis, dan sebenarnya juga telah mengeluarkan biaya cukup besar
untuk mencegah krisis pada akhir tahun 2007 sampai dengan awal
tahun 2008 ini. Biaya mengenai yang disebut terakhir ini memang
tidak terlampau kasat mata bagi publik, karena antara lain berupa
”trade off” kebijakan ekonomi. Kebijakan makroekonomi yang bias
moneter dan sektor keuangan (termasuk perbankan) telah mengkerdilkan
kebijakan lainnya.
303
Dengan kenaikan harga BBM dan masih belum menentunya
pasar keuangan internasional dan harga-harga komoditas strategis di
dunia, maka biaya ”pencegahan krisis” pun akan menjadi semakin
besar. Upaya mempertahan nilai tukar rupiah dan pengendalian
inflasi akan menjadi lebih besar daripada waktu sebelumnya. Sebagai
contoh, BI sudah memberi sinyal akan memperketat kebijakan
moneternya (sebetulnya sudah cukup ketat selama ini). Pemerintah
pun berencana (sebagiannya karena terpaksa) lebih mengerem pengeluaran
dan berupaya menaikan penerimaannya dari pajak. Secara
keseluruhan berarti akan ada dampak kontraksi bagi perekonomian,
yang antara lain akan diindikasikan oleh laju pertumbuhan yang
menurun dan meningkatnya pengangguran. Khusus masalah pengangguran
ini kita musti mengukurnya dengan ukuran yang
standar secara teori ekonomi (berarti memasukkan angka setengah
pengangguran ke dalam definisi pengangguran).
Kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi adalah kebijakan pengendalian
inflasi tidak berhasil, sedangkan perekonomian sudah
terlanjur terkontraksi. Fenomena ini dalam khasanah teori biasa disebut
stagflasi, dimana tingkat pengangguran yang tinggi terjadi
bersamaan dengan inflasi yang tinggi. Stagflasi yang cukup parah dan
berlangsung cukup lama (setahun atau lebih) bisa disebut krisis, dan
akan berdimensi lebih luas jika disertai depresiasi besar dari nilai
tukar terhadap mata uang asing.
Dengan kata lain, pada saat ini dan satu dua tahun kedepan,
seandainya krisis ekonomi tidak terjadi pun, keadaan telah cukup
buruk. Sekali lagi kita ingatkan soal pengangguran dan kemiskinan,
kondisi mikro UMKM, serta kehidupan rakyat kebanyakan. Logika
pemerintah tentang penyerapan tenaga kerja dengan memacu pertumbuhan
ekonomi (terutama dengan bersolek agar investasi asing
berdatangan), seandainya berjalan sesuai rencana pun, hasilnya tidak
304 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
akan memuaskan. Apalagi jika skenario tidak berjalan dengan baik.
Setiap 1 % pertumbuhan ekonomi saat ini diduga hanya akan menciptakan
kesempatan kerja sekitar 250.000, jadi jika tumbuh 6 % baru
akan menyerap sekitar 1,5 juta pencari kerja. Bukankah jumlah tersebut
baru setara dengan pertambahan angkatan kerja setiap tahunnya,
lalu akan sampai kapan pengangguran yang tinggi bisa diatasi.
Ketika angka pengangguran menurun pada tahun 2007 pun, ternyata
sumber utamanya justeru bukan dari pertumbuhan ekonomi seperti
yang diharapkan, melainkan karena penyerapan sektor non formal.
Sudah pasti pula kemiskinan tidak akan bisa dientaskan dengan
skenario semacam itu.
Kotak 6.2
B. Beberapa Alasan Teknis dari Penolakan
Alasan utama penolakan kita adalah karena agenda neoliberalisme
di Indonesia hanya merupakan bentuk mutakhir dari kapitalisme, yang
dahulu pernah berwujud penjajahan fisik (kolonialisme). Indonesia
membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa mengusir kolonialisme
yang telah mengakibatkan penderitaan langsung bagi rakyat banyak.
n Dengan semakin terintegrasinya perekonomian Indonesia kepada tatanan
kapitalisme dunia, maka dampak “siklus bisnis” internasional akan selalu
dirasakan. Pada saat bersamaan, perekonomian nasional pun memiliki
siklus bisnis sebagaimana lazimnya perekonomian yang amat mengandalkan
mekanisme pasar. Peak turun dari perekonomian tidak bisa
dihindari dalam kurun waktu tertentu, yang jika tidak hati-hati dengan
mudah berubah menjadi krisis.
n Seandainya krisis ekonomi tidak terjadi pun, keadaan saat ini telah cukup
buruk. Dan upaya pencegahan krisis memerlukan biaya yang akan memperparah
keadaan ekonomi rakyat kebanyakan.
305
Bahkan, dampaknya masih didera hingga kini, yang antara lain berupa
struktur ekonomi dualistis dan struktur ketergantungan ekonomi.
Kapitalisme juga yang “menyusup” dalam ideologi (faham) pembangunan
Orde Baru, yang akibat buruknya justeru semakin dirasakan
pada era kini. Faham yang mengagungkan pembangunan ekonomi
(pembangunanisme) adalah versi Negara Dunia Ketiga, termasuk
Indonesia, tentang faham negara kesejahteraan atau Keynesisme yang
diformulasi bagi kepentingan kapitalisme internasional.
Sosialisasi pembangunanisme berisi segala penjelasan dan
penalaran yang bermuara pada janji akan terciptanya kesejahteraan
bagi rakyat kebanyakan. Penalaran ilmiah oleh ekonom terkemuka,
dalam dan luar negeri, disampaikan dengan meyakinkan. Salah satunya
bernada “kita tumbuh dahulu, kue menjadi sangat besar, baru
kemudian dibagikan secara merata”. Diyakini akan ada mekanisme
penetesan ke bawah (trickle down effect). Begitu pula logika akan
perlunya ULN, PMA, investasi, dan seterusnya. Peran negara dalam
konteks ini bersifat ganda, sebagai pelaku pembangunan ekonomi
(investor atau pengusaha) serta menjadi ”pengawal” agar segala sesuatunya
berjalan dengan lancar. Hasilnya seperti yang telah disinggung
terdahulu, pada mulanya kinerja perekonomian begitu
menjanjikan (sebab utamanya adalah berlimpahnya dana utang dan
investasi asing), untuk kemudian menjadi sangat buruk pada
akhirnya. Dari sisi rakyat kebanyakan, ada sedikit yang bisa
dinikmati rakyat pada era Orde Baru untuk kemudian mengalami
penderitaan pada masa kini. Memang ada sejumlah kecil masyarakat
yang menikmati hasil pembangunanisme dalam porsi besar, dan
kemudian bertahan menjadi elit masyarakat hingga kini.
Neoliberalisme adalah konsep sekaligus paket kebijakan
ekonomi yang dijelaskan secara sedikit berbeda dari pembangunanisme.
Bahkan dikesankan bermaksud memperbaiki kesalahan dan
306 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
mengatasi masalah yang ditimbulkannya. Dikembangkan beberapa
konsep dan hipotesa tentang sebab-sebab kegagalan upaya memakmurkan
rakyat dan stagnannya perekonomian, sekaligus rekomendasi
perubahannya. Sebagai contoh adalah diagnosa
kebanyakan ekonom mainstreams tentang kehancuran perekonomian
Indonesia di penghujung era Orde Baru. Alih-alih menganggap
penyebab krisis adalah terlampau terintegrasinya perekonomian
Indonesia kepada tatanan kapitalisme dunia, malah hasil
diagnosa yang disodorkan adalah karena Perekonomian Indonesia
kurang konsisten dalam pengintegrasian itu. Solusinya, perekonomian
kita harus lebih pasar oriented, menghilangkan secara sungguhsungguh
hambatan bagi mekanisme pasar, serta lebih terbuka dengan
pihak asing.
Pandangan ini ditopang oleh wacana internasional mengenai
teori dan kebijakan ekonomi. Berbagai krisis yang terjadi di banyak
negara selama era 90-an, setelah sebelumnya krisis utang selama era
80-an, tidak berhasil membuat perubahan yang cukup mendasar
dalam teori ekonomi, khususnya teori ekonomi makro. Paling jauh
yang terjadi adalah terciptanya konsensus dalam beberapa “faksi”
mainstreams macroeconomics, sebagaimana yang tercermin dalam
konsensus Washington. Tidak dapat lagi disebut adanya dominasi
Keynesian ataupun dominasi monetarist. Mankiw yang mengklaim
dirinya sebagai new Keynesian pun tampak sangat monetarist.
Mustinya kita waspada terhadap apa yang dikatakan oleh Samuelson,
sebagaimana dikutip oleh Mankiw (2006), “Saya tidak peduli siapa
yang membuat undang-undang suatu negara, atau membuat perjanjian-
perjanjian negara tersebut, jika saya mampu menulis buku ajar
(textbook) ilmu ekonominya.”
Dengan demikian, “konsep baru” itu jelas hanya merupakan
varians lain dari “persediaan konsep” yang dimiliki kapitalisme.
307
Konsep itu secara logis mendapat momentum penerapannya dalam
tatanan dan kondisi yang paling mutakhir.
Dari sisi rakyat kebanyakan, pembangunanisme Orde Baru yang
menyediakan beberapa program bantuan langsung secara masif
(banpres, inpres, jps, dll) saja dirasakan tidak berarti banyak. Apalagi
dengan agenda neoliberalisme saat ini, yang dengan terang benderang
akan mengurangi hal-hal yang bersifat subsidi dan pelayanan umum.
Artinya, berbagai kebijakan ekonomi secara langsung akan bersifat
menyengsarakan rakyat, setidaknya dalam jangka pendek.
Tentu saja pendukung neoliberalisme berusaha menjelaskan dan
berargumen dengan mengemukakan perlunya “sedikit” pengorbanan
dari rakyat untuk beberapa waktu (yang lamanya tidak pernah
jelas). Ketika mekanisme pasar bekerja sepenuhnya dengan baik,
maka pada akhirnya kesejahteraan seluruh rakyat bisa diwujudkan.
Sebagai contoh adalah soal ketenaga kerjaan, dalam isyu revisi UU
beberapa waktu yang lalu. Jika buruh bersedia dibayar lebih murah
dan gampang “diatur”, maka Indonesia akan diminati investor asing
(PMA), toh pada akhirnya akan dapat diserap lebih banyak tenaga
kerja. Bahkan para pencari kerja bisa “bermimpi”, pada suatu saat
perusahaan yang berebut mencari pekerja, karena kebutuhan akan
tenaga kerja yang banyak, bukannya seperti saat ini.
Yang tidak diutarakan (disamarkan) adalah berapa lama hal itu
kira-kira akan terjadi, jika memang dimungkinkan. Bagaimana jika
semua negara miskin dan menengah melakukan taktik yang sama.
Bukankah globalisasi membuat PMA akan dengan mudah
memindahkan modalnya ke mana suka. Contoh-contoh bisa kita
tambahkan berkenaan dengan insentif pajak bagi PMA, penjualan
BUMN, kesediaan pemerintah “mengalah” kepada kontraktor pertambangan
asing, dan sebagainya. Pada akhirnya, semua negara
dunia ketiga dipaksa berbagi potongan kue kecil yang disisakan oleh
negara industri maju. Impian untuk mengejar ketertinggalan dari
308 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
negara industri maju, seperti yang diajarkan dalam buku teks ilmu
ekonomi pembangunan, adalah memang betul-betul mimpi jika
menggunakan cara yang disediakan mainstreams economics.
Ada baiknya pula jika kita menjelaskan beberapa alasan penolakan
terhadap agenda neoliberalisme yang lebih “teknis” dan
dapat dicermati dalam fakta dan dinamika perekonomian nasional
saat ini. Sebagiannya dengan mudah dapat dibaca dari angka-angka
resmi, indikator ekonomi Indonesia, yang sebagian besarnya telah
disajikan dalam bab-bab terdahulu. Pada bagian ini akan dicermati
kembali beberapa diantaranya.
Pertama tentang soal Neoliberalisme telah dan masih akan menguras
harta kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) kita. Hasilnya
sudah dan tetap akan dinikmati para kapitalis asing, serta sebagian
orang kaya di dalam negeri. Penalarannya, sudah terlihat dalam
banyak uraian di atas. Kita tambahkan saja dengan ilustrasi angkaangka.
Diperkirakan selama periode 1970-2007, jadi belum termasuk
sejak zaman kolonial, minyak mentah yang sudah dikuras mencapai
16 miliar barel. Hutan alam yang jutaan hektar, tinggal sekitar 30
persennya. Emas, perak, batubara, nikel, dan bahan tambang lainnya
telah dikuras sedemikian rupa. Sementara itu, Utang luar negeri
(ULN) yang telah dicairkan selama kurun itu melebihi angka USD 200
miliar. Meskipun sekitar sepertiganya adalah utang swasta, dalam
prakteknya banyak yang digaransi oleh pemerintah, atau memang
merupakan utang para kroni penguasa.
Khusus untuk utang pemerintah, keadaannya diperparah oleh
membengkaknya utang dalam negeri (sebagaimana yang telah dibahas
pada bab 2). Pada akhirnya ketika neoliberalisme mulai dilaksanakan
secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, beban
utang pemerintah sedemikian memberatkan kondisi keuangan
negara. Pembayaran cicilan dan bunga utang setiap tahunnya lebih
dari seperempat pendapatan pemerintah (lihat tabel 6.1).
309
Tabel 6.1 Perkembangan beban Utang Pemerintah dalam APBN
*perkiraan penulis dari data SUN; Sumber: APBN, diolah
Total pembayaran beban utang tersebut bisa dibandingkan dengan
penerimaan SDA pada kurun waktu bersamaan. Kita akan bisa
mengatakan bahwa dalam kebanyakan tahun anggaran, maka hasil
penerimaan SDA hanya dihabiskan untuk membayar beban itu.
Dapat pula angka-angkanya diperbandingkan dengan pengeluaran
subsidi, yang berulangkali ditegaskan akan dikurangi oleh pemerintah
(lihat tabel 6.2).
Tabel 6.2
Pembayaran Beban Utang, Subsidi dan penerimaan SDA (Rp milyar)
Sumber: APBN dan LKPP, diolah
Tahun Beban Utang Subsidi Penerimaan SDA
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
103.027
103.857
99.587
125.469
126.509
143.090
197.536
77.443
43.628
43.899
91.529
120.784
107.410
150.214
85.672
64.755
67.739
96.717
110.441
164.773
133.018
Tahun
Cicilan
ULN
Cicilan
UDN
Bunga
ULN
Bunga
UDN
total
Pendapatan
Negara
%
99/00
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
20.196
7.623
15.885
12.259
19.812
46.491
37.130
52.725
57.922
-
-
-
3.931
14.424
16.492
24.228
11.339
60.063
20.505
18.830
28.945
62.261
18.995
23.200
21.655
24.129
25.728
22.230
31.238
58.197
25.406
46.356
39.286
43.496
54.897
53.822
62.931
57.691
103.027
103.857
99.587
125.469
126.509
143.090
197.536
200.644
205.335
301.078
298.605
341.396
403.366
495.154
637.797
708.494
31,4
28,1
34,2
34,7
29,2
31,1
25,6
22,4
27,9
310 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
Kita bisa membayangkan seandainya pembayaran cicilan dan
bunga utang itu “diberikan” kepada penduduk miskin. Seandainya
dilakukan selama satu tahun saja, tahun 2007 yang menyediakan
dana 197,5 triliun rupiah, misalnya. Oleh karena jumlah penduduk
miskin menurut BPS adalah sekitar 37 juta, maka setiap orang akan
mendapat 5,34 juta rupiah. Menurut data statistik pula, rata-rata satu
keluarga beranggotakan 4,3 orang (jumlah penduduk dibagi dengan
jumlah rumah tangga), sehingga setiap keluarga akan mendapat
sekitar 23 juta rupiah. Dengan demikian, secara perhitungan ini an
sich, maka tidak ada kemiskinan lagi di Indonesia. Tentu saja kita
memerlukan teknik “pemberian” yang memperhitungkan edukasi
dan perkembangan ke arah proses yang sehat dan mendorong
mereka memiliki pendapatan sustainable di masa datang.
Pengandaian itu hanya untuk memperlihatkan adanya masalah
alokasi anggaran dan prioritas kebijakan ekonomi di negeri ini.
Perlu diketahui bahwa cicilan dan bunga ULN dibayarkan kepada
kreditur asing (World Bank, ADB, USA, Jepang, Bank
komersial), yang bisa dipastikan dibelakangnya adalah kaum kapitalis
besar. Cicilan dan bunga UDN dibayarkan kepada pemegang
obligasi (SUN), diantaranya adalah bank-bank, lembaga keuangan,
dan penduduk asing (off shore) lainnya. Bisa dipastikan yang
menikmati pembayaran tersebut adalah para orang kaya di negeri ini
dan di negara asing (harap diingat data bab 4 tentang kepemilikan
asing atas bank umum). Bandingkan dengan subsidi yang dibayar,
yang rencananya bahkan akan ditiadakan setelah sekian waktu.
Subsidi itu sendiri, menurut banyak penjelasan resmi, dianggap
dinikmati oleh orang kaya, artinya tidak sepenuhnya untuk orang
miskin. Sejatinya pula kita dapat membandingkan pos pembayaran
utang ini dengan pos belanja apa pun dalam APBN. Tidak akan ada
pos yang dapat menandinginya, padahal direncanakan akan tetap
demikian dalam tahun-tahun anggaran mendatang.
311
Kedua, segala mekanisme pasar uang dan pasar modal yang lebih
bebas dan semakin terintegrasi kuat dengan pasar internasional
hanya akan memberi kesempatan perolehan rente ekonomi
(rent seeking) yang besar bagi para pemilik modal. Bursa saham dan
pasar valuta asing adalah tempat perjudian legal dengan taruhan
yang amat besar. Bedanya dengan judi biasa, para pemilik modal
besar bisa berubah-ubah peran menjadi pemain atau bandar, dan
hampir selalu menang. Kunci utamanya adalah sistem informasi
canggih yang dimiliki, serta pemahaman yang sangat cermat akan
“mekanisme” tersebut. Termasuk di dalamnya adalah “memegang”
cara berfikir para pengambil kebijakan di Indonesia. Contoh paling
mutakhir adalah fenomena mengalirnya dana ke pasar modal
Indonesia, sehingga menguatkan IHSG dan rupiah. Hal itu pada
dasarnya dinamika rent seeking, tidak berhubungan kuat dengan
kinerja ekonomi nasional yang lebih fundamental, apalagi dengan
perbaikan kesejahteraan rakyat. Bisa menjadi lebih buruk jika dalam
waktu mendatang, fenomenanya berbalik arah. Pemerintah dan
Bank Indonesia tidak akan dapat berbuat banyak, dan secara
konseptual memang tidak boleh intervensi berlebihan.
Dalam contoh tadi, ada soal volatilitas nilai rupiah, khususnya terhadap
dolar Amerika, sebagai akibat derasnya modal portofolio yang
masuk ke pasar Indonesia. Artinya, penguatan nilai rupiah belum
benar-benar disebabkan oleh penguatan sektor riil dalam perdagangan
internasional Indonesia. Dengan mudah dan dalam waktu
singkat, rupiah bisa melemah jika modal portofolio tersebut mengalir
keluar. Yang bisa menjadi masalah adalah tidak selalu porsi penguatan
akan setara dengan porsi pelemahan nantinya (jika terjadi).
Ada banyak faktor lain seperti faktor psikologis bagi modal yang
sudah lebih dahulu masuk, serta faktor spekulasi dari pihak-pihak
yang ingin mendapat keuntungan dari fluktuasi itu.
312 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
Mungkin pembaca yang kritis akan bertanya, jika dalam
mekanisme pasar uang dan pasar modal itu para kapitalis besar tersebut
untung, siapa yang dirugikan? Disinilah letak kecanggihannya,
surplus yang ditarik meliputi berbagai sumber, dan sebagiannya hanya
bersifat mengurangi surplus lainnya sehingga tak terlalu kentara.
Diantara yang akan tersedot adalah hasil ekspor, bunga tabungan
domestik, sebagian penerimaan pajak, sebagian dana cadangan pemerintah
dan Bank Indonesia, dan pemain lokal yang amatiran. Ingat
uraian terdahulu mengenai penempatan dana perbankan di SBI,
kepemilikan asing atas SUN ataupun SBI, dan lain sebagainya. Jangan
dilupakan pula bahwa wilayah operasi modal adalah seluruh dunia,
sehingga akan ada perpindahan secara sistematis, sehingga ada kesempatan
“tumbuh” bagi masing-masing perekonomian. Ibarat padang
rumput yang amat luas, maka para penggembala dengan ternaknya
(modal) bisa leluasa berpindah lokasi sambil memperhitungkan
kemungkinan tumbuhnya kembali rumput yang telah dimakan.
Dalam konteks itu kita bisa memahami arti strategis dominasi
kepemilikan asing atas perbankan Indonesia. Begitu pula dengan
peningkatan aktivitas mereka dalam pasar modal Indonesia melalui
berbagai perusahaan sekuritas. Dan pada saat bersamaan, ada opini
kuat untuk mendorong agar perusahaan yang strategis (termasuk
BUMN) melakukan IPO atau semakin memperbesar saham dan
obiligasinya di pasar modal.
Ketiga, dengan liberalisasi perdagangan maka kita akan membiarkan
sebagian besar rakyat Indonesia berkelahi dengan “gaya
bebas” melawan pelaku ekonomi dari negara-negara maju. Petani
Karawang, yang hampir tak memperoleh bantuan apa pun dari
negara, akan bersaing dengan petani Cargil yang “dibantu” oleh
pemerintah USA (Khudori, 2004). Industri domestik apa pun dipaksa
siap bertarung dengan industri sejenis dari negara maju sekarang
313
atau dalam waktu amat dekat ini. Tentu saja, ada sebagian industri
kita yang telah siap dan mampu bersaing. Namun, sebagian besarnya
bisa dikatakan belum siap. Ketidaksiapan itu sendiri lebih dikarenakan
kurangnya bantuan pemerintah, yang bahkan menggerogoti
para pelaku usaha itu sejak era Orde Baru. Sementara itu,
para kapitalis kroni era Orde Baru sudah mulai secara sistematis
“mengalihkan” modalnya ke sektor yang bisa berkolaborasi dengan
kapitalisme global. Mereka pada umumnya kurang tertarik dengan
sektor riil domestik yang bersifat pengolahan atau yang padat karya.
Fokus mereka antara lain pada sektor ekstratif (pertambangan) dan
berkolaborasi dengan modal asing. Memang ada sektor riil domestik
yang mereka minati pula, karena memberi nilai tambah yang besar
bagi pemilik modal, yaitu sektor properti. Sektor properti dimaksud
tetap dengan catatan terkait sebagai penunjang bisnis lainnya.
Sebagian dari pemodal besar domestik bahkan secara nyata menginvestasikan
modalnya keluar negeri (capital flight). Ironi, bahwa
pemerintah mengemis agar PMA masuk, sementara kaum kapitalis
domestik sudah banyak yang “memarkir” modalnya ke luar negeri.
Yang tersisa di sektor riil, yang tidak dimiliki oleh pihak asing, adalah
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Petani dan UMKM “diminta”
bersaing secara bebas dengan siapa pun, termasuk melawan
MNC atau pemerintah Amerika. Para buruh pun diminta bernegosiasi
sendiri, dimana ada provokasi terselubung bahwa pabrik-pabrik bisa
dialihkan ke negara lain jika mereka memberi tawaran terlampau
tinggi dan dianggap tidak bersahabat karena suka menuntut.
Keempat, penerapan agenda neoliberalisme di Indonesia dalam
beberapa tahun terakhir terbukti secara langsung menambah penderitaan
rakyat. Dampak kenaikan BBM beberapa kali, yang disertai
dengan inflasi yang tinggi, membuat taraf hidup nyata rakyat benarbenar
turun.
314 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
Pada beberapa tahun awal pemulihan krisis sepertinya inflasi
memang bisa dikendalikan, dari 77,54 % (1998) menjadi 2,01 % (1999),
naik kembali pada tahun-tahun berikut menjadi 9,35 %, 12,55% dan
10,03 %. Yang perlu difahami adalah biaya pengendalian inflasi itu
sangat besar, salah satu diantaranya berupa suku bunga yang amat
tinggi. Akibatnya, sektor riil hampir tidak mendapat bantuan apa pun
dari sektor keuangan, serta biaya bunga utang yang dikeluarkan oleh
APBN akan terus membengkak.
Kelima, dengan privatisasi besar-besaran atas BUMN dan perusahaan
swasta domestik maka Indonesia mulai kehilangan kedaulatannya
atas banyak hal. Nilai-nilai kemerdekaan secara jelas
telah dikhianati. Memang sering dibantah oleh pendukung neoliberalisme
di Indonesia bahwa kita tetap bisa mengatur mereka
sesuai dengan hukum dan perundang-undangan negeri ini. Masalahnya,
segala peraturan perundang-undangan yang relevan juga telah
dan sedang “direvisi” sesuai dengan “pesanan”. Paket peraturan itu
sebagian besarnya sudah bersifat universal, mirip di seluruh dunia.
Cermati saja Undang-undang Penanaman Modal yang telah disahkan
pada tahun 2007, dimana tidak ada perbedaan lagi antara
modal asing dan modal domestik. Tatkala ada negosiasi soal beberapa
sektor yang tertutup untuk asing dalam peraturan level yang lebih
rendah, pihak kapitalisme segera berteriak dan menyerang balik.
Soal yang lebih parah adalah di dunia perbankan, dimana segala
macam pandangan dari Bassel, markas Bank for International
Seatlements (BIS), diterapkan hampir tanpa reserve oleh Bank
Indonesia. Wajar jika dalam beberapa tahun ke depan besar
kemungkinan mayoritas kepemilikan atas perbankan di Indonesia
akan dimiliki oleh pihak asing. Dalam konteks ini kita harus tetap
mencermati bahwa industri perbankan, melalui BLBI dan program
rekapitalisasi perbankan, telah menghabiskan biaya lebih dari 600
315
triliun rupiah. Dengan kata lain, yang sebenarnya menikmati bantuan
pemerintah tersebut adalah para pemilik modal besar (sebagian
besarnya adalah pihak asing).
Keenam, agenda neoliberalisme benar-benar bertentangan dengan
isi dan semangat pasal 33 UUD 1945. Mekanisme pasar amat
diandalkan sebagai dasar sistem ekonomi; hak milik pribadi dikembangkan
seluas-luasnya; peran ekonomi yang langsung dari
negara dikerdilkan. Tidak mustahil jika pasal itu pun akan diamandemen
secara terang-terangan, sehingga neoliberalisme menjadi
konstitusional. Sebenarnya, saat ini neoliberalisme masih bisa
digugat sebagai inkonstitusional, seperti yang dicontohkan kasus UU
Migas, Kelistrikan, dan Perpres kenaikan BBM. Akan tetapi, peraturan
perundang-undangan di bawah UUD sudah “disesuaikan”. Perkara
hukum yang mengangkat tema bertentangan dengan UUD, sering
kurang “powerful”, bahkan bagi perkara yang telah dimenangkan.
Ada siasat jitu bagi yang berpihak pada neoliberalisme yakni klausa:
peraturan terinci “mengalahkan” yang bersifat pokok-pokok. Oleh
karena itu pula, Undang-undang energi dengan semangat neoliberalisme
yang sama telah disahkan pada pertengahan tahun 2007,
dimana pasal terpentingnya adalah soal harga keekonomian dari
energi. Jika pun nanti bisa “dimentahkan” oleh judicial review, akan
disiasati seperti perundang-undangan sebelumnya.
Ketujuh, tidak benar jika dianggap tidak ada alternatif selain
neoliberalisme. Kita tidak harus menganut secara ketat satu aliran tertentu,
seperti Sosialisme atau alternatif yang lainnya. Dengan konsep
dasar, demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan, yang diamanatkan
oleh UUD 1945, banyak gagasan dan alternatif kebijakan
yang tersedia. Tidak soal jika dalam beberapa hal teknis kita mengadopsi
berbagai pemikiran ekonomi, asal bersesuaian dengan prinsip
dasar tadi. Bahkan kita tidak menolak mekanisme pasar sebagai salah
316 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
satu alat atau sarana pemecahan masalah ekonomi. Soal yang paling
mendesak diselesaikan saat ini adalah: Utang Luar Negeri pemerintah
harus dinegoisasi secara serius (langkah paling radikal adalah
ngemplang); Utang Dalam Negeri ditata ulang secara sungguhsungguh
(misalnya dengan menghapuskan kewajiban pembayaran
bunga atas sebagian besar obligasi sesuai dengan asal-usulnya), jika
dimungkinkan ada yang dihapus bukukan (write off); BUMN perlu
dibenahi (termasuk dimerger jika dinilai terlampau banyak, atau
dibatasi lingkup operasionalnya jika menghambat dinamika
ekonomi yang lebih efisien), bukannya dijual kepada pihak asing;
segala pembenahan harus melibatkan rakyat dan unsur-unsur
independen; Korporasi swasta yang vital bisa dibantu, namun secara
transparan; cara berfikir dalam pengelolaan APBN diubah, dengan
lebih berorientasi kepada rakyat; serta berkebalikan dengan semua
rekomendasi neoliberalisme, perekonomian kita justeru harus lebih
berorientasi “kedalam”.
Tidak selayaknya jika kita merendahkan kemampuan anak
bangsa dalam merumuskan konsep, bahkan kemampuan uji cobanya
secara bertanggung jawab. Bangsa Indonesia tidak perlu segan belajar
dari negara-negara lain yang berusaha melawan kapitalisme, seperti
di negara-negara Amerika Latin. Konsep alternatif dari kapitalisme
telah berkembang dalam wacana diskusi para akademisi yang kritis
dan para aktivis gerakan. Kesempatan yang lebih luas akan memungkinkan
konsep tersebut diuji. Contoh lain, meskipun dalam
skala yang masih terbatas, adalah perkembangan lembaga keuangan
mikro (seperti BMT dan kospin) yang mampu menjadi intermediasi
sebenarnya dari sektor keuangan dengan sektor riil.
317
Kotak 6.2
C. Bentuk-Bentuk Perlawanan
Dari uraian buku sampai sejauh ini bisa disimpulkan bahwa
perekonomian Indonesia jelas membutuhkan reformasi, lebih dari yang
terjadi di bidang politik. Kenyataan yang terjadi justeru bersifat sebaliknya.
Semua agenda pokok dan dasar pemikiran utama pengelolaan ekonomi
nasional sebenarnya sama sekali tidak berubah sejak zaman Orde Baru,
dikelola menuruti kehendak Kapitalisme internasional. Dalam bentuk
teknisnya memang seolah ada perubahan mendasar sehingga mencerminkan
konsep yang kita sebut sebagai agenda neoliberalisme.
Perubahan pemerintahan sejak kejatuhan Soeharto, mustinya
membawa bangsa dan negara Indonesia kepada posisi yang jauh lebih
baik berhadapan dengan kekuatan pemodal besar internasional.
Sekalipun kita tidak mungkin untuk lepas hubungan dengan kapitalisme
internasional, namun pemerintah wajib berupaya melindungi
Alasan utama penolakan terhadap neoliberalisme adalah karena agendanya
di Indonesia hanya merupakan bentuk mutakhir dari kapitalisme, yang
dahulu pernah berwujud penjajahan fisik (kolonialisme), serta faham pembangunan
di era Soeharto.
Alasan penolakan yang lebih bersifat teknis pada saat ini, antara lain adalah:
n Akan menguras hasil dan kekayaan SDA.
n Hanya memberi kesempatan perolehan rente ekonomi yang besar bagi
para pemilik modal, melalui sektor keuangan yang telah diliberalisasi.
n Membiarkan sebagian besar rakyat Indonesia bersaing dengan pelaku
ekonomi di negara-negara maju yang lebih kuat dan dibantu oleh
negaranya.
n Terbukti secara langsung menambah penderitaan rakyat.
n Indonesia mulai kehilangan kedaulatannya atas banyak hal.
n Bertentangan dengan isi dan semangat pasal 33 UUD 1945.
n Ada alternatif konsep selain neoliberalisme.
318 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
kepentingan bangsa. Setidaknya, pemerintah musti mengelola
perekonomian dengan orientasi peningkatan bagian surplus
ekonomi untuk negara dan mengamankan kehidupan ekonomi
rakyat kebanyakan dari berbagai gejolak pasar dunia.
Akan tetapi seperti yang sudah kita singgung, awal pemulihan
dari krisis ekonomi saja telah berlangsung dengan cara yang tidak
benar dan justeru mengandalkan pihak yang sebenarnya turut dalam
konspirasi kapitalisme dunia. Akibatnya, cara berfikir dan arah kebijakan
ekonomi negara (pemerintah dan BI) mengikuti konsep yang
seharusnya ditolak. Dalam kalimat yang lebih radikal, negara telah
dikuasai kaum kapitalis (asing dan kroni domestiknya).
Akibatnya, peluang perbaikan yang bisa diandalkan adalah
perubahan sosial dalam artian yang lebih luas, meskipun upaya pembenahan
mekanisme kenegaraan tetap tercakup di dalamnya. Kita
bisa menyebut aktor yang bersemangat untuk perubahan tersebut
sebagai aktivis gerakan.
Hanya saja, yang lebih bisa diandalkan oleh aktivis gerakan
(terutama gerakan mahasiswa) sampai sejauh ini adalah peran
individu dalam perubahan sosial. Kadang individu itu meningkat
menjadi sekumpulan orang yang terorganisir, sebuah komponen
masyarakat, yang memotori perubahan dalam aspek tertentu. Dalam
beberapa kasus, mereka berhasil mendapat dukungan atau
partisipasi dari masyarakat yang lebih luas.
Sehubungan dengan pola perubahan yang demikian, eksplorasi
nilai-nilai normatif seringkali menjadi langkah efektif. Tema-tema
peradaban, kemanusiaan, nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur lain
yang universal, kerap mampu memberi semangat sekaligus imajinasi
mengenai perubahan sosial macam apa yang dicita-citakan.
Diantaranya adalah eksplorasi nilai-nilai normatif dan upaya merumuskannya
dalam bahasa kekinian. Begitu pula dengan studi atas
319
berbagai peradaban yang pernah ada di dunia, akan membuka perspektif
tentang adanya “cara pandang” lain yang berbeda dari kapitalisme.
Apalagi jika diskusi tersebut bisa mencapai tahap yang lebih dari
sekadar epistemologis, melainkan juga sudah teoritis dan strategis.
Epistemologis, bersifat filosofis; teoritis, bersifat ilmu pengetahuan;
strategis, bersifat ilmu dan seni, merekomendasikan kerangka tindakan.
Sebagaimana pertumbuhan yang terjadi dalam semua peradaban,
segala nilai yang dikandungnya mengalami proses evolutif, dari
individu-individu menjadi diterima umum. Secara simultan dari ide
menjadi praktek, dan dari praktek disempurnakan lah ide, begitu
seterusnya. Sebagian besar prosesnya juga bersifat “uji coba”, ada
yang bersifat dialektik, eklektik, bahkan ada yang koinsiden.
Penalaran dalam model perubahan tadi memang mengandalkan
perkembangan ide-ide. Akan tetapi, kondisi “material” dari peradaban
modern yang dominan saat ini sebenarnya amat memungkinkan
terjadinya perubahan besar. Hegemoni paradigma kapitalisme
neoliberal dalam hampir semua aspek kehidupan di sebagian besar
belahan bumi telah mengakibatkan ketidakseimbangan dan krisis
kehidupan yang makin parah. Kerusakan lingkungan alam, degradasi
moral, ketidakadilan dan sebagainya sudah terasa menjadi “magma”
yang sewaktu-waktu meletus menjadi ledakan perubahan.
Kesadaran bahwa dunia sedang mengarah kepada kehancuran
jika dikelola dalam kerangka paradigma sekarang ini juga mulai disadari
sendiri oleh sebagian pemikir Barat. Sebagian masyarakat
Barat mulai terlibat aktif dalam demonstrasi dan pernyataan sikap
menentang berbagai kebijaksanaan pemerintahnya yang dinilai
menindas manusia lainnya di berbagai belahan bumi. Kebangkitan
kembali kehidupan spiritual dan religiusitas, yang pada awalnya
memang merupakan bagian dari kehidupan kapitalistik, secara perlahan
mengarah kepada nilai-nilai “aslinya”.
Modal sebagai komponen utama peradaban barat moderen
320 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
(kapitalisme) mengandung kontradiksi dalam dirinya sendiri. Persaingan
yang makin ketat diantara mereka, serta keharusan untuk
tumbuh tanpa batas, membuatnya berpotensi untuk menghancurkan
dirinya sendiri. Keberhasilan mereka untuk membuat
“kesepakatan” akan formasi sosial ekonomi tertentu di seluruh dunia
sambil tetap bersaing, pasti akan ada batasnya. Krisis yang secara
siklikal, berulang dan musiman, terjadi pada kapitalisme sebagai
tatanan perekonomian, sangat mungkin menjadi tidak teratasi.
Sejauh ini, sejak tahun 1929, kapitalisme berhasil meredam krisis
siklikalnya agar terjadi dalam eskalasi yang dapat ditangani dan tak
menghancurkan sistemnya. Bahkan, krisis siklikal tersebut mulai
dapat dipindahkan secara geografis, termasuk “memilih” siapa
penanggung bebannya yang paling berat. Bagaimanapun, besar
kemungkinan krisis tersebut menjadi akut dan tak tertanggungkan
oleh sistem.
Permasalah teknisnya adalah penguatan “kombinasi organis”
antara ide-ide besar dan “kondisi material” yang memaksa, untuk terjadinya
perubahan besar. Dalam hal inilah kader gerakan dan segala
aktivitasnya dapat ikut berperan besar. Termasuk di dalamnya
adalah upaya “penyadaran” semua komponen masyarakat. Peta
umum atas sikap terhadap agenda neoliberalisme (sebagaimana
dijelaskan pada bab 5) harus diubah. Rakyat kebanyakan, yang merupakan
korban, setidaknya tidak menjadi pasif atau menerima begitu
saja, apalagi berubah menjadi kelompok orang yang menunggu
bagian kue kapitalisme (dengan peluang yang amat kecil). Juga para
pendukung yang sebetulnya bersikap demikian karena kurang sadar
saja masih berpeluang untuk diyakinkan agar ikut menolak. Bagi
kelompok yang disebut terakhir ini, persuasinya adalah penolakan
tidak mesti berarti peruntungan ekonomi mereka menjadi buruk.
Harus diakui, uraian tentang penolakan atau perlawanan di atas
321
bersifat elitis, dimana rakyat dengan berbagai komponennya lebih
dianggap objek penyadaran (pasif). Perkembangan belakangan ini
menunjukkan bahwa rakyat bisa distimulus untuk lebih proaktif.
Memang masih dibutuhkan sedikit upaya penyadaran, namun pada
awal dan level tertentu saja, perlawanan kemudian mesti bersifat
built in dari komponen rakyat itu sendiri. Dalam konteks ini, yang
terlihat sudah “menjanjikan” adalah gerakan buruh, paguyuban atau
asosiasi para guru, komunitas UMKM, dan komunitas tani.
Gerakan mahasiswa, LSM dan gerakan “elitis” lainnya yang
melakukan perlawanan terhadap agenda neoliberalisme harus bisa
menciptakan “fitur” aksi yang menarik dan komunikatif, sehingga
bisa ditindaklanjuti oleh gerakan masa secara sustainable. Aksi
demonstrasi elitis atau gerakan pemberdayaan sebatas dana dan tema
yang tersedia, akan menjadi sangat tidak efektif. Upaya merumuskan
sekaligus melaksanakan kombinasi gerakan “elitis” dan bersifat massa
memerlukan kecerdasan dan kreatifitas para aktivis gerakan.
Harus diingat pula bahwa kita memulai dari suatu fakta ekonomi
tertentu, sehingga beberapa persuasi tetap dilakukan, misalnya
berkaitan dengan kepentingan ekonomi orang kebanyakan. Perjuangan
dengan tema perbaikan nasib ekonomi dengan contoh yang
“mudah dicerna” oleh rakyat patut dikedepankan. Pada saat bersamaan,
pemahaman aktivis terhadap seluruh agenda neoliberalisme dibutuhkan
sebagai acuan agar perjuangan bisa dirangkai secara
sinergis.
Beberapa jebakan telah terpasang, seperti dipicunya konflik
horisontal antar elemen masyarakat, agar agenda perlawanan yang
menyeluruh terabaikan. Jebakan bisa pula berupa pemanfaatan, secara
langsung maupun tidak, dalam tema pelemahan negara (state).
Jika asal mengurangi kekuasaan negara yang otoriter dan korup,
maka jalan terbuka bagi peran modal besar (swasta), padahal pem-
322 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
berdayaan (empowering) rakyat belum terwujud. Sepatutnya pula
jika kita berhati-hati dalam mengangkat tema korupsi (KKN), yang
bisa mengalihkan perhatian terhadap “perampokan” yang lebih
sistematis dan legal.
Kita tidak pula asal anti dengan kaum pemilik modal domestik
(meskipun skala asetnya sudah raksasa). Diperlukan gabungan antara
pendekatan pemaksaan dengan yang bersifat persuasif (penyadaran).
Pengertian pemaksaan adalah melalui perundang-undangan
(regulasi) yang diperjuangkan dalam mekanisme kenegaraan, misalnya
terkait soal tenaga kerja dan kewajiban comunity development.
Persuasi bisa diberikan dengan penalaran yang lebih berjangka
panjang, seperti soal keuntungan yang sustainable dan jaminan keamanan
dari kerawanan sosial yang radikal, serta rasa nasionalisme.
Kotak 6.3
n Perubahan pemerintahan (termasuk reformasi ekonomi) mustinya
membawa bangsa dan negara Indonesia kepada posisi yang lebih
baik berhadapan dengan kekuatan pemodal besar internasional. Akan
tetapi, kesalahan dilakukan sejak awal pemulihan krisis karena
mengandalkan pihak yang justeru mewakili kepentingan kapitalisme
dunia. Bisa dikatakan bahwa negara semakin dikuasai kaum kapitalis
(asing dan kroni domestiknya).
n Perlawanan yang sementara ini bisa diandalkan adalah perubahan
sosial dalam artian luas, termasuk perjuangan untuk pembenahan
mekanisme kenegaraan. Perubahan sosial dimaksud juga masih lebih
bertumpu pada peran individu dan kelompok masyarakat tertentu.
n Perlu diwaspadai adanya berbagai jebakan seperti dipicunya konflik
horisontal antar elemen masyarakat, serta pemanfaatan tema
pelemahan negara (state).
323
D. Kebutuhan akan Aliansi Perlawanan
Kita tadi mengakui bahwa telah ada perlawanan yang relatif
terorganisir, baik berasal dari gerakan mahasiswa mapun gerakan
sosial lainnya. Tadi juga telah disinggung bahwa beberapa gerakan
komponen masyarakat (seperti buruh, guru, petani, pedagang kecil,
dll) pun sudah mulai cukup signifikan. Berbagai komponen gerakan
di Indonesia tersebut seharusnya bisa mengembangkan kerjasama
atau aliansi. Sangat mungkin dikembangkan aliansi strategis dan
aliansi taktis atas dasar pemahaman kondisi kekinian yang memadai.
Untuk beberapa komponen, bahkan bisa dibangun aliansi idealistis,
dimana terdapat banyak kesamaan mengenai idealita yang diperjuangkan
untuk terwujud.
Masih cukup wajar jika berbagai komponen gerakan cenderung
menempatkan aliansi idealistis, sebagai salah satu langkah utamanya.
Namun tidak bisa dihindari bentuk atau jenis kerja sama lain, mengingat
yang tengah dihadapi adalah dominasi kapitalisme neoliberal
yang membawa ancaman bagi sebagian besar umat manusia. Dengan
demikian, setiap kelompok harus mampu menunjukkan niat baik
(bukan untuk menguasai atau memanfaatkan secara sepihak) dalam
semua aliansi yang dibangun.
Aliansi strategis adalah kerjasama atas dasar kesamaan akan
keharusan adanya perubahan yang mendasar dalam banyak bidang
kehidupan saat ini, sekalipun berbeda dalam wacana idealitanya.
Ilustrasi yang mudah adalah atas dasar kesamaan melihat kapitalisme
neoliberal sebagai common enemy, yang jika tak dilawan bersamasama
akan terus mendominasi dan menghancurkan dunia.
Aliansi taktis diartikan secara lebih sempit daripada aliansi
strategis, dan lebih terfokus. Ilustrasinya adalah kerjasama berupa
proyek, terutama yang bersifat kerumunan, seperti aksi massa atau
advokasi tertentu. Dasarnya sama dengan aliansi strategis, akan tetapi
324 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
dapat lebih longgar berkenaan dengan perhitungan rasional atas
“proyek” yang akan digarap. Jika pada aliansi strategis yang ditekankan
adalah hubungan antar lembaga yang diharapkan makin membaik,
maka pada aliansi taktis lebih berbatas pada efektifitas kerja. Maka
kemungkinan untuk “mentoleransi” kepentingan yang sewajarnya
dengan kalkulasi yang dapat dipertanggungjawabkan, menjadi terbuka.
Misalnya aliansi taktis antara gerakan mahasiswa dengan serikat
pekerja Pertamina dalam isu pengelolaan minyak nasional agar pemerintah
tidak memihak kepada kepentingan kapitalisme neoliberal.
Dengan demikian, agenda kerja aliansi meliputi kegiatan yang
berspektrum luas, mulai dari diskusi sampai dengan aksi.
Pembicaraan tentang ide mencakup tema yang bersifat filosofis,
teoritis, sampai dengan ide teknis. Aksi meliputi aksi individu,
masing-masing, kelompok aliansi, sampai dengan aksi bersama
masyarakat luas. Diharapkan, mereka tidak terjebak dengan argumen
bahwa perjuangan yang belum segera dimulai karena konsep belum
selesai atau kerangka idealita belum berhasil dirumuskan. Di lain
pihak, juga tak mudah tersesat dalam belantara hutan, medan juang
yang amat luas, dikarenakan tidak memiliki orientasi yang jelas.
Hanya saja seperti diingatkan oleh Pontoh (2005), gerakan
prodemokrasi justeru seringkali jatuh dalam pengkaplingan bidang
garapan tanpa mempunyai kesempatan yang luas untuk membangun
aliansi antar sektor. Antara yang bekerja di level elite dengan
yang bekerja di level akar rumput, tak pernah bersinergi. Pontoh
mengeluhkan adanya semacam keterputusan konseptual yang lantas
berimbas pada praktek gerakan.
Sebenarnya, menurut pandangan kami, ada satu langkah teknis
(aksi) yang jarang dikedepankan, apalagi dipraktikkan bersama,
yakni boikot atau anti konsumsi barang dan jasa tertentu. Isyu ini
memang beberapa kali diangkat oleh satu dua kelompok, namun
325
tidak digarap secara serius. Padahal jika pilihan barang dan jasanya
tepat dan pada momen yang baik, tema ini bisa menyatukan
(setidaknya mendekatkan) antar kelompok gerakan. Cara ini di masa
lampau pernah dilakukan Mahatma Gandhi dan terbukti efektif.
Tentu saja diperlukan analisa (penjelasan) yang sangat bagus agar
langkah boikot itu mendapat dukungan masyarakat luas, serta
optimalisasi media sosialisasi (propaganda).
Disamping itu, seluruh agenda kerja seperti yang disarankan di
atas, mensyaratkan satu perubahan pula dalam berbagai kelompok
gerakan di Indonesia sebagai organisasi. Mereka tidak bisa lagi
sekadar menjadi organisasi yang terlampau berorientasi pada ke-
Indonesiaan, melainkan harus mulai bersifat internasional. Tentu saja
ke-Indonesiaan tetap dimaknai secara normatif. Yang ditekankan
adalah tentang aliansi yang dibangun, yang mestinya bersifat lintas
negara, sesuai dengan karakteristik masalah yang tengah dihadapi.
Apalagi dalam hal perlawanan terhadap agenda neolib, gerakan di
Indonesia termasuk “pemula”.
Dalam konteks ini semua, revolusi hanyalah istilah yang dipakai
untuk menggambarkan perjuangan keseluruhan yang bersifat
radikal, karena sepenuhnya menentang status qua, dominasi kapitalisme
neoliberal. Aliansi tidak perlu terikat dengan pengertian
revolusi yang bersifat teknis yang dikenal selama ini, sekalipun tetap
menjadikannya sebagai bahan pertimbangan. Definisi situasi sebagian
kelompok yang pada dasarnya menganggap saat ini adalah
“masa transisi” tidak merupakan penghalang jika komunikasi ditingkatkan.
Syarat yang tidak bisa ditawar adalah para pejuang
memang secara tulus sedang memperjuangkan nasib rakyat, bukan
menjadikannya sebagai sarana mobilitas sosial ekonomi pribadi.
326 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
Kotak 6.4 Ringkasan Agenda Perlawanan Aktivis Gerakan
E. Berjuang Kembali untuk Indonesia Merdeka
Dari uraian dalam buku ini, sudah jelas bahwa masa depan
perekonomian Indonesia akan sangat suram jika kecenderungan
yang sedang berlangsung tidak diubah secara radikal. Perekonomian
dalam ukuran konvesional (ilmu ekonomi) barangkali tidak terlampau
buruk, namun tetap tidak akan sesuai dengan yang diharap-
Berdasar cakupan partisan
n Individu, meliputi: sikap dan cara hidup (life style), cara pandang, dan
tindakan.
n Kelompok gerakan (organisasi), meliputi: diskusi, kegiatan dan aksi,
budaya tanding, penyadaran masa, dan kaderisasi.
n Aliansi idealistis, kerjasama dan jaringan atas kesamaan idealita.
n Aliansi strategis, kerjasama dan jaringan atas kesamaan definisi
situasi umum, terutama kesadaran akan musuh bersama.
n Aliansi taktis, kerjasama dan jaringan atas kesamaan kepentingan
situasi tertentu.
n Aliansi internasional, kerjasama dalam hal strategis dan taktis dengan
cakupan antar negara.
Berdasar bentuk (contoh-contoh).
n Ide-ide, meliputi: filosofis/epistemologis, teoritis, dan strategis; terutama
eksplorasi nilai-nilai normatif dan pengembangan konsep tandingan.
n Program penyadaran masyarakat: tulisan, pelatihan, pengajian,
penjelasan langsung, pembentukan kelompok kecil elemen rakyat,
diskusi ilmiah, dsb.
n Aksi-aksi, misalnya:
3 Boikot atau anti konsumsi barang dan jasa tertentu.
3 Perbaikan ekonomi elemen masyarakat tertentu: buruh, guru,
petani, dll.
3 Menentang pengurangan atau pencabutan subsidi.
3 Menentang privatisasi BUMN.
3 Mengkritisi APBN/APBD.
3 Advokasi korban neoliberalisme.
3 Mengkritisi berbagai uu dan peraturan, termasuk rancangannya.
3 Mempertahankan dan konsistensi pelaksanaan pasal 33 UUD 1945.
3 Dan lain-lain.
327
kan atau dijanjikan oleh laporan resmi (dari pemerintah dan bank
Indonesia). Sangat sulit tercapai suatu pertumbuhan ekonomi yang
sustainable, sedangkan stabilitas makroekonomi yang terjadi pun
sewaktu-waktu (bersifat siklis) akan terganggu (kadang bisa mencapai
level krisis). Kita telah menganalisa bahwa angka-angka
makroekonomi yang dibanggakan oleh laporan resmi sebenarnya
tidak sebaik kelihatannya. Dalam ukuran makroekonomi (pertumbuhan,
stabilitas harga, pengangguran, stabilitas nilai tukar dan
keseimbangan neraca pembayaran) saja, akan sangat sulit dicapai
kinerja yang memuaskan sampai dengan lima tahun ke depan. Masih
sangat jauh dari kecukupan dalam standar yang konvensional
sekalipun, hal-hal berikut ini: struktur ekonomi, struktur produksi,
harmonisasi sektor moneter dengan sektor riil, stuktur ekspor,
struktur impor, kondisi industri perbankan, kondisi ketenagakerjaan,
perkembangan investasi, dan lain sebagainya. Apalagi jika kita menyertakan
berbagai ukuran atau indikator mikroekonomi (yang
sebenarnya masih dalam batasan ilmu ekonomi), kondisinya akan
tampak lebih buruk. Antara lain dapat dilihat dari: tingkat upah beberapa
sektor ekonomi, produktivitas kebanyakan industri
manufaktur, kondisi sektor andalan bagi peningkatan cadangan
devisa, instabilitas harga komoditi tertentu, rigiditas realisasi
anggaran pemerintah, ketersediaan penunjang sektor pertanian
rakyat, dan lain sebagainya.
Bisa dipastikan bahwa keadaan akan jauh lebih suram jika kita
memperhitungkan hal-hal yang bersifat sosial (namun terkait erat
dengan ekonomi). Akses rakyat kecil kepada sumber daya ekonomi
bukannya membaik, melainkan menjadi lebih susah. Pelaku
ekonomi besar (sebagiannya terkait dengan pihak asing) merambah
ke sektor rakyat dan ke wilayah pedesaan. Pusat perdagangan eceran
besar ada di mana-mana, termasuk yang mengambil bentuk toko-
328 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
toko kecil namun franchaise dari perusahaan besar. Pemodal besar
juga mampu memanfaatkan (memang dari awal sudah direkayasa)
aturan hukum untuk memperkuat posisinya jika terjadi konflik
(seperti PHK, sengketa kepemilikan tanah, kontrak karya, dsb).
Peluang perbaikan nasib (mobilitas) sosial ekonomi rakyat kebanyakan
menjadi lebih kecil daripada di masa lampau. Perhatikan
contoh masalah yang tengah mereka hadapi: soal mahalnya biaya
pendidikan, rendahnya akses kepada makanan bergizi dan layanan
kesehatan, serta minimalnya akses informasi yang memadai. Pada
saat yang bersamaan, rakyat dibuai dengan acara televisi yang memberi
mimpi kemungkinan penyelamatan atau mobilitas dengan cara
instan (berbentuk pertolongan ataupun kesempatan). Cara instan
tersebut memberi harapan karena memang ada yang bisa meraihnya,
namun dalam jumlah orang yang amat sedikit.
Dua kata kunci yang dikedepankan neoliberalisme sebagai
sokoguru perekonomian Indonesia saat ini dan di masa depan, yakni
investasi dan pasar, sebenarnya tidak bisa diharapkan. Investasi dikendalikan
oleh modal besar (sebagiannya dari pihak asing) yang
memiliki logika sendiri, maksimasi keuntungan, tidak akan peduli
dengan kondisi lain yang tak terkait. Padahal diharapankan, investasi
akan meningkatkan produksi sekaligus penyerapan tenaga kerja,
meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan pemerintah, dan
pada akhirnya pendapatan nasional. Sedangkan pasar yang dianggap
mampu mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien, telah
mulai terbukti memiliki banyak masalah. Soal kegagalan pasar mulai
mengedepan, dengan tunjukkan data empiris yang baru.
Sekali lagi ditegaskan bahwa trends perekonomian Indonesia
memburuk, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Diperlukan perubahan yang mendasar dan radikal, yang mencakup
cara pandang terhadap persoalan ekonomi serta adanya tindakan-
329
tindakan nyata (kebijakan, peraturan, advokasi rakyat, pemberdayaan
ekonomi rakyat, peninjauan ulang kontrak karya SDA,
negosiasi pembayaran utang, dan sebagainya). Khusus dalam hal cara
pandang, sebagai salah satu kunci perubahan mendasar, para
ekonom harus bersedia (jika perlu dipaksa) memikirkan ide-ide di
luar neoliberalisme. Tidak layak mereka disebut ahli jika kapasitas
mereka hanya sebatas pengekor dan peniru. Pikiran Hatta dan
kawan-kawan pada setengah abad yang lampau saja telah dengan
sangat cerdas memberi acuan dalam konstitusi. Kita pun tidak perlu
sungkan belajar dari Gandhi, Dos Santos, Chavez, ekonom normatif
(seperti ekonomi Syariah), dan dari yang lainnya sebagai alternatif
kapitalisme.
Ketakutan terhadap kekuatan besar kapitalisme internasional
yang mencengkeram perekonomian Indonesia dan perekonomian
dunia pada umumnya, memang tampak cukup beralasan. Struktur
ekspor dan impor Indonesia masih didominasi oleh Amerika dan
sekutunya; eksplorasi SDA masih amat bergantung kepada pihak
asing; kondisi industri manufaktur dilihat dari sudut mana pun
bergantung kepada asing; nilai tukar rupiah sangat rentan terhadap
gejolak eksternal; jeratan utang makin ketat; dan sebagainya. Dengan
demikian, alih-alih mengedepankan ide pemutusan hubungan dengan
kapitalisme internasional, bahkan untuk bernegosiasi saja, para
pengambil kebijakan sudah enggan melakukannya.
Yang mengherankan, para ekonom yang mestinya bisa menalar
bahwa perekonomian Indonesia tidak mungkin betul-betul membaik
dengan menjalankan agenda neoliberalisme saja, seolah tidak mau
mengerti. Pembicaraan mereka hampir selalu berperspektif jangka
pendek (analisa data, evaluasi dan prakiraan ke depan), sedangkan
yang berjangka lebih panjang atau sangat panjang diserahkan kepada
asumsi teoritis tentang akan adanya alokasi sumber daya yang efisien,
yang berarti kemakmuran bagi semua. Secara terang-terangan, be-
330 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
berapa pejabat (yang ahli ekonomi dan keuangan) menyampaikan
ketakutan mereka akan sangsi yang diberikan asing atau dikucilkannya
Indonesia dalam pergaulan (ekonomi dan keuangan)
internasional. Sedangkan bagi ekonom dan ahli keuangan profesional,
barangkali gagasan lain tidak menarik dikedepankan oleh karena pertimbangan
yang benar-benar “profesional”, yakni imbalan uang.
Bisa difahami mengapa tuntutan para aktivis gerakan agar
Indonesia “ngemplang” utang diabaikan begitu saja. Jangankan
melakukan tindakan seradikal itu, upaya menegosiasikan utang saja
masih tabu, karena dianggap akan menurunkan kredibilitas
Indonesia yang dikenal sebagai “good boys” oleh kapitalisme
internasional. Boleh jadi juga alasan yang tersembunyi adalah soal
tidak adanya keuntungan pribadi (komisi, akses informasi, dsb) bagi
upaya negosiasi pengurangan utang dibandingkan dengan
perundingan meminta utang baru.
Kita bisa mencermati uraian sebelumnya bahwa tidak mungkin
ada langkah-langkah yang berarti jika masalah utang pemerintah
tidak ditata kelola ulang. Pembedaan utang luar negeri dengan utang
dalam negeri pada hakikatnya “akal-akalan” saja, substansinya tetap
saja pengalihan surplus ekonomi nasional (yang berarti hak rakyat
kebanyakan) kepada segelintir modal (orang). Langkah paling
radikal adalah ngemplang atau tidak membayar sama sekali cicilan
dan bunga utang. Yang sedikit lebih moderat adalah pemutihan sebagian
cicilan dan atau bunganya.
Langkah penting lain adalah peninjauan ulang semua kontrak
karya (bagi hasil atau apapun bentuknya) dengan pihak asing berkenaan
dengan pengelolaan SDA. Sekalipun sudah dikuras
sedemikian banyak, SDA kita masih tersedia cukup banyak dan
harus diselamatkan dari eksploitasi demi keuntungan asing dan
segelintir modal besar domestik. Upaya peningkatan penerimaan
negara mestinya bukan dengan cara asal meningkatkan penerimaan
331
perpajakan atau penghapusan subsidi, melainkan terutama sekali
dengan optimalisasi penerimaan SDA. Sungguh memalukan jika kita
membandingkan antara langkah Chavez (di Venezuela) dengan isyu
cost recovery di Indonesia.
Apakah perekonomian Indonesia tidak akan menjadi lebih
hancur, jika terjadi serangan balik? Bagaimana jika modal asing yang
berencana masuk menjadi batal, yang sudah berada di Indonesia
hengkang keluar, dan yang lebih buruk lagi, ada hambatan atas
ekspor dan impor kita (embargo), serta pengucilan dari transaksi
pasar uang dan pasar modal dunia. Memang harus diakui bahwa
dalam beberapa waktu dan beberapa hal, perekonomian Indonesia
mungkin akan “terpukul”. Akan tetapi kita akan memiliki banyak
pilihan yang berpeluang jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak
adanya perubahan mendasar.
Pada hakikatnya, kondisi psikologis kita adalah serupa dengan
pada saat bangsa ini berupaya membebaskan diri dari cengkeraman
kolonialisme, lebih dari setengah abad yang lalu. Pemimpin bangsa
ketika itu mengutarakan sesuatu (yang masih bisa kita pakai sampai
sekarang), yang intinya adalah tidak akan ada yang hilang dari
bangsa ini ketika merdeka kecuali belenggu kebebasan. Ketakutan
atas apa yang belum terjadi atau terhadap masalah teknis yang segera
harus diselesaikan, dikompensasi oleh pilihan yang lebih banyak
serta harapan yang lebih hidup dan yang lebih baik.
Tentu saja kita tidak berniat menutup perekonomian Indonesia
dari transaksi internasional, karena memang diperlukan bagi kemakmuran
bangsa. Yang ingin kita tekankan adalah keterputusan
dari belenggu kapitalisme internasional. Ada banyak negara (yang
juga sedang berjuang atau dalam proses penyadaran melawan
kapitalisme imperial) untuk berhubungan ekonomi secara lebih erat.
Kita pun tidak menolak jika pada saatnya nanti atau dalam posisi
332 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Sikap Kritis dan Tegas Terhadap
Neoliberalisme Sebagai Suatu Keharusan
yang lebih seimbang, berhubungan dengan negara-negara Barat.
Dalam sudut pandang teknis (ekonomi) gagasan dasarnya adalah
berkebalikan dengan pandangan neoliberalisme, perekonomian
Indonesia justeru memerlukan paket kebijakan yang lebih berorientasi
ke dalam. Prinsip-prinsip dasarnya antara lain: berfokus
kepada sumber daya ekonomi yang berlimpah di dalam negeri;
bersasaran peningkatan taraf hidup rakyat kebanyakan; pengembangan
persaingan usaha yang sehat di dalam negeri demi
efisiensi namun tetap berasaskan kekeluargaan; mengoptimalkan
(tidak selalu memperbanyak) peran negara dalam banyak sektor
vital; serta langkah-langkah lain yang secara terus menerus (dengan
cara demokratis) dievaluasi dan diperbaiki (dengan dukungan
analisa ilmiah oleh para ahli yang bertanggung jawab).
Sebenarnya pula tersedia banyak kebijakan alternatif selain dari
yang disodorkan oleh neoliberalisme. Buku ini tidak berpandangan
bahwa semua kebijakan dalam paket neoliberalisme buruk bagi
Indonesia. Sebagian kebijakan teknis ekonominya tetap dapat
dipakai, dengan syarat disesuaikan dengan orientasi dasar kebijakan
perekonomian yang berpihak kepada rakyat. Dengan kata lain,
pemerintah bisa mengkombinasikan pilihan kebijakan yang tersedia,
dan para ekonom memasok ide-ide yang lebih kreatif dan bertanggung
jawab. Sayangnya, yang masih terus terjadi di Indonesia,
para pengambil kebijakan (didukung oleh ekonom mainstreams)
terlampau bersemangat untuk secara membabi buta mengikuti
konsep neoliberal, sehingga secara keseluruhan melancarkan proses
eksploitatif oleh para kapitalis. Seharusnya pula diperhatikan
mereka apa yang diebut Perkins sebagai adanya korporatokrasi yang
menguasai dunia, termasuk Indonesia.
Satu kata kunci untuk mengawali dan menjadi prasyarat semua
perubahan penting bagi perekonomian Indonesia, yakni: “MERDEKA”!!
333
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Abdullah, Liku-Liku Sejarah Perbankan Indonesia:
Memoar Abullah Ali, PT Grasindo, Jakarta, 1995
Arief, Sritua. Industri Minyak Bumi dan Ekonomi Indonesia:
Suatu Studi Dampak, (Jakarta: UI Press: 1986)
Arief, Sritua dan Adi Sasono, Indonesia: Ketergantungan dan
Keterbelakangan, LSP dan Sinar Harapan,Jakarta, 1984
______, Modal Asing, Beban Hutang Luar Negeri dan Ekonomi
Indonesia, LSP dan UI Press, Jakarta, 1987
Arif, M. Maula Al dan Achmad Tohari, ”Peranan Kebijakan Moneter
Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Indonesia Sebagai
Respon Terhadap Fluktuasi Perekonomian Dunia”,
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Oktober 2006
Bank Indonesia, Laporan tahunan tahun 1996/1997
Bank Indonesia, Laporan tahunan tahun 1997/1998
Bank Indonesia, Laporan tahunan tahun 1998/1999
Bank Indonesia, Laporan tahunan tahun 2000
Bank Indonesia, Laporan Perekonomian tahun 2005
Bank Indonesia, Laporan Perekonomian tahun 2006
Bank Indonesia, Laporan Perekonomian tahun 2007
Baswir, Revrisond, Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
Batubara, Marwan dkk, Tragedi dan Ironi Blok Cepu:
Nasionalisme yang Tergadai,
PT Bening Citra Kreasi Indonesia, 2006
Batunanggar, S., Reformulasi Manajemen Krisis Indonesia:
Deposit Insurance and the Lender of Last Resort, Revisi dan
versi ringkas dari paper berjudul ‘Indonesia’s Banking Crisis
334
Daftar Pustaka
Resolution: Lessons and the Way Forward’; 9 December 2002
Badan Pusat Statistik, Beberapa Indikator Penting Sosial-
Ekonomi Indonesia, Juli, 2006
Boediono, Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE, Yogyakarta, 1985
Budiman, Arief, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia,
Jakarta, 1996.
Caprio, Gerard, et.al., Financial crises : lessons from the past,
preparation for the future, the Brookings Institution Press,2005
Chang, Ha-Joon dan Ilene Grabel, terj., Membongkar Mitos Neolib:
Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan, Insist Press, 2008
Dendawijaya, Lukman, Lima Tahun Penyehatan Perbankan
Indonesia (1998-2003), Ghalia Indonesia, 2004
Econit, Economic Outlook 2008, Econit Advisory Group, Jakarta, 2008
Fabozzi Frank J., et.al, The Global Money Markets, John Wiley & Sons,
Inc., Hoboken, New Jersey, 2002
Gultom, Miranda S., “Peran Bank Indonesia dalam Pemeliharaan
Kestabilan Sektor Keuangan”, dalam Mohamad Ikhsan dkk,
Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru, Penerbit Buku Kompas,
Jakarta 2002
Hadi, Syamsul dkk, Strategi Pembangunan Indonesia Pasca IMF,
Granit, Jakarta, 2004
Hill, Hal, terj., Ekonomi Indonesia, edisi 2, Murai Kencana, 2001
Holloh, Detlev dan Hendrik Prins, Pengaturan/Peraturan,
Pengawasan & Dukungan bagi Lembaga Keuangan Mikro
Bukan Bank Bukan Koperasi, Profi, Jakarta, 12 Januari 2006
International Monetary Fund, IMF Country Report No. 05/327, 2005
Khudori, Neoliberalisme Menumpas Petani, Resist Book, 2004
Kwik Kian Gie, Ekonomi Indonesia dalam krisis dan
Transisi Politik, Gramedia, Jakarta,1999
Leirissa, R.Z. dkk, Sejarah Perekonomian Indonesia, Depdikbud,
335
Jakarta, 1996
Mallarangeng, Rizal, Mendobrak Sentralisme Ekonomi:
Indonesia 1986-1992, KPG, Jakarta, 2002
Mankiw, N.Gregory, terj., Principles of Economics, edisi 3,
Salemba Empat, Jakarta, 2006.
Mankiw, N.Gregory, terj., Teori makroekonomi, edisi kelima,
Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003
Mulawarman, Aji Dedi, Menyibak Akuntansi Syariah,
Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2006
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2005
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2006
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2007
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2008
Pontoh, Coen Husain, Malapetaka Demokrasi Pasar,
Resist Book, Yogyakarta, 2005
Prasentiantono, A. Tony, Keluar dari Krisis: Analisis Ekonomi
Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2000
Raffick, Ishak, Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia :
Sebuah Invetigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi dan Jalan Baru
Membangun Indonesia, Ufuk Publishing House, 2008
Rais, Mohammad Amien, Agenda-Mendesak Bangsa :
Selamatkan Indonesia, PPSK Press, Yogyakarta, 2008
Rakhmanto, Pri Agung, Kinerja Sektor Energi dan Krisis Minyak,
Bisnis Indonesia, 19 Nopember 2007
Ramli, Rizal dan P.Nuryadin, 10 Tahun Krisis Ekonomi - Solusi
Monetaris dan Neoliberal: “Kerawanan Lama dalam Bungkus
Baru”, Econit Advisory Group, makalah 10 November 2007
Rao, J. Mohan dkk, Arbitrase Utang: Penyelesian Menyeluruh
Masalah Utang Luar Negeri Indonesia, Infid, 2003
Rizky, Awalil, Agenda Neoliberalisme Mencengkeram Perekonomian
336 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Daftar Pustaka
Indonesia, UCY Press, 2007
Perkins, John, Confession of an Economic Hitman,
Penguin Books Ltd, 2006
Petras, James dan Henry Veltmeyer, terj., Imperialisme Abad 21,
Kreasi Wacana, 2002
Sanusi, Bachrawi, Potensi Ekonomi Migas Indonesia, 2004
Stiglitz, Joseph E, terj.,Washington Consensus (Liberalisasi, Deregulasi,
Privatisasi) Arah Menuju Jurang Kemiskinan, INFID, 2002
______, The Roaring Ninties: Seeds of Destruction, W.W.Norton &
Company, 2003
Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, terj., Pembangunan Ekonomi
di Dunia Ketiga, edisi 8, jilid 1 dan 2, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003
Wijaya, Krisna, Analisis Krisis Perbankan indonesia,
Penerbit Harian Kompas, 2000
Williamson, John, The Washington Consensus as Policy Prescription
for Development, Institute for International Economics, 2004.
______, “What Should the World Bank Think about
the Washington Consensus?”, dalam The World Bank Research
Observer, vol. 15, no. 2 (August 2000)
website
www.kompas.com
www.Republika.co.id
www.bi.go.id
www.depkeu.go.id
www.bps.go.id
www.imf.org
337
A
Acquisitiveness 222
Adam smith 219, 220
ADB 224, 229, 281, 313
Administered Goods 67,70
Ahli ekonomi 226, 247, 288
Ahli ekonomi pembangunan 203
Ahli keuangan 226
Ahli manajemen 226
Aktiva Tertimabang Menurut Risiko
(ATMR) 156
Aktivis gerakan 28
Alexander Rustow 233
Aliansi strategis 326
Aliansi taktis 326
Alternatif kapitalisme 332
Amien rais 268
Angkatan kerja 65,126
Anglo- Amerika 261
APBN
1,22,49,50,110,114,116,119,137,138,141,144,186,
283, 305
APBNP 50
Arsitektur Perbankan Indonesia (API)
134,160,163,164,165,167
Asuransi 1112
Augmented washington consensus 243
B
Bachrawi sanusi 189
Bank Danamaon 157
Bank Dunia 52, 197, 224, 229, 281, 283
Bank Indonesia (BI)
6,9,58,71,74,78,115,132,135,198,164,165, 283
Bank Mandiri 157
Bank Note 77
Bank Persero 101
Bank sentral 290
Bank Umum 75,144,146,149,150,157
Banking Lanscape 165
Bantuan likuiditas 142
Basel 160,163,166,167,
Basel Commitment on Banking
Supervision (BCBS) 166
Bassel I 250
Bassel II 250
BBM 69,72,173
Beban utang 115,118
Belanja modal 140,157
BI 296, 299
BI Rate 1,150
Biaya krisis 143
Biaya recovery 92
BIS 166, 224, 229, 249, 250, 273, 317
Blanket guarantee 131
BLBI 5,110,132,133,134,136,137,138, 317
BLT 200
Blue Print Perbankan 166
BMT 319
BNI 157
BOBO 153
Boediono 125
BOPO 154
BP Migas 187
BPK 146
BPPN 131,140
BPR 134,157
BPS 44,47,51,52,64,194
Bretton woods 231, 240
BRI 157
Bubble 304
BUMN 20,100,111,120, 268, 274, 282, 310, 319
Bunga obligasi 120, 288
Bunga ULN 104
Burhanuddin Abdullah 163
Bursa efek 162
C
Cadangan devisa 3,10,16,40,104,106,107,108,
170
Cadangan minyak 190
Capital Adequacy Ratio (CAR) 133,156
Capital flight 248, 315
Capital gain 79
Capital loss 79, 304
Capital out flow 302
Cek 73
Charity 213
Indeks
338
Indeks
Chaves 332, 333
Civil society 220
Colonical dependence 225
Commitment fee 102,116
Community development 183, 325
Contagion effect 303
Corporate governance 270
Cost recovery 178, 179, 180, 184, 251, 333
Crowding out 235
Cultuurstelsel (tanam paksa) 228, 278,
279
Current account 177
D
Dani rodrik 243
DDB (Double Declining Balance) 180
Debt moratorium 95,96
Debt Service Ratio (DSR) 106
Defisit 22,92,95
Defisit anggaran 245
Demokrasi 283
Dependent capitalism 225
Deposito 74,148
Depresiasi 31, 305
Deprivation trap 201
Deputi Gubernur BI 143
Developmentalis represif 282
Developmentalism 223
Deviden 92
Devisa 40,82,92, 271
Dewan gubernur IMF 283
Diktator 234
Divestasi 140,141
Divide et impera 251
Dos santos 224, 225, 332
DPK (dana pihak ketiga)
41,145,147,148,150,302
DPR 50,173
E
Efek kelanjutan (Second roun effect) 70
Ekonom 5,18,42,45,72,203,122,151,264, 265,
272
Ekonom mainstream 38,79,128,229,309
Ekonom nasionalis 283
Ekonom neoliberal 236
Ekonom poros washington 289
Ekonomi global 9
Ekonomi syariah 332
Ekspor 7,9,40,46,54,55,82,86,88,104,108
Ekspor Netto 48,54
Ekspor nonmigas 85
Embargo 334
Epistemologis 322
Era reformasi 27
F
Fasilitas diskonto 133
Federal reserve board 290
Flow 43,44
Foreign exchange gap 98
Formasi sosial 230, 288, 289
Franchaise 330
FTP (First Tranche Petroleum) 181
Fundamental ekonomi
16,17,18,31,127,265,300
Fungsi intermediasi 166,167
G
Gagal bayar (default)28
Garis kemiskinan 52
Gejolak nilai tukar 32
Generally Accepted Accounting
Principle 179
Generral Gevernments 105
Gerakan mahasiswa 25,324
Gerakan sosial 26
Giro 73,148
Giro Wajib Minimum (GWM) 131
GKBM 196
GKM 196
Globalisasi 236
GNI (Gross national income ) 254
Government failures 235
Government take 192
Gramsci 286
Gubernur BI
Gubernur BI 285
Gus Dur (Abdurrahman wahid) 283, 285
H
Ha – joon chang 260
Habibie 285
Hall Hill 15,265
Hatta 332
HDI 203
339
Hegel 220
Henry veltmeyer 230, 240
Hidden economy 56
Host country 178
Howard 221
HPP (Harga Pokok Produksi) BBM 288
Humanisme 219
IHK 45,69,70
IHSG 1,41,79,80,128
I
IBRD 237
Ideologi 216, 217, 224,307
IDT 206
IGGI 281
IHSG 314
Ikatan Auditor Perbankan Indonesia
(IAPI) 167
Ilene grabel 260
Illiquid 131
Ilmu ekonomi mainstream 291
Ilmu ekonomi makro 226
Ilmu ekonomi pembangunan 226, 257
Ilmu ekonomi tradisional 266
IMF 5,31,32,224, 229, 235, 236, 242, 269, 272
Immanuel kant 219
Impor 40,53,108
Impor migas 89
Impor nonmigas 89
Indikator ekonomi 3,4,6
Indikator kerentanan eksternal
103,104,105,107
Indikator keuangan 67
Indikator makroekonomi 8,30,34,64,121
Indikator moneter 67
Indikator perbankan
41,131,135,144,151,157,160,162
Individualisme 219
Industri pengolahan 57,58,152
Industrial-financial dependence 225
Industrialisasi 232
Infant industry 274
Inflasi 10,32,35,45,53,66,68,72,73,164,172,224
Inflasi inti 68,70,71
Insolvent 131
Institusionalisme 227
International finance institution 290
Investasi 7,47,48,52,54,55,56,61,62,127,279
Investasi asing 282
Investasi portofolio 94,95,96
Investor asing 310
IPM 203
IPO 81
J
James petras 230, 240
John locke 219
John stuart mill 219
John williamson 236
Joseph stiglitz 236, 242, 244, 246, 268
Judicial review 318
K
Kapasitas produksi 61,126
Kapitalis 222, 230
Kapitalis domestik 223, 250, 281, 288
Kapitalisme 21,22,23,215, 216, 220, 226, 240,
253, 272, 289
Kapitalisme global 281
Kapitalisme internasional 215, 277, 280,
283, 285,320
Kapitalisme neoliberal 286, 287
Karl mark 220, 221
Karl popper 219
Kartu debit 73
Kebijakan ekonomi luar negeri 36
Kebijakan fiskal 17,32,36,41, 282
Kebijakan moneter 17,3,41,70,124, 283
Kegagalan pasar 151
Kementerian ESDM 173
Kemiskinan 11,12,13,56,63,194, 196, 197, 199,
301
Kepemilikan asing 159,160,162
Kerja paksa 228
Kesempatan kerja 164
Keunggulan komparatif 275
Keynesian 233, 234, 237,309
Keynesianisme 24,227
Khudori 315
King 221
KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) 266
Kolonialisme 24,223, 228, 280,293,307
Komoditi primer 271
Konsumen 67,128
Konsumsi 47,54,55,56,61,62
Kontrak karya 281,331
340 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Indeks
Kontraksi ekonomi 245
Korporasi multinasinal 227, 267
Korporasi raksasa 269
Korporasi swasta 282,319
Korporatokrasi 335
Kredit 147,148
Kredit liquiditas darurat 133
Kredit subordinasi 133
Kreditur 103
Kreditur asing 313
Krisis 18,21,24,30
Krisis ekonomi 15,18,30,194,245
Krisis ekonomi 1997 215, 264, 266, 271
Krisis keuangan 248
Krisis moneter 18,30,55, 235, 264
Krisis neraca pembayaran internasional
235
Krisis nilai tukar 264
Krisis perbankan 131,135,136,141,264
Krisis regional 265
Krisis utang 235, 248, 271
Kualitas kredit 151
KUBE 206
Kurs 39,76,78
L
Lalu lintas modal 94
Lalu lintas moneter 84
Laporan perekonomian 15
LDR 246
Lembaga keuangan internasinal 229
Lembaga kreditur 237
Letter of Intent (LoI) 33
Liberalisasi 240
Liberalisme 219
Liberalisme klasik 227, 233
Liquidity Support 133
Loan to Deposite Ratio (LDR)
148,149,150,151
LoI (Letter of Intent) 248, 284
LPI 296
LPND 206
LSM 324
M
Mafia barkeley 248, 289
Mafia poros washington 248
Mahatma gandhi 327
Mahzab chicago 233
Mahzab freiburger 233
Mainstream Economics 19,33,310,266
Mainstreams macroeconomics 309
Makro ekonomi
5,12,26,30,34,36,38,64,121,123,124,147,164,295
Management fee 116
Management risiko 167
Mankiw 309
Mansour fakih 223
Margareth thatcher 235
Marshal plan 237
Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) 88
Masyarakat feodal 221
Mata uang asing 78
MDGs (Millenium Development Goals)
259
Megawati 6,12,285
Mekanisme pasar 38,127,130,215, 218
Merchant – society 220
Merger 157
Merkantilisme 227, 228
Metropolis 291
Mikroekonomi 39,121,142
Mixed ekonomi 230
MNC 224, 229, 250, 281, 286,316
Modal 21,28,63
Modal asing 79,177
Modal inti 156
Mode of production 221
Model fordist 231
Modernisasi 232
Monetarisasi 248
Monetarisme 227
Monetarist 309
Money supply 236
Monopoli 231
Monopolistik 278
Montesquieu 219
Motif ekonomi 218
Mutual Funds 113
N
N.Gregory Mankiw 124
Nasionalisme 232
Nation state 224
Negara dunia ketiga 308
Negara industri maju 251, 275
341
Negara Sedang Berkembang (NSB)
98,223, 235, 247, 267
Negara tujuan ekspor 88
Neokolonialisme 223
Neoliberalis 243, 260
Neoliberalisme 22,23,29,210,227, 233, 239,
230, 274, 283, 290,293,310, 311
Neraca jasa 82,91
Neraca modal 82
Neraca pembayaran 10,40,78,82,86
Neraca perdagangan 82
Neraca transaksi berjalan 41
Neraca transaksi modal 95
Net importir 173
Nilai tukar 172
Nilai tukar 8,76,241, 243, 283
Nilai tukar nominal 76
Nilai Tukar Petani (NTP) 66
Nobel bidang ekonomi 61
Non Performing Loan (NPL) 131,153
Non recoverable cost 183
Non-income poverty 202
Nontradable 62
Nota keuangan 10,13,14,41,49,295
NPL Gross 152
NPL Nett 152
O
Obligasi 80,142,139
Obligasi Negara (ON) 112,115
Obligasi rekap 147
ODA 237
OECD 254
Off-shore 313
Oil boom 102,170, 172
Oligarki 234
OPEC 170
Orde Baru 23,24,270,308, 316,320
Orde Lama 100
Otoritas moneter 9,30,68
P
P2KP 206
P2MPD 206
P3DT 206
P4K 205
Padat karya 241
Pangsa ekspor 88
Pangsa impor 90,91
Paris Club 100
Pasar bebas 275
Pasar modal 39,79,80,139,250,313
Pasar tenaga kerja 39
Pasar uang 39
Pasca Debt Moratorium 95
PBB 224
PDB
3,16,39,43,46,49,52,54,60,62,105,106,140,173
PDB Deflator 45,67
PDB Nominal 141
PDB Riil 45,48
PDMDKE 206
Pembangunan ekonomi 25
Penawaran 38,39,61,67
Pendapatan Nasional (PN) 50,51,52
Pendapatan riil 10,72,121
Pengangguran 12,13,35,62,64,244
Perbankan 22,37,113,115,134,140,148,155,157
Perdagangan bebas 249, 274, 275
Perdagangan internasional 228, 280, 285
Perdagangan waran 80
Perkins 335
Permintaan 38,39,61,77
Permintaan agregat 61
Pertumbuhan ekonomi
1,8,12,16,17,42,48,55,59,60,62,125,129,147,172,2
45, 260,307
Perusahaan sekuritas 112
PKT 206
PMA 20,92,228, 272, 281,310
PNPM Mandiri 207, 208
Pola konsumsi 217
Portofolio 93,146,302,314
Potential losess 141
PPh 175
PPh Migas 187
PPKT 206
PPN 175, 176
PPP (Purchasing Power Parity) 198,258
PQLI 203
Pragmatisme 219
Premi asuransi 102,117
Pri Agung Rakhmanto 182
Privatisasi 285
Privatisasi BUMN 240, 284
Production of commodities 222
342 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Indeks
Produk Nasional Bruto (PNB) 50,51,52,60
Produksi 38,43
Produsen 39,46
Profit Transfer 92
Profitabilitas 153
Propaganda 328
Proteksionisme 271
Protestanisme 219
PSC (Production Sharing Contract) 178
PT Pertamina 182, 183
R
RAPBN 6,8,10,13,14,284,295, 296
Rational expectation 227
Recoverable oil 190
Reformasi 267
Reformasi ekonomi 135
Rekapitalisasi 5,110,134,136,137,138,139,142
Reksa dana 80,229
Rente ekonomi (rent seeking) 228,313
Restrukturisasi 5,110,134,136,137,139,149,161
Return on Asset (ROA) 153
Revolusi 328
Rezim otoriter 282
Right issue 80
Risiko bisnis 136
Risiko kreedit 151
Risiko operasional 167
Robert Chambers 201
Ronald reagan 235
Royal Dutch 170
Rush 132
S
Saham 80,146,140
Samuelson 309
SAP 285
Saving gap 98
SBI 41,148
SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)
14,205, 206,285
Sektor keuangan 221
Sektor non formal 307
Sektor riil 18,132,151,167
Selo soemardjan 202
Sensus penduduk 65
Simon Kuznets 61
Sistem ekonomi 129,226,294,318
Social formation 221, 222, 227
Soeharto 3,50,173,280,281, 284,320
Source of growth 213
SSK (Stabilitas Sistem Keuangan) 245
Stabilitas keuangan 160, 161,162
Stagflasi 306
State capture corruption 268
Statistik ekonomi 123
Statistik kemiskinan 123
Stiglitz 71
Stock 43,44,99
Stop kliring 132
Struktur ekspor 87
Struktur impor 90
Struktur perbankan 166
Subsidi 27,117,144,151,274
Sudden reverse 302
Sudrajat Djiwandono 143
Suku bunga 150,241, 242, 246
Suku bunga 8,18
Sumber Daya Alam (SDA) 21,272,311
SUN 22,111,112,113,114,116,120,146,147,151,313
SUN Netto 119
Surat berharga 146
Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 112
Surat utang 137,142
Surplus 85,95,176
Surplus ekonomi
SUSENAS 196
T
Tabungan 74
Tabungan Domestik 99,103
Tarif Dasar Listrik (TDL) 55
Tatanan dunia baru 242
Tax credit 179
Technological industrial dependence
225
Tenaga kerja 35,63
Tenaga Kerja Asing 94
Teori modernisasi 272
Teori pembangunan 224
Texbook Macroeconomics 35,134
The fed 241
The Federal Reserve 76
The invisible hand 220
Thomas jefferson 219
Tingkat inflasi 246
343
TKI 93,94
TPSP KUD 206
Tracle balance 176
Transaksi berjalan 1,84,104
Transaksi jasa 92,93
Transaksi modal 84
Transfer pricing 250
Transfer teknologi 170
Traveler cek 73
U
Uang beredar 68,73
Uang kartal 74
Uang kertas 74
Uang logam 74
UEDSP 206
ULN
20,86,96,97,98,99,100,101,104,105,106,108,112,
116,119,238, 257, 270, 281
UMKM 26,121,316
UMP 37
UMR 37
UNDP 203
UNRSID 203
Upah 39
Upah riil 66
US treasury department 236
Usia kerja 65
Utang Dalam Negeri (UDN)
109,110,114,116
Utang jangka pendek 86
Utilitarianisme 227
V
Valuta asing 39,77,250
Variable riil 125
VOC 23,277
Volatile foods 67,70
Volatilitas nilai rupiah 314
W
Wage labour 222
Washington Concensus 23,236, 239, 244,
284, 290
Welfare state 227
Windfall profit 170, 179
World bank 236, 237, 242,313
WTO 224, 229, 249
344 NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA
Tentang Kedua Penulis
Kedua penulis berkawan dan bekerja sama sejak masa kuliah di Fakultas Ekonomi
Universitas Gadjah Mada (UGM), seperti mengembangkan kelompok studi dan
mengelola majalah mahasiswa. Selepas kuliah, perkawanan tetap terpelihara, meskipun
berbeda kota domisili. Sempat pula membangun komunitas INAI di Yogyakarta, yang
memfasilitasi interaksi intelektual antar komponen gerakan kaum muda.
Intensitas hubungan meningkat ketika bencana gempa melanda Yogyakarta,
karena ada kegiatan sosial bersama. Kerjasama semakin meningkat ketika keduanya
lebih banyak beraktivitas di kota yang sama. Wajar pula jika kesukaan lama keduanya
bernas kembali, yaitu: berdiskusi, melakukan riset dan menulis.
Awalil Rizky: lahir di Banjarmasin, 17 Oktober 1965.
Beristerikan Ety Nurhayati, dikaruniai empat anak: Ira, Adli,
Aya, dan Akram. Kini banyak beraktivitas di Jakarta, namun
berdomisili di Yogyakarta.
Kegiatan utama sekarang adalah sebagai Managing
Director Bright Institute, sebuah lembaga think tank ekonomi
di Jakarta; dan sebagai Chief economist PT. Permodalan
BMT Ventura, suatu perusahaan pembiayaan di Jakarta.
Pernah dan masih menjadi konsultan beberapa perusahaan swasta dan lembaga non
bisnis. Hingga kini, masih rajin berinteraksi dengan banyak kelompok gerakan
mahasiswa dan LSM, sewaktu mahasiswa pernah bergiat di HMI (MPO), kelompok
studi, dan majalah mahasiswa.
Nasyith Majidi: lahir 10 April 1964 dan tinggal di Jakarta.
Beristerikan Eka Manuverti, dianugerahi dua anak : Farah
dan Salysa. Aktivitasnya meliputi banyak bidang, mulai dari
kegiatan bisnis, sosial sampai dengan kegiatan ilmiah. Kini
memimpin sebuah group usaha penerbitan (The Milenia
Publishing Company), Chairman sebuah lembaga keuangan,
perintis dan komisaris BPR milik Universitas Gadjah Mada. Ia
juga duduk sebagai Chairman pada Bright Institute.
Pernah menjadi jurnalis beberapa surat kabar nasional, peneliti di CPIS, dan salah
satu pendiri dan Direktur ECONIT Advisory Group. Bersama beberapa kawan,
mendirikan sebuah preschool yang saat ini sedang berkembang. Mendampingi istrinya
dalam mengelola yayasan yang didirikan dan diperuntukkan bagi pendidikan anakanak
dari keluarga yang kurang beruntung. Kebiasaan “sibuk” adalah bawaan sejak
kuliah, antara lain : pengelola majalah mahasiswa dan kelompok studi, dan sempat
menjadi mahasiswa teladan di Universitas Gadjah Mada.